1 MINUT NOMOR TANGGAL DITETAPKAN DI
: : : :
TAHUN 2010 2010 MUARA BULIAN
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH. SY PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR
TAHUN 2010 TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BATANG HARI
BUPATI BATANG HARI,
Menimbang :
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana, maka perlu diatur uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari.
Mengingat
:
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang ......
2 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2010 Nomor 4).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN, KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SEKSI DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BATANG HARI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari. 5. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari 7. Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Batang Hari BAB II ..........
3 BAB II URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kepala Badan Pasal 2 (1) Badan Penanggulangan Bencana dipimpin seorang Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati. (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Penanggulangan Bencana.
Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Kepala Badan mempunyai fungsi : a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; c. penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, Mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; d. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. penyusunan, penetapan prosedur tetap penanganan bencana; f. pembuatan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; h. pertangungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan i. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 4 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) membawahi : a. Unsur Pengarah; dan b. Unsur Pelaksana (2) Pengaturan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana. Bagian Kedua Kepala Pelaksana Pasal 5 Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pasal 6 ……
4 Pasal 6 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi : a. melaksanakan pengkoordinasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah, Lembaga Usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana b. melaksanakan penanganan dan penanggulangan bencana melalui pengerahan Sumber Daya Manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan daram rangka penanganan darurat bencana. c. melaksanakan pengkoordinasian dan pengintegrasian dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) membawahi : a. Sekretariat b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan; c. Bidang Kedaruratan dan Logistik; d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Masing-masing Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 8 Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengelolaan keuangan, pengadaan logistik dan pengendalian, terhadap program, admininstrasi dan sumber daya serta kerjasama . Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris mempunyai fungsi : a. pengkoodinasian, singkronisasi dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundangundangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol; d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ; e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam kabupaten Batang Hari; dan f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanganan dan penanggulangan bencana. Pasal 10 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membawahi : a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. Subbagian Perencanaan dan Program; dan c. Subbagian Keuangan. (2) Masing-masing ……
5 (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Paragraf 1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 11 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan, dan mengelola kepegawaian yang meliputi kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. penyiapan bahan/materi serta perangkat Peraturan Perundang – undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya; b. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada bawahan; c. pengelolaan surat menyurat, ekspedisi pengadaan, pendistribusian dan melaksanakan kearsipan; d. pengadaan dan pendistribusian peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas serta melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol; e. pelaksanaan inventarisasi terhadap barang-barang perlengkapan kantor; f. pemeliharaan dan menjaga keamanan, kebersihan kantor; g. pemberian pelayanan terhadap tamu-tamu sesuai dengan keperluan/kepentingan; h. pembuatan rencana kebutuhan pegawai, peningkatan kesejahteraan pegawai, kebutuhan pendidikan dan pelatihan; i. pembinaan, menggerakkan serta menegur baik secara lisan maupun secara tertulis yang melanggar ketentuan disiplin pegawai negeri sipil; j. penyiapan bahan laporan dan sekaligus membuat laporan pelaksanaan tugas untuk diteruskan kepada atasan; k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum dan kepegawaian; dan l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Pasal 13 Kepala Subbagian Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan program kegiatan dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana. Pasal 14 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Kepala Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai fungsi : a. penyiapan, pengkoordinasian dan penghimpunan bahan masukan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana ; b. penyiapan bahan rencana program kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana; c. membantu memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana ; d. pengumpulan data dan informasi kebencanaan dalam Kabupaten Batang Hari; dan e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana . f. pengkoordinasian antar dan antara unit kerja lain dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana serta Instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 …….
6 Paragraf 3 Kepala Subbagian Keuangan Pasal 15 Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan laporan keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyiapan dan mempelajari bahan-bahan / materi serta perangkat peraturan yang di perlukan dibidang tugasnya; b. pengumpulan data/informasi dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana sebagai bahan penyusunan anggaran; c. penghimpunan dan pendistribusian bantuan pihak ketiga baik bantuan uang maupun barang; d. penyelenggaraan tugas dibidang keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; e. penyusunan laporan realisasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan kepada atasan; f. pelaksanaan koordinasi antar dan antara unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana serta Instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan tugas; g. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pasal 17 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
Pasal 19 (1) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membawahi : a. Seksi Pencegahan; dan b. Seksi Kesiapsiagaan. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Paragraf 1 …..
7 Paragraf 1 Kepala Seksi Pencegahan Pasal 20 Kepala Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. . Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Seksi Pencegahan mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana program dibidang pencegahan bencana; b. pemberian petunjuk teknis di bidang pencegahan bencana kepada bawahan; c. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; e. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan kepada atasan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan di bidang tugasnya.
Paragraf 2 Kepala Seksi Kesiapsiagaan Pasal 22 Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas di bidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
Pasal 23 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana program di bidang kesiapsiagaan bencana alam; b. pemberian petunjuk teknis di bidang kesiapsiagaan bencana alam kepada bawahan; c. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; e. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesiapsiagaan kepada atasan; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dibidang tugasnya. Bagian Kelima Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pasal 24 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Pasal 25 ………
8
Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; c. pengomando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; d. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;dan e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; Pasal 26 (1). Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membawahi : a. Seksi Kedaruratan; dan b. Seksi Logistik. (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik. Paragraf 1 Kepala Seksi Kedaruratan Pasal 27 Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi. Pasal 28 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana program dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; b. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; c. pemberian petunjuk teknis penanganan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi kepada bawahan; d. penyiapan peralatan dan dukungan perlengkapan penanganan dan penanggulangan bencana; e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; f. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dibidang tugasnya.
Paragraf 2 ……..
9 Paragraf 2 Kepala Seksi Logistik Pasal 29 Kepala Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang Logistik dan dapur umum pada penanganan dan penanggulangan bencana. Pasal 30 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Kepala Seksi Logistik mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana program kegiatan dibidang Logistik dan dapur umum pada penanganan dan penanggulangan bencana; b. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang Logistik dan dapur umum pada penanganan dan penanggulangan bencana; c. pemberian petunjuk teknis di bidang Logistik dan dapur umum pada penanganan dan penanggulangan bencana kepada bawahan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Logistik pada penanganan dan penanggulangan bencana; e. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang Logistik pada penanggulangan bencana; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dibidang tugasnya. Bagian Keenam Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasal 31 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pasca bencana. Pasal 32 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; dan d. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan dibidang penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana. Pasal 33 (1). Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) membawahi : a. Seksi Rehabilitasi; dan b. Seksi Rekonstruksi. (2). Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Paragraf 1 ……..
10 Paragraf 1 Kepala Seksi Rehabilitasi Pasal 34 Kepala Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana.
Pasal 35 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Rehabilitasi mempunyai fungsi :
Kepala Seksi
a. penyiapan penyusunan rencana program kegiatan dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pemberian petunjuk teknis dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; e. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rehabilitasi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dibidang tugasnya.
Paragraf 2 Kepala Seksi Rekonstruksi Pasal 36 Kepala Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang rekonstruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana.
Pasal 37 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi : a. penyiapan penyusunan rencana program kegiatan dibidang rekonstruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; b. pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian dibidang rekonstruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; c. pemberian petunjuk teknis dibidang rekonstruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang rekontruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; e. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas dibidang rekontruksi penanganan dan penanggulangan bencana pada pascabencana; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan dibidang tugasnya.
Bagian Keenam ……..
11 Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 38 Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana. Pasal 39 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 40 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari .
Ditetapkan di Muara Bulian pada tanggal
BUPATI BATANG HARI
SYAHIRSAH. SY Diundangkan di Muara Bulian pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
ERPAN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2010 NOMOR …………..
