PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi Daerah; b. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan tertentu di daerah, terutama mengenai pelaksanaan peraturan perundangundangan Retribusi Daerah tidak semata-mata menganut prinsip komersial, namun memiliki fungsi sosial bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dalam wilayahnya, sehingga terhadap Wajib Retribusi perlu diberikan pengurangan, keringanan dan penghapusan kewajiban Retribusi Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Penghapusan Retribusi Daerah Beserta Sanksi Administrasinya.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
untuk ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari orupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA. Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 5. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan dan ditetapkan oleh Bupati. 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. 10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana
atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Pasal 2 Golongan Retribusi, antara lain: a. Retribusi Jasa Umum; b. Retribusi Jasa Usaha; dan c. Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 3 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum, yaitu: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Masyat; e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayanan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha, yaitu: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan; c. Retribusi Tempat Pelelangan; d. Retribusi Terminal; e. Retribusi Tempat Parkir Khusus; f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; g. Retribusi Rumah Potong Hewan; h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. (3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu: a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Retribusi Izin Gangguan; c. Retribusi Izin Trayek; dan d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. Pasal 4
Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat dilakukan: a. pemberian pengurangan dan keringanan pembayaran Retribusi pada seluruh jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. pemberian penghapusan Retribusi pada jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf l, dan ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, dan ayat (3). Pasal 5 Pengurangan dan keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut: a. pengurangan dan keringanan atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k, dapat diberikan maksimum sebesar 10% (sepuluh persen) dari Retribusi yang terutang; b. pengurangan dan keringanan atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf f, dapat diberikan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Retribusi yang terutang; dan c. pengurangan dan keringanan atas jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, dapat diberikan maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Retribusi yang terutang. Pasal 6 Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan pengurangan dan keringanan dalam hal: a. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha; b. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang telah membayar zakat, dan nilai zakatnya lebih besar dari Retribusi terutang, sehingga dengan pembayaran Retribusi dapat menganggu permodalan usahanya; c. Wajib Retribusi orang pribadi yang memiliki tanggungan keluarga yang relatif besar dibandingkan dengan penghasilan usahanya; d. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi; dan e. Wajib Retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi Negara dan daerah, dan mendapatkan penghargaan secara resmi dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten.
Pasal 7 Atas permohonan Wajib Retribusi, dapat diberikan penghapusan dalam hal: a. jenis Retribusi yang fungsi pelayanannya wajib diberikan oleh pemerintah sebagai wujud pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat; b. jenis Retribusi yang berfungsi untuk menjamin ketertiban dan kemaslahatan umum; c. jenis Retribusi tertentu yang oleh pemerintah dianjurkan untuk tidak dipungut; dan d. Wajib Retribusi yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi diluar kekuasaannya. Pasal 8 (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi beserta sanksi administrasinya kepada Bupati/Kepala SKPK atau pejabat tertentu paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/ Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah. (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan retribusi yang terhutang kepada Bupati/Kepala SKPK atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan: a. foto copy Surat Setoran Retribusi Daerah yang telah disetujui oleh Wajib Retribusi; b. foto copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Sim/ Paspor/Identitas lainnya; c. surat keterangan dari Keuchik/Aparatur Pemerintah Kabupaten; d. bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang terutang; e. bukti pelunasan pembayaran Retribusi Daerah masa Retribusi/Tahun Retribusi sebelumnya; dan f. Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar/Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil/Surat Tagihan Retribusi Daerah. (3) Permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi Daerah beserta sanksi administrasinya berlaku untuk satu jenis Retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan. (4) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi diberikan kesempatan selama 1 (bulan) untuk melengkapi persyaratan dimaksud sejak diterimanya surat permohonan. (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan ditolak.
Pasal 9 (1) Kepala SKPK berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang paling banyak Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (2) Bupati berwenang memberikan keputusan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). (3) Dalam hal Retribusi yang terhutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), Bupati harus mendapat persetujuan DPRK. (4) DPRK harus memberikan jawaban selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak menerima permohonan persetujuan dari Bupati. (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, permohonan persetujuan dari Bupati dianggap diterima. (6) Bupati/Kepala SKPK harus memberikan jawaban atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak menerima permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan kepada Wajib Retribusi. Pasal 10 (1) Bupati/Kepala SKPK sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam waktu paling lama 6 (bulan) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan, harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan Wajib Retribusi. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati/Kepala SKPK tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. Pasal 11 Keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan penghapusan Retribusi disampaikan kepada Wajib Retribusi dan tembusannya diteruskan kepada Inspektur Kabupaten dan PPKD.
Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 18 Januari 2011 M 13 Shafar 1432 H BUPATI ACEH TIMUR, dto MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 18 Januari 2011 M 13 Shafar 1432 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, dto SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 06
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PENGHAPUSAN RETRIBUSI DAERAH BESERTA SANKSI ADMINISTRASINYA Contoh Draf Keputusan Bupati Aceh Timur KEPUTUSAN BUPATI ACEH TIMUR/ KEPALA SKPK NOMOR ........................................ TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN/ KERINGANAN/ PENGHAPUSAN*) RETRIBUSI ……………..**) YANG TERUTANG / SANKSI ADMINISTRASINYA*) BUPATI ACEH TIMUR/ KEPALA SKPK, Menimbang
:
a. Surat permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) Retribusi ……………..**) yang terhutang/Sanksi Administrasinya*) atas nama................................................... Nomor................................. Tanggal ..................................; b. Hasil pemeriksaan kantor/ lapangan atas permohonan pengurangan/keringanan/penghapusan*) Retribusi …………**) yang terhutang/Sanksi Administrasinya*) sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kantor/Lapangan Nomor......................................................................................... Tanggal........................; c. bahwa terdapat/tidak terdapat*) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya pengurangan/keringanan/ penghapusan*) Retribusi ……………..**) yang terhutang/ Sanksi Administrasinya*).
Mengingat
:
1. ………; 2. ………; 3. dst…… MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
: :
KEDUA
:
Pemberian Pengurangan/ Keringanan/ Penghapusan*) Retribusi ……………..**) Yang Terutang / Sanksi Administrasinya*). Mengabulkan seluruhnya/ sebagian/ Menolak*) permohonan pengurangan/ keringanan/ penghapusan *) retribusi……..**) yang terutang kepada Wajib Retribusi: Nama : .............................................................. Alamat : .............................................................. Retribusi yang terutang : Rp. ........................................................
KETIGA
:
Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, maka besarnya Retribusi yang terutang adalah sebagai berikut: a. Retribusi yang terutang menurut SPRT/SKRD/SKRDKB/ SKRDKBT/SKRDLB/SKRDN/STRD*) b. Besarya pengurangan (…… % x Rp …………………………) Rp ……………………… c. Jumlah Retribusi Terutang Rp ……………………… setelah pengurangan (a-b) ( ………………………………….…..)
Rp ………………………
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
KELIMA
:
a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Retribusi; b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada DPRK Aceh Timur/ Inspektur Kabupaten Aceh Timur/ PPKD Aceh Timur *). Ditetapkan di ……… pada tanggal …….. BUPATI ACEH TIMUR/ PPKD/ KEPALA SKPK
…………………………. *) coret yang tidak perlu **) cantumkan jenis pajak BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
