PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SAAT TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 1 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas operasional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu mengatur mengenai Dana Siap Pakai untuk kebutuhan saat tanggap darurat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, diamanatkan untuk menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, yang ditempatkan dalam Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Untuk Kebutuhan Saat Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten AcehTimur Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 29); 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI UNTUK KEBUTUHAN SAAT TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur 2. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah peragkat daerah Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksankan penanggulangan bencana. 5. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana pada unsur pelaksana penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan Transisi Darurat sampai dengan Pemulihan. BAB II DANA SIAP PAKAI Pasal 2 (1) Pemberian dana siap pakai berdasarkan pada ketetapan status keadaan darurat (yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat sampai dengan Pemulihan). (2) Pemberian dana siap pakai dilakukan berdasarkan permohonan dukungan bantuan atau laporan Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten atau hasil rapat koordinasi dan/atau inisiatif BPBD Kabupaten. (3) Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten. Pasal 3 (1) Dana Siap Pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat sampai dengan pemulihan bencana, (2) Dana siap pakai yang digunakan pada status siaga darurat bencana dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan/kegiatan dalam keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan eskalasi ancaman. (3) Dana siap pakai yang digunakan pada status tanggap darurat bencana dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan/kegiatan yang harus dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang dan peralatan sekolah; g. pelayanan kesehatan; dan h. penampungan serta tempat hunian sementara. (4) Dana siap pakai yang digunakan pada status transisi darurat sampai dengan pemulihan dilakukan dalam rangka memenuhi kegiatan yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekontruksi dimulai.
Pasal 4 Pengguna dana siap pakai adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten. Pasal 5 (1) Batas waktu penggunaan dana siap pakai adalah pada masa status keadaan darurat bencana, yaitu dimulai dari siaga darurat/saat tanggap darurat/transisi darurat sampai dengan pemulihan, yang kemudian ditetapkan sampai tahap status keadaan darurat bencana dinyatakan selesai. (2) Penetapan jangka waktu status keadaan darurat bencana sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan Keputusan Bupati. BAB III PROSEDUR PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI Pasal 6 Penyaluran dan Ppenggunaan dana siap pakai berdasarkan pada jumlah korban/perkiraan jumlah pengungsi, kerusakan, kerugian dan bantuan yang diperlukan. Pasal 7 (1) Penetapan bentuk besarnya bantuan dana siap pakai dapat dilakukan berdasarkan usulan dari instansi/lembaga terkait, laporan Tim Reaksi Cepat, hasil rapat koordinasi dan/atau inisiatif BPBD, yang dapat berupa uang tunai, barang dan/atau jasa. (2) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dana siap pakai adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada BPBD Kabupaten. (3) Kepala BPBD Kabupaten dalam melaksanakan fungsinya dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat yang ditunjuk. Pasal 8 (1) Penyaluran bantuan dana siap pakai dari BPBD Kabupaten dapat diserahkan langsung kepada kecamatan/masyarakat yang terancam bencana dan terkena bencana, yang dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita penyerahan bantuan uang. (2) PenyaluranBantuan dana siap pakai kepada instansi/lembaga pemerintah terkait dilengkapi dengan kwitansi, berita acara serah terima serta nota kesepahaman.
(3) Penyaluran bantuan dana siap pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. (4) Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang dilengkapi dengan kwitansi pembelian barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang, pengadaan barang tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten secara lisan yang diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam. (5) Penyaluran bantuan dalam bentuk jasa seperti jasa evakuasi dan penyelamatan bagi relawan, distribusi bantuan bagi petugas dan lain-lain diadministrasikan, pengadaan jasa tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten secara lisan diikuti dengan persetujuan secara tertulis maksimal 3 x 24 jam. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 9 (1) Penerima bantuan Dana Siap Pakai harus memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana siap pakai diberikan perlakuan khusus, yaitu pengadaan brang/jasa untuk menyelenggarakan pada status keadaan darurat bencana dilakukan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung dengan kondisi pada status keadaan darurat bencana. (3) Perlakuan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah meskipun bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah. Pasal 10 (1) Dana Siap Pakai yang tidak digunakan sampai dengan berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat sampai dengan pemulihan, disetor ke Kas Daerah dengan Bukti setoran disampaikan ke BPBD Kabupaten. (2) Penyetoran dana siap pakai dilakukan bersama dengan masa pertanggungjawaban dana siap pakai yaitu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah status keadaan darurat bencana berakhir.
BAB V PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pasal 11 (1) BPBD Kabupaten bersama dengan instansi/lembaga terkait secara selektif memantau pelaksanaan penggunaan dana siap pakai, mulai dari proses pelaksanaan administrasi sampai dengan fisik kegiatan. (2) Pemantauan terhadap penggunaan dana siap pakai di Kabupaten dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten bersama dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. Pasal 12 (1) Penerima Bantuan dana siap pakai wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pengunaan dana siap pakai. (2) Laporan pertanggungjawaban selambat-lambatnya disampaikan 3 (tiga) bulan setelah bantuan diterima dan ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten yang meliputi realisasi fisik, realisasi anggaran, dan data pendukung lainnya. BAB VI PENGAWASAN, SANKSI DAN PENGADUAN MASYARAKAT Pasal 13 Pengawasan dalam pengelolaan dana siap pakai meliputi pengawasan melekat, pengawasan eksternal dan internal Pemerintah dan pengawasan masyarakat. Pasal 14 Sanksi dapat diterapkan bagi penerima bantuan dana siap pakai yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan Negara serta kepada Pejabat Pengelola/Pengguna yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Pasal 15 Masyarakat yang menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasikan dapat menghubungi BPBD Kabupaten. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 16 Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada BPBD Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 17 7
Mei Rajab
2013 M 1434 H
BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M.THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 17 Mei 7 Rajab
2013 M 1434 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd BAHRUMSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 18 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
