BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) POLA KERJASAMA OPERASI (KSO) SISTEM REVOLVING/LEASING (SEWA BELI) PADA DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu pengaturan dan penataan administrasi dan pengelolaan keuangan; b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Sarana Produksi Nomor: 21/TU.220/C2.06/01/2010, Tanggal 25 Januari 2010, Hal Pengembangan UPJA; c. bahwa untuk kelancaran jalannya kegiatan operasional traktor pada UPJA Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur, perlu disusun petunjuk pengelolaan administrasi dan keuangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Petunjuk Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Pola Kerjasama Operasi (KSO) Sistem Revolving/Leasing (Sewa Beli) pada Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 8. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 23).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN (ALSINTAN) POLA KERJASAMA OPERASI SISTEM REVOLVING/LEASING (SEWA BELI) PADA DINAS PERTANIAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Dinas Pertanian dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Aceh Timur. 5. Alat dan Mesin yang selanjutnya disingkat Alsin adalah alat dan mesin yang digunakan pada sektor pertanian yang terdiri dari
mesin penggerak dan mesin kerja (Traktor, Power Threser, Pompanisasi dll). 6. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Alsintan adalah alat dan mesin pertanian yang digunakan untuk kegiatan Pra dan Pascapanen (Traktor, Power Threser, Pompanisasi dll). 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur. 9. Traktor (R-2, R-4) adalah Alat pengolah tanah untuk pertanian dan perkebunan. 10. Power Threser adalah Alat perontok biji-bijian yang digerakkan dengan motor. 11. Reaper adalah Alat dan mesin pemanen/pemotong padi yang digerakkan dengan motor. 12. Dryer adalah Alat dan mesin pengering biji-bijian. 13. Corn Seller adalah Alat dan mesin pemipil jagung. 14. Combined Harvester adalah Alat dan mesin pemanen dan perontok padi yang hasilnya langsung dalam bentuk gabah bersih. 15. Cassava Shipper adalah Alat dan mesin pencacah ubi kayu yang hasilnya dalam bentuk Chip (kotak). 16. Indeks Pertanaman yang selanjutnya disingkat IP adalah frekuensi penanaman pada suatu lahan tertentu dalam satu tahun yang dinyatakan dalam persen (%). 17. Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat UPJA adalah yang mengelola alat dan mesin pertanian dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha bisnis. 18. Kelompok Tani UPJA adalah Kelompok yang mengusahakan Pelayanan Jasa Alat dan mesin pertanian baik kelompok tersebut kelompok khusus usaha Pelayanan Jasa alat dan mesin pertanian ataupun kelompok tani yang memiliki unit pelayanan jasa alsintan atau yang mengelola usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian. 19. Revolving/Leasing adalah Cara mendapatkan alat dan mesin pertanian dengan sistem sewa beli pada instansi pemerintah atau mitra kerja. 20. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama dalam pendayagunaan dan pengembangan alat-alat dan mesin pertanian milik Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Traktor, Power Threser, Pompanisasi, Dryer, APPO, Reaper dll). 21. Prapanen adalah semua kegiatan dilahan pertanian dari awal sampai masa sebelum panen. 22. Pascapanen adalah semua kegiatan pertanian pada saat panen dan setelah panen (lepas panen sampai produk siap untuk dipasarkan). 23. Pompanisasi adalah upaya untuk menaikkan air dari sumbernya dan mengairi kelahan-lahan pertanian melalui pemompaan atau menggunakan pump dan motor penggerak.
BAB II PENDAYAGUNAAN DAN PENGEMBANGAN ALSINTAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN Pasal 2 (1) Alsintan yang digunakan dalam pola revolving atau leasing (sewa beli) adalah hand traktor dan power threser dengan spesifikasi alat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura. (2) Alsintan yang diberikan dalam keadaan baik (baru) dan lengkap dengan perlengkapannya. Pasal 3 Dinas Pertanian dan Hortikultura dari berbagai sumber anggaran akan menyediakan Alsintan dan menyerahkan pengelolaannya kepada Kelompok Tani UPJA yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura. Pasal 4 Kelompok Tani UPJA akan mendayagunakan dan mengembangkan alsintan tersebut dengan cara: a. membayar Down Payment (DP) Hand Traktor Rotary sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat pengambilan Alsintan tersebut dan membayar cicilan sisa pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahunnya selama 5 (lima) tahun dan Hand Traktor Rotary tersebut menjadi milik sah kelompok tani UPJA; b. membayar Down Payment (DP) Hand Traktor Singkal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada saat pengambilan Alsintan tersebut dan membayar cicilan sisa pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahunnya selama 5 (lima) tahun dan Hand Traktor Singkal tersebut menjadi milik sah kelompok tani UPJA; dan c. membayar Down Payment (DP) Power Threser sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada saat pengambilan Alsintan tersebut dan membayar cicilan sisa pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pertahunnya selama 5 (lima) tahun dan Power Threser tersebut menjadi milik sah kelompok tani UPJA. Pasal 5 Dinas Pertanian dan Hortikultura menyerahkan Alsintan kepada Kelompok Tani UPJA. Setelah penandatanganan KSO pola Revolving/Leasing ini dan ditunjukkan bukti setoran Down Payment kepada Bendaharawan Penerimaan di Gudang Dinas Pertanian dan Hortikultura. Pasal 6 Apabila Kelompok Tani UPJA tidak menyetor kewajiban cicilan tahunannya maka alsintan tersebut akan ditarik oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura dan akan diserahkan kepada kelompok
tani lainnya setelah mendapat pertimbangan teknis dari UPJA Kabupaten Aceh Timur. Pasal 7 Pembinaan, pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, pengembalian dari cicilan dan penggunaan Alsintan dilakukan oleh Tim Teknis UPJA Kabupaten Aceh Timur yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura serta dapat meminta bantuan Inspektorat Kabupaten Aceh Timur sebagai pengawas reguler. BAB III PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN ALSINTAN Pasal 8 Dalam rangka memperlancar dan mempermudah serta mengatasi kesulitan petani dalam mengolah tanah maka Dinas Pertanian dan Hortikultura diberi tugas dan wewenang untuk mengelola administrasi dan keuangan Alsintan dalam hal: a. pengadaan, penyediaan atau membeli Alsintan baru dengan mempergunakan dana dari hasil Revolving/Leasing sesuai dengan spesifikasi masing-masing jenis Alsintan; dan b. mendayagunakan dan menyerahkan pengolahannya kepada Kelompok Tani UPJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 9 Apabila pada tanggal yang telah disepakati bersama dalam rangka KSO Kelompok Tani UPJA tidak dapat melunasi harga Alsintan maka kelompok tani tersebut bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV HAL-HAL KHUSUS Pasal 10 Pada kawasan-kawasan yang pertanian tertinggal, petani miskin, lahan garapan sempit, lapisan olah tanah sangat berat, sawah tadah hujan, ketiadaan modal, kesuburan tanah rendah, produktifitas dibawah 3,5 Ton/Ha, sarana irigasi, jalan usahatani belum tersedia, maka kepada kelompok tani pada kawasan tersebut Dinas Pertanian dan Hortikultura dapat menyerahkan Alsintan secara cuma-cuma tanpa mengikuti pola KSO Revolving/Leasing setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim UPJA Kabupaten dan persetujuan Bupati. BAB V POST MAJEURE Pasal 11 Dalam hal terjadi perselisihan yang diatur dalam Peraturan ini maka Dinas Pertanian dan Hortikultura dan kelompok tani sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
Pasal 12 Dalam hal tidak terdapat kesepakatan dan kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 maka yang bersengketa sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum/domisili yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negari Idi. Pasal 13 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Aceh Timur.
Ditetapkan di Idi pada tanggal 14 April 2010 M 29 Rabiul Akhir 1431 H BUPATI ACEH TIMUR,
MUSLIM HASBALLAH
Diundangkan di Idi pada tanggal 15 April 2010 M 1 Jumadil Awal 1431 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,
SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 09
