PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka dipandang perlu mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur 2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 4. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
2
5. Perangkat Kabupaten adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten tyang terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur, Dinas Daerah Kabupaten, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten dan Kecamatan. 6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 7. Inspektorat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati. 8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. 9. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, yang selanjutnya disingkat SPIP Kabupaten Aceh Timur adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. 12. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analitis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. 15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. 16. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3
17. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan. 18. Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan SPIP, yang memuat kebijakan, strategi, metodelogi penerapan, dan pengintegrasian seluruh aktivitas manajemen Pemerintahan Kabupaten, untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP telah terintegrasi ke dalam program/kegiatan Pemerintah Kabupaten dan perangkat daerah. Pasal 2 (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat berdasarkan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. (2) Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kabupaten. (3) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP berdasarkan peraturan perundangundangan. (4) SPIP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan/atau daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
BAB II PENYELENGGARAAN SPIP PADA PEMERINTAH KABUPAEN ACEH TIMUR Pasal 3 (1) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang meliputi unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian resiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan perangkat daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawabannya.
4
(3) Penerapan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ukuran, kompleksitas kegiatan, serta sifat dan fungsi SKPK Pasal 4 (1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. (2) Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 (1) Untuk mendukung proses pembangunan, penyelenggaraan, dan pengembangan SPIP Kabupaten dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tugas pokok Satuan Tugas SPIP Pemerintah Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Pasal 6 (1) Kepala SKPK bertanggung jawab atas efektivitas SPI di lingkungan kerja masing-masing. (2) Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat. (3) Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit b. reviu c. evaluasi d. pemantauan, dan e. kegiatan pengawasan lainnya.
5
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 11 Maret 2011 M 5 Rabiul Akhir 1432 H BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 11 Maret 2011 M 5 Rabiul Akhir 1432 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
SYAIFANNUR
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 9
6
