BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG

BUPATI ACEH TIMUR PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang

: a.

bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak diperlukan perencanaan, pengembangan dan penyusunan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, berkala, terpadu, terarah dan terkoordinasi; b. bahwa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertangungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12). 18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Menjadi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 20). Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0207/M.PPN/10/2008 Perihal Upaya Antisipasi Perlambatan Perekonomian Gobal Melalui Pendayagunaan dan Perceparan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TA 2009; 2. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02/SE/KA/2009 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Aceh Timur . 2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur. 4. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat Setdakab adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 7. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber pendanaan lainnya, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. 8. Petunjuk Pelaksana yang selanjutnya di sebut Juklak dalam Perbup ini adalah ketentuan yang lebih terperinci dan teknis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Direksi BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 10. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan sebahagian anggaran SKPD. 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. 13. Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Kabupaten Aceh Timur selanjutnya disingkat ULP adalah suatu unit yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa pada semua SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. 14. E-Procurement adalah metode pengadaan barang/jasa yang berbasis tehnologi informasi. 15. Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 16. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. 17. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh PPK. 18. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan PPK dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh PPK. 19. Jasa konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan PPK. 20. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang. 21. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi PPK/pejabat pengadaan atau anggota ULP.

22. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh pejabat pengadaan/ULP sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran oleh pejabat pengadaan/ULP. 23. Pelelangan Umum adalah sistem pelelangan yang diumumkan secara luas untuk menciptakan persaingan sehat sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa. 24. Pelelangan Terbatas adalah sistem pelelangan yang dilaksanakan secara terbatas karena penyedia barang/jasa yang mampu mengerjakan diyakini terbatas yang jenis pekerjaannya bersifat kompleks 25. Pemilihan Langsung adalah pelelangan yang dilakukan dengan nilai pekerjaan antara Rp.50.000.000 – Rp.100.000.000 yang dalam perbup ini menjadi kewenangan SKPD. 26. Penunjukan Langsung adalah proses pengadaan barang/jasa yang harus memenuhi syarat- syarat dalam dalam perbup ini. 27. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. 28. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa; 29. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompokkelompok/tim kerja teknis dari unsur-unsur SKPD yang dibentuk untuk membantu proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan keahlian teknis masing-masing. 30. Kontrak adalah perikatan antara PPK dengan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 31. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 32. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. 33. Pakta integritas adalah surat pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK, Pejabat pengadaan/Personil ULP dan penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur lebih lanjut tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari APBK/APBA/APBN dan sumber pendanaan lainnya.

(2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan secara sistematis, efisien, efektif terbuka dan bersaing, transfaran,adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan berbasis tekhnologi informasi. Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pasal 3 Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip : a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan; b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesarbesarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; dan f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat Kebijakan Umum Pasal 4 a. meningkatkan penggunaan produksi dalam daerah, rancang bangun dan perekayasaan daerah yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam daerah dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam daerah pada perdagangan regional; b. meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; c. menumbuhkembangkan peran serta usaha lokal dan kewirausahaan daerah sebagai bagian dari proses reintegrasi dalam menjaga perdamaian; d. menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;

e. meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna barang/jasa, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa; f. meningkatkan penerimaan daerah melalui sektor perpajakan; g. mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas; h. memberlakukan sistem berbasis teknologi informasi (E-Procurement) dalam proses pengadaan barang/jasa; i. meningkatkan realisasi penyelesaian kegiatan pembangunan di akhir tahun anggaran; j. menyediakan infrastruktur pendukung wilayah; dan k. memacu pertumbuhan produksi lokal dan teknologi untuk pembangunan.

Bagian Kelima Etika Pengadaan Pasal 5 Etika bagi ULP/Pejabat pengadaan, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut: a. bekerja secara profesional dan mandiri serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa; b. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat; c. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak; d. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest); e. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa; f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan g. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Bagian Keenam Ruang Lingkup Pasal 6 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Bupati ini adalah untuk : a. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang sumber pembiayaannya dibebankan pada APBK/APBA/APBN/ sumber dana lainnya yang sah; b. pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang pembiayaannya dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;dan

c. pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BUMD Kabupaten Aceh Timur, yang pembiayaannya dibebankan pada APBK/APBA/APBN/sumber dana lainnya yang sah. Bagian Ketujuh Pelelangan Umum Pasal 7 Pemilihan penyedia barang/jasa (1) Dalam proses pelelangan umum, ULP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelelangan umum yang memakai metode pra kualifikasi dan pascakualifikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut terdapat pada lampiran I Peraturan ini tentang Petunjuk Pelaksana Tatacara Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur. Pasal 8 Pelelangan Terbatas (1) Dalam proses Pelelangan Terbatas, ULP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelelangan terbatas yang memakai metode prakualifikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I. Pasal 9 Pemilihan Langsung (1) Dalam proses Pemilihan Langsung, ULP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilihan Langsung yang memakai metode prakualifikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I. Pasal 10 Penunjukan Langsung (1) Dalam proses Penunjukan Langsung, ULP bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Penunjukan Langsung yang memakai metode prakualifikasi. (2) Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam lampiran I. Pasal 11 Swakelola (1) Swakelola dapat dilaksanakan oleh : a. pengguna barang/jasa; b. instansi pemerintah lain; dan c. kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah. (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia instansi pemerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok pengguna barang/jasa; dan/atau b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah; dan h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa yang bersangkutan. (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan. Pasal 12 E-Procurement (1) Sistem E-Procurement pengadaan barang/jasa berlaku untuk nilai di atas 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (2) Tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system E-Procurement akan diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Petunjuk Pelaksana Tersendiri.

BAB II PELAKSANA PENYEDIA BARANG/JASA PEMERINTAH DAN TUGASNYA Bagian Kesatu Pelaksana Pasal 13 Unsur yang terlibat dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut : a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. PPK; c. ULP; d. Pejabat Pengadaan; dan e. Penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 14 (1) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD dan atau di BUMD yang ditunjuk dengan keputusan Bupati. (2) Direktur BUMD karena jabatannya (ex officio) menjadi Pengguna Anggaran.

(3) Pengguna Anggaran memiliki kewenangan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa. Bagian Ketiga PPK Pasal 15 (1) PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah atas persetujuan Bupati. (2) PPK adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur/Pegawai BUMD yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. (3) PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral; b. memiliki disiplin tinggi; c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya; d. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau sertifikasi sosialisasi pengadaan barang/jasa.; dan e. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bertindak tegas dan keteladanan dalam sikap dan perilaku serta tidak pernah terlibat KKN. Pasal 16 (1) PPK bertugas : a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa; b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan pengunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat; c. menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan; d. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa pemerintah oleh ULP/Pejabat Pengadaan; e. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa; f. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa; g. menandatangani kontrak dengan pihak ketiga; h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Pemerintah Kabupaten; dan k. menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai. (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBK/APBA/APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.

(3) PPK bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya. (4) PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sebelum dokumen anggaran disahkan sepanjang anggaran untuk kegiatan tersebut telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak pengadaan barang/jasa dilakukan setelah dokumen anggaran untuk kegiatan dimaksud disahkan.

Bagian Keempat Unit Layanan Pengadaan Pasal 17 (1) ULP adalah unit kerja yang melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur. (2) ULP adalah unit kerja yang melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bernilai di atas 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (3) ULP adalah unit kerja yang melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bernilai di atas 1 Milyar dengan system E-Procurement. (4) Personil ULP adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat untuk melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah pada seluruh SKPD/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. (5) Personil ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Anggota ULP; dan f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. (6) Personil ULP berjumlah gasal/ganjil. (7) Personil ULP ditunjuk dengan Keputusan Bupati. Pasal 18 ULP bertugas : a. menyusun jadwal, cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan; b. menyusun dan menyiapkan HPS; c. menyiapkan dokumen pengadaan; d. mengumumkan pengadaan; e. menilai kualifikasi; f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang kepada pengguna anggaran; h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK dan/atau pejabat yang mengangkatnya ; dan

i. menandatanggani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan dimulai. Pasal 19 (1) Jumlah Personil ULP maksimal terdiri dari 15 orang. (2) Dalam kinerjanya ULP di bantu oleh Pokja yang berfungsi sebagai tenaga teknis. (3) Pokja terdiri dari Petugas Teknis dan Petugas Administrasi. (4) ULP mengajukan kepada Bupati pengangkatan Petugas Teknis. (5) Bupati dalam hal ini menginstruksikan kepada setiap SKPD untuk mengusulkan nama-nama Petugas Teknis. (6) Bupati mengangkat dan memberhentikan Petugas Teknis. Pasal 20 Susunan personalia ULP terdiri dari: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. Pasal 21 Ketua mempunyai tugas memimpin ULP dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kabupaten. Pasal 18 (1) Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretaris mempunyai tugas mengelola administrasi, dokumentasi dan data lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas ULP. Pasal 19 (1) Anggota adalah staf ULP . (2) Anggota mempunyai tugas membantu pimpinan dalam tugas ULP menurut wilayah kerja masing-masing.

menjalankan

Pasal 20 Untuk membantu beban kerja ULP dapat diangkat Pembantu Teknis dalam bentuk Pokja yang terdiri dari personil yang diusulkan oleh masing-masing SKPD yang disesuaikan dengan beban kerja dari SKPD tersebut. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugasnya ULP bertanggung jawab kepada Bupati yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Pasal 22 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK/Bendahara Pengeluaran/Inspektorat/Pengawas Internal BUMD/Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang bertindak sebagai Pejabat Verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dilarang duduk dalam ULP.

Bagian Kelima Pejabat Pengadaan Pasal 23 (1) Pejabat Pengadaan adalah 1 (satu) orang pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan nilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Pejabat Pengadaan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat untuk melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah pada masingmasing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. (3) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; b. memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan; c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pejabat pengadaan yang bersangkutan; d. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; e. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai pejabat pengadaan; dan f. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah dan/atau sertifikasi sosialisasi pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam Penyedia Barang/Jasa Pasal 24 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan Petujuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pasal 25 (1) Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut : a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa; c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa; d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh; g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun; h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa; i. tidak masuk dalam daftar hitam; dan j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. (2) Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak; b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi; dan c. mempunyai pengalaman dibidangnya. (3) Ketentuan-ketentuan lain akan ditentukan dalam dokumen pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Petujuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

BAB III TATA CARA PENGADAAN Bagian Kesatu Pasal 26 (1) Tahapan dari Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Timur adalah sebagai berikut : a. pembentukan Pokja; b. penyusunan jadwal lelang; c. berkoordinasi dalam menyiapkan HPS; d. menyiapkan dokumen pengadaan; e. pengumuman pengadaan; f. pendaftaran; g. penjelasan lelang/aanwijzing; h. melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa; i. melakukan klarifikasi; j. melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk; k. mengusulkan calon pemenang kepada Penggunan Anggaran; l. mengumumkan pemenang; dan m. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan. (2) Penjelasan lebih detail dan terperinci terdapat dalam lampiran I. (3) Jadwal pelelangan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.

BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 27 (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Timur /BUMD wajib menyediakan biaya honorarium untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBK/APBA/APBN dan sumber dana lainnya yang sah. (2) Biaya honorarium tersebut akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 28 (1) Bila terjadi perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak menurut hukum yang berlaku di Indonesia. (2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara tersebut di atas adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul oleh para pihak sebagaimana diatur dalam kontrak. BAB VI KETENTUAN SANKSI Pasal 29 (1) Kepada para pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka : a. dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; b. dituntut ganti rugi menurut ketentuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)/digugat secara perdata; dan c. dilaporkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana. (2) Kepada penyedia barang/jasa dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang didahului dengan tindakan tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan Petunjuk Pelaksana di dalamnya tetap berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengadaan Barang/Jasa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 32 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi pada tanggal 6 Januari 9 Muharram

2009 M 1430 H

BUPATI ACEH TIMUR,

MUSLIM HASBALLAH

Diundangkan di Idi pada tanggal 7 Januari 10 Muharram

2009 M 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR,

AKMAL SYUKRI BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 68