BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG DAN BANTUAN OPERASIONAL POSYANDU DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. bahwa untuk menunjang pengelolaan bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang bersumber dari Pemerintah Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyediakan Dana Penunjang; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong dan Bantuan Operasional Posyandu Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG DAN BANTUAN OPERASIONAL POSYANDU DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMPKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga sejahtera Kabupaten Aceh Timur. 6. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur. 9. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur. 10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong. 12. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. 13. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong. 14. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di gampong. 15. Dana Penunjang adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menunjang kegiatan BKPG dan Posyandu. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. 17. Posyandu adalah Pusat Pelayanan Terpadu. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN Pasal 2 Dana Penunjang Kegiatan BKPG dan Bantuan Operasional Posyandu dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Gampong dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan pelayanan terpadu kepada balita, pemberdayaan masyarakat dan memupuk semangat gotong royong. Pasal 3 Dana Penunjang Kegiatan BKPG dan bantuan operasional Posyandu bertujuan: a. meningkatkan kualitas dan tepat sasaran pelaksanaan kegiatan BKPG, pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipasi sesuai dengan potensi gampong. c. meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pembangunan; d. meningkatkan kemandirian, swadaya dan gotong royong masyarakat; e. meningkatkan kemajuan dan perkembangan pembangunan gampong; dan f. meningkatkan kualitas balita dan kemandirian remaja.
Pasal 4 (1) Lokasi sasaran dana penunjang kegiatan BKPG dan bantuan operasional Posyandu meliputi seluruh gampong dalam Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. (2) Kelompok sasaran dari dana penunjang kegiatan BKPG dan bantuan operasional Posyandu adalah masyarakat di pedesaan, lembaga pembina dan kelembagaan masyarakat lainnya. BAB III DANA PENUNJANG KEGIATAN BKPG DAN BANTUAN OPERASIONAL POSYANDU SERTA PENGGUNAANNYA Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana penunjang kegiatan BKPG dan bantuan operasional Posyandu sejumlah Rp. 2.308.500.000,- (dua milyar tiga ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang dianggarkan melalui APBK Tahun Anggaran 2014. (2) Jumlah gampong definitif dalam Kabupaten yang mendapatkan dana penunjang kegiatan BKPG dan dana bantuan operasional Posyandu adalah 513 (lima ratus tiga belas) gampong. Pasal 6 Dana penunjang kegiatan BKPG dan bantuan operasional Posyandu digunakan untuk: a. dana penunjang kegiatan BKPG sebesar Rp. 1.282.500.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 513 (lima ratus tiga belas) gampong atau Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pergampong untuk membantu pemerintah gampong dalam pelaksanaan kegiatan BKPG dengan rincian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk biaya rapat serta biaya transportasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya dokumentasi dan penginputan data profil gampong; dan b. dana bantuan operasional Posyandu sebesar Rp. 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) untuk 513 (lima ratus tiga belas) gampong atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pergampong untuk membantu Tim Penggerak PKK gampong dalam melaksanakan kegiatan Posyandu dengan rincian Rp. 1.860.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk biaya pemberian makanan tambahan balita di Posyandu dan Rp. 140.000-, (seratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya dokumentasi dan laporan.
BAB IV PENYALURAN DANA PENUNJANG KEGIATAN BKPG DAN BANTUAN OPERASIONAL POSYANDU Pasal 7 (1) Penyaluran biaya penunjang kegiatan BKPG: a. disalurkan melalui rekening kolektif BKPG yang sudah ada dan sesuai dengan rekening yang dikirim ke Banda Aceh untuk usulan dana BKPG. b. Keuchik menyampaikan usulan rencana penggunaan dana sekaligus 100% (seratus persen), dengan melampirkan fotocopy rekening kolektif BKPG dan keputusan Keuchik tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan BKPG kepada Bupati/BPMPKS melalui Camat/PJOK; c. Camat memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskannya kepada Bupati melalui BPMPKS; d. BPMPKS meneliti berkas yang disampaikan untuk selanjutnya menyerahkan amprahan kepada Bupati melalui DPKKD; dan e. Bupati melalui BPMPKS mentransfer dana yang diusulkan tersebut ke rekening kolektif BKPG. (2) Penyaluran biaya bantuan operasional Posyandu: a. disalurkan melalui rekening Tim Penggerak PKK Gampong/Pokja/Pelaksanaan Posyandu; b. Pokja/Pelaksanaan Posyandu menyampaikan rencana penggunaan dana sekaligus 100% (seratus persen) dengan persetujuan Keuchik dan melampirkan fotocopy rekening Tim Penggerak PKK/Pokjanal/pelaksanaan Posyandu, Keputusan Keuchik tentang pengelola Posyandu kepada Bupati/BPMPKS melalui Camat/PJOK; c. Camat memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskannya kepada Bupati melalui BPMPKS; d. BPMPKS meneliti berkas yang disampaikan untuk selanjutnya menyerahkan amprahan kepada Bupati melalui DPKKD; dan e. Bupati melalui BPMPKS mentransfer dana yang diusulkan tersebut ke rekening PKK Gampong/Pokjanal/Pelaksanaan Posyandu. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 8 (1) Pertanggungjawaban untuk biaya penunjang kegiatan BKPG: a. Keuchik membuat laporan pertanggungjawaban dana sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu sekaligus 100% (seratus persen) yang disertai dengan
tanda bukti yang sah atau kwitansi dalam rekening rangkap 3 (tiga); b. laporan pertanggungjawaban dana disampaikan kepada Camat/PJOK untuk diteliti dan selanjutnya di kirim kepada Bupati melalui BPMPKS; c. BPMPKS meneliti dan menyerahkan berkas laporan pertanggungjawaban dana kepada Bupati melalui DPKKD; dan d. laporan pertanggungjawaban dana paling lambat 1 (satu) bulan diserahkan kepada Bupati melalui BPMPKS setelah dana ditransfer ke rekening. (2) Pertanggungjawaban dana bantuan operasional Posyandu: a. Keuchik membuat laporan pertanggungjawaban dana sesuai dengan rencana penggunaan dana yaitu sekaligus 100% (seratus persen) yang disertai dengan tanda bukti yang sah atau kwitansi dalam rekening rangkap 3 (tiga); b. laporan pertanggungjawaban dana disampaikan kepada Camat/PJOK untuk diteliti dan selanjutnya di kirim kepada Bupati melalui BPMPKS; c. BPMPKS meneliti dan menyerahkan berkas laporan pertanggungjawaban dana kepada Bupati melalui DPKKD; dan d. laporan pertanggungjawaban dana paling lambat 1 (satu) bulan diserahkan kepada Bupati melalui BPMPKS setelah dana ditransfer ke rekening. BAB VI PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan BKPG dan kegiatan Posyandu dilakukan oleh instansi yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan tugas dan fungsinya. (2) Pengawasan dilakukan pada aspek administrasi, mekanisme dan hasil kegiatan di lapangan baik terhadap prasarana yang dibangun maupun penggunaan dana bergulir. (3) Hasil laporan pengawasan diupayakan bisa diakses oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan mengawasi proses penyelesaian terhadap setiap temuan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 tahun 2013 tentang Pedoman Dana Penunjang Kegiatan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong dan Bantuan Operasional Posyandu Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 12 12
Mei Rajab
2014 M 1435 H
BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 12 Mei 12 Rajab
2014 M 1435 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 13
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
