PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1.
2.
3.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan adanya upaya percepatan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBN, APBA maupun APBK; bahwa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan dengan cara efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel, yang dilaksanakan oleh aparatur yang mempunyai kompetensi dan keahlian melalui suatu Unit Layanan Pengadaan (ULP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 20. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian dan istilah Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. 5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBA/APBK, baik yang dilaksanakan secara Swakelola maupun oleh Penyedia Barang/Jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengguna Barang/Jasa adalah Kepala Satuan Kerja/Kantor/Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat yang disamakan sebagai Pemilik Pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam lingkungan unit kerja/proyek tertentu. Pengguna Anggaran/Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat dengan PA adalah Pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran/Barang/Jasa untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPK. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diangkat oleh PA/KPA/Badan Usaha Milik Daerah sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang bersifat struktural maupun nonstruktural, yang bertugas menangani Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara terintegrasi dan terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk sesuai kebutuhan, minimal terdiri dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat, Staf Pendukung dan Kelompok Kerja. Kepala ULP adalah Personil yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan berlaku, bertugas untuk mengendalikan segala proses Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Kepala Sekretariat adalah Personil yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan berlaku, yang bertugas untuk membantu Kepala ULP menangani bidang sekretariat pada setiap ULP yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Staf Pendukung adalah Personil yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan berlaku, yang bertugas untuk membantu Kepala ULP dalam menangani Proses Pengadaan Barang/Jasa pada ULP di
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
lingkungan Pemerintah Kabupaten. Staf Pendukung diangkat oleh Kepala ULP sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah Pejabat Fungsional Pengadaan yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan, yang bertugas melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pokja dibentuk oleh ULP sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Dokumen adalah dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa serta sebagai pedoman untuk melakukan evaluasi penawaran oleh Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dibuat oleh Pokja. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas Pekerjaan Barang/Jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dikalkulasikan dengan keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa. Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Kabupaten adalah proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh ULP yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang meliputi seluruh paket pekerjaan dengan nilai pagu di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan, yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu, yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha, untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari Pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional, yang dikelola oleh LKPP.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1)
(2)
Pembentukan ULP di lingkungan Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pembentukan ULP di lingkungan Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk: a. membuat proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif dan efisien. b. menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak bagi Penyedia Barang/Jasa, agar tercipta persaingan usaha yang sehat. c. menjamin proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh aparatur yang profesional. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
(1)
(2)
Ruang lingkup pelaksanaan tugas oleh ULP yang dibentuk pada Pemerintah Kabupaten adalah untuk menyelengarakan proses Pengadaan Barang/Jasa secara terpadu yang diikuti oleh Penyedia Barang/Jasa melalui proses Pelelangan/Seleksi. Pengadaan Barang/Jasa diluar ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 4
Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja ULP pada Pemerintah Kabupaten. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5 (1)
Susunan Organisasi dan Tata Kerja ULP, terdiri dari: a. Kepala ULP; b. Sekretariat; c. Staf Pendukung; dan d. Kelompok Kerja.
(2)
(3)
(4)
(5)
Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Hukum dan Pengaduan. Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari beberapa bidang untuk menangani dan mendukung Pengadaan Barang/Jasa. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi: a. Bidang Barang; b. Bidang Konstruksi/Pemborongan; c. Bidang Jasa Konsultansi; dan d. Bidang Jasa Lainnya. Bagan Struktur Organisasi ULP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 6
(1)
(2)
ULP merupakan unit kerja non struktural yang bersifat Ad Hoc, sampai dengan disahkannya Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. ULP berkedudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Bagian Keempat Tugas dan Kewenangan Pasal 7
ULP mempunyai tugas pokok dan kewenangan: a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b. menetapkan Dokumen Pengadaan; c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website masing-masing dan Papan Pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. menjawab sanggahan; h. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa, dan Konsultansi; i. menyerahkan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK; j. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati; dan l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK.
Pasal 8 Selain menyelenggarakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dalam hal diperlukan ULP dapat mengusulkan kepada PA/KPA/PPK, yaitu: a. melaksanakan perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan b. melaksanakan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan. Bagian Kelima Kepala ULP Pasal 9 Kepala ULP mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Pasal 10 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala ULP mempunyai fungsi: a. pengkoordinasian penyusunan rencana pemilihan, pengendalian pelaksanaan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem, dan prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; b. pengkoordinasian pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Website dan Papan Pengumuman resmi, serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; c. pengkoordinasian pengembangan sarana dan prasarana penunjang Pengadaan Barang/Jasa; d. pengkoordinasian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Seleksi sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PA/KPA/PPK; e. pengkoordinasian penyusunan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK dan/atau laporan mengenai pelaksanaan tugas ULP kepada Bupati; f. pengkoordinasian pelaksanaan penyerahan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; g. pelaksanaan penyimpanan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan h. pengkoordinasian dan pengendalian penyusunan laporan pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala ULP mempunyai kewenangan: a. membentuk dan menetapkan jumlah keanggotaan Pokja sesuai dengan kompleksitas pekerjaan; b. menetapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Pokja; c. mengembalikan Dokumen/Data Pendukung Pekerjaan yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK, apabila dinilai tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada PA/KPA/PPK melalui Pokja untuk dilengkapi;
d.
e.
f.
g. h. i.
menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1) pelelangan untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); 2) seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); mengembalikan usulan penetapan calon pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Pokja apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk dilakukan evaluasi kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan, hasil evaluasi ulang yang dilakukan oleh Pokja terhadap calon pemenang Pengadaan Barang/Jasa sudah diterima kembali oleh Kepala ULP paling lambat 5 (lima) hari kerja; menjawab sanggahan yang diajukan oleh setiap Penyedia Barang/Jasa dan memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima, materi jawaban terhadap sanggahan/keberatan dipersiapkan secara tertulis; memfasilitasi sanggahan banding yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada Bupati; melaksanakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK; dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pelanggaran lainnya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP. Bagian Keenam Kepala Sekretariat Pasal 12
Kepala Sekretariat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga; b. melaksanakan fungsi ketatausahaan; c. memelihara sarana dan prasarana kantor; d. memfasilitasi penyiapan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan Pokja dalam Pengadaan Barang/Jasa; e. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; f. memfasilitasi sosialisasi kebijakan dan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa; g. memfasilitasi pelayanan informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat; h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat; i. memfasilitasi menyangkut dengan proses hukum dan pengaduan yang dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa; j. memfasilitasi penyimpanan arsip dan dokumentasi Pengadaan Barang/Jasa; dan k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala ULP.
Bagian Ketujuh Sub Bagian Pasal 13 (1)
(2)
(3)
Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, kearsipan, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, dan kehumasan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan. Sub Bagian Hukum dan Pengaduan mempunyai tugas melakukan kajian peraturan perundang-undangan, menyiapkan bahan penyampaian sanggahan/keberatan dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Bagian Kedelapan Kelompok Kerja Pasal 14
Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas: a. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap harga beli Barang/Jasa; b. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; c. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; d. menyusun dan menyiapkan HPS untuk ditetapkan oleh PA/KPA/PPK; e. mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA/PPK apabila diperlukan; f. memeriksa kelengkapan dokumen dan data pendukung lainnya yang diajukan oleh PA/KPA/PPK untuk penyusunan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; g. menyiapkan dokumen Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan oleh Kepala ULP; h. menyiapkan pengumuman seluruh pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk diumumkan melalui Website dan Papan Pengumuman resmi yang dapat diakses dan dibaca oleh seluruh masyarakat serta menyampaikan kepada LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; i. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dimulai; j. membantu/memfasilitasi pengembalian Dokumen/Data Pendukung Pekerjaan yang disampaikan oleh PA/KPA/PPK, apabila dinilai tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan; k. mengusulkan penetapan besaran nominal Jaminan Penawaran; l. menerima pendaftaran peserta penyedia Pengadaan Barang/Jasa; m. memberi penjelasan (aanwijzing) administrasi dan teknis kepada Penyedia Barang/Jasa; n. menerima pemasukan dokumen penawaran yang disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa;
o.
p. q. r. s.
t. u. v. w.
membuka Dokumen Penawaran Pengadaan Barang/Jasa dan menyerahkannya dalam bentuk asli serta data pendukung lainnya (dalam format hardcopy dan softcopy) kepada Kepala ULP melalui Staf Pendukung ULP untuk setiap paket pekerjaan yang dilelang; melakukan seluruh tahapan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk; menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa baik melalui proses prakualifikasi atau pascakualifikasi; membuat Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP) Barang/Jasa; mengusulkan calon pemenang Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala ULP, untuk: 1) pelelangan paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). 2) Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). mengumumkan pemenang Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Kepala ULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala ULP; menyerahkan salinan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA/PPK; dan menyimpan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Bagian Kesembilan Staf Pendukung Pasal 15
Staf Pendukung mempunyai tugas: a. melakukan monitoring terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing; b. melakukan dokumentasi terhadap proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan pada setiap Pokja sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing; c. menerima dokumen penawaran dalam bentuk asli dan data pendukung lainnya (dalam format hardcopy dan softcopy) dari Pokja sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing untuk diserahkan kepada Kepala ULP; d. melakukan klarifikasi dan verifikasi data sesuai dengan ketentuan terhadap dokumen usulan calon pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Pokja sesuai dengan bidang kegiatan masing-masing; e. menyampaikan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada Kepala ULP sebagai bahan pendukung dan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan pemenang Pengadaan Barang/Jasa yang diusulkan oleh Pokja sesuai dengan bidang kegiatan masingmasing; dan f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala ULP.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
ULP dipimpin oleh seorang Kepala setara Eselon III.a. Kepala ULP bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon III.b. Kepala Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian setara Eselon IV.b. Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat. Pokja dipimpin oleh seorang Ketua Pokja yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala ULP. Bagian Kesatu Persyaratan Pasal 17
Untuk dapat diangkat menjadi Kepala ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki Pendidikan minimal Sarjana (S1); c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; f. memiliki pengalaman sebagai Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja; h. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan i. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan yang setara. Pasal 18 Anggota Pokja dan Staf Pendukung ULP wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; c. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan; d. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP; e. memahami isi Dokumen, Metode dan Prosedur Pengadaan; f. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkannya sebagai anggota ULP; g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan h. menandatangani Pakta Integritas.
Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Pasal 19 (1) (2)
(3) (4)
Kepala ULP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Sekretariat dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala ULP melalui Sekretaris Daerah. Staf Pendukung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ULP. Anggota Pokja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala ULP atas usul PA/KPA. BAB VI KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI Pasal 20
Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada ULP berhak mendapatkan jenjang karier struktural maupun fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada ULP sebagai Pejabat atau pelaksana berhak menerima Tunjangan Profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII TATA KERJA Pasal 22 (1) (2)
ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Kepala SKPK. ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP. Pasal 23
(1)
Hubungan kerja ULP dengan SKPK meliputi: a. setiap PA/KPA/PPK wajib menyampaikan paket pekerjaan kepada ULP untuk dilakukan proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dilengkapi dengan Dokumen/Data Pekerjaan, DED, EE/BQ, HPS/OE, RKS/TOR/KAK, spesifikasi teknis, gambar, dan brosur dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengesahan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA-SKPK); b. mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan c. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan oleh PA/KPA.
(2)
Hubungan kerja ULP dengan LKPP, meliputi: a. menyampaikan laporan semester hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; b. mengadakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; c. melaksanakan pedoman dan petunjuk LKPP dalam hal Pengadaan Barang/Jasa; dan d. memberi masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 24
(1)
(2) (3)
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala ULP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Kepala ULP wajib melaksanakan pengawasan internal. Dalam hal Kepala ULP tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala ULP dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Staf Pendukung untuk mewakilinya. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 25
Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 Pengembalian dokumen/data pendukung pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja dan dikembalikan kepada ULP paling lama 5 (lima) hari kerja. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini, tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Petunjuk Teknis lainnya.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 14 Maret 2011 M 8 Rabiul Akhir 1432 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 14 Maret 2011 M 8 Rabiul Akhir 1432 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 10
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR : 10 TAHUN 2011 TANGGAL : 14 Maret 2011 M 8 Rabiul Akhir 1432 H
KEPALA ULP
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN UMUM
STAF PENDUKUNG
BIDANG BARANG
SUBBAGIAN KEUANGAN
SUBBAGIAN HUKUM DAN PENGADUAN
KELOMPOK KERJA
BIDANG KONSTRUKSI/ PEMBORONGAN
BIDANG JASA KONSULTANSI
BIDANG JASA LAINNYA
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
