PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK SERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan penggunaan dana pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas); b. bahwa pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penetapan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jamkesmas Pada Rumah Sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Serta Program Jamkesmas dan Jampersal Pada Puskesmas dan Jaringannya Dalam Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 9. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 24). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMKESMAS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK SERTA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Rumah Sakit adalah Rumah sakit Umum Daerah Idi dan Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 5. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah Idi dan Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak. 6. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT PKM adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur. 7. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah Sistim jaminan kesehatan sosial untuk menata subsistim pembiayaan kesehatan. 8. Indonesia Case Base Group’s yang selanjutnya disingkat INA-CBGs adalah Sistim pengklaiman pelayanan kesehatan berbasis paket. 9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPT. Pelayanan Kesehatan Masyarakat. 10. Program Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Program Jampersal adalah Program jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB (alat KB disediakan oleh BKKBN) pascapersalinan dan pelayanan bayi baru lahir. 11. Peserta Jamkesmas adalah setiap orang miskin atau mendekati miskin dan tidak mampu yang telah terdaftar dan memiliki kartu Jamkesmas. 12. Peserta Jampersal adalah setiap ibu hamil dan bersalin yang belum memiliki jaminan kesehatan. 13. Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang mempunyai kemampuan dalam memberikan pelayanan obstetri dan neonates emergensi dasar. 14. Plan of Action yang selanjutnya disingkat POA adalah dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam forum lokakarya mini merupakan dasar untuk pelaksanaan program Jamkesmas. 15. Gawat Darurat atau Emergency adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
BAB II TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH IDI DAN RUMAH SAKIT REHABILITASI MEDIK PEUREULAK Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan Pasal 2 (1) Setiap peserta mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar, yang meliputi: a. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama; dan b. pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjutan dan pelayanan gawat darurat. (2) Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik. (3) Pelayanan kesehatan dalam program ini merupakan pelayan terstruktur dan pelayanan berjenjang berdasarkan rujukan. (4) Rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut diberikan di Pusat Pelayanan Kesehatan lanjutan jaringan Jamkesmas di Rumah Sakit Pemerintah. (5) Pelayanan rawat inap tingkat lanjut diberikan di ruang rawat inap kelas III, apabila karena sesuatu hal seperti misalnya tidak tersedia tempat tidur, peserta terpaksa dirawat di kelas yang lebih tinggi dari kelas III, biaya pelayanannya tetap diklaimkan kelas III. Bagian Kedua Prosedur Pelayanan Pasal 3 (1) Peserta Jamkesmas yang mendapat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut dirujuk dari UPT PKM dan jaringannya ke Pusat Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut secara berjenjang dengan membawa kartu Jamkesmas atau identitas kepesertaan lainnya dan surat rujukan yang ditujukan sejak awal, sedangkan pada kasus Emergency tidak memerlukan surat rujukan. (2) Kartu peserta Jamkesmas dibawa ke pusat pelayanan administrasi terpadu Rumah Sakit untuk diverifikasi kebenaran dan kelengkapan selanjutnya, dikeluarkan surat keabsahan peserta oleh petugas PT. Askes (Persero). (3) Bayi dan anak yang baru lahir dari pasangan peserta Jamkesmas secara otomatis menjadi peserta dengan merujuk pada kartu orang tuanya dan melampirkan surat keterangan kelahiran dan Kartu Keluarga. (4) Rujukan pasien Rumah Sakit termasuk rujukan Rumah Sakit antardaerah dilengkapi surat rujukan dari Rumah Sakit asal pasien, dengan membawa identitas kepesertaan untuk dikeluarkan surat keabsahan peserta oleh petugas PT. Askes (Persero).
(5) Pasien yang masuk instalasi rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di instalasi rawat jalan atau Instalasi Gawat Darurat hanya diklaim menggunakan satu kode INA-CBGs, dengan jenis pelayanan rawat inap. Bagian Ketiga Manfaat Pasal 4 Manfaat yang disediakan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis, kecuali beberapa hal yang dibatasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut antara lain: a. Rawat Jalan Tingkat Lanjut di Rumah Sakit yang meliputi: 1) konsultasi medis, pemeriksaan fisik penyeluruhan kesehatan oleh Dokter Spesialis/Umum; 2) rehabilitasi medik; 3) penunjang diagnostik, laboratorium, radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan; 6) pelayanan keluarga berencana, termasuk kontap efektif, kontap pascapersalinan/keguguran; 7) pemberian obat mengacu pada formularium; 8) pelayanan darah; dan 9) pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit. b. Rawat Inap Tingkat Lanjut dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III Rumah Sakit yang meliputi: 1) akomondasi rawat inap pada kelas III; 2) konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan pelayanan kesehatan; 3) penunjang diagnostik, patologi klinik, patologi anatomi, laboratorium mikro patologi, patologi radiologi dan elektromedik; 4) tindakan medis; 5) operasi sedang, besar dan khusus; 6) pelayanan rehabilitasi medis; 7) perawatan instensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU); 8) pemberian obat-obatan; 9) pelayanan darah; 10) Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai (BHP); dan 11) persalinan resiko tinggi dan penyulit (Ponek). c. pelayanan yang dibatasi antara lain: 1) kacamata diberikan pada kasus gangguan refraksi dengan lensa koreksi minimal +1/-1 atau lebih sama dengan + 0,50 cylidris karena kelainan cylidris (astigmat sudah mengganggu penglihatan), dengan nilai maksimal Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan resep dokter; 2) alat bantu dengar diberi pergantian sesuai dengan resep dari dokter THT, pemilihan alat bantu dengar berdasarkan harga yang paling efesien sesuai dengan kebutuhan medis pasien dan ketersediaan alat di kabupaten;
3) alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda, dan korset) diberikan berdasarkan resep dokter dan disetujui komite medik atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan alat tersebut memang dibutuhkan untuk mengembalikan fungsi sosial peserta tersebut. Pemilihan alat bantu gerak didasarkan pada harga dan ketersediaan alat yang paling efesien di kabupaten; dan 4) kacamata, alat bantu dengar, alat bantu gerak disediakan oleh Rumah Sakit bekerjasama dengan pihak-pihak lain dan diklaimkan terpisah dari paket INA-CBGs. d. pelayanan yang tidak dijamin antara lain: 1) pelayanan yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan; 2) bahan, alat dan tindakan yang bertujuan untuk kosmetika; 3) general check up; 4) prothesis gigi tiruan; 5) pengobatan alternatif (antara lain akupuntur, pengobatan tradisional) dan pengobatan lain yang belum terbukti secara ilmiah; 6) rangkaian pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dalam upaya mendapat keturunan, termasuk bayi tabung dan pengobatan impotensi; 7) pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam, kecuali yang bersangkutan sebagai peserta Jamkesmas; dan 8) pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial. BAB III TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama Pasal 5 Pelayanan Jamkesmas merupakan palayanan kesehatan tingkat pertama berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya baik dalam gedung maupun luar gedung yaitu: a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan; b. pelayanan pengobatan umum; c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal; d. penanganan gawat darurat; e. pelayanan gizi kurang/buruk; f. tindakan medis/operasi kecil; g. pelayanan kesehatan ibu dan anak; h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi; i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah; j. pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKKBN), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi; k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya; l. pemberian obat; dan m. rujukan.
Pasal 6 Tempat pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah di Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi: a. Puskesmas Perawatan; b. Puskesmas; c. Puskesmas Keliling; d. Puskesmas Pembantu; e. Pos Kesehatan Gampong; dan f. Pos UKBM (Posyandu, Pos UKK, Pos Obat Gampong dan lainnya) atau sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk. Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama Pasal 7 (1) Pada kondisi pasien rawat jalan yang perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas Perawatan sesuai dengan kemampuan sarana yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan yang memberikan pelayanan Program Jamkesmas. (2) Jenis perawatan pada Puskesmas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penanganan gawat darurat; b. perawatan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang; c. perawatan persalinan; d. perawatan satu hari (one day care) e. tindakan medis yang diperlukan; f. pemberian obat; g. pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya; dan h. rujukan. Pasal 8 Tempat pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama hanya dilakukan di Puskesmas Perawatan. Pasal 9 Pendanaan pelayanan kesehatan dipelayanan dasar meliputi pendanaan pelayanan kesehatan Jamkesmas dan Jampersal, dana yang diluncurkan terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan. Bagian Ketiga Tarif Pelayanan Jamkesmas Pasal 10 (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan dasar Jamkesmas di Puskesmas dibayarkan dengan pola klaim dengan tarif pelayanan sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(2) Tarif pelayanan Jamkesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. jasa pelayanan; dan b. operasional Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan Jamkesmas di Puskesmas. BAB IV JENIS DAN TARIF PELAYANAN JAMPERSAL Bagian Kesatu Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama Pasal 11 Pelayanan persalinan tingkat pertama adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang memberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pascapersalinan, pelayanan bayi baru lahir, termasuk pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi (kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir) tingkat pertama. Pasal 12 (1) Pelayanan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan Puskesmas Poned serta jaringannya termasuk Polindes dan Poskesdes, fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten. (2) Jenis pelayanan Jampersal ditingkat pertama meliputi: a. pemeriksaan kehamilan; b. pertolongan persalinan normal; c. pelayanan nifas, termasuk KB pascapersalinan; d. pelayanan bayi baru lahir; dan e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Bagian Kedua Tarif Pelayanan Jampersal Pasal 13 Pembayaran biaya persalinan Program Jampersal, klaim yang dibayarkan menggunakan “Tarif Paket Jampersal” yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. BAB V TATA LAKSANA PENDANAAN Bagian Kesatu Sumber Dana dan Alokasi Dana Pasal 14 (1) Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2) Pemerintah Kabupaten melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pasal 15 Besaran alokasi dana pelayanan Jamkesmas dipelayanan dasar untuk kabupaten dan pelayanan rujukan untuk Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan. Bagian Kedua Penyaluran Dana Rumah Sakit Pasal 16 Penyaluran dana Rumah Sakit, meliputi: a. dana untuk pelayanan kesehatan, di Rumah Sakit disalurkan langsung dari KPPN ke rekening Rumah Sakit melalui Bank yang peluncurannya dilakukan bertahap; b. penyaluran dana ke Rumah Sakit berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan yang mencantumkan nama Rumah Sakit dan besaran dana luncuran yang diterima; c. perkiraan besar dana luncuran pelayanan kesahatan dilakukan berdasarkan penghitungan atas laporan pertanggungjawaban dana Rumah Sakit; d. dana Jamkesmas yang disalurkan ke rekening Rumah Sakit sebelum dipertanggungjawabkan dengan mekanisme INA-CBGs belum menjadi pendapatan Rumah Sakit dan tidak dapat dicairkan; e. apabila terjadi kekurangan dana luncuran pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran akan diperhitungkan dan dibayarkan pada tahun selanjutnya, dan sebaliknya bila terjadi kelebihan dana pelayanan kesehatan pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut menjadi sumber dana pelayanan kesehatan tahun selanjutnya; dan f. bunga bank giro yang terdapat pada rekening Rumah Sakit yang bersumber dari dana luncuran harus disetorkan ke Kas Negara melalui KPPN. Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pencairan Paragraf Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 17 Prosedur Pertanggungjawaban antara lain: a. Rumah Sakit membuat pertanggungjawaban dana luncuran pelayanan kesehatan dengan menggunakan software INA-CBGs yang berlaku sejak 1 Oktober 2010; b. pertanggungjawaban tersebut akan diverifikasi oleh Verifikator Independen dengan menggunakan software verifikasi klaim Jamkesmas; c. setelah verifikasi dinyatakan layak oleh Verifikator Independen selanjutnya pertanggungjawaban tersebut ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit dan Verifikator Independen;
d. pertanggungjawaban dana Jamkesmas di Rumah Sakit menjadi sah setelah mendapat persetujuan dan ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit; e. Rumah Sakit mengirim secara resmi laporan pertanggung jawaban dalam bentuk hardcopy; f. pertanggungjawaban dana yang diterima oleh Tim Pengelola Jamkesmas Pusat akan dilakukan telaah dan selanjutnya diberikan umpan balik sebagai upaya pembinaan; g. pelaporan pertanggungjawaban dana disertai hasil kinerja atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit meliputi kunjungan rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap tingkat lanjut disertai karakteristik pasien, sepuluh penyakit terbanyak dan sepuluh penyakit dengan biaya termahal; dan h. apabila terjadi selisih antara jumlah yang dipertanggungjawabkan Rumah Sakit dengan hasil telaah Tim Pengelola Jamkesmas Pusat, maka akan diperhitungkan pada saat pencairan dana berikutnya. Paragraf Kedua Pencairan Pasal 18 Prosedur pencairan dan pemanfaatan dana antara lain: a. setelah ditandatanganinya pertanggungjawaban dana oleh Direktur Rumah Sakit dan Verifikator Independen, maka Rumah Sakit sudah dapat mencairkan dana pelayanan kesehatan tersebut dengan batas pencairan sejumlah dana yang di pertanggungjawabkan; b. dana yang sudah dicairkan bagi Rumah Sakit, pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten; c. pemanfaatan atas dana luncuran yang telah menjadi hasil kinerja pelayanan kesehatan sebagai penerima/pendapatan atas klaim pelayanan, dapat digunakan sebagai kebutuhan dengan ketentuan masing-masing antara lain jasa medis/jasa pelayanan, jasa sarana, pemenuhan kebutuhan bahan habis pakai dana operasional, pemeliharaan, obat, darah, dan administrasi pendukung lainnya. Khusus untuk belanja investasi misalnya untuk rehabilitasi atau pembangunan dan perluasan gedung, harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Rumah Sakit Daerah; dan d. biaya jasa medis/jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit, paling tinggi 44% (empat puluh empat persen) atas biaya pelayanan kesehatan yang dilakukan, jasa medis/jasa pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan medis, perawatan, konsultasi visite, dan/atau pelayanan medis lainnya serta untuk pelaksanaan administrasi pelayanan.
BAB VI MEKANISME PENCAIRAN DANA PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA Pasal 19 (1) Puskesmas membuat POA sebagai acuan rencana kerja Puskesmas dan jaringannya dalam pemberian pelayanan kesehatan perorangan peserta Jamkesmas baik di dalam maupun di luar gedung. POA tersebut telah dibahas dan disepakati sebelumnya melalui forum loka karya mini Puskesmas. (2) Pencairan dan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan didasarkan pada: a. POA dan klaim dari Puskesmas; dan b. Klaim dari Faskes/Tenaga Kesehatan Swasta yang telah PKS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. BAB VII PENGELOLAAN DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS Pasal 20 (1) Seluruh biaya klaim terhadap pelayanan kepada peserta Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas merupakan pendapatan Puskesmas. (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan seluruhnya kepada Kas Daerah untuk dicatat dan dana tersebut dapat digunakan langsung untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan keperluan kegiatan-kegiatan lainnya. (3) Pendapatan Puskesmas dari Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya diberikan untuk membayar jasa petugas yang memberikan pelayanan persalinan Pasal 21 Pertanggungjawaban penggunaan dana Jamkesmas pada Puskesmas dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. BAB VIII PEMANFAATAN DANA JAMKESMAS PADA RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS Bagian Kesatu Rumah Sakit Umum Daerah Idi Pasal 22 (1) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a. sebesar 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Idi, 44% (empat puluh empat persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan ketentuan:
1) medis 44% (empat puluh empat persen); 2) para medis 36% (tiga puluh enam persen); dan 3) nonmedis 20% (dua puluh persen). b. sebesar 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional digunakan untuk: 1) pendapatan asli daerah 9% (sembilan persen); 2) biaya obat-obatan 15% (lima belas persen); 3) bahan habis pakai 8% (delapan persen); 4) alat tulis kantor 6% (enam persen); 5) pendidikan dan pelatihan 4% (empat persen); 6) operasional 10% (sepuluh persen); 7) pemeliharaan Rumah Sakit 3% (tiga persen); dan 8) pengadaan darah 1% (satu persen). (2) Selain pendapatan asli daerah, setiap dana yang tersisa dari masing-masing pembagian 56% (lima puluh enam persen) dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya (subsidi silang). Bagian Kedua Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak Pasal 23 (1) Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu: a. sebesar 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Rehabilitasi Medik Peureulak, 44% (empat puluh empat persen) dijadikan 100% (seratus persen) dengan ketentuan: 1) medis 44% (empat puluh empat persen); 2) para medis 36% (tiga puluh enam persen); dan 3) nonmedis 20% (dua puluh persen). b. sebesar 56% (lima puluh enam persen) untuk operasional digunakan untuk: 1) pendapatan asli daerah 9% (sembilan persen); 2) biaya obat-obatan 15% (lima belas persen); 3) bahan habis pakai 8% (delapan persen); 4) alat tulis kantor 6% (enam persen); 5) pendidikan dan pelatihan 4% (empat persen); 6) operasional 10% (sepuluh persen); 7) pemeliharaan Rumah Sakit 3% (tiga persen); dan 8) pengadaan darah 1% (satu persen). (2) Selain pendapatan asli daerah, setiap dana yang tersisa dari masing-masing pembagian 56% (lima puluh enam persen) dapat dipergunakan untuk keperluan lainnya (subsidi silang). Bagian Ketiga Puskesmas Pasal 24 Pemanfaatan dan penggunaan dana dari hasil pengklaiman dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dijadikan 100% (seratus persen) digunakan untuk jasa pelayanan, dengan ketentuan: 1) Kepala Puskesmas, Dokter Umum dan Dokter Gigi 35% (tiga puluh lima persen); dan
2) seluruh staf Puskesmas dan jaringannya termasuk tenaga administrasi 65% (enam puluh lima persen). b. sebesar 21% (dua puluh satu persen) digunakan untuk operasional dalam menunjang kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya. c. sebesar 4% (empat persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah disetor langsung ke Kas Daerah. BAB IX PENGAWASAN Pasal 25 (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dan Pasal 21 dikirimkan kepada Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagai tembusan. (2) Inspektorat Kabupaten Aceh Timur berhak melakukan pengawasan terhadap dana Jamkesmas pada Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten. BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 (1) Penggunaan dana Jamkesmas untuk Rumah Sakit berdasarkan pengklaiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Jamkesmas dilakukan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan (Manlak) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Pasal 27 Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2011. Pasal 28 Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penetapan Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 30 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 5 September 6 Syawal BUPATI ACEH TIMUR, dto
MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 6 September 7 Syawal
2011 M 1432 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto
SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 37
2011 M 1432 H
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG TARIF PELAYANAN JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2011 NO 1
2 3
4
JENIS PELAYANAN Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) A. Poli Umum B. Poli KIA C. Poli Anak/MTBS D. Poli Gigi 1. Konsultasi tanpa tindakan 2. Pemeriksaan gigi dengan tindakan E. Laboratorium sederhana F. Pelayanan Gawat Darurat Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) Pelayanan Persalinan (JAMPERSAL) Tingkat Pertama A. Pemeriksaan Kehamilan (4 Kali) @ Rp. 10.000,-per kunjungan B. Persalinan Normal C. Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan (3 kali) @ Rp. 10.000,-per kunjungan D. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi E. Pelayanan Pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar Transportasi Rujukan
TARIF Rp. Rp. Rp.
5.000,5.000,5.000,-
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
5.000,10.000,10.000,10.000,50.000,-
Rp.
40.000,-
Rp. 350.000,Rp.
30.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 500.000,Rp. 4.000/km
BUPATI ACEH TIMUR, dto
MUSLIM HASBALLAH
