BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG

BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya untuk peningkatan mutu pendidikan menengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mengupayakan pemberian Dana Bantuan Operasional (DBO) yang bersifat khusus kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah (MA) Swasta di Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta Dalam Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112); 15.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 16.Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI/SWASTA DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Timur. 6. Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta dan Madrasah Aliyah Swasta yang selanjutnya disingkat DBO SMA/SMK/MAS adalah bagian dari dana pendidikan Kabupaten Aceh Timur yang bersumber dari sebagian

alokasi Dana Otonomi Khusus (OTSUS) dan Tambahan Dana Bagi Hasil Migas (TDBH Migas) Kabupaten/Kota untuk membiayai peningkatan kualitas proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Negeri dan Swasta) dan Madrasah Aliyah Swasta, serta biaya penunjang kegiatan penyaluran di Dinas Pendidikan. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan ini meliputi penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi penggunaan DBO SMA/SMK/MAS yang bersumber dari APBK. BAB III TUJUAN DAN SASARAN Bagian Kesatu Tujuan Pasal 3 Pemberian DBO SMA/SMK/MAS bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan pada jenjang pendidikan menengah. Bagian Kedua Sasaran Pasal 4 Sasaran DBO SMA/SMK/MAS meliputi: a. SMA dan SMK baik negeri maupun swasta yang berada dalam lingkup pembinaan Dinas yang telah memiliki izin operasional sekolah, termasuk sekolah menengah yang berstatus unggulan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan b. MAS yang berada dalam lingkup pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, masing-masing sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. BAB IV PENGGUNAAN DBO SMA/SMK/MAS

Pasal 5 DBO SMA/SMK/MAS digunakan untuk: a. membiayai penerimaan siswa baru, meliputi biaya pendaftaran, pengadaan formulir administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk penerimaan siswa baru, Alat-Alat Kantor (ATK), fotocopy, konsumsi panitia, dan penyusunan laporan; b. pembelian bahan habis pakai, meliputi buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas tinta printer, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, dan pengadaan suku cadang alat kantor. c. pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perputakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima bantuan buku sejenis dari sumber dana lain); d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian akhir, pengajian dan Syi’ar Islam, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, olimpiade/Lomba Kompetensi Siswa (LKS), paskibraka, pencinta alam, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), dan majalah dinding; e. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, yang meliputi Alat-Alat Kantor (ATK) serta fotocopy soal dan lembar jawaban; f. pembiayaan langganan daya dan jasa, meliputi listrik, air, telepon, internet termasuk untuk penambahan daya dan pemasangan baru, khusus sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan jika diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar maka dibenarkan membeli mesin genset dan penyediaan bahan bakar untuk pengoperasian mesin genset; g. pembiayaan untuk pemasangan dan perawatan jaringan internet di sekolah; h. pembiayaan untuk penjajakan Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi SMK, khusus bagi SMK unggulan diperbolehkan untuk melakukan penjajakan prakerin ke luar negeri dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan perjalanan dinas sebagaimana diaturr dalam peraturan perundang-undangan; i. pembiayaan untuk perawatan ringan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atau bocor, perbaikan plafon, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubiler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik, dan perawatan taman sekolah; j. pembiayaan untuk perawatan ringan peralatan dan mesin kantor serta alat praktek dan peraga siswa; k. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, MGMP dan MKKS, khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana DBO untuk peruntukan yang sama;

l.

pembiayaan untuk pengelolaan DBO seperti Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan DBO dan biaya transportasi dalam rangka mengambil DBO di bank/PT. POS, khusus sekolah swasta dapat digunakan untuk insentif bagi bendahara sekolah; m. pembiayaan jam lebih, yaitu pembayaran jam mengajar yang tidak terpenuhi oleh jam wajib guru PNS atau guru kontrak lainnya; dan n. pembiyaan petugas kebersihan dan petugas jaga malam yang tidak terdapat petugas khusus (PNS) atau kontrak lainnya. Pasal 6 DBO SMA/SMK/MAS dilarang digunakan untuk: a. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sepenuhnya atau pada tingkat yang wajar dari sumber dana Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta bantuan Pihak Ketiga; b. membiayai kegiatan studi banding, karya wisata dan sejenisnya; c. membiayai kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah; d. membayar bonus/insentif, honorarium atau biaya transportasi rutin guru dan personil sekolah lainnya; e. membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan invertaris sekolah); f. pembangunan gedung/ruang baru dan melakukan rehabilitasi sedang dan berat; g. pengadaan peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar; dan h. pengadaan dan perbaikan serta operasional kendaraan dinas. BAB V MEKANISME PERANCANAAN, PENYALURAN, PELAKSANAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 7 (1) Pemerintah Kabupaten mengusulkan besaran DBO SMA/SMK/MAS yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dan telah dialokasikan untuk daerahnya masingmasing kepada Pemerintah Aceh pada saat proses penyusunan anggaran. (2) DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada DPA-SKPD Dinas. (3) Di dalam alokasi sudah termasuk 1,5% (satu koma lima persen) biaya administrasi penyaluran yang digunakan oleh Dinas.

(4) Kepala Dinas mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis penggunaan DBO SMA/SMK/MAS bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati. (5) Kepala Dinas mengajukan permohonan percairan dana kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan proposal dari sekolah dan surat pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan DBO tersebut. (6) Kepala Dinas mensosialisasikan penggunaan DBO kepada Kepala Sekolah calon penerima sekaligus mengarahkan Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah untuk menyusun proposal rencana penggunaan DBO dan diajukan Kepada Kepala Dinas. (7) Dalam penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib mempedomani Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. (8) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) masing-masing untuk dinilai oleh Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO. Bagian kedua Penyaluran Pasal 8 (1) Penyaluran DBO kepada Sekolah dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) yang ditransfer langsung dari Kas Umum Pemerintah Kabupaten ke rekening Dinas berdasarkan permohanan yang diajukan. (2) Dinas selanjutnya menyalurkan langsung DBO ke rekening masing-masing sekolah yang bersangkutan pada Kantor Pos atau bank Pemerintah terdekat sesuai alokasi yang ditetapkan, Kepala Sekolah selanjutnya menggunakan DBO yang diterima sesuai dengan peruntukannya. (3) Penyaluran DBO tahap kedua oleh Dinas dilakukan setelah Sekolah Penerima mempertanggungjawabkan penerimaan DBO tahap pertama. (4) Penyaluran DBO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan untuk SMA/SMK/MAS, jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan SMK jumlah siswa dikalikan dengan biaya satuan Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah). Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9 Mekanisme pelaksanaan DBO SMA/SMK/MAS diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Dinas menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Besaran DBO untuk setiap sekolah penerima bantuan berdasarkan jumlah siswa, Keputusan tentang Pembentukan Tim Pengelola Hibah, Keputusan tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO dan Keputusan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pelaksanaan DBO di daerahnya masingmasing; b. Tim Pengelola DBO Dinas paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Dinas; c. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang staf Dinas dan 1 (satu) orang Pengawas Sekolah; d. Tim Pemantau Pelaksanaan DBO Dinas paling banyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang staf Dinas dan 1 (satu) orang Pengawas Sekolah; e. Tim Pengelola DBO, Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima dan Tim Pemantau Pelaksanaan pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; f. Tim Penilai Kelayakan Proposal Sekolah Penerima DBO melakukan verifikasi dan pengesahan terhadap proposal Kepala Sekolah dengan mempertimbangkan kesesuaian proposal terhadap kebutuhan riil Sekolah, ketentuan penggunaan dan larangan penggunaan DBO, kesesuain spesifikasi teknis barang dan jasa yang diusulkan, harga satuan yang paling menguntungkan Negara dan tidak terjadinya tumpang tindih pembiayaan baik dari sumber dana Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Pihak Ketiga; g. Tim Penilai dapat menolak sebagian atau seluruh kegiatan yang tertera di dalam proposal sekolah jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan/atau disebabkan prosedur penyusunan proposal yang tidak melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah; h. jika proposal ditolak oleh Tim Penilai karena ketidaksesuaian isi dan/atau prosedur penyusunannya dengan ketentuan yang ada, maka Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan komite Sekolah harus melakukan perbaikan terhadap proposal dan mengajukan kembali ke Dinas; i. atas dasar persetujuan Tim Penilai Kelayakan Proposal, Kepala Dinas menyalurkan DBO ke rekening Sekolah Penerima, dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; j. pelaksanaan DBO oleh pihak penerima harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; k. biaya-biaya yang diperlukan untuk honorarium tim, konsumsi rapat, fotocopy, surat menyurat, perjalanan dinas untuk pemantauan di sekolah-sekolah dan rapat koordinasi di tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan

l.

pengelolaan DBO diambil dari biaya penunjang kegiatan penyaluran DBO pada Dinas; dan penerima DBO wajib memungut pajak-pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium, serta PPn dan PPh Pasal 22 atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa. Pajak-pajak yang dipungut selanjutnya disetor ke rekening Kas Negara. Bagian Keempat Monitoring dan Evaluasi Pasal 10

(1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran DBO SMA/SMK/MAS ke sekolahsekolah. (2) Hasil monitoring dan evalusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati. Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 11 (1) Tata cara pencarian/penggunaan dan penatausahaan keuangan terhadap kegiatan yang dibiayai sesuai dengan sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. (2) Kepala Sekolah wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan DBO tahap pertama yang diterima Kepala Dinas sebagai syarat untuk penyaluran tahap berikutnya. (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima dana bantuan, Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan DBO yang menyangkut dengan realisasi fisik dan keuangan serta bukti pengeluaran yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bukti penyetoran pajak-pajak kepada Kepala Dinas sebagai laporan. (4) Kepala Dinas dapat menolak sebagian atau seluruh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah penerima apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal terjadi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka sekolah penerima wajib mengembalikan dana bantuan ke rekening Kas Daerah Kabupaten. BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan DBO. (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dibantu oleh Tim Pemantau Pelaksanaan DBO. (3) Pengawasan pelaksanaan DBO di sekolah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 30 30

Mei Rajab

2014 M 1435 H

BUPATI ACEH TIMUR, ttd Diundangkan di Idi Mei pada tanggal 30 30 Rajab

HASBALLAH BIN M. THAIB 2014 M 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 14 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR, ttd MB. BANDI HARVIRDAUS, SH Penata Tk. I/(III/D) NIP. 19620324 199203 1 003