BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM IDI KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur sebagai Rumah Sakit yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sehingga untuk pelaksanaannya perlu pengaturan tentang pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UndangUndang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dewan Pengawas Pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Idi Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS PADA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM IDI KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Rumah Sakit Umum Daerah Idi yang selanjutnya disingkat RSUD Idi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Idi Kabupaten Aceh Timur.
5. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Idi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberi pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas. 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 8. Direksi adalah pimpinan tertinggi dalam pengelolaan Rumah Sakit yang terdiri dari direktur, kepala bagian dan kepala bidang. 9. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Idi Kabupaten Aceh Timur. 10. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD Idi. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS Pasal 2 (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas. (2) Dewan Pengawas untuk BLUD dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usul Direktur. (3) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas atas usul Direktur. (4) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas. (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
BAB III KEANGGOTAAN DAN UNSUR DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 3 (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang disesuaikan dengan nilai omzet dan/atau nilai aset, serta seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang, dengan ketentuan: a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang, dengan ketentuan: a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir lebih besar dari Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); dan/atau b. nilai aset menurut neraca lebih besar dari Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah). (4) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditinjau kembali, apabila realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir dan/atau nilai aset menurut neraca mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut lebih rendah dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Bagian Kedua Unsur Dewan Pengawas Pasal 4 (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur: a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berkaitan dengan kegiatan BLUD; b. pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas yaitu: a. memiliki integritas, dedikasi dan memahami masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara; dan c. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. BAB IV TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Ketugasan Pasal 5 (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh direksi termasuk mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran yang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja direksi rumah sakit. (2) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta mendokumentasikannya. (3) Anggota Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mencampuri dan bertindak langsung terhadap teknis operasional rumah sakit. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 6 (1) Dewan Pengawas berkewajiban: a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD; b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD, memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
c. melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD; d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola BLUD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD; e. melakukan evaluasi dan penilaian baik keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan f. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja. (2) Dewan Pengawas berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya secara berkala kepada Bupati, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Dewan Pengawas berkewajiban untuk memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya. BAB V RAPAT DEWAN PENGAWAS Pasal 7 (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengawas. (3) Rapat Anggota Dewan Pengawas dengan Direktur dapat diadakan paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas. (4) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direktur. (5) Apabila dalam rapat Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat. BAB VI MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS Pasal 8 (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati. (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangudangan; c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan BLUD RSU Idi; d. meninggal dunia; e. mengundurkan diri; f. beralih tugas keluar daerah; dan g. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya dalam pelaksanaan pengawasan atas BLUD RSUD Idi. (4) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa usulan Direktur. BAB VII HONORARIUM DEWAN PENGAWAS Pasal 9 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD RSUD Idi. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 28 Februari 2014 M 28 Rabi’ul Akhir 1435 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 28 Februari 2014 M 28 Rabi’ul Akhir 1435 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
