PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SHARING BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (DS-BKPG) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 25 Tahun 2009 Tanggal 06 Maret 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong (BKPG) Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; b. Bahwa untuk menunjang pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmu Gampong yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Aceh, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah menyediakan Dana Sharing/Pendamping; c. bahwa perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (DS-BKPG) Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 karena tidak relevan lagi; d. bahwa berdasarkan Surat Pengantar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Nomor: 446/405/2011, Tanggal 3 Mei 2011; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (DS-BKPG) Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11); 12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 3). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA SHARING BANTUAN KEUANGAN PEUMAKMUE GAMPONG (DS-BKPG) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMPKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur Aceh Timur. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Aceh Timur. 6. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur. 9. Gampong adalah Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur. 10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. 12. Keuchik adalah Kepala Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Timur. 13. Tuha Peut Gampong adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong. 14. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di gampong.
15. Dana Sharing adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menunjang kegiatan BKPG dan Posyandu. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. 17. Posyandu adalah Pusat Pelayanan Terpadu. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN DS-BKPG Pasal 2 Dana Sharing Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat DS-BKPG dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Gampong dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pelayanan terpadu kepada Balita, pemberdayaan masyarakat dan memupuk semangat gotong royong. Pasal 3 DS-BKPG bertujuan: a. meningkatkan kualitas dan tepat sasaran pelaksanaan kegiatan BKPG, pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat gampong dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin; b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong; c. meningkatkan kapasitas dan kinerja Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pembangunan; d. meningkatkan kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat; e. meningkatkan kemajuan dan perkembangan pembangunan gampong; dan f. meningkatkan kualitas balita dan kemandirian remaja. Pasal 4 (1) Lokasi sasaran DS-BKPG meliputi seluruh gampong dalam Kabupaten sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. (2) Kelompok sasaran dari DS-BKPG adalah masyarakat di perdesaan, lembaga pembina dan kelembagaan masyarakat lainnya. BAB III DS-BKPG DAN PENGGUNAANNYA Pasal 5 (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan DS-BKPG sejumlah Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah) pergampong untuk seluruh gampong definitif dalam Kabupaten pada APBK Tahun Anggaran 2011.
(2) Jumlah gampong definitif dalam Kabupaten yang mendapat dana BKPG adalah 512 (lima ratus dua belas) gampong. (3) Besarnya DS-BKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun berikutnya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 6 DS-BKPG digunakan untuk: a. biaya penunjang Tim Pengelolaan Kegiatan Dana BKPG sebesar Rp. 3.072.000.000,- (Tiga Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) untuk 512 (lima ratus dua belas) Gampong atau Rp. 6.000.000,(Enam Juta Rupiah) pergampong; dan b. bantuan biaya operasional Posyandu Gampong sebesar Rp. 1.587.200.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 512 (lima ratus dua belas) gampong atau Rp. 3.100.000 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) pergampong. BAB IV MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN DS-BKPG (1) Penyaluran Biaya Penunjang Tim Pengelolaan Kegiatan BKPG: a. membuka rekening kolektif gampong (Spesimen Keucik, Ketua TPK dan Asisten Fasilitator Kecamatan (AFK)) pada Bank Aceh atau BRI terdekat; b. Tim Pengelola BKPG menyampaikan usulan kebutuhan dana tahap pertama 50 % (lima puluh persen) dengan melampirkan foto copy Nomor Rekening, Rencana Penggunaan Dana, Keputusan Keuchik tentang pembentukan Tim Pengelola Kegiatan kepada Bupati/BPMPKS melalui Camat/PJOK; c. Camat memeriksa kelengkapan administrasi dan meneruskannya kepada Bupati melalui BPMPKS; d. BPMPKS meneliti berkas yang disampaikan untuk selanjutnya menyerahkan amprahan kepada Bupati melalui DPKKD; dan e. Bupati melalui BPMPKS mentransfer dana yang diusulkan ke rekening kolektif gampong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tim Pengelola BKPG. (2) Penyaluran bantuan biaya Operasional Kegiatan Posyandu Gampong: a. Ketua Posyandu menyampaikan usulan kebutuhan dana atas persetujuan Keuchik kepada Bupati/BPMPKS melalui Camat dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Surat Keputusan Keuchik tentang Pengelola Posyandu Gampong; b. BPMPKS kemudian memverifikasi atas usulan dan membuat amprahan dana ke DPKKD untuk proses pencairan; dan c. BPMPKS selanjutnya menyalurkan dana ke Pengelola Posyandu Gampong untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BAB V PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN Pasal 8 (1) Pertanggungjawaban untuk biaya penunjang Tim Pengelola Dana BKP: a. Tim Pengelola membuat pertanggungjawaban dana 50 % (lima puluh persen) tahap pertama berdasarkan usulan rincian penggunaan dana dengan melampirkan tanda bukti yang sah atau kuitansi tentang penggunaan dana dalam rangkap 3 (tiga); b. laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Camat untuk diteliti dan selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui BPMPKS; c. BPMPKS meneliti dan menyerahkan berkas pertanggungjawaban kepada Bupati melalui DPKKD; d. Untuk 50 % (lima puluh persen) berikutnya laporan pertanggungjawaban dibuat seperti pada ketentuan 50 % (lima puluh persen) tahap pertama dengan mempedomani usulan rincian penggunaan dana; dan f. BPMPKS meneliti berkas yang disampaikan dan selanjutnya menyerahkan kepada Bupati melalui DPKKD. (2) Pertanggungjawaban untuk bantuan biaya kegiatan Posyandu: a. Ketua pengelola Posyandu membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bupati dan disahkan oleh Keuchik melalui BPMPKS dengan melampirkan bukti penggunaan dana yang sah berdasarkan RPD yang telah disampaikan. b. BPMPKS selanjutnya meneliti berkas pertanggungjawaban tersebut untuk selanjutnya disampaikan ke DPKKD. BAB VI PENGAWASAN Pasal 9 (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan BKPG dilakukan oleh instansi yang tunjuk oleh Bupati berdasarkan tugas dan fungsinya. (2) Pengawasan dilakukan pada aspek administrasi, mekanisme dan hasil kegiatan di lapangan baik itu prasarana yang dibangun maupun penggunaan dana bergulir. (3) Hasil laporan pengawasan diupayakan bisa diakses oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan mengawasi proses penyelesaiaan terhadap setiap temuan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 9 Mei 2011 M 5 Jumadil Akhir 1432 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 13 Mei 2011 M 9 Jumadil Akhir 1432 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 17
