PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNUJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam penganekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemanfaatan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi; b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; c. bahwa penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan dan belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); 11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan; 12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 34). . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dewan Ketahanan pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Timur. 5. Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau. 6. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air baik diolah maupun tidak yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi oleh manusia. 7. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung pada suatu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan. 8. Pola konsumsi adalah susunan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata perorang perhari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu. 9. Pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah aneka ragam bahan pangan, baik sumber karbohidrat protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan (ratarata 2.000 kkal/kapita/hari). 10. Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan). 11. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diperuntungkan dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah. 12. Sosialisasi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman adalah menginformasikan (transfer kebiasaan) pola konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman kepada anak didik dan masyarakat agar pengetahuan dan pemahamannya tentang penganekaragaman konsumsi masyarakat meningkat. Pasal 2 Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Kosumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 3 Tujuan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Kosumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah mendorong percepatan penganekaragaman kosumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang berbasis sumber daya lokal.
Pasal 4 Monitoring dan Evaluasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara priodik sesuai dengan tahapan kegiatan dan dilakukan secara berjenjang mulai Kabupaten sampai kecamatan dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Pasal 5 Pembiayaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pasal 6 Bupati dan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten. Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 22 Agustus 22 Ramadhan BUPATI ACEH TIMUR, dto
MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal 25 Agustus 25 Ramadhan
2011 M 1432 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto
SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 36
2011 M 1432 H
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN ACEH TIMUR A. PENDAHULUAN Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif, indikator untuk mendukung tingkat keanekaragaman dan keseimbangan kosumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditujukan dengan nilai 85,5 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Untuk mencapai target tersebut, dilakukan upaya gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015). Perwujudan dimensi fisik yang dapat dilakukan dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sesuai dengan 5 (lima) fungsi pokok pekarangan yaitu sebagai lumbung hidup, warung hidup, bank hidup, apotek hidup, dan estetika, pengembangan pekarangan secara terpadu untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan pendapatan keluarga. Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 95 (sembilan puluh lima) dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015. Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah: (1) belum tercapainya skor keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan dan gizi sesuai harapan yang selama ini pencapaiannya berjalan sangat lambat dan cenderung fluktuatif; (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota; (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima; (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal; (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian dibawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Bupati sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui koordinasi sinergis antara pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan. B. TATA LAKSANA KEGIATAN 1. Kerjasama dengan instansi/dinas terkait dalam Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Aceh Timur yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan penganggaran kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti adanya gerakan penyediaan menu makanan siap saji berbasis sumber daya lokal nonberas secara beragam, bergizi, berimbang dan aman, pada acara-acara resmi di pemerintahan. 2. Dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan/program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang bersumber dana dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) seperti dukungan melalui Dana Sharring untuk kegiatan Sosialisasi, Work Shop, Pelatihan, Pembinaan dan lain-lain. 3. Ikut melaksanakan dan mengsukseskan pelaksanaan kegiatan/program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal seperti peran pemerintah kabupaten pada Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Peran Petugas dan Pendamping Kabupaten, Peran Penyuluh dan Pendamping Lapangan. 4. Pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselengarakan melalui kegiatan: a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan b. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. C. PENDEKATAN Pendekatan yang dilakukan dalam Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah sebagai berikut: 1. memberdayakan kelompok wanita yang sudah berkeluarga sebagai titik awal dan pengungkit dalam pengembangan pola pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; 2. memberikan pengetahuan pola makan beragam, bergizi seimbang aman pada anak sejak usia dini; 3. mengembangkan pemanfaatan perkarangan sebagai sumber penyedia pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman bagi keluarga; 4. mendorong dan menstimulasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan yang mengolah pangan lokal menjadi produk olahan; 5. mendorong keterlibatan lembaga penelitian/perguruan tinggi untuk penngemabangan teknologi tepat guna dalam upaya mendorong pengembangan pangan lokal menjadi produk olahan; 6. mendorong keterlibatan media massa, LSM, lembaga profesi dalam mensosialisasikan dan mempromosiskan berbagai kegiatan percepatan pengembangan kosumsi pangan berdasarkan sumber daya lokal; dan 7. mendorong lembaga pemerintah dan swasta untuk mempelopori gerakan dalam penganekaragaman konsumsi pangan melalui penetapan hari tertentu mengkonsumsi pangan nonberas.
D. INTERNALISASI PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN 1. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui program implementasi yang berhubungan dengan proses internalisasi melalui suatu rekayasa sosial, khususnya pendidikan anak sejak usia dini dan promosi melalui berbagai jalur dan media komonikasi. 2. Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal difokuskan pada kegiatan: a. advikasi dalam rangka memberikan solusi untuk percepatan proses penganakaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; b. kampanye dalam rangka penyadaran/awernes kepada aparat dan masyarakat untuk percepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasais sumber daya lokal; c. promosi dan sosialisasi pangan beragam dalam membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; d. pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan nonformal untuk seluruh lapisan masayarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal; e. penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja terutama ibu hamil menyusui dan wanita subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman; f. pemanfaatan perkarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan kita; g. pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyeriakan aneka ragam penganan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfalisitasi pengembangan bisnis pangan, baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal; h. pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan; dan i. pemberian penghargaan kapada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. 3. Kegiatan internalisasi penganekaragaman konsusmsi pangan berbasis sumber daya lokal mencakup: a. aspek ketersediaan pangan : advokasi pengembangan agribisnis pangan; b. aspek distribusi pangan : penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronika secara rutin; c. aspek konsumsi pangan : pengembangan materi advokasi kampanye promosi serta sosisalisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan, optimalisasi pemanfaatan perkarangan, pengembangan aneka olahan berbasais pangan lokal yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; dan d. dukungan kelembagaan : penyuluhan pertanian, pendampingan, penyebarluasan informasi melalui media massa, advokasi kampaye, promosi serta pendidikan konsumsi pangan.
E. PENGEMBANG BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL 1. Kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan difokuskan pada: a. Fasilitas kepada kelompok/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain: a) bantuan alat penepungan b) pengembangan resep-resep aneka olahan pangan lokal c) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan melalui: a) penerapan standar mutu terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga; b) pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar; c) peran serta aktif swasta dan duania dalampengembangan industri dan bisnis pangan lokal; d) penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha dibidang pangan berbasis sumber daya lokal; 2. Pelaksanan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup: a. aspek ketersediaan pangan : pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainya; b. aspek distribusi pangan : fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitas distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilitas harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal; c. aspek konsumsi pangan : uji proksimat, uji dapur resep menu makanan, penelitian mutu dan keamanan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal, penumbuhan kelompok tani/gapoktan bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman, serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; dan d. Dukungan kelembagaan : penyuluhan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal. F. PROGRAM UNGGULAN 1. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Sumber Daya Lokal Dilaksanakan dengan 6 (enam) program unggulan yaitu: a. Gerakan Percepatan Penganekaragvaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembagan produksi spesifik daerah; b. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi kelompok wanita; c. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bagi anak sekolah; d. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan agroindustri pangan; e. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui pengembangan bisnis pangan pada UMKM; dan
2.
f. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui peningkatan citra pangan lokal. Dalam mensosialisasikan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal melalui berbagai media dan elektronik digunakan slogan “SEJAK DINI KONSUMSILAH MAKANAN SECARA BERAGAM, BERGIZI, BERIMBANG, AMAN DAN HALAL BERBASIS PANGAN LOKAL”
G. INDIKATOR KEBERHASILAN Keberhasilan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tercermin dalam tujuh indikator yaitu: a. semakin berkembangnya sumber daya pangan lokal nabati dan hewani sesuai kondisi daerah; b. makin beragam dan seimbangnya pangan sumber kalbohidrat serta aneka pangan sumber protein, vitamin dan mineral dalam menu makanan sehari-hari; c. makin banyak masyarakat yang memanfaatkan perkarangan sebagai sumber pangan keluarga; d. semakin berkembangnya teknologi agroindustri pangan; e. makin tingginya peran masyarakat dan usaha kecil dalam memanfaatkan keanekaragaman sumber daya pangan lokal dalam pengembangan bisnis; f. main meningkatnya partisipasi masyarakat dalam binis pangan termasuk penciptaan menu makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pengembangan teknologi kuliner berdasarkan kearifan dan budaya lokal; dan g. meningkatnya citra pangan lokal.
BUPATI ACEH TIMUR, dto
MUSLIM HASBALLAH
