BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu pengaturan mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1028); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12); 19. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur. 5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. 6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan. 9. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. 10. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. 11. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi adalah prinsipprinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 12. Sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah. 13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 14. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Kabupaten yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK. 19. Entitas akuntansi terdiri dari SKPKD dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten. 20. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai suatu entitas pelaporan tunggal. BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI Pasal 2 Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten dibangun atas dasar kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten yang mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi Pemerintahan. Pasal 3 Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten mengatur tentang penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi. Pasal 4 Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten mengatur dasar pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan laporan operasional, dan beban serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Pasal 5 (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten, terdiri dari: a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten; b. kebijakan akuntansi penyajian laporan keuangan; c. kebijakan akuntansi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih; d. kebijakan akuntansi neraca; e. kebijakan akuntansi laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas; f. kebijakan akuntansi laporan arus kas; g. kebijakan akuntansi catatan atas laporan keuangan; h. kebijakan akuntansi investasi; i. kebijakan akuntansi piutang; j. kebijakan akuntansi persediaan; k. kebijakan akuntansi aset tetap; l. kebijakan akuntansi aset tetap lainnya; m. kebijakan akuntansi aset tak berwujud; n. kebijakan akuntansi konstruksi dalam pengerjaan; o. kebijakan akuntansi kewajiban; p. kebijakan akuntansi pendapatan; q. kebijakan akuntansi beban; r. kebijakan akuntansi belanja;
s. t. u. v. w.
kebijakan akuntansi transfer; kebijakan akuntansi koreksi kesalahan; kebijakan akuntansi dana cadangan; kebijakan akuntansi pembiayaan; kebijakan akuntansi laporan keuangan konsolidasian; dan x. kebijakan akuntansi pernyataan tanggung jawab Bupati, PPKD dan SKPK. (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB III PELAPORAN KEUANGAN Pasal 6 (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK, Entitas Pelaporan wajib menyusun: a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. b. laporan keuangan tahunan, terdiri dari: 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan arus kas; 4) laporan operasional; 5) laporan perubahan ekuitas; 6) laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan 7) catatan atas laporan keuangan. (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK oleh SKPK selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun: a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. b. laporan keuangan tahunan, terdiri dari: 1) laporan realisasi anggaran; 2) neraca; 3) laporan operasional; 4) laporan perubahan ekuitas; dan 5) catatan atas laporan keuangan. (3) Dalam rangka pertanggungjawaban PPKD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun: a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. b. laporan keuangan tahunan, terdiri dari: 1 laporan realisasi anggaran; 2 neraca; 3 laporan operasional; 4 laporan perubahan ekuitas; dan 5 catatan atas laporan keuangan.
Pasal 7 (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun dengan cara mengkonsolidasikan seluruh laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi. (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilampirkan dengan: a. ikhtisar laporan keuangan BUMD; dan b. dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan nonkeuangan yang relevan. (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilampirkan dengan: a. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan; dan b. laporan keuangan BLUD bentuk ringkas (dalam hal BLUD selaku unit kerja entitas akuntansi). Pasal 8 (1) Laporan keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati. (2) Laporan keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPK. (3) Laporan keuangan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku Kepala SKPKD. (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBK telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP. (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 9 (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mulai berlaku untuk penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2015.
(2) Penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2014 mengacu pada Kebijakan Akuntansi sebelumnya. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 10 Nopember 2014 M 17 Muharram 1436 H BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 10 Nopember 2014 M 17 Muharram 1436 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd M. IKHSAN AHYAT BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
MB. HARVIRDAUS, SH Penata Tk.1(III/d) Nip. 19620324 199203 1 003
