BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dipandang perlu melakukan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah yang profesional, terampil, berwawasan dan memiliki rasa pengabdian yang tinggi dalam menyelenggarakan tugas-tugas kedinasan melalui peningkatan strata/jenjang pendidikan formal baik pada lembaga perguruan tinggi negeri; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bupati Aceh Timur tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 ); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9). MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah Otonom untuk selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutanya pemerintah kabupaten adalah unsure penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
5. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh Bupati Aceh Timur kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan negeri dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan bidang studi, ilmu atau keahlian dengan menggunakan biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah negara asing, badan internasional atau badan nonpemerintah lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kader pada unit kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 6. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam status mendapat tugas belajar dari Bupati Aceh Timur. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 8. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu. 9. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu setara dengan program sarjana. 10. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 11. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Timur. 12. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pasal 2 Pemberian tugas belajar bertujuan agar PNS di lingkungan pemerintah kabupaten dapat lebih mampu dan bersemangat dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan prestasi kerja antara lain melalui peningkatan : a. sikap dan perilaku berdasarkan moral ideologi Pancasila; b. pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; c. wawasan berfikir; d. mutu dan jumlah hasil kerja; e. efektivitas dan efesiensi kerja; f. disiplin kerja, pengabdian, kesadaran, kejujuran, tanggung jawab; dan g. jenjang karier. Pasal 3 Ruang lingkup pemberian tugas belajar meliputi tugas belajar dalam negeri dan tugas belajar luar negeri. Pasal 4 (1) Pemberian tugas belajar kepada PNS hanya dipertimbangkan pada lembaga pendidikan formal kedinasan atau perguruan tinggi negeri untuk program pendidikan Diploma III (D III), Diploma IV (D IV), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3). (2) Pemberian tugas belajar kepada PNS pada lembaga pendidikan formal swasta dipertimbangkan secara selektif dengan memperhatikan kualifikasi akreditasi program pendidikan/bidang studi yang ditetapkan oleh pemerintah C.q. Departemen Pendidikan Nasional.
Pasal 5 (1) Jenis tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Sarjana (S1) dan Program Pasca Sarjana yang meliputi Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3). (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Program Diploma I (D I), Program Diploma II (D II), Program Diploma III (D III) dan Program Diploma IV (D IV). (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Program Spesialis. Pasal 6 Tugas belajar dalam negeri maupun luar negeri diberikan untuk masa lebih dari 6 (enam) bulan atau paling lama sesuai dengan jenis tugas belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 yaitu : a. Program Diploma I : 1 (satu) tahun; b. Program Diploma II : 2 (dua) tahun; c. Program Diploma III : 3 (tiga) tahun; d. Program Diploma IV : 4 (empat) tahun; e. Program Sarjana (S1) : 4 (empat) tahun; f. Program Magister (S2) : 2 (dua) tahun; g. Program Doktor (S3) : 3 (tiga) tahun; dan h. Program Profesi : 3 (tiga) tahun; Pasal 7 BKPP merupakan badan yang bertugas menangani pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten. BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR Pasal 8 (1) Penyusunan rencana kebutuhan tugas belajar bagi PNS di lingkungan pemerintah kabupaten dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan kemampuan dan/atau keterampilan yang diperlukan sebagai salah satu persyaratan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. (2) Rencana kebutuhan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain : a. bidang pekerjaan/kegiatan yang membutuhkan tugas belajar; b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan; c. kualifikasi PNS tugas belajar; d. jangka waktu dan tingkat pendidikan; dan e. sumber biaya dan penjadwalan. BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN PNS TUGAS BELAJAR Pasal 9 PNS tugas belajar harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
Pasal 10 Persyaratan umum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 yaitu : a. telah diangkat menjadi PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNSl; b. menduduki pangkat/golongan ruang serendah-rendahnya II/a untuk pendidikan DIII, II/b untuk pendidikan S1, III/a untuk pendidikan program S2 dan III/b untuk program S3; c. mempunyai nilai unsur DP-3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja dua tahun terakhir; d. berusia maksimal 28 tahun untuk pendidikan D-III, 32 Tahun untuk S1, 38 Tahun untuk S2 dan 40 Tahun untuk S3; e. tidak pernah dijatuhi hukuman jenis hukuman disiplin berat; f. berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan; g. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; h. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan/ penyelenggaraan tugas belajar yang meliputi : 1. dasar pendidikan; 2. persyaratan akademik; dan 3. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pasal 11 (1) Persyaratan khusus sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9, untuk pendidikan akademik yaitu : a. Program Sarjana (S1) mempunyai ijazah paling rendah SLTA atau sederajat; b. Program Magister (S2) mempunyai ijazah paling rendah Sarjana (S1) atau sederajat; dan c. Program Doktor (S3) mempunyai ijazah paling rendah Magister (S2) atau sederajat. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, untuk pendidikan vokasi dan profesi : a. program vokasi mempunyai ijazah paling rendah SLTA atau sederajat; dan b. program profesi mempunyai ijazah paling rendah S1 atau sederajat. Pasal 12 (1) Pemberian tugas belajar kepada PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat oleh pimpinan masing-masing SKPD dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi spesialisasi yang benar-benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantif atau fasilitatif pada SKPD yang bersangkutan. (2) Pemberian tugas belajar agar dilakukan secara selektif oleh kepala SKPD dan diberikan kepada PNS yang benar-benar mampu serta menunjukkan prestasi kerja, loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik serta memiliki potensi untuk dapat dikembangkan sebagai tenaga pimpinan dimasa yang akan datang. Pasal 13 (1) Surat usul tugas belajar PNS disampaikan kepada Bupati yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD dari PNS yang bersangkutan.
(2) Untuk menjamin pendayagunaan PNS yang bersangkutan bahwa setelah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan kembali dan/atau ditempatkan dalam jabatan struktural/fungsional tertentu. (3) Kepala SKPD yang menandatangani surat usulan tersebut diwajibkan menandatangani surat pernyataan rencana penempatan tugas PNS yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan. (4) Usul penetapan tugas belajar PNS dilengkapi dengan bahan kelengkapan administrasi sebagai berikut : a. foto copy SK pengangkatan sebagai CPNS; b. foto copy Karpeg; c. foto copy SK pangkat terakhir; d. foto copy SK jabatan terakhir (bila ada ); e. foto copy DP 3 dua tahun terakhir; f. surat perjanjian tugas belajar yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan diatas materai 6000; g. surat keterangan dari lembaga pendidikan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan telah diterima/lulus untuk mengikuti pendidikan; h. pernyataan dari Kepala SKPD dimana PNS tersebut bertugas tentang rencana penempatan/penugasan setelah PNS tersebut selesai/lulus dari pendidikan; i. pas photo hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar; dan j. Huruf a s/d e dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. (5) PNS yang diusulkan tugas belajar diharuskan meninggalkan tugas-tugas dinas sehari-hari dan semata-mata hanya memusatkan perhatian terhadap pendidikan yang sedang diikuti. (6) PNS yang diusulkan tugas belajar dan sedang menduduki suatu jabatan struktural/fungsional harus dibebas tugaskan dari jabatan tersebut dan tidak dibolehkan menerima tunjangan/insentif. Pasal 14 Setiap pemberian tugas belajar kepada PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 15 Terhadap jenis pendidikan yang pada waktu penerimaannya harus melalui testing, PNS dapat mengikuti testing setelah mendapat izin dari Bupati dengan ketentuan biaya untuk keperluan testing ditanggung oleh PNS yang bersangkutan. Pasal 16 Program pendidikan yang diikuti harus kelas reguler bukan kelas jarak jauh, exstension, kelas eksekutif, kelas jum’at sabtu atau kelas sabtu minggu. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR Pasal 17 (1) PNS tugas belajar mempunyai hak menerima : a. Gaji ; b. biaya tugas belajar ; c. kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/golongan ; dan d. hak kepegawaian lainnya.
(2) Jumlah dan cara perolehan biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 PNS tugas belajar mempunyai kewajiban : a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; b. mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar; c. menjaga nama baik pemerintah kabupaten ; d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu ; e. mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan ; f. menyampaikan laporan kemajuan akademik pada setiap akhir semester perkuliahan kepada Bupati ; dan g. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan wajib melapor kembali kepada Bupati untuk selanjutnya ditempatkan pada SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten. BAB V PERPANJANGAN WAKTU DAN PERUBAHAN TUGAS BELAJAR Pasal 19 (1) Perpanjangan waktu tugas belajar bagi PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar diberikan sebanyak 1 (satu) kali. (2) Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar, dan dapat diberikan paling lama 1(satu) tahun untuk S2 dan 2 (dua) tahun untuk S3 apabila keterlambatan menyelesaikan pendidikan bukan karena kesalahan yang bersangkutan dengan ketentuan membuat : a. surat permohonan dari PNS yang bersangkutan; b. melampirkan rekomendasi dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan; c. tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya; dan d. mendapat persetujuan dari Bupati. Pasal 20 Perubahan bidang studi untuk program pendidikan dapat disetujui apabila: a. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan disertai alasan yang cukup kuat kepada Bupati; b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan; dan c. tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 21 (1) Bupati pada setiap tahun akan membentuk tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi dengan melakukan kunjungan ke perguruan tinggi dimana PNS tersebut mengikuti pendidikan.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 22 (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten, disamping pemberian tugas belajar dilakukan pula pengembangan melalui pemberian izin belajar. (2) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari. (3) Ketentuan mengenai izin belajar akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KETENTUAN SANKSI Pasal 23 Terhadap PNS tugas belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikenakan sanksi berupa: a. hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; b. keharusan menyetor ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan 100% dari jumlah biaya tersebut apabila yang bersangkutan: 1. membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau kembali ke tempat kedudukannya semula sebelummenyelesaikan tugas belajarnya; 2. tidak mendapatkan hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan kecuali disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang bersangkutan; 3. berhenti sebagai PNS atas permohonan sendiri sebelum habis masa pengabdian tugas belajar yang bersangkutan; dan 4. tidak lulus dalam waktu 1(satu) tahun setelah masa perpanjangan. c. penghentian atau pembatalan tugas belajar sebelum berakhir waktunya oleh Bupati; dan d. sanksi-sanksi lainnya berdasarkan perjanjian tugas belajar. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 (1) PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar pada saat peraturan ini belum ditetapkan, tetap dapat melaksanakan tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Bagi PNS yang sedang dalam proses dan pada saat peraturan ini ditetapkan belum diputuskan sebagai mahasiswa tugas belajar, maka harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di pada tanggal
Idi
21 April 2009 M 25 Rabiul Akhir 1430 H
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 22 April 2009 M 26 Rabiul Akhir 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
AKMAL SYUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 86
