PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2012 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TIMUR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah dan menjamin kelangsungan pelayanan publik oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah serta mendorong investasi perusahaan pertambangan minyak dan gas serta memperkecil cost recovery kontraktor kegiatan industri minyak bumi dan gas alam, perlu diberikan keringanan kewajiban perpajakan daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40); 18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 43); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YANG DIGUNAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK, PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur. 2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 3. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Pertamina dan PT. PLN (Persero).
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PDAM. BAB II OBJEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK Pasal 2 (1) Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah: a. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; b. pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten, badan/organisasi internasional, badan/organisasi sosial yang didirikan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan; dan c. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. Pasal 3 (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. yang digunakan oleh Pertamina dan Para Kontraktornya untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap m3; b. yang digunakan oleh PT. PLN (Persero) untuk pembangkit tenaga listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,(lima puluh rupiah) untuk setiap m3; dan c. yang digunakan oleh PDAM ditetapkan Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) untuk setiap m3. Pasal 4 Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan 20 % (dua puluh persen). Pasal 5 Besarnya pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur. Ditetapkan di Idi pada tanggal 1 November 16 Zulhijjah
2012 M 1433 H
BUPATI ACEH TIMUR, ttd HASBALLAH BIN M. THAIB Diundangkan di Idi pada tanggal 1 November 16 Zulhijjah
2012 M 1433 H
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR, ttd SYAIFANNUR BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 41 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. ACEH TIMUR,
ISKANDAR, SH Pembina (IV/a) Nip. 19720909 200212 1 009
