PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR KOMPETENSI CAMAT DAN PERANGKATNYA, PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, PENGAWAS SEKOLAH, KEPALA SEKOLAH, DAN GURU SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang :
a.
b.
c.
d.
Mengingat
:
1.
bahwa dalam rangka menjalankan program reformasi birokrasi nasional dan merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur; bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, netral, kompeten, berintegritas, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan publik di Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar, perlu disusun dan ditetapkan standar kompetensi jabatan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A/2003 tentang Pedoman Penyusunan Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Standar Kompetensi Camat dan Perangkatnya, Pejabat Struktural Pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); 23. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tetang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan-Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 25); 24. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40).
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG STANDAR KOMPETENSI CAMAT DAN PERANGKATNYA, PEJABAT STRUKTURAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT, PENGAWAS SEKOLAH, KEPALA SEKOLAH, DAN GURU SEKOLAH DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. 6. Standar Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatannya. 7. Peta Kompetensi adalah penjelasan tentang pengetahuan dan keterampilan, terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang dibutuhkan dalam mencapai standar kompetensi. 8. Elemen Kompetensi adalah uraian yang menjelaskan tentang tahapan/urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk setiap peta kompetensi yang akan dicapai. 9. Kriteria Unjuk Kerja adalah keadaan yang menggambarkan bentuk kegiatan yang harus dilakukan untuk pencapaian setiap elemen kompetensi. 10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi bersifat mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang melaksanakan tugas teknis operasional kesehatan dan/atau tugas teknis penunjang kesehatan dari organisasi induknya. 12. Sekolah Dasar adalah Satuan Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan wilayah kerja Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar. 13. Regional Model of Competency Standard yang selanjutnya disingkat RMCS adalah standar kompetensi yang dikembangkan berdasarkan pada fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada pada bidang pekerjaan.
14. Tim Reformasi Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Tim RKD adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten melalui Keputusan Bupati untuk menyusun dan merumuskan standar kompetensi pejabat struktural pada Kecamatan, UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Dasar. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Standar Kompetensi meliputi: a. Camat; b. Sekretaris Camat; c. Kepala Seksi dan Kepala Subbagian pada Kantor Camat; d. Pejabat Struktural pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat; d. Pengawas Sekolah; e. Kepala Sekolah; dan f. Guru Sekolah Dasar. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud Pasal 3 Maksud penerapan Standar kompetensi adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional, berintegritas, netral, kompeten, dan berkinerja tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagian Kedua Tujuan Pasal 4 Standar kompetensi bertujuan untuk memberikan standar kemampuan pegawai yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya guna meningkatkan kualitas pemberian pelayanan kepada masyarakat. BAB IV PENERAPAN STANDAR KOMPETENSI Bagian Kesatu Standar Kompetensi Camat dan Perangkatnya Pasal 5 Proses penyusunan standar kompetensi harus memenuhi syarat:
a. substantif; b. administratif; dan c. teknis. Pasal 6 Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah isi standar kompetensi yang mencakup tugas pokok dan fungsi jabatan Camat dan Perangkatnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan. Pasal 7 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. prosedur penyusunan standar kompetensi; dan b. validasi dokumen standar kompetensi. (2) Prosedur penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penentuan kerangka kerja oleh Tim RKD; b. pertemuan dengan Camat; dan c. pengkajian tugas pokok dan fungsi jabatan. (3) Validasi dokumen standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pertemuan dengan seluruh Camat; b. pertemuan dengan Bagian Pemerintahan Umum Setdakab. Aceh Timur dan Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Timur; dan c. pertemuan dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh dan Biro Organisasi Setda Aceh. Pasal 8 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. penyusunan peta kompetensi; b. penyusunan elemen kompetensi; dan c. penyusunan kriteria unjuk kerja. Pasal 9 Peta kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari uraian pekerjaan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan. Pasal 10 Elemen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari: a. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi ke dalam fungsi tugas; dan b. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi ke dalam urut-urutan dalam menjalankan suatu pekerjaan.
Pasal 11 Kriteria unjuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari pernyataan yang menjelaskan hasil capaian kegiatan dari elemen-elemen kompetensi. Pasal 12 (1) Bupati menetapkan Kecamatan yang akan menerapkan standar kompetensi jabatan Camat dan perangkatnya. (2) Penetapan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati. Bagian Kedua Standar Kompetensi Pejabat Struktural Pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pasal 13 (1) Pengangkatan Pegawai kedalam suatu jabatan struktural pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi dan standar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen dan seleksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (3) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus. Pasal 14 (1) Kompetensi dasar harus dimiliki oleh pejabat struktural berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kompetensi bidang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan bidang pekerjaannya. (3) Kompetensi khusus harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengembangkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Pasal 15 Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi: a. Integritas; b. Kepemimpinan; c. Perencanaan; d. Penganggaran; e. Pengorganisasian; f. Kerjasama; dan g. Fleksibel. Pasal 16 Kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi: a. Orientasi pada pelayanan;
b. c. d. e. f.
Orientasi pada kualitas; Berpikir analitis; Berpikir konseptual; Keahlian teknikal, manajerial, dan profesional; dan Inovasi. Pasal 17
Kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi: a. Pendidikan; b. Pelatihan; dan/atau c. Pengalaman jabatan. Pasal 18 (1) Kompetensi Pejabat Struktural UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam peraturan ini adalah kompetensi khusus Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat. (2) Standar kompetensi jabatan lainnya pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat akan disusun lebih lanjut oleh Tim RKD berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Kompetensi khusus Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi: a. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan adalah tenaga kesehatan berlatar belakang pendidikan tenaga medis atau Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) dibidang kesehatan. b. Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat telah mengikuti pelatihan rencana strategis, pelatihan teknis dibidangnya, kepemimpinan dan sistem informasi manajemen kesehatan. c. Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural. Pasal 20 Penyusunan Standar Kompetensi dilakukan dengan merujuk pada metode RMCS. Pasal 21 Proses penyusunan standar kompetensi harus memenuhi syarat: a. substantif; b. administratif; dan c. teknis. Pasal 22 Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah isi standar kompetensi yang mencakup tugas pokok dan fungsi jabatan struktural yaitu Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 23 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi: a. prosedur penyusunan standar kompetensi; dan b. validasi dokumen standar kompetensi. (2) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penentuan kerangka kerja oleh Tim RKD; b. pertemuan dengan pihak Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan c. pengkajian tugas pokok dan fungsi jabatan. (3) Validasi dokumen standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pertemuan dengan Seluruh Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat; b. pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; c. pertemuan dengan Biro Organisasi Setda Aceh; dan d. pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 24 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi: a. penyusunan peta kompetensi; b. penyusunan elemen kompetensi; dan c. penyusunan kriteria unjuk kerja. Pasal 25 Peta kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri dari: a. uraian tugas pokok dan fungsi jabatan; dan b. uraian pekerjaan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan. Pasal 26 Elemen kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri dari: a. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi kedalam fungsi tugas; dan b. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi kedalam urutan-urutan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Pasal 27 Kriteria unjuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri dari pernyataan yang menjelaskan hasil capaian kegiatan dari elemen-elemen kompetensi.
Bagian Ketiga Standar Kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar Pasal 28 Proses penyusunan standar kompetensi harus memenuhi syarat: a. substantif; b. administratif; dan c. teknis. Pasal 29 (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a adalah isi standar kompetensi yang mencakup tugas pokok dan fungsi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar berdasarkan peraturan perundangan-undangan. (2) Penyusunan Standar Kompetensi dilakukan dengan merujuk pada metode RMCS. Pasal 30 Kegiatan penyusunan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim RKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 31 (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi: a. prosedur penyusunan standar kompetensi; dan b. validasi dokumen standar kompetensi. (2) Prosedur penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penentuan kerangka kerja oleh Tim RKD; b. pertemuan dengan pihak Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar; dan c. pengkajian tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar. (3) Validasi dokumen standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pertemuan dengan Seluruh Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar; b. pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Timur dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten; c. pertemuan dengan Biro Organisasi Setda Aceh; dan d. pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri. Pasal 32 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi: a. penyusunan peta kompetensi; b. penyusunan elemen kompetensi; dan c. penyusunan kriteria unjuk kerja.
Pasal 33 Peta kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari: a. uraian tugas pokok dan fungsi jabatan; dan b. uraian pekerjaan atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan. Pasal 34 Elemen kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri dari: a. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi ke dalam fungsi tugas; dan b. penjabaran tiap-tiap peta kompetensi ke dalam urutan-urutan dalam menjalankan suatu pekerjaan. Pasal 35 Kriteria unjuk kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri dari pernyataan yang menjelaskan hasil capaian kegiatan dari elemen-elemen kompetensi. Pasal 36 (1) Bupati menetapkan Sekolah Dasar yang akan menerapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar. (2) Penetapan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati. BAB V TIM RKD Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan Tim RKD Pasal 37 (1) Bupati membentuk Tim RKD. (2) Tim RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 38 Keanggotaan Tim RKD terdiri dari: a. Bupati Aceh Timur sebagai Penanggung Jawab; b. Wakil Bupati Aceh Timur sebagai Wakil Penanggung Jawab; c. Sekretaris Daerah sebagai Pengarah; d. Asisten Administrasi Umum Setdakab. Aceh Timur sebagai Wakil Pengarah; e. Asisten Pemerintahan Setdakab. Aceh Timur sebagai Wakil Pengarah; f. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten sebagai Ketua; g. Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten sebagai Sekretaris;
h. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten sebagai Anggota; i. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai Anggota; j. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Aceh Timur sebagai Anggota; k. Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setdakab. Aceh Timur sebagai Anggota; l. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Aceh Timur sebagai Anggota; m. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai Anggota; n. Unsur Kecamatan, UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar sebagai Anggota; dan o. Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Bagian Kedua Tugas Tim RKD Pasal 39 Tim RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. mempersiapkan panduan teknis penyusunan standar kompetensi jabatan; b. memfasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten bersama para Camat dan Perangkatnya, Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Sekolah Dasar; dan c. merekomendasikan kepada Bupati untuk menerapkan standar kompetensi pada Kecamatan, UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Dasar yang telah memenuhi persyaratan teknis penyusunan standar kompetensi. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 40 Biaya penyusunan dan perubahan standar kompetensi jabatan dibebankan pada APBK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten. BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 41 Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan penerapan standar kompetensi jabatan. Pasal 42 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 meliputi:
a. proses dan metode penerapan dokumen standar kompetensi jabatan; dan b. penyelenggaraan validasi hasil penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan yang dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabel. Pasal 43 (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melibatkan para pemangku kepentingan atau pihakpihak terkait. (2) Para Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. anggota DPRK; b. lembaga/Organisasi Masyarakat Sipil (OMS); dan c. anggota Tim RKD. Pasal 44 Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Aceh. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 45 Standar kompetensi jabatan dapat diperbaharui secara berkala sesuai dengan tantangan, tuntutan dan perkembangan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Sekolah Dasar. Pasal 46 (1) Camat dan Perangkatnya berperan serta secara aktif dalam penerapan standar kompetensi. (2) Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penerapan standar kompetensi. (3) Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar berperan serta secara aktif dalam penerapan standar kompetensi. Pasal 47 Peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa: a. ikut serta dalam proses penyusunan standar kompetensi jabatan; b. memberikan masukan dalam proses validasi standar kompetensi; dan c. memberikan saran perbaikan secara konstruktif selama penerapan standar kompetensi.
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1) Seluruh Kecamatan ditetapkan untuk dapat menerapkan standar kompetensi jabatan Camat dan Perangkatnya selambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini. (2) Seluruh UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat ditetapkan untuk dapat menerapkan standar kompetensi jabatan Kepala dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT Pelayanan Kesehatan Masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini. (3) Seluruh Sekolah Dasar ditetapkan untuk dapat menerapkan standar kompetensi jabatan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Dasar selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 20 Juni 18 Rajab
2011 M 1432 H
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 27 Juni 25 Rajab
2011 M 1432 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 29
