BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Nasional harus dikelola secara akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan dan sasaran program, untuk itu perlu menetapkan penggunaan dana dimaksud; b. bahwa pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 /MENKES/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Formularium Nasional; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan jaminan Kesehatan Aceh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4); 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur. 7. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonatus emergency dasar. 8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Sistem jaminan kesehatan sosial untuk menata subsistim pembiayaan kesehatan.

9. 10. 11.

12.

13.

14. 15.

16.

17.

18.

19. 20.

Klaim Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit. Indonesia Case Base Group’s yang selanjutnya disingkat INA-CBG’s adalah Sistem pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket. Peserta JKN adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran. Jaminan kesehatan berupa jaminan perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Kartu peserta adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti peserta yang sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. Fasilitas kesehatan yang selanjutnya disingkat faskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik dan dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi tanpa menginap di ruang perawatan. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau subspesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya termasuk konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada pemberi pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan, dimana peserta atau anggota keluarganya dirawat inap di ruang perawatan paling singkat 1 (satu) hari. Gawat Darurat atau Emergency adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Faskes tingkat pertama adalah faskes yang berupa puskesmas, praktek dokter, praktek dokter gigi dan klinik pratama. Asosiasi faskes adalah asosiasi faskes yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

21.

22.

23. 24. 25. 26. 27.

Formularium nasional yang selanjutnya disebut fornas adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional, yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman dan dengan harga yang terjangkau, yang disediakan serta digunakan sebagai acuan penggunaan obat dalam jaminan kesehatan nasional. Alat bantu kesehatan adalah alat kesehatan yang dapat berupa bahan, instrumen, aparatus, mesin, implant dan perangkat lunak yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Bulan pelayanan adalah bulan dimana Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Tindakan medis adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan. Kelas perawatan adalah fasilitas rawat inap yang menjadi hak peserta sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Verifikasi adalah kegiatan menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan oleh faskes. Pelayanan obat adalah pemberian obat sesuai kebutuhan medis bagi peserta baik pelayanan obat rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama dan rawat inap tingkat lanjutan. Pelayanan obat rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan berpedoman kepada fornas yang berlaku. BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan Pasal 2

(1) Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi: a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama; dan b. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat. (2) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik. (3) Pelayanan kesehatan dalam program ini merupakan pelayan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan.

(4) Rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut diberikan di Pusat Pelayanan Kesehatan lanjutan jaringan JKN pada Rumah Sakit Pemerintah. (5) Pelayanan rawat inap tingkat lanjut diberikan pada ruang rawat inap kelas III, diberikan kepada peserta PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI), Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, biaya pelayanannya tetap diklaimkan kelas III. Bagian Kedua Prosedur Pelayanan Pasal 3 (1) Peserta JKN yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut dirujuk dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya ke Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut secara berjenjang dengan membawa kartu JKN atau identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan yang ditujukan sejak awal, sedangkan pada kasus emergency tidak memerlukan surat rujukan. (2) Kartu peserta JKN dibawa ke pusat pelayanan administrasi terpadu Rumah Sakit untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapan, selanjutnya dikeluarkan Surat Eligibilitas Peserta (S.E.P) untuk keabsahan peserta oleh petugas Rumah Sakit serta mendapat pengesahan Surat Eligibilitas Peserta (S.E.P) dari Petugas BPJS. (3) Bayi dan anak yang baru lahir dari pasangan peserta JKN secara otomatis menjadi peserta dengan merujuk pada kartu orang tuanya dan melampirkan surat keterangan kelahiran dan Kartu Keluarga. (4) Rujukan pasien Rumah Sakit termasuk rujukan Rumah Sakit antar daerah dilengkapi surat rujukan dari Rumah Sakit asal pasien, dengan membawa identitas kepesertaan untuk dikeluarkan surat keabsahan peserta oleh petugas BPJS. (5) Pasien yang masuk instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat hanya diklaim menggunakan satu kode INA-CBG’s, dengan jenis pelayanan rawat inap. Bagian Ketiga Kelas dan Kamar Perawatan Pasal 4 Dalam hal peserta harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit, maka peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan pada kelas/kamar perawatan yang ditentukan sebagai berikut: Hak kelas perawatan 1. Ruang perawatan kelas III:

2.

3.

4. 5.

a) Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan; dan b) Peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III. Ruang perawatan kelas II bagi: a) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; b) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; c) Anggota POLRI dan penerima pensiun anggota POLRI yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; d) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I dan golongan ruang II beserta anggota keluarganya; dan e) Peserta pekerja penerima upah bulanan sampai dengan 1½ (satu setengah) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak beserta anggota keluarganya, peserta bekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. Ruang perawatan kelas I bagi: a) Pejabat Negara dan anggota keluarganya; b) Pegawai Negeri Sipil dan penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; c) Anggota TNI dan penerima pensiun anggota TNI yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; d) Anggota POLRI dan penerima pensiun anggota POLRI yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; e) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil yang setara dengan Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya; f) Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya; g) Peserta pekerja penerima upah bulanan lebih dari 1½ (satu setengah) kali sampai 2 (dua) kali penghasilan tidak kena pajak dengan status kawin dengan 1 (satu) anak beserta anggota keluarganya; dan h) Pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. Hak peserta atas kelas/kamar perawatan adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya; Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya

dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS kesehatan dengan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan; 6. Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan tidak diperkenankan memilih kelas yang lebih tinggi dari haknya; 7. Rumah Sakit wajib memberitahukan kepada peserta konsekuensi yang timbul dari hal berkehendak mengambil kelas/kamar perawatan diatas haknya dan meminta kepada peserta untuk menandatangani surat pernyataan bersedia membayar selisih biaya yang timbul. Bagian Keempat Manfaat Pasal 5 Manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut antara lain: a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit, meliputi: 1) konsultasi medis, pemeriksaan fisik penyuluhan kesehatan oleh Dokter Spesialis/Umum; 2) rehabilitasi medik; 3) penunjang diagnostik, laboratorium, radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan; 6) pelayanan keluarga berencana, termasuk kontap efektif, kontap pascapersalinan/keguguran; 7) pemberian obat mengacu pada formularium; 8) pelayanan darah; dan 9) pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit. b. Rawat Inap Tingkat Lanjut dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit, meliputi: 1) akomondasi rawat inap pada kelas III; 2) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan pelayanan kesehatan; 3) penunjang diagnostik, patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro, radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) operasi sedang, besar dan khusus; 6) pelayanan rehabilitasi medis; 7) perawatan instensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU); 8) pemberian obat-obatan; 9) pelayanan darah; 10) Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BHP); dan 11) persalinan resiko tinggi dan penyulit (Ponek). c. Pelayanan persalinan, meliputi: 1) tindakan persalinan normal;

2) tindakan persalinan dengan penyulit pervaginan sesuai indikasi medis; 3) tindakan persalinan dengan penyulit perabdominam (sectio caesaria) sesuai indikasi medis; 4) Pelayanan rawat inap; dan 5) Ketentuan persalinan, meliputi: a) pada kondisi kehamilan normal ANC harus dilakukan di faskes tingkat pertama, ANC di tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan sesuai indikasi medis berdasarkan rujukan dari faskes tingkat pertama; b) penjaminan persalinan adalah benefit bagi peserta dan tidak ada batasan jumlah persalinan yang ditanggung; c) persalinan normal diutamakan dilakukan di faskes tingkat pertama; d) penjaminan persalinan normal di faskes rujukan tingkat lanjutan hanya dapat dilakukan dengan kondisi gawat darurat; dan e) yang dimaksud dengan kondisi gawat darurat pada angka 4 adalah perdarahan, kejang pada kehamilan, ketuban pecah dini, gawat janin dan kondisi lain yang mengancam jiwa ibu dan bayinya. d. Pelayanan gawat darurat, meliputi: 1) Pelayanan gawat darurat dapat diberikan jika sesuai dengan indikasi medis pelayanan gawat darurat; dan 2) Pelayanan gawat darurat mencakup: a) administrasi pelayanan; b) pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis; c) tindakan medis; d) pemeriksaan penunjang diagnostik; e) pelayanan obat dan BMHP; dan f) perawatan rawat inap (akomodasi) jika diperlukan. e. Pelayanan obat, meliputi: 1) pemberian obat untuk pelayanan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan berdasarkan resep obat dari dokter spesialis/subspesialis yang merawat, berpedoman pada fornas yang sesuai dengan indikasi medis dan merupakan komponen paket INA CBG’s. Faskes dan jejaringnya wajib menyediakan obat-obat yang diperlukan; dan 2) dalam hal obat yang dibutuhkan sesuai indikasi medis pada faskes rujukan tingkat lanjutan tidak tercantum dalam formularium nasional, dapat digunakan obat lain berdasarkan persetujuan Komite Medik dan Kepala/Direktur Rumah Sakit. Penggunaan obat diluar fornas sudah termasuk dalam pembiayaan paket INA CBG’s tidak boleh dibebankan kepada peserta. f. Pelayanan alat kesehatan, meliputi: 1) alat kesehatan diberikan kepada peserta atas dasar indikasi medis; 2) jenis dan plafon harga alat kesehatan sesuai dengan kompendium alat kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;

g.

h.

i.

j.

3) apabila atas indikasi medis Rumah Sakit meresepkan alat kesehatan diluar kompendium alat kesehatan yang berlaku, maka dapat digunakan alat kesehatan lain berdasarkan persetujuan komite medik dan kepala/ direktur Rumah Sakit; dan 4) pengadaan alat kesehatan dilakukan oleh faskes atau jejaringnya dengan mutu sesuai dengan kebutuhan medis. Alat kesehatan lain sesuai dengan kebutuhan dan indikasi medis, meliputi: 1) peserta berhak mendapatkan alat kesehatan/alat bantu kesehatan selain yang disebutkan diatas berdasarkan indikasi medis; 2) alat kesehatan/alat bantu kesehatan lain tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan dan penanganan yang diberikan pada faskes rujukan yang bekerjasama dengan BPJS; dan 3) diberikan atas rekomendasi dari dokter spesialias sesuai dengan kompetensinya masing-masing; Pelayanan rujukan parsial, meliputi: 1) setiap faskes yang mengirimkan pasien merupakan bagian dari paket INA CBG’s seperti rujukan pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan saja, beban biaya menjadi tanggung jawab faskes perujuk; 2) faskes perujuk membayar biaya tersebut ke faskes penerima rujukan atas pelayanan yang diberikan; dan 3) BPJS membayar paket INA CBG’s ke faskes perujuk. Pelayanan ambulan, meliputi: 1) pelayanan ambulan merupakan pelayanan transportasi pasien rujukan dengan kondisi tertentu antar faskes disertai dengan upaya atau kegiatan menjaga kestabilan kondisi pasien untuk kepentingan keselamatan pasien; 2) pelayanan ambulan hanya dijamin bila rujukan dilakukan pada faskes yang bekerjasama dengan BPJS atau pada kasus gawat darurat dari faskes yang tidak bekerjasama dengan BPJS dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien; 3) pelayanan ambulan diluar ketentuan angka 1 dan angka 2 tidak dijamin, termasuk jemput pasien dari rumah, antar pasien ke rumah, rujukan parsial (antar jemput pemeriksaan penunjang/spesimen dan tindakan saja); dan 4) yang dimaksud dengan kondisi tertentu pada angka 1 diatas adalah: a. kondisi pasien sesuai indikasi medis berdasarkan rekomendasi medis dari dokter yang merawat; b. kondisi kelas perawatan sesuai hak peserta penuh dan pasien sudah dirawat paling sedikit selama 3 (tiga) hari di kelas satu tingkat diatasnya. pelayanan yang dibatasi antara lain: 1) kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 atau lebih sama dengan + 0,50 cylidris karena kelainan cylidris

(astigmat sudah mengganggu penglihatan) berdasarkan resep dokter; 2) alat bantu dengar diberi pergantian sesuai dengan resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efisien sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di Kabupaten; 3) alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui Komite Medik atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efisien di Kabupaten; dan 4) kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs. k. pelayanan yang tidak dijamin, antara lain: 1) pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan; 2) bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; 3) general check up; 4) prothesis gigi tiruan; 5) pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 6) rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; 7) pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan sebagai peserta JKN; dan 8) pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. BAB III TARIF PELAYANAN JKN DI FASKES TINGKAT LANJUT Pasal 6 (1) Tarif pelayanan kesehatan bagi peserta adalah tarif yang ditetapkan sesuai pola pembayaran DRG/INA CBG’s dengan asosiasi faskes mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk alat kesehatan dimana pembiayaannya tidak boleh dibebankan kepada peserta. (3) Besarnya tarif pelayanan kesehatan berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku kecuali terdapat perubahan kebijakan lain terkait dengan tarif pelayanan kesehatan.

(4) Rumah Sakit dilarang memungut biaya tambahan atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta kecuali selisih biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 5. BAB IV TATA LAKSANA PENDANAAN Bagian Kesatu Sumber Dana dan Alokasi Dana Pasal 7 (1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (2) Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Bagian Kedua Mekanisme Penganggaran Penerimaan Klaim Pelayanan Kesehatan Pasal 8 (1) Besarnya penerimaan dana pelayanan kesehatan berdasarkan hasil klaim yang menggunakan software INA CBG’s yang sudah diverifikasi oleh BPJS. (2) Dana hasil klaim atas pelayanan kesehatan yang telah ditransfer ke rekening Rumah Sakit kemudian disetor kembali ke Kas Daerah untuk dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah. (3) Dana pelayanan kesehatan program JKN yang telah menjadi Pendapatan Asli Daerah dikembalikan seluruhnya kepada Rumah Sakit dan digunakan langsung untuk pembayaran jasa, pelayanan kesehatan dan keperluan lainnya. Bagian Ketiga Mekanisme Penganggaran Belanja Pengeluaran Pasal 9 (1) Belanja pengeluaran atas pelayanan kesehatan ditempatkan pada Pos Belanja Langsung. (2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Program Kegiatan tersendiri. Bagian Keempat Pembayaran Dana Klaim Rumah Sakit Pasal 10 Pembayaran Dana Klaim Rumah Sakit, meliputi:

a. pembayaran dana klaim pelayanan di Rumah Sakit dibayarkan langsung dari BPJS untuk Rumah Sakit melalui bank yang ditunjuk; b. pembayaran dana ke Rumah Sakit berdasarkan hasil klaim yang sudah diverifikasi; c. apabila terjadi kekurangan berkas pengajuan klaim pelayanan kesehatan, maka akan dilengkapi dan diajukan kembali pada bulan berikutnya; dan d. bunga bank giro yang terdapat pada rekening Rumah Sakit yang bersumber dari dana pelayanan JKN harus disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN; Bagian Kelima Pengajuan Klaim dan Pencairan Paragraf 1 Pengajuan Klaim Pasal 11 Prosedur pengajuan klaim antara lain: a. Rumah Sakit membuat pengajuan klaim dana pelayanan kesehatan dengan menggunakan software INA-CBG’s; b. pengajuan klaim tersebut akan diverifikasi oleh verifikator BPJS dengan menggunakan software verifikasi klaim JKN; c. setelah verifikasi dinyatakan layak oleh verifikator BPJS selanjutnya pengajuan klaim tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan verifikator BPJS; d. pengajuan klaim dana JKN di Rumah Sakit menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; e. Rumah Sakit mengirim secara resmi laporan pengajuan klaim dalam bentuk hardcopy; f. pengajuan klaim yang diterima oleh Tim Pengelola JKN akan dilakukan telaah dan selanjutnya diberikan umpan balik; dan g. pengajuan pencairan dana klaim pelayanan kesehatan disertai hasil kinerja atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi kunjungan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut disertai karakteristik pasien, 10 (sepuluh) penyakit terbanyak dan 10 (sepuluh) penyakit dengan biaya termahal. Paragraf 2 Pencairan Pasal 12 (1) Prosedur pembayaran dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit dilakukan setelah ditandatanganinya pengajuan dana klaim oleh Direktur Rumah Sakit dan verifikator BPJS.

(2) Hasil klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor ke Kas Daerah dicairkan kepada Rumah Sakit untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan Peraturan ini melalui mekanisme Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penyetoran dana retribusi tersebut. Paragraf 3 Pemanfaatan/Penggunaan Pasal 13 (1) Pemanfaatan atas dana pelayanan kesehatan yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerima/pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sebagai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan administrasi pendukung lainnya; (2) Biaya jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit, paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan, jasa medis/jasa pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan, sedangkan sisa sebesar 56 (lima puluh enam) persen digunakan untuk operasional lainnya. BAB V PEMANFAATAN DANA JKN PADA RUMAH SAKIT Pasal 14 (1) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a. sebesar 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit. Dari total dana untuk jasa pelayanan tersebut dipergunakan dengan rincian sebagai berikut: 1) Medis sebesar 36% (tiga puluh enam persen); 2) Paramedis sebesar 42% (empat puluh dua persen); dan 3) Nonmedis sebesar 22% (dua puluh dua persen).

b. sebesar 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional, digunakan untuk: 1) biaya obat-obatan sebesar 20% (dua puluh persen); 2) bahan habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); 3) alat tulis kantor sebesar 6% (enam persen); 4) pendidikan dan pelatihan sebesar 4% (empat persen); 5) operasional sebesar 10% (sepuluh persen); 6) pemeliharaan Rumah Sakit sebesar 4% (empat persen); 7) pengadaan darah sebesar 1% (satu persen); dan 8) sebesar 1% (satu persen) untuk kebutuhan lainnya Pemerintah Kabupaten. (2) Dalam hal penggunaan dana masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7, terdapat sisa lebih berdasarkan persentasenya dapat dipergunakan diantara kegiatan dimaksud secara subsidi silang. BAB VI PENGAWASAN Pasal 15 Mekanisme pertanggungjawaban pelayanan kesehatan berdasarkan perundangundangan.

dana hasil klaim ketentuan peraturan

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Penggunaan dana klaim atas pelayanan JKN untuk Rumah Sakit berdasarkan pengklaiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana JKN dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan berdasarkan peraturan perundangundangan. Pasal 17 (1) Khusus penyetoran penerimaan klaim pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. (2) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) terlambat disahkan, pencairan dana pelayanan JKN dapat dilakukan melalui SPM-UP dan SPM-TU. Pasal 18 Pemberian insentif pemungutan retribusi daerah atas pelayanan kesehatan untuk program JKN ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 8.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Petunjuk pengelolaan dana JKN diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 30 Tahun 2012 tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Serta Program Jampersal Pada Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 8 8

Mei Rajab

2014 M 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR, ttd Diundangkan di Idi pada tanggal 8 Mei 8 Rajab

HASBALLAH BIN M. THAIB 2014 M 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009