BUPATI ACEH TIMUR
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SHARING BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (DS-BKPG) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010
Menimbang
: a. bahwa untuk menunjang pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Aceh maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyediakan Dana Sharing/Pendamping; b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 25 Tahun 2009 Tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; c. bahwa dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (DS-BKPG) Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 karena tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (DS-BKPG) Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010.
Menimbang
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); 11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 1).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SHARING BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (DS-BKPG) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masingmasing. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMPKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. 6. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur. 9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imuem Mukim. 10. Imuem Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim. 11. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 12. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. 14. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur. 15. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di gampong. 16. Dana Sharing adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menunjang kegiatan BKPG, Tim Koordinasi Gampong, PKK Gampong, Karang Taruna/Remaja Gampong dan Penunjang Tempat Pengajian Al-Quran Gampong. 17. TPA adalah Tempat Pengajian Al-Quran. 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN DS-BKPG Pasal 2 Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat DS-BKPG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Gampong dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan memupuk semangat gotong royong. Pasal 3 DS-BKPG bertujuan: a. meningkatkan kualitas dan tepat sasaran pelaksanaan kegiatan BKPG, pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong; c. meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pembangunan; d. meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat; e. meningkatkan kemajuan dan perkembangan pembangunan gampong; f. meningkatkan kualitas dan kemandirian remaja; g. meningkatkan peran dan kemampuan anggota PKK dalam pembangunan gampong; dan h. mengkatkan minat anak dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran.
Pasal 4 (1) Lokasi sasaran DS-BKPG meliputi seluruh gampong dalam Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. (2) Kelompok sasaran dari DS-BKPG adalah masyarakat di perdesaan, lembaga pembina dan kelembagaan masyarakat lainnya BAB III DS-BKPG DAN PENGGUNAANNYA Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan DS-BKPG sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) pergampong untuk seluruh gampong definitif dalam Kabupaten Aceh Timur pada APBK Tahun Anggaran 2010 (2) Jumlah gampong definitif dalam Kabupaten Aceh Timur yang mendapat dana BKPG adalah 511 gampong. (3) Besarnya DS-BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 6 DS-BKPG digunakan untuk: a. biaya penunjang Tim Pengelolaan Kegiatan Dana BKPG sebesar Rp. 4.088.000.000,- (Empat milyar delapan puluh delapan juta rupiah) untuk 511 Gampong; b. biaya Tim Koordinasi BKPG gampong sebesar Rp. 4.088.000.000,- (Empat milyar delapan puluh delapan juta rupiah) untuk 511 gampong; c. biaya pendukung kegiatan PKK gampong sebesar Rp. 3.500.000 x 511 Gampong = Rp. 1.788.500.000 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). d. biaya pendukung kegiatan Karang Taruna sebesar Rp. 1.500.000 x 511 Gampong = Rp. 766.500.000 (Tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). e. biaya pendukung kegiatan TPA gampong sebesar Rp. 1000.000 x 511 Gampong = Rp. 511.000.000,- (Lima ratus sebelas juta rupiah). BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DS-BKPG Pasal 7 (1) Penyaluran dana pendukung kegiatan Karang Taruna dan TPA: a. Ketua Karang Taruna dan Ketua TPA menyampaikan usulan kepada Camat dan diketahui oleh Keucik dengan melampirkan rencana penggunaan dana; b. Camat selanjutnya menyampaikan usulan tersebut kepada Bupati melalui BPMPKS; c. selanjutnya BPMPKS membuat amprahan ke DPKKD untuk dapat mencairkan dana tersebut; dan
d. Bupati melalui BPMPKS menyalurkan dana tersebut ke rekening gampong untuk selanjutnya disalurkan ke pengurus Karang Taruna dan TPA Gampong. (2) Penyaluran dana pendukung kegiatan PKK: a. Ketua PKK Gampong membuat usulan dengan melampirkan rencana penggunaan dana kepada Bupati melalui Camat atas persetujuan Keucik; b. Camat meneruskan usulan Ketua PKK Gampong tersebut kepada Bupati melalui BPMPKS untuk diteliti atas usulan Ketua PKK Gampong; c. selanjutnya BPMPKS membuat amprahan ke DPKKD untuk mencairkan dana; dan d. Bupati melalui BPMPKS menyalurkan dana tersebut ke rekening gampong untuk disalurkan ke pengurus PKK Gampong. (3) Penyaluran Biaya Penunjang Tim Pengelolaan Dana BKPG: a. Membuka rekening gampong (Spesimen Keucik dan Bendarawan Gampong) pada Bank Pembangunan Daerah terdekat; b. Tim Pengelola BKPG menyampaikan usulan kebutuhan dana tahap pertama sebesar 50 % (Lima puluh persen) dengan melampirkan rencana penggunaan dana, Keputusan Keucik tentang pembentukan Tim Pengelola dan Keputusan Keucik tentang Penetapan Bendaharawan Gampong kepada Bupati melalui Camat; c. Camat memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskannya kepada Bupati melalui BPMPKS; d. BPMPKS meneliti berkas yang disampaikan untuk selanjutnya menyerahkan amprahan kepada Bupati melalui DPKKD; dan e. Bupati melalui BPMPKS mentransfer dana yang diusulkan ke rekening gampong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tim Pengelola BKPG. (4) Penyaluran biaya Tim Koordinasi BKPG Gampong: a. Ketua Tim Koordiasi BKPG gampong menyampaikan usulan kebutuhan dana kepada Bupati melalui BPMPKS diketahui Keucik atas persetujuan Camat dengan melampirkan rencana penggunaan dana dan Keputusan Keucik tentang Tim Koordinasi BKPG Gampong; b. Camat Selanjutnya meneliti untuk diteruskan ke BPMPKS; c. BPMPKS kemudian membuat amprahan dana ke DPKKD untuk proses pencairan; dan d. BPMPKS selanjutnya mentransfer dana ke rekening gampong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tim Koordinasi BKPG Gampong. BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 8 (1) Pertanggungjawaban untuk biaya penunjang Tim Pengelola Dana BKP: a. Tim Pengelola membuat pertanggungjawaban dana sebesar 50 % (Lima puluh persen) tahap pertama berdasarkan usulan rincian penggunaan dana dengan
melampirkan tanda bukti yang sah atau kuitansi dalam rangkap 3 (tiga); b. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Camat untuk diteliti dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui BPMPKS; c. BPMPKS meneliti dan menyerahkan berkas pertanggungjawaban kepada Bupati melalui DPKKD; d. Untuk 50 % (Lima puluh persen) berikutnya laporan pertanggungjawaban dibuat seperti pada ketentuan 50 % (Lima puluh persen) tahap pertama dengan mempedomani usulan rincian pengunaan dana; dan e. BPMPKS meneliti berkas yang telah disampaikan dan selanjutnya menyerahkan kepada Bupati melalui DPKKD. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan PKK Gampong: a. Ketua PKK Gampong membuat pertanggungjawaban sesuai dengan daftar usulan rincian penggunaan dana yang telah diajukan; b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan bukti penggunaan dana secara sah/kwitansi/daftar tanda terima sebanyak rangkap 3 (tiga); c. berkas pertanggungjawaban yang telah dibuat disampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan d. Camat selanjutnya memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan pertanggung jawaban kepada Bupati melalui BPMPKS untuk diteliti kembali dan disampaikan kepada DPKKD. (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan TPA dan Karang Taruna Gampong: a. Ketua TPA dan/atau Karang Taruna Gampong membuat pertanggungjawaban sesuai dengan daftar usulan rincian penggunaan dana yang telah diajukan; b. pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan bukti penggunaan secara sah/kwitansi sebanyak rangkap 3 (tiga); c. berkas pertanggungjawaban yang telah dibuat disampaikan kepada Bupati melalui Camat; dan d. Camat selanjutnya memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskan usulan kepada Bupati melalui BPMPKS untuk diteliti kembali dan disampaikan kepada DPKKD. (4) Pertanggungjawaban untuk biaya Tim Koordinasi BKPG Gampong: a. Tim Koordinasi Gampong membuat pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat berdasarkan rincian penggunaan dana yang telah diusulkan dengan melampirkan tanda bukti/kuitansidaftar tanda terima dan Keputusan Camat tentang Tim Koordinasi Gampong yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara dalam rangkap 3 (tiga); b. Camat selanjutnya meneliti berkas yang telah disampaikan dan selanjutnya menyerahkan kepada BPMPKS; dan
c. BPMPKS meneliti kembali berkas pertanggungjawaban untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui DPKKD. BAB VI PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan BKPG dilakukan oleh instansi yang tunjuk oleh Bupati berdasarkan tugas dan fungsinya. (2) Pengawasan dilakukan pada aspek administrasi, mekanisme dan hasil kegiatan di lapangan baik itu prasarana yang dibangun maupun penggunaan dana bergulir. (3) Hasil laporan pengawasan diupayakan bisa diakses oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan mengawasi proses penyelesaiaan terhadap setiap temuan. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (DS-BKPG) Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 7 Juni 2010 M 24 Jumadil Akhir 1431 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 9 Juni 2010 M 26 Jumadil Akhir 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 21
