BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG

BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN KECAMATAN DAN GAMPONG TELADAN SEBAGAI PEMENANG LOMBA KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran pada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), maka dipandang perlu dilakukan kegiatan perlombaan kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) antar kecamatan dan antar gampon; b. bahwa untuk menjamin netralitas para pihak serta guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap perlombaan, maka dipandang perlu disusun dan ditetapkan kriteria dan tata cara penilaian yang jujur, adil dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkankan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Kecamatan dan Gampong Sebagai Pemenang Lomba Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897); 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Peralihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8).

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN KECAMATAN DAN GAMPONG TELADAN SEBAGAI PEMENANG LOMBA KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Pasal 1 Perlombaan kepatuhan masyarakat membayar PBB dalam Kabupaten Aceh Timur, dilakukan dalam 2 (dua) kategori, antara lain: a. lomba antarkecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur; dan b. lomba antargampong dalam Kebupaten Aceh Timur. Pasal 2 Yang dijadikan kriteria penilaian perlombaan kepatuhan masyarakat membayar PBB antarkecamatan dan antargampong dalam Kabupaten Aceh Timur adalah ketepatan waktu pembayaran rencana penerimaan dan pajak terhutang tahun anggaran berjalan dan tunggakan PBB tahun anggaran sebelumnya. Pasal 3 Besarnya tunggakan PBB tahun sebelumnya, pajak terhutang, rencana penerimaan dan PBB tahun berjalan antarkecamatan dan antargampong sangat beragam sehingga penilaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan pemberian skor.

Pasal 4 Waktu pembayaran/penerimaan pencapaian tunggakan pajak tahun sebelumnya, pajak terhutang dan rencana penerimaan PBB tahun berjalan yang dijadikan pegangan adalah waktu berdasarkan laporan realisasi penerimaan yang diterbitkan/berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit. Pasal 5 Penilaian dilakukan dengan cara pemberian skor berdasarkan waktu pembayaran/pelunasan tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 6 Untuk masing-masing kategori perlombaan ditetapkan 3 (tiga) pemenang, yaitu Pemenang Pertama (I), Pemenang Kedua (II) dan Pemenang Ketiga (III). Pasal 7 Kecamatan atau gampong yang memiliki jumlah skor nilai tertinggi ditetapkan sebagai Pemenang Pertama (I), sementara kecamatan atau gampong yang memiliki nilai skor tertinggi kedua dan Ketiga, masing-masing ditetapkan sebagai Pemenang Kedua (II) dan Pemenang Ketiga (III). Pasal 8 Penilaian kecamatan dan gampong pemenang perlombaan dilakukan oleh Tim Intensifikasi PBB Kabupaten Aceh Timur, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Masing-masing pemenang perlombaan akan diberikan penghargaan dan hadiah, yang besarnya diputuskan/ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Timur sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Pasal 10 Bagi kecamatan dan gampong yang tidak memiliki tunggakan pajak terhutang tahun sebelumnya diberikan skor 10.

Pasal 11 Pelunasan pajak terhutang tahun berjalan akan mendapat skor 10 pada penilaian perlombaan sejenis pada pelaksanaan pemungutan PBB tahun selanjutnya. Pasal 12 Penilaian berakhir sampai dengan tanggal 5 Desember dan penetapan pemenang perlombaan ditetapkan paling lambat pada setiap tanggal 15 Desember setiap tahunnya. Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi pada tanggal 16 Juni 2009 M 22 Jumadi Akhir 1430 H BUPATI ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH Diundangkan di Idi pada tanggal 17 Juni 2009 M 23 Jumadil Akhir 1430 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

AKMAL SYUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 94

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN SKOR PENILAIAN LOMBA KEPATUHAN PEMBAYARAN TAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

NO.

URAIAN

SKOR

1

2

3

1.

KECAMATAN; Untuk setiap pembayaran/pelunasan tagihan PBB Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada bulan sebagai berikut : a. Mei b. Juni c. Juli d. Agustus e. September f. Oktober g. November h. s/d 5 Desember

2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,50 0,25 0,10

GAMPONG ; Untuk setiap pembayaran/pelunasan tagihan PBB Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), pada bulan sebagai berikut : a. Mei b. Juni c. Juli d. Agustus e. September f. Oktober g. November h. s/d 5 Desember

4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,00 1,00 0,50

2.

BUPATI ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH