BUPATI ACEH TIMUR
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT ( SPIPM ) SEURAMOE INFORMASI KABUPATEN ACEH TIMUR (SIKAT) DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
:
a.
b.
Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
bahwa dengan telah dibangunnya prasarana layanan informasi termasuk pelayanan Hotline dan agar lebih berdayaguna dan berhasilguna maka perlu dibentuk Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat ( SPIPM ); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (SPIPM) Seuramoe Informasi Kabupaten Aceh Timur (SIKAT). Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866); Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Azasi Manusia Yang Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4171); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor
1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20); 14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8); 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9); 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1). Memperhatikan :
Permendagri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT (SPIPM) SEURAMOE INFORMASI KABUPATEN ACEH TIMUR (SIKAT). BAB I PENGERTIAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 4. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 7. Informasi dan Pengaduan Masyarakat, adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap hasil pembangunan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada SKPD/Unit Kerja terkait berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media; 8. Seuramoe Informasi Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat SIKAT, adalah suatu kegiatan sistem penerima pengaduan masyarakat untuk meneruskan pengaduan tersebut kepada instansi yang berwenang melakukan penanganan, tindakan korektif dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 9. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan; 10. Pelapor adalah individu atau kelompok masyarakat yang menyampaikan pengaduan kepada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; 11. Tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilaksanakan oleh pimpinan Instansi/unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat pengawasan berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat; 12. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilaksanakan sesuai dengan Norma, Agama, Hukum, Nilai Moral, Sosial dan Budaya yang berlaku dalam masyarakat. 13. Tim Koordinator adalah Tim yang mengkoordinasikan kegiatan SIKAT. 14. Tim Operasional adalah Tim yang melaksanakan kegiatan harian operasional SIKAT. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kabupaten Aceh Timur SIKAT.
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS Paragraf 1 KEDUDUKAN Pasal 3 (1) Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat SIKAT berkedudukan pada Bappeda Kabupaten Aceh Timur yang melaksanakan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat. (2) Pelaksanaan Opersional Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat SIKAT sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan setiap harinya meng up-load semua informasi kepada Bupati Aceh Timur secara oneline. Paragraf 2 FUNGSI Pasal 4 (1) Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat SIKAT mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan informasi yang menampung semua masukan, saran, pendapat, kritik dan pengaduan dari masyarakat dan diteruskan ke SKPD/Unit Kerja terkait serta mempublikasikan jawaban melalui media yang sesuai dengan kebutuhan atau dibalas langsung kepada pengirim pesan. (2) Setiap Informasi dan Pengaduan Masyarakat dalam bentuk langsung, Pesan Singkat, (Short Message Service/SMS) melalui nomor 08116706486 dan website http:///www.acehtimurkab.go.id yang diteruskan ke SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga berfungsi sebagai surat elektronik resmi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang wajib ditindaklanjuti oleh SKPD/Unit Kerja terkait.
Paragraf 3 TUGAS Pasal 5 Untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan SIKAT mempunyai tugas: a. melayani informasi yang disampaikan masyarakat melalui media yang disediakan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang meliputi pernyataan/berita, aduan/komplain, pengaduan masyarakat, kritikan, pertanyaan dan saran secara langsung, SMS atau Internet; b. mendistribusikan informasi yang masuk kepada SKPD, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah melalui media dan prasarana yang tersedia;
c. menyampaikan tanggapan/jawaban kepada masyarakat/ pelapor berdasarkan informasi yang masuk dari SKPD; d. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mengupayakan penyelesaian; dan e. melaporkan hasil kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat secara berkala kepada Bupati Aceh Timur dan Ketua Tim koordinasi Hotline Masyarakat melalui Koordinator Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan SIKAT.
BAB IV SUSUNAN PENGELOLA DAN TATA KERJA Paragraf 1 PENGELOLA Pasal 6 (1) Susunan Pengelola Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat SIKAT terdiri dari: a. Tim Koordinasi Hotline/Tindaklanjut , terdiri dari: 1) Penanggung Jawab; 2) Ketua; 3) Sekretaris; dan 4) Anggota. b. Pelaksana Operasional terdiri dari 1) Koordinator Operasional; 2) Administrator Pusat; dan 3) Operator SKPD. (2) Susunan personalia Pengelola Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan masyarakat SIKAT akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Paragraf 2 TATA KERJA Pasal 7 (1) Tim Koordinasi Hotline/Tindaklanjut mempunyai tugas: a. menginventarisasi masalah pengelolaan layanan informasi dan pengaduan masyarakat; b. mengkoordinasikan SKPD terkait untuk tindak lanjut; c. membangun “networking”; d. melakukan evaluasi; dan e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Timur. (2) Koordinator Operasional mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional Sistem Layanan Informasi dan Pengaduan masyarakat; b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada Administrator Pusat dan Operator SKPD; c. mengatur kelancaran informasi baik yang masuk maupun yang keluar;
d. memantau pelaksanaan tugas operasional; e. menginventarisasi dan mengolah permasalahan yang timbul dalam operasional; f. menyampaikan permasalahan kepada Tim Koordinasi Hotline/Tindaklanjut Permasalahan Pelayanan; dan g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati dan Tim Koordinasi Tindaklanjut Permasalahan Pelayanan. (3) Administrator Pusat mempunyai tugas: a. mengoperasionalkan sarana informasi dan pengaduan masyarakat yang tersedia; b. menerima informasi melalui sarana yang tersedia; c. memverifikasi informasi dan mendistribusikan kepada operator SKPD yang terkait dengan isi informasi; dan d. menerima informasi balik dan mengirim kembali kepada pengirim informasi. (4) Operator SKPD mempunyai tugas: a. menerima informasi langsung dari Admin Pusat dengan menggunakan sarana yang tersedia; b. memverifikasi informasi dan mendistribusikan kepada pihak yang terkait di SKPD; c. menerima informasi balik dan mengirim kembali kepada Administrator Pusat; dan d. membuat jurnal informasi dan melaporkannya ke Pimpinan SKPD. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Hotline/Tindaklanjut dan Tim Operasional Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat SIKAT berpedoman pada panduan operasional sistim pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat SIKAT.
BAB V PEMBIAYAAN Pasal 9 Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada APBK Aceh Timur dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 12 Juni 2009 M 18 Jumadil Akhir 1430 H
BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal 16 Juni 2009 M 22 Jumadil Akhir 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR
AKMAL SYUKRI
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEHTIMUR TAHUN 2009 NOMOR 92
