BUPATIBATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR7 TAHUN TENTANG

BUPATIBATANG PERATURAN BUPATI BATANG 75 NOMOR7£TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 BUPATIBATANG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 ; b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 ;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; 2. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

4. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten tang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;

2

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4502) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4503) ; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4575) ; 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistern Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 5tandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 4614) ; 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Republik Indonesia Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan RepubUk Indonesia Nomor 4738) ; 25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ; 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keaungan Daerah ; 27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT IM12010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur ; 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ; 3

29. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11) ; 32. Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 42) ; 33. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32) ;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATENBATANG TAHUN 2012.

Pasal I Beberapa ketentuan Petunjuk

Teknis

dalam

Peraturan

Pelaksanaan

Batang Tahun 2012 (Berita

Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Anggaran

Pendapatan

dan Belanja

Daerah Kabupaten

Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32) diubah

sebagai berikut : 1.

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal1 Bupati

Batang selaku

Keuangan keseluruhan

Daerah

Kepala

yang

Pengelolaan

pertanggungjawaban

atas

Daerah adalah

rnempunyai Keuangan

kewenangan Daerah

pelaksanaan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Pemegang

untuk

berkewajiban

kewenangan

Batang.

4

dan

Kekuasaan Pengelolaan

tersebut

menyelenggarakan menyampaikan kepada

Dewan

2.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal8 Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan

Tahun 2012 adalah sebagaimana tercantum

dan Belanja

Daerah Kabupaten

Batang

dalam lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasalll

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Bupati ini

Ditetapkan di

:

pada tanggal

: 1 Oktober 2012

BATANG

BUPATI BATANG,

ttd Diundangkan di Batang pada tanggal

YOYOK RIYO SUDIBYO

1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAE~~~ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd

NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 75

Disalin sesuai dengan aslinya, BERITA DAERAHKABUPATENBATANG TAHUN 2012 KEPALA BAGIAN HUKUM NOMOR SETDA KABUPATEN BATANG ttd BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009

5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 75 7G TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012

I

I

109

Menjadi

Semula

Hal

c) SPP-LS Non Pihak Ketiga

c) SPP-LS Non Pihak Ketiga

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS Non Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. •

I

!

I

I

--I

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS Non Pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Jenis-jenis belanja yang dapat menggunakan SPP-LS Non Pihak III adalah : Honorarium (termasuk uang lembur, tunjangan kesejahteraan ), uang makan lembur, konsumsi (pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi, masing - masing lokasi di bayarkan sampai dengan 5 juta rupiah), perjalanan dinas, pembelian BBM / Olie dan perbaikan kendaraan dinas, biaya listrik/telepon/air (nilai I dibawah 10 juta rupiah), biaya pengiriman diklat / workshop, biaya TPHD, biaya mengikuti penyelenggaraan pameran sebagai peserta pameran, pakaian dinas (jika nilai tidak lebih dari 10 juta rupiah ), Belanja barang dan jasa khusus kegiatan DAK, AP yang dianggarkan dalam rekening belanja barang (contoh : A TK, Honor, Perjalanan Dinas dll)

•

Jenis-jenis adalah:

belanja yang dapat menggunakan

Non Pihak III

Honorarium (termasuk uang lembur, tunjangan kesejahteraan), Uang makan lembur, Konsumsi (pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi, masing lokasi di bayarkan sampai dengan 5 juta rupiah),

masing -

Perjalanan dinas, Pembelian BBM / Olie dan perbaikan kendaraan dinas, Biaya pengiriman diklat / workshop,

•

Pencairan kegiatan DAK murni tidak dapat dilakukan lewat GU

Biaya Tim Pendamping Haji Daerah,

•

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan I daerah, Pemerintah kabupaten Batang secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) untuk

Biaya mengikuti pameran,

L

SPP-LS

_

penyelenggaraan

pameran

sebagai

peserta

Belanja barang dan jasa khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer (DAK, DID, Cukai, DPPID, Bantuan Gubernur, dll) Administrasi

Proyek

Dana

Transfer

yang

dianggarkan

dalam

i

Hal

I

Semula

Menjadi

I

pertanggungjawaban biaya transport pulang pergi (PP) dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat "peket". Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

rekening belanja barang (contoh : ATK, Honor, Perjalanan Oinas,dll) •

Pencairan kegiatan OAK murni tidak dapat dilakukan lewat GU

•

Belanja barang dan jasa sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bagi SKPO yang mempunyai UP kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000.000,00 (Iima puluh juta) menggunakan SPP-LS non pihak ketiga, dapat menggunakan sebagai berikut : 1. Perorangan / Toko 2.

Badan Usa ha Catatan : Memiliki NPWP

2

Hal

Semula

I

Menjadi ...

112

d) SPP-LS Barang dan Jasa

•

•

•

1122

I j.

1)

Bukti pembayaran Golongan C, Astek (Asuransi Tenaga Kerja/Jamsostek), Direksi KeetlBrak Kerja dan Papan nama, 1MB (1 salinan);

3)

4)

5)

•

SPM-UP langsung

SPM-TU

setelah

Surat jaminan bank, atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk pekerjaan fisik atau pengadaan barang dan jasa diatas Rp 200.000.000,00 harus disertai jaminan pelaksanaan dari bank atau Asuransi yang memiliki Re insurance. Bukti pembayaran Astek (Asuransi Tenaga Kerja/Jamsostek), Keet/Brak Kerja dan Papan nama, 1MB (1 salinan);

•

Surat keterangan laporan Oana transfer dari SKPO teknis yang menangani. Untuk pengajuan SPP-LS kegiatan OAK yang melalui pemilihan langsung dan pelelangan umum (nilai kontrak diatas 200 juta) sebaiknya melalui tahapan sesuai termin pencairan OAK (30%, 40% dan 25%)

j. Pros.dur P.n.rbit.n

SP2D dikirim ke Kasi Penerimaan

dan Pembayaran

1)

dan Kas Oaerah.

mendapat

persetujuan

SPM

UP, TU,

Perbendaharaan dari

PP KO

i

•

Surat keterangan laporan OAK dari Bidang Pendapatan pada OPPKAO Kab Batang (khusus kegiatan OAK). pengajuan SPP-LS kegiatan OAK yang melalui pemilihan langsung dan pelelangan umum (nilai kontrak diatas 100 juta) harus melalui tahapan sesuai termin pencairan OAK (30%, 40% dan 25%), tidak boleh langsung 100%

Bidang Perbendaharaan 2)

d) SPP-LS Barang dan Jasa (Pihak Ketiga)

Surat jaminan bank, atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank untuk pekerjaan fisik atau pengadaan barang dan jasa diatas Rp 100.000.000,00 harus disertai jaminan pelaksanaan dari bank atau Asuransi yang memiliki Re insurance.

Pros.dur P.n.rbit.n

1 :

I

GU,

Direksi

nihil dan

TU

Nihil dikirim

dan Kas Oaerah untuk diregister selanjutnya didisposisi I

pengajuan TU, SPM TU langsung dikirim ke Kasi Penerimaan dan

2)

SPM-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD untuk pengajuan TU.

Pembayaran Bidang Perbendaharaan

3)

Berkas pengajuan dikoreksi kelengkapan

dan Kas Daerah.

SPM GU, LS, GU nihil dan TU Nihil dikirim ke Kasi Verifikasi pada

dan apabila ada kesalahan atau

kekurangan dikembalikan untuk diperbaiki.

Bidang Anggaran dan Verifikasi

4)

Jika sudah lengkap dan benar untuk diterbitkan SP20.

Kasi Verifikasi mengoreksi kelengkapan SPM GU. LS, GU nihil. TU

5)

SP20 diteliti dan diparaf Kasi Peengelolaan

Nihil

6)

BUD / Kuasa BUD menandatangani

Apabila masih kurang lengkap dikembalikan untuk dilengkapi.

7)

Kasi Pengelolaan Kas Oaerah mencatat penerbitan SP20 dalam Register

3

I

ke Bidang

kabid perbendaharaan

untuk

I I I

j

SP2D LS, GU

I

Kas Daerah.

SP20.

Menjadi

Semula

Hal 6)

kernudian diregister dan diparaf Kabid Anggaran dan Verfikasi

7)

Setelah

diparaf

Penerimaan

Kabid Anggaran

dan Pembayaran

dan Verifikasi

dikirirn ke Kasi

pada Bidang Perbendaharaan

Kasda untuk dikoreksi kelengkapan

pengajuan

SP2D.

dan

SPM GU, LS, TU

Nihil dan GU Nihil termasuk untuk SPM UP dan TU. 8)

Apabila

ada

kesalahan

atau

kekurangan

dikembalikan

untuk

diperbaiki. 9)

Jika sudah lengkap dan benar maju ke Kabid Perbendaharaan

dan

Kas Daerah untuk didisposisi. 10) Kasi Penerimaan

dan Pembayaran

memproses

untuk disiapkan

SP2D. 11) SP2D diparaf Kasi Penerimaan dan Pembayaran. 12) BUD / Kuasa BUD menandatangani 13) Kasi Penerimaan

dan Pembayaran

SP2D. mencatat

penerbitan

SP2D

dalam Register SP2D.

4

Hal 123

Semula

Menjadi

I. Dokumen Penerbitan SP2D :

I. Dokumen Penerbitan SP2D :

I

------1

1) SPM-UP dilengkapi dengan :

1) SPM-UP dilengkapi dengan : a)

SPP-UP beserta lampirannya

a.

SPP-UP

b)

Salinan SPO

b.

Salinan SPO

c)

Oaftar rincian penggunaan dana

c.

Oaftar rincian penggunaan dana

d)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

d.

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran

e)

Copy OPA

e.

Copy OPA

f)

Copy anggaran kas

f.

Copy anggaran kas

g)

Copy NPWP bendahara pengeluaran

g.


h)

Copy rekening bank bendahara pengeluaran.

h.


2) SPM-GU dilengkapi dengan :

2) SPM-GU dilengkapi dengan :

a)

SPP-GU beserta lampirannya sesuai cek list

a.

SPP-GU

b)

Salinan SPO

b.

Salinan SPO

c)

Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran

c.

Surat

d)

Oaftar

rincian

rencana

penggunaan

dana

sampai

d.

e)

Pengesahan

dan Surat Pengesahan

f)


jawab

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Penggunaan Oana.

e.

obyek

5

tanggung

Pengguna Anggaran.

dengan

rincian obyek

pernyataan

Hal

Menjadi

Semula g)


f.

Pengesahan dan Surat Pengesahan

g.

Copy anggaran kas

h.


i.


3) SPM-TU dilengkapi dengan :

3) SPM-TU dilengkapi dengan : a)

SPP-TU beserta lampirannya

a.

SPP-TU

b)

Salinan SPD

b.

Salinan SPD

c)

Daftar rincian rencana penqqunaan dana.

c.

Daftar rincian rencana penggunaan dana.

d)

Surat pernyataan

d.

Surat

tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa

tanggung

jawab

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran. e)

pernyataan

Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.

e.

Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana.

f.

Surat keterangan

yang memuat

penjelasan

keperluan

pengisian

tambahan uang persediaan.

f)

Persetujuan dari PPKD tentang rincian dan waktu penggunaan

g)


g.


h)


h.

Copy DPA

i.

Copy Anggaran Kas

j.


k.


4) SPM-TU Nihil dilengkapi dengan :

4) SPM-TU Nihil dilengkapi dengan : 6

Hal

Semula

Menjadi -

a)

SPP -TU Nihil

a.

SPP -TU Nihil

b)

Salinan SPD

b.

Salinan SPD

c)

Daftar rincian penggunaan dana.

c.

Daftar rincian penggunaan dana.

d)

Surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa

d.

Surat

Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.

I I

tanggung

jawab

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran


pernyataan

e.


f.

Surat keterangan

yang memuat

penjelasan

keperluan

pengisian

f)


tambahan uang persediaan.

g)

Realisasi penggunaan SP2D

g.


h)

Pengesahan dan surat pengesahan.

h.

Realisasi penggunaan SP2D

I

i)


I.

Pengesahan dan surat pengesahan.

I

j)


j.


k.


I

I I

5) SPM - LS Gaji dan Tunjangan dilengkapi dengan :

5) SPM - LS Gaji dan Tunjangan dilengkapi dengan : a)

SPP -LS beserta lampirannya

a.

SPP -LS

b)

Salinan SPD

b.

Salinan SPD

c)

Lampiran SPP-LS (gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji

c.

Lampiran

terusan, dll).

terusan, dll). 6) SPM-LS untuk Pengadaan Barang dan Jasa dilengkapi

SPP-LS (gaji induk, gaji susulan,

dengan

7

6) SPM-LS Barang dan Jasa (Pihak Ill) dengan :

kekurangan

gaji, gaji

Hal

Semula

Menjadi a.

SPP-LS

a)

SPP-LS beserta lampirannya

b.

Salinan SPD

b)

Salinan SPD

c.

Surat

c)

Lampiran

SPP-LS

(Salinan surat rekomendasi

d)

Surat pernyataan

tanggung jawab Pengguna

Anggaran/Kuasa

Bukti

pengeluaran

kelengkapan

jawab

Pengguna

Anggaran/Kuasa

d.


e.

Ringkasan


tanggung

Pengguna Anggaran.

SKPD teknis,

SSP, berita acara, dll).

pernyataan

kontrak yang sudah dilegalisasi

Bagian Pengendalian

Pembangunan yang

persyaratan

f.

Copy DPA

g.

Kwitansi dan A2

h.

Berita Acara Pembayaran

I.

Copy

perundang-undangan f)

Copy NPWP

bendahara

pengeluaran

dan atau NPWP

ketiga/rekanan.

NPWP

bendahara

pengeluaran

dan

atau

NPWP

pihak

ketiga/rekanan. g)

Copy rekening bank bendahara pengeluaran

dan atau rekening j.

bank pihak ketiga/rekanan.

Copy rekening

bank bendahara

pengeluaran

dan atau rekening

bank pihak ketiga/rekanan. k.

Faktur Pajak dan SSP

7) SPM-LS Non Pihak III dengan :

8

a.

SPP-LS

b.

Salinan SPD

c.

Surat

pernyataan

tanggung

jawab

Pengguna

Anggaran/Kuasa

Hal

Semula

Menjadi Pengguna Anggaran. d.


e.

Copy OPA

f.

Kwitansi dan A2

g.

Copy

NPWP

bendahara

pengeluaran

dan

atau

NPWP

pihak

ketiga/rekanan. h.

Copy rekening

bank bendahara

pengeluaran

dan atau rekening

bank pihak ketiga/rekanan. I.

SSP

7) SPM-LS Bantuan Keuangan dilengkapi dengan : 8) SPM-LS Bantuan Keuangan dilengkapi dengan : a)

SPP-LS

b)

Salinan SPO

c)

Surat

pernyataan

tanggung

jawab

dari

Pejabat

a.

SPP-LS

b.

Salinan SPO

c.

Surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat Pengelola Keuangan

Pengelola

Keuangan Oaerah (PPKO)

Oaerah (PP KO) d)

Lampiran SPP-LS terdiri dari : •

Proposal

•

Kwitansi bermaterai

•

Berita Acara Serah Terima Bantuan

d.


e.

Copy OPA

f.

SK Bantuan

g.

Kuitansi dan A2 ~

9

I

I

Hal

--

Menjadi

Semula •

Permohonan

•

RAB

8) SPM-LS Biaya Pemungutan

pencairan dana bantuan

Pajak Daerah dilengkapi dengan :


Pajak Daerah dilengkapi dengan :

a)

SPP-LS

a.

SPP-LS

b)

Salinan SPD

b.

Salinan SPD

c)

Surat

c.

Surat pernyataan tanggung jawab dari Pejabat Pengelola Keuangan

pernyataan

tanggung

jawab

dari

Pejabat

Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) d)

I

Daerah (PPKD)

Lampiran SPP-LS terdiri dari :

d.

Surat pernyataan tanggung jawab Mutlak Penggunaan Dana. i

Permohonan pencairan.

e.

Copy DPA

•

Bukti realisasi pencairan.

f.

Permohonan pencairan

•

Daftar penerima biaya pungut.

g.

Bukti realisasi pencairan.

h.

Copy NPWP bendahara pengeluaran.

i.


j.

SSP

•


PBB dilengkapi dengan :

I I

10) SPM-LS Biaya Pemungutan PBB dilengkapi dengan :

a)

SPP-LS

a.

SPP-LS

b)

Salinan SPD

b.

Salinan SPD

c)

Surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran.

c.

Surat pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran.

10

I

Hal

I

I

Semula d)

Menjadi

Lampiran SPP-LS terdiri dari :

d.


e.

Copy OPA

I

•

Permohonan pencairan.

I !

•

Bukti transfer dari KP-PBB / KPPN.

f.

Permohonan pencairan

•

Oaftar rincian penerimaan realisasi PBB.

g.

Oaftar rincian penerimaan realisasi PBB i

•

161

Oaftar penerima biaya pungut.

I

f. Pengguna Anggaran pada SKPO Kecamatan dan Kelurahan boleh merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. g. Pengguna KPA maka

Anggaran

yang ada pelimpahan

KPA tersebut

sekaligus

kewenangan

bertindak

sebagai

Anggaran

yang tidak

ada pelimpahan

kepada KPA maka dapat menunjuk

Anggaran

yang tidak

ada

pelimpahan

i.


j.

SSP

I I

Pengguna Anggaran / Kepala SKPO menyampaikan

paket pekerjaan yang akan dilelangkan

Pejabat

Batang.

syarat

menjadi Pejabat Pembuat Komitmen . i. Pengguna

I

kepada

kewenangan

staf yang memenuhi

Copy NPWP bendahara pengeluaran.

permohonan fasilitasi

Pengadaan Barang secara elektronik melalui LPSE untuk seluruh paket -/

Pembuat Komitmen . h. Pengguna

f.

h.

kewenangan

kepada KPA dan tidak ada staf yang memenuhi

syarat sebagai

Pejabat Pembuat Komitmen, maka PA dimaksud

menjadi Pejabat

Pembuat Komitmen .

11

kepada Ketua LPSE Kabupaten

I

I

I

Hal 162

n

_

Semula

Menjadi

3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN a. Pejabat Pembuat

Komitmen adalah pejabat yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan

PAlKPA untuk me/aksanakan

Pengadaan Barang I Jasa

meliputi

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan

4) Melaksanakan

ditetapkan

o/eh

Pengadaan Barang / Jasa.

rencana

pelaksanaan

Pengadaan

Barang I Jasa yang

•

b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan

Surat Penunjukan Penyedia Barang I Jasa ;

3) Menandatangani

yang

a) Spesifikasi teknis Barang I Jasa ;

Rancangan Kontrak I SPK .

2) Menerbitkan

pejabat

b. Tugas pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen • a. Menetapkan

•

a) Spesifikasi teknis Barang I Jasa ;

c)

ada/ah

Pejabat Pembuat Komitmen •

rencana pelaksanaan

yang meliputi

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

a. Pejabat Pembuat Komitmen

Pengadaan Barang I Jasa.

b. Tugas dan Kewenangan 1) Menetapkan

3.

c)

Kontrak ;

Rancangan Kontrak I SPK .

2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang I Jasa ;

Kontrak dengan Penyedia Barang I Jasa ;

5) Mengendalikan

Pelaksanaan Kontrak ;

6) Melaporkan pelaksanaan I penyelesaian Pengadaan Barang I Jasa kepada PA I KPA ; 7) Menyerahkan

hasil

4) melaksanakan

pekerjaan

Pengadaan

Barang

I Jasa

Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

5) mengendalikan

pelaksanaan Kontrak;

kepada PA I KPA dengan Berita Acara Penyerahan ; 8) Melaporkan

kemajuan

pekerjaan

termasuk

6) melaporkan

penyerapan

anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA I KPA setiap triwulan; dan 9) Menyimpan pelaksanaan tahun

dan

bersangkutan

dan

Pengadaan selanjutnya

keutuhan

Barang

seluruh

I Jasa

diserahkan

selama

kepada

dokumen 1 (satu)

SKPD

yang

untuk disimpan . 12

Pengadaan

Barang/Jasa

kepada PAlKPA; 7) menyerahkan

menjaga

pelaksanaan/penyelesaian

hasil

pekerjaan

Pengadaan

Barang/Jasa

kepada

PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; 8) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk

penyerapan anggaran dan I

hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Hal

Semula c. Dalam

menetapkan

spesifikasi

spesifikasi

teknis

dalam

teknis,

Rencana

PPK

Umum

9) menyimpan

memperhatikan Pengadaan

Barang/Jasa

teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum Pengadaan .

selama

memiliki

tugas

pokok

Pejabat

Pembuat

3) Menetapkan

1) Perubahan paket pekerjaan; dan / atau

Pejabat

;

tim atau tenaga

ahli

pemberi

penjelasan

teknis

b. Menetapkan tim pendukung atau

kepada

2) Memiliki disiplin tinggi ; ahli

pemberi

penjelasan

teknis

(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan besaran

besaran Uang Muka yang akan dibayarkan

1) Memiliki integritas ;

;

tenaga

Menetapkan

d. Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen :

2) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;

d. Menetapkan

kewenangan,

Penyedia Barang I Jasa .

Mengusulkan kepada PA / KPA

tim

dan

(aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP ; dan 4)

c. Menetapkan

selanjutnya I

b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan ;

Komitmen, dapat : a.

dan

a) Perubahan paket pekerjaan; dan I atau

Kontrak berdasarkan

pokok dan kewenangan,

tahun

pelak~

kepada PA I KPA :

2) Menetapkan tim pendukung tug as

1 (satu)

dokumen

Pembuat Komitmen, depet : (Ietak dirubah, tadinya di bawah)

pendelegasian wewenang dari PA / KPA .

Selain memiliki

seluruh

I

1) Mengusulkan

e. Pad a tingkat SKPD, PPK menandatangani

keutuhan

diserahkan kepada SKPD yang bersangkutan untuk disimpan.

c. Selain melaksanakan

dan menjaga

Pengadaan

dan

masukan / rekomendasi dari pengguna / penerima akhir . d. Spesifikasi

----1

Menjadi

Uang Muka yang akan dibayarkan

3) Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas ;

kepada

4) Mampu

Penyedia Barang / Jasa .

mengambil

keputusan,

bertindak

tegas

dan memiliki

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN Pejabat Pembuat Komitmen

dilarang

mengadakan

ikatan perjanjian

dengan penyedia barang / jasa apabila belum tersedia anggaran atau 13

5) Menandatangani

Pakta Integritas ;

Semula

Hal tidak

cukup

dilampauinya

tersedia

anggaran

Menjadi yang

akan

mengakibatkan

6)

batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan / proyek

yang dibiayai dari APBN / APBD .

dan fungsional

atas pengadaan

barang / jasa yang

Pejabat Pembuat Komitmen dapat melaksanakan / jasa

anggaran dengan

jasa

sebelum

untuk

dokumen

kegiatan

ketentuan

Jasa (SPPBJ)

yang

penerbitan

anggaran

Perintah Membayar

7) Memiliki

Sertifikat

Persyaratan

setelah

telah

Surat Penunjukan

dokumen

sepanjang

Barang /

kontrak pengadaan

barang /

anggaran

untuk

kegiatan

sudah

permohonan

pelelangan

kepada

Unit

Pemerintah

Kabupaten

Batang

melalui

Pembangunan

Keahlian

Pengadaan

Setda

Unit

Batang

Kab. Batang)

(ULP)

Layanan (Cq.

Pengadaan Bagian

dan atau Pejabat

Suret .

dikecualikan

sebagaimana

Barang / Jasa.

dimaksud

huruf 3) adalah

:

paling

kurang

bidang

keahlian

dengan

tun tu tan pekerjaan;

Sarjana

Strata

yang sedapat

Satu (S1)!

mungkin

Dalam hal jumlah

dengan paling

sesuai Pegawai

terbatas, persyaratan

kurang golongan

ilia atau

disetarakan dengan golongan ilia; 2)

Memiliki

pengalaman

secara

aktif

3)

Memiliki

paling

dalam

kurang

kegiatan

2 (dua)

yang

tahun

berkaitan

terlibat denqan

'

Barang / Jasa ; dan kemampuan

melaksanakan

kerja

secara

berkelompok

setiap tugas / pekerjaannya

.

spesifikasi

Pembuat

dalam

(ULP) e. Dalam

Administrasi Pengadaan

menetapkan

memperhatikan

teknis,

Pejabat

Komitmen

spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan '

masukan / rekomendasi dari pengguna / penerima akhir.

dengan melampirkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang berisi :

f. Spesifikasi

a. Untuk Jasa Konstruksi : 1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

Pengadaan

dengan

dapat diganti

Penyedia

Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan

Kabupaten

Tangan

(PPS PM) atau Bendahara,

manajerial

Pengadaan

Koordinator

Penanda

Negeri yang memenuhi persyaratan

dialokasikan,

disahkan.

Layanan

Pejabat

I

proses pengadaan disahkan

bersangkutan

dan penandatanganan

dilakukan

Pemerintah

sebagai

1) Berpendidikan

dilaksanakannya.

barang

menjabat

untuk PAlKPA yang bertindak sebagai PPK; dan

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi adrninistrasi, fisik, keuangan,

Tidak

teknis

perlu

dirinci

Komitmen sebelum melaksanakan ;

lebih

lanjut

oleh

Pejabat

Pembuat

Pengadaan .

g. Dalam hal SKPD tidak memiliki personil yang memenuhi syarat untuk 14

j

.~~------r------------------------------------------------------------------------------'------------

Hal

Menjadi

Semula 2. Waktu

pelaksanaan

yang

yang

diperlukan

dan

rancangan

kontrak ;

ditunjuk

sebagai

kewenangan

Pejabat

Pejabat

Pembuat

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

Pengguna Anggaran atau

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Analisa Harga Satuan Upah dan

pengguna

Bahan, dan Harga Satuan Upah dan Bahan

anggaran

penge/uaran ;

h. Pejabat

7. Copy DPA;

dengan

8. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ad a) ;

Komitmen

kuasa pengguna

mempero/eh

maka

Pembuat

Komitmen

penyedia

aen ) o/eh

anggaran apabi/a kuasa

pelimpahan

dilarang

tugas

di/aksanakan

kewenangan

dari

tindakan yang mengakibatkan

anggaran be/anja atau menandatangani

kontrak.

mengadakan

ikatan

barang I jasa apabila belum tersedia

tidak cukup tersedia anggaran

9. Spesifikasi Teknis .

perjanjian

anggaran

yang akan mengakibatkan

atau

dilampauinya

batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan I proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

b. Untuk Jasa Pengadaan Barang I Jasa lainnya : 1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan 2. Waktu pelaksanaan

Komitmen

pengguna anggaran untuk me/akukan

5. Gambar; 6. Metode Pelaksanaan

Pembuat

i. Pejabat Pembuat

;

fisik,

yang diperlukan dan rancangan kontrak ;

keuangan,

Komitmen

bertanggung

dan fungsional

jawab dari segi administrasi,

atas pengadaan

barang I jasa yang

dilaksanakannya. 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ;

j. Pejabat Pembuat Komitmen dapat me/aksanakan

proses pengadaan

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; barang

/

jasa

sete/ah

penetapan

APBD

untuk

Pengadaan

5. Spesifikasi Teknis ; Barang/Jasa yang bersumber dari APBD; 6. Copy DPA ; k. Pejabat

7. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ada) .

Pembuat

pengadaan c. Untuk Jasa Konsultansi

:

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan 2. Waktu

pelaksanaan

yang

yang

;

diperlukan

dan

rancangan

kontrak; 15

Komitmen

menyampaikan

kepada Pokja Unit Layanan

Kabupaten

Batang

Pengadaan

(ULP)

tembusan Pemerintah

Pengadaan yang berisi :

rencana

Pengadaan

kepada Kabupaten

(ULP) Pemerintah

Koordinator Batang

pelaksanaan

Unit

dan atau

Layanan Pejabat

Hal

Semula

Menjadi ,,


d.

Untuk Jasa Konstruksi :

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

2. Waktu pelaksanaan yang yang diperlukan dan rancangan kontrak

;

6. Copy DPA; 7. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ada) .

3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) ; 4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Analisa Harga Satuan Upah dan

Persyaratan Pejabat Pembuat Komitmen :

Bahan, dan Harga Satuan Upah dan Bahan

a. Memiliki integritas ;

5. Gambar;

b. Memiliki disiplin tinggi ;

6. Copy DPA;

c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi untuk melaksanakan d. Mampu

mengambil

•

teknis serta manajerial

7. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ada) ;

tugas ;

8. Spesifikasi Teknis.

keputusan,

bertindak

tegas

dan memiliki

9. Rancangan Kontrak

keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN ; e. Menandatangani

e.

Pakta Integritas ;

1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

f. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan ; dan g. Memiliki

Sertifikat

dikecualikan Anggaran

Keahlian

bagi Pengguna (Sesuai

021SEIKAl2011 pemerintah

Pengadaan Anggaran

dengan

Sural

Barang

/ Jasa

LKPP


Nomor

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

tangga/ 11 Maret 2011, PPK pada satuan kerja

kabupatenlkota

wajib

memi/iki

sertifikat

;

2. Waktu pelaksanaan yang diperlukan dan rancangan kontrak ;

dan Kuasa Pengguna

Edaran

Untuk Jasa Pengadaan Barang I Jasa lainnya :

5. Spesifikasi Teknis ; 6. Copy DPA;

keahlian

pengadaan barang/jasa mu/ai 1 Januari 2012 ) .

7. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ada) . 8. Rancangan Kontrak

Persyaratan manajerial sebagaimana a. Berpendidikan

dimaksud huruf c adalah :

paling kurang Sarjana

Strata Satu (S 1) dengan

bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan 16

f.

Untuk Jasa Konsultansi : 1. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan

;

I

I

_

... -

--.-

.. --.---------------------------------------

Hal

Semula

Menjadi

pekerjaan ;

2. Waktu pelaksanaan yang yang diperlukan dan rancangan kontrak

i I

b. Memiliki pengalaman

paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara

aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan

'

Barang /


Jasa ; dan c. Memiliki

4. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; kemampuan

melaksanakan

kerja

secara

setiap tugas / pekerjaannya

berkelompok

dalam

5. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ;

.

6. Copy DPA ; 7. Rancangan Kontrak 8. Copy SK Pemaketan Pekerjaan (bila ad a) .

167

c.

Unit Layanan Pengadaan sebagai berikut ~ Pengadaan

melaksanakan

pengadaan

barang / jasa

c.

:

Unit Layanan Pengadaan

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan 100.000.000,00

Pengadaan 50.000.000,00

Jasa

Konsultansi

(seratus juta rupiah), termasuk

dengan

I

).- Pengadaan

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan I

ni/ai diatas Rp

untuk pekerjaan Penunjukan Langsung .

»

pengadaan barang / jasa sebagai

berikut :

nilai diatas Rp I

melaksanakan

200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah), termasuk

untuk pekerjaan Penunjukan Langsung nilai

diatas

Rp

,. Pengadaan

(Iima puluh juta rupiah) .

Jasa Konsultansi

dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00

(Iima puluh juta rupiah) . );;>

Pengadaan ni/ai

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dengan

Rp. 100.000.000

200.000.000,00

(seratus juta rupiah ) sampai

dengan Rp

(dua ratus juta rupiah) atas permintaan

PAl KPA

secara tertulis. f.

168

Bagi

SKPD

keterbatasan (kelompok kepada 17

yang

I

tidak

membentuk

ULP

SKPD

atau

yang

memiliki I

personil yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pokja I kerja)

pengadaan,

koordinator

ULP

dapat

Kabupaten

mengajukan Batang

Cq

permohonan Bagian

personil

Administrasi

Hal I

Menjadi

Semula

I

I

~I

i 169

Pejabat Pengadaan

1)

I

melaksanakan

pengadaan barang / jasa sebagai

-~~---

e.

Pejabat

Paket Pengadaan

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya

paling tinggi

Rp

100.000.000,00

(seratus

1)

Paket

pengadaan

barang

/ jasa

sebaga

Paket Pengadaan

Barang / Pekerjaan tinggi Rp

Konstruksi / Jasa Lainnya

200.000.000,00

(dua ratus juta

rupiah) . Pengadaan

Jasa

tinggi Rp 50.000.000,00 3)

melaksanakan

yang bernilai paling

juta

rupiah) . 2)

Pengadaan

berikut:

yang bernilai

170

Setda Kabupaten Batang.

I

e.

berikut:

I

Pembangunan

Konsultansi

yang

bernilai

paling

2)

Pengadaan

Jasa

tinggi Rp 50.000.000,00

(Iima puluh juta rupiah) . 3)

Pengadaan Langsung

g. Tugas pokok dan kewenangan

Paket

Konsultansi

yang

bernilai

paling

(Iima puluh juta rupiah) .

Pengadaan Langsung

g. Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan meliputi :

Pejabat Pengadaan meliputi :

1)

Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa ;

1)

Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang / Jasa ;

2)

Menetapkan

2)

Menetapkan Dokumen Pengadaan ;

3)

Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi

3)

Menilai kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi

Dokumen Pengadaan ;

atau pascakualifikasi 4)

Melakukan

pascakualifikasi

;

evaluasi

administrasi,

teknis

dan harga terhadap

4)

5)

Penyedia Barang / Jasa untuk :

1) Penunjukan Pengadaan

Langsung

atau Pengadaan

Langsung

100.000.000,00

(seratus juta rupiah);

Langsung

teknis

dan

harga

terhadap

atau Pengadaan

Langsung

untuk paket 18

Pembelianl

untuk pengadaan

Pembayaran

langsung

kepada

yang menggunakan

bukti pembelian

h. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk : Penunjukan Pengadaan

Penunjukan

administrasi,

dan kuitansi

1)

dan / atau 2)

evaluasi

Melaksanakan Penyedia

untuk paket

Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya yang

bernilai paling tinggi Rp

;

penawaran yang masuk ;

penawaran yang masuk ; h. Menetapkan

Melakukan

atau

Langsung

atau Pengadaan

Barang / Pekerjaan

Langsung

Konstruksi

untuk paket

/ Jasa Lainnya yang

Hal

Semula Peng-adaan

Jasa

Konsultansi

Menjadi

I

yang

bernilai

paling

tinggi I I

Rp50 000.000,00 (Iima puluh juta rupiah) ;

dan I atau

I

2)

Penunjukan Pengadaan

Jasa

50.000.000,00 I.

Langsung

atau

Pengadaan

Konsultansi

yang

Langsung

bernilai

untuk

paling

paket

tinggi

Rp

(Iima puluh juta rupiah) ;

Bagi SKPD yang memiliki keterbatasan

personil yang memenuhi

syarat

untuk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, dapat mengajukan permohonan personil

kepada

Administrasi 171

d.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dibentuk untuk pengadaan barang I jasa melalui

metode

Pengadaan

dengan Rp. 100.000.000,-

Langsung

dengan

nilai sampai

sesuai dengan

dengan

paling kurang 3 (tiga)

kompleksitas

Kabupaten

Penerima

Hasil Pekerjaan

nilai sampai

Panitia Penerima

dibentuk

untuk

100.000.000,-

dengan Rp. 100.000.000,-

Hasil Pekerjaan

189

Bagian

pengadaan

barangl

Pengadaan

pengadaan

barang

Langsung

(seratus juta rupiah) dan langsung dengan

puluh juta rupiah).

berjumlah

gasal beranggotakan sesuai dengan

I jasa

dengan

nilai

paling

kompleksitas diatas

Rp.

(seratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsutansi

dengan nilai diatas Rp.50.000.000,-(Lima

Poin no 1-6

untuk

metode

kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah pekerjaan

174

Cq

Pembangunan Setda Kabupaten Batang.

nilai sampai dengan Rp.50.000.000,-(Lima e.

(seratus juta rupiah).

Batang

pengadaan jasa konsutansi melalui metode pengadaan

pekerjaan

untuk pengadaan barang I jasa dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,-

Pejabat

ULP

pekerjaan konstruksil jasa lainnya melalui

(seratus juta rupiah) dan Panitia Penerima

Hasil Pekerjaan berjumlah gasal beranggotakan orang dan dapat ditambah

d.

koordinator

puluh juta rupiah)

menjadi 11 - 16

1. Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang IPekerjaan Konstruksi

19

1. Metode

Pemilihan

Penyedia

Barang IPekerjaan

Konstruksi

I Jasa

Menjadi

Semula

Hal

Lainnya pada prinsipnya adalah lelang;

/ Jasa Lainnya ;

190

4.

4. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :

a. Pelelangan Umum ;

a. Pelelangan Umum ;

b. Pelelangan Terbatas

b. Pemilihan Langsung ;

c. Pemilihan Langsung ;

c. Penunjukan Langsung;

d. Penunjukan Langsung;

d. Pengadaan Langsung .

atau 7.

e. Pengadaan Langsung . 7. Khusus

untuk

Pekerjaan

Konstruksi

diyakini jumlah penyedianya

yang

bersifat

kompleks

dan

terbatas, pemilihan Penyedia Pekerjaan

Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas . 10. Pengadaan tinggi

Rp

pekerjaan

yang tidak

200.000.000,00

kompleks

dan

Dihapus

10. Menjadi no 9 9. Pengadaan tinggi

bernilai

paling

(dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan

pekeryaan

Rp

yang

5.000.000.000,00

tidak

kompleks

dan

(lima milyar rupiah)

bernilai

paling

dapat dilakukan

dengan: a) Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang / Jasa Lainnya ; atau b) Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi .

dengan: a)

atau

Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan

Barang / Jasa Lainnya ;

atau b) Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi .

194

19. Pengadaan Pekerjaan

Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan

Barang /

Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp

100.000.000,00

(seratus

juta

rupiah)

dengan

ketentuan

sebagai

berikut:

18. Pengadaan Pekerjaan

Langsung Konstruksi

200.000.000,00

(dua

dapat dilakukan terhadap Pengadaan

/ Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp ratus juta

rupiah)

dengan

berikut: a. Merupakan kebutuhan operasional K / L / 0 / I ;

a. Merupakan kebutuhan operasional K / L /0/

b. Teknologi sederhana ;

b. Teknologi sederhana ; 20

Barang /

I;

ketentuan

sebagai

Hal

Semula c. Risiko kecil;

dan / atau

d. Dilaksanakan

c. Risiko kecil;

oleh

Penyedia

usa ha orang perseorangan

Barang

/

Jasa

d. Dilaksanakan

dan / atau badan usa ha kecil

perseorangan

serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan menuntut

kompetensi

yang

teknis yang tidak dapat dipenuhi

Langsung dilaksanakan

di pasar kepada

Penyedia

berdasarkan harga yang berlaku

Barang / Pekerjaan

Konstruksi

dan / atau oleh

Penyedia

Barang

/

Jasa

usaha orang

dan / atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali

untuk paket pekerjaan

yang menuntut

kompetensi

teknis yang tidak

dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil .

e. Khusus Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya

oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil . 20. Pengadaan

----I

Menjadi

/ Jasa

Lainnya.

dengan ni/ai pagu di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai

dengan

paling

tinggi

rupiah),

apabi/a

tidak

cukup

Rp. 200.000.000, (dua ratus juta waktu jika

di/aksanakan

dengan

metode pelelangan atau kebutuhan barang/jasa sangat mendesak, dapat di/aksanakan dengan metode pengadaan langsung atas ijin tertulis dari Bupati f. Pengadaan Langsung dilaksanakan

berdasarkan harga yang berlaku di

pasar kepada Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya I 19. Pengadaan Langsung dilaksanakan

20. Dalam hal pengadaan dokumen

pengadaan

oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan .

langsung barang/jasa

memuat: a. Volume pekerjaan b. Harga perkiraan sendiri dan c. Spesifikasi

206

J. TANDA BUKTI PERJANJIAN

J. TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Tanda bukti perjanjian terdiri atas :

1. Tanda bukti perjanjian terdiri atas : 21

tidak

menggunakan

pemerintah

SPK maka isi

sekurang-kurangnya

-----~

Hal

Semula

i

Menjadi

--=----,---,-------,--,-:--------------------t-!

!

------=--...,---,-.-

a. Bukti pembelian ;

a.

I

---------

Bukti pembelian, digunakan untuk Pengadaan Barang / Jasa

b Kuitansi;

lainnya

yang

nilainya

c. Surat Perintah Kerja (SPK) ; dan

(sepuluh juta rupiah)

sampai

dengan

Rp

i

i

10.000.000,00 I ! I

b.

d. Surat perjanjian . 2. Bukti

pembelian

sebagaimana

Pengadaan

Barang

/ Jasa

5.000.000,00

(Iima juta rupiah) .

a. Kuitansi sebagaimana

dimaksud,

yang

nilainya

digunakan sampai

Konstruksi

untuk

dengan

digunakan

.

.

Barang

dimaksud,

/ Pekerjaan

sampai dengan Rp untuk

Jasa

dengan

nilai

sampai

dengan

sebagaimana

Barang

digunakan

Konstruksi

dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 untuk Jasa Konsultansi

pengadaan

pembelian,

d.

/ Jasa

kuitansi,

Surat

Konsultansi

untuk

sampai

dengan

Rp

digunakan

untuk Pengadaan Barang /

/ Jasa Lainnya dengan nilai diatas

dengan nilai diatas Rp

50.000.000,00 (Iima

puluh juta rupiah) .

Lainnya 2.

50.000.000,00

Untuk pengadaan

barang / jasa yang menggunakan

bukti pembelian,

kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) seperti terse but pada point a s/d c, / jasa Perintah

yang

menggunakan

Kerja

(SPK)

dan

bukti surat

perjanjian seperti terse but pada point 1 std 5, tetap dilaksanakan oleh PEJABAT PENGADAAN

nitei

(seratus juta rupiah) dan

dengan nilai diatas Rp

barang

Surat Perjanjian,

Pekerjaan Konstruksi

Rp

(lima puluh juta rupiah) . d. Untuk

dengan

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa

dimaksud,

/ Pekerjaan

Barang / Pekerjaan

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) .

nilai

(seratus juta rupiah) dan

dengan

Pengadaan

t k ./ J L· d ·1 . . d ons ru SI asa amnya engan m al sempet engan

Konsultansi

Pengadaan

(Iima puluh juta rupiah)

Perjanjian

Pengadaan

untuk

/ Jasa Lainnya

100.000.000,00

Konsultansi

50.000.000,00 c. Surat

Konstruksi

.

dlgunakan

untuk

Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa

(sepuluh juta rupiah) . sebaqaimana

SPK, digunakan K

untuk Pengadaan

Barang / Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00

b. SPK

/ Jasa lainnya yang nilainya sampai dengan

Rp 50.000.000,00 (Iima puluh juta rupiah)

Rp

c.

dimaksud,

Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan I

. 22

tetap dilaksanakan oleh PEJABAT PENGADAAN

.

Hal

Semula

Menjadi

I

221

M. LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK 1. Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik

(LPSE)

(LPSE)

M. LAYANAN PENGADAAN

dibentuk

dan

LPSE adalah penyelenggara jasa

untuk

melaksanakan 3.

ULP

/

pengadaan

Pejabat

Pengadaan

barang / dalam

Pegawai LPSE LPSE

adalah

pegawai

negeri

menjalankan

LPSE wajib memenuhi

(LPSE)

LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan

sistem

pelayanan

atau

non

sebagai

barang / jasa secara elektronik

dan memfasilitasi

Pelayanan

LPSE disesuaikan

dengan

hari

kerja

Pemerintah

Kabupaten

Batang, Senin - Kamis pada jam 09.00 - 13.00 WIB dan Jum'at pada jam

pegawai

09.00 - 11.00 WIB.

tugas dan fungsi LPSE .

persyaratan

pengadaan

SKPD dalam Portal Pengadaan Nasional. 3.

negeri yang ditugaskan b. Pegawai

2.

pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik .

a. Pegawai

disebut

dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

sistem elektronik

memfasilitasi

(LPSE)

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya

ditetapkan dengan Keputusan Bupati . 2.

SECARA.ELEKTRONIK

berikut

4.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui

1) Memiliki

kualifikasi

2) Memiliki

integritas

teknis dan manajerial moral,

dalam melaksanakan

c.

Pegawai

LPSE dilarang

PPK/ULP/Pejabat d.

Pegawai Pengadaan

LPSE

dan

website LPSE. tanggung

jawab

5.

merangkap

wajib

dikelola oleh LKPP dengan alamat situs www.inaproc.lkpp.go.id.

menjadi 6.

. memiliki

Sertifikat

Aplikasi

Sistem

Penunjukan

Langsung

Kendaraan

Pemerintah

(SPLKP)

adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang terpasang di server LPSE

Keahlian

yang dapat diakses melalui website LPSE.

Barang / Jasa . 7.

4.

Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan baranq/jasa secara nasional yang

tugas .

Pengadaan tidak

disiplin,

.

Organisasi LPSE terdiri dari •

Apendo Lembaga

a. Kepala;

adalah Sandi

Aplikasi Negara,

Pengaman

Dokumen

dipergunakan

untuk

yang

dikembangkan

melakukan

enkripsi

oleh dan

dekripsi dokumen penawaran.

b. Sekretariat;

8. ')~

_J

Katalog elektronik atau E-Cata/ogue adalah sistem informasi elektronik yang

I I

i

r

-------

Semula

Hal

Menjadi i

c. Unit Administrasi

Sistem Elektronik ;

memuat

d. Unit Registrasi dan Verifikasi ;

daftar,

jenis,

berbagai Penyedia

e. Unit Layanan dan Dukungan .

9.

spesifikasi

teknis dan harga barang tertentu

dari

Baranq/Jasa Pemerintah.

Pengguna SPSE adalah PNS / perorangan / badan usaha yang memiliki hak akses dalam SPSE direpresentasikan

dengan user ID dan Password yang

5. LPSE mempunyai tugas meliputi : diberikan 1) Memfasilitasi

PA/KPA mengumumkan

LPSE antara

lain Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Kelompok

rencana umum pengadaan Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja - ULP), Penyedia Baranq/Jasa.

2) Memfasilitasi

ULP

menayangkan

pengumuman

10. LPSE mempunyai tugas sebagai berikut :

pelaksanaan

pengadaan. 3) Memfasilitasi

ULP I Pejabat Pengadaan melaksanakan

pemilihan

penyedia barang I jasa secara elektronik . 4) Memfasilitasi

Penyedia

berkepentingan

menjadi

barang

I jasa

pengguna

dan

Sistem

pihak-pihak Pengadaan

penentuan

metode

jadwal

pengadaan

b.

Memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan.

c.

Memfasilitasi

d.

Secara

dan tidak bertanggung jawab terhadap

pengadaan

barang

dan persyaratan dan perubahannya,

beserta adendumnya,

isi pengumuman,

I

I

I

seleksi

I

e.

pengumuman,

langsung,

Pejabat

Penyedia

melaksanakan

paket pengadaan

pembuatan

pengadaan,

penyusunan

metode dan persyaratan

pengadaan

dan perubahannya,

isian data kualifikasi dari

penetapan

pemenang

barang

LPSE tidak

pemerintah,

isi dokumen

Pengadaan

melaksanakan

pemilihan

pengumuman,

dan tidak

dan

pihak-pihak

bertanggung

jawab

barang / jasa pemerintah,

pengadaan,

isi dokumen

penjelasan,

penyusunan jadwal

yang

terhadap penentuan pengadaan

pengadaan beserta adendumnya,

isi dokumen penawaran,

acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan

pemenang dan pengumuman,

dan

jasa

isi

isisan data kualifikasi dari penyedia barang / jasa, berita

acara pemberian berita

/

menjadi pengguna SPSE.

jasa

hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan

pemilihan

Memfasilitasi berkepentingan

penyedia barang I jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran,

ULP /

Rencana Umum Pengadaan

penyedia barang / jasa secara elektronik.

'

5) LPSE tidak melaksanakan paket

Memfasilitasi PA/KPA dalam mengumumkan

yang

Elektronik (SPSE) .

pembuatan

a.

hasil evaluasi,

langsung,

penetapan

serta isi sanggahan dan jawaban.

11. LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut :

serta isi sanggahan dan jawaban .

!

a. 24

Mengelola

Sistem

Pengadaan

Secara Elektronik

(SPSE) Kabupaten

I

Hal

Semula 6. LPSE menjalankan fungsi sebagai berikut a. Mengelola

Sistem

Menjadi

I

Pengadaan

:

Batang;

Secara

Elektronik

(SPSE)

b.

Kabupaten Batang; b. Menyediakan

Penyedia barang / jasa;

pelatihan

kepada

Panitia I Pejabat

Pengadaan

I

c.

ULP dan Penyedia Barang I Jasa ; c. Menyediakan

sarana untuk mengakses

SPSE melalui internet I

e. teknis

untuk

mengoperasikan

pendaftaran

terhadap

Menyediakan

SPSE

Melakukan pendaftaran

untuk

mengoperasikan

SPSE kepada

terhadap

Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP

LPSE sekurang-kurangnya

menyelenggarakan

fungsi

Ketua,

I Sekretariat,

ULP dan melaksanakan

teknis

dan melaksanakan verifikasi Penyedia barang / jasa.

12. Organisasi

Panitia I Pejabat Pengadaan

bantuan

PPK/Panitia dan Penyedia barang / jasa;

kepada PPK I Panitia dan Penyedia Barang I Jasa ; e. Melakukan

d.

I ULP dan Penyedia

Barang I Jasa ; bantuan

Menyediakan sarana untuk mengakses SPSE melalui internet / intranet bagi Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan Penyedia barang / jasa;

intranet bagi Panitia I Pejabat Pengadaan

d. Menyediakan

Menyediakan pelatihan kepada Panitia / Pejabat Pengadaan / ULP dan

Bidang Administrasi

Sistem Elektronik,

Bidang Registrasi dan

verifikasi Penyedia Barang I Jasa . Verifikasi, dan Bidang Layanan dan Dukungan.

7. Hubungan

kerja

LPSE

dengan

PA/KPA/ULP/Pejabat

Pengadaan,

antara lain 1) Memberikan

dukungan

teknis

rencana umum pengadaan

berkaitan

dengan

dan pengumuman

penayangan

13. Ketua LPSE memiliki tugas sebagai berikut : a.

Memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.

b.

Menerima dan menindaklanjuti

pengadaan dalam

Sekretariat,

portal pengadaan nasional . 2) Melaksanakan penyelesaian

koordinasi permasalahan

Bidang Administrasi

Sistem Elektronik, Bidang Registrasi

dan Verifikasi, dan Bidang Layanan dan Dukungan. dan

konsultasi

dalam

teknis proses pengadaan

rangka

Mengarahkan dan memberikan

petunjuk dalam Pelayanan Pengadaan

Barang / Jasa.

14. Sekretariat LPSE memiliki tugas :

laporan hasil pengolahan

terkait dengan proses pengadaan

c.

barang I

jasa secara elektronik . 3) Menyediakan

laporan / eskalasi yang disampaikan

data SPSE (e-reporting)

barang I jasa secara elektronik

a.

Melaksanakan pengendalian

koordinasi, terhadap

program,

daya di lingkungan LPSE. 25

ketatausahaan, kegiatan,

pembinaan

administrasi

dan

dan sumber

.... -~.---

Hal

Semula 4) Menerima

masukan

Menjadi

untuk peningkatan

layanan yang diberikan

b.

oleh LPSE. 8. ULP melakukan

pemilihan penyedia barang/jasa

melalui LPSE untuk

konstruksi

yang bernilai

diatas

Rp. 100.000.000,00

umum

Pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya.

d.

Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.

. b . P e k erjaan penga d aan b arang /.jasa I'arnnya yang berni'1at. diiatas Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah) .

pengadaan jasa konsultansi

yang bernilai diatas Rp.

I 15. Bidang Administrasi Sistem Elektronik memiliki tugas : a.

Melaksanakan pengelolaan SPSE.

b.

Melaksanakan

c. 9. Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik

dan

pemeliharaan

perangkat

lunak,

Melaksanakan

penanganan

permasalahan

teknis yang terjadi

untuk

menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.

Persiapan Pemilihan

d.

1) PP K

Melaksanakan

pemberian

informasi

kepada

LKPP tentang

kendala

teknis yang terjadi di LPSE.

a) PPK menyerahkan pengadaan

penyiapan

perangkat keras, dan jaringan komunikasi.

50.000.000,- (Iima puluh juta rupiah) .

a.

dan pengelolaan administrasi

c.

(seratus juta rupiah) .

c. Pekerjaan

ketatausahaan

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE.

pekerjaan: a. Pekerjaan

Penyelenggaraan

Surat Keputusan

barang

/

jasa

tentang kepanitiaan

kepada

LPSE

untuk

mendapatkan kode akses (user id dan password) .

b) PPK menyerahkan

surat yang berisikan paket, spesifikasi

e.

16. Bidang Registrasi dan Verifikasi memiliki tugas : a.

Melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.

b.

Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE.

c.

Penyampaian

informasi

kepada

calon

Pengguna

d. 2) U L P

Melaksanakan verifikasi dokumen dan informasi sebagai persyaratan pengguna SPSE.

dan melaksanakan

SPSE tentang

kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

teknis, HPS, dan rancangan umum kontrak kepada ULP .

a) ULP menerima, menyimpan,

Melaksanakan instruksi teknis dari LKPP.

pemilihan 26

e.

Mengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE.

Hal

Semula

_M_e_n_j_a_d_i

berdasarkan surat yang disampaikan b) ULP menyerahkan

Surat Keputusan

mendapatkan

kode akses (user id dan password) . dokumen

kepada

LPSE

pengadaan

f.

Bidang Registrasi

kepanitiaan

barang

membuat

jasa

tentang

pengadaan

c) ULP

/

oleh PPK .

dalam

pendaftaran

untuk

bentuk

Panitia,

membuat

a.

kode

kepanitiaan,

b.

SPSE, serta permintaan dari dengan

Penyedia Barang / Jasa

18.

a) Penyedia barang / jasa wajib melaksanakan

pendaftaran

pada aplikasi SPSE Kabupaten Batang dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan

pelatihan

dan

dukungan

Pemberian

layanan

konsultasi

mengenai

proses

teknis

pengadaan

Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE.

d.

Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.

Hubungan

kerja

LPSE dengan

PA/KPA/ULP/Pejabat

Pengadaan,

antara

lain: a.

Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan umum

b) Penyedia barang / jasa yang telah diverifikasi di LPSE lain Batang tidak

pelayanan

c.

kode akses .

LPSE Kabupaten

Melaksanakan

baranq/jasa secara elektronik.

oleh Agency Induk di LPSE .

dengan

terhadap

pengoperasian aplikasi SPSE.

dan

data paket pekerjaan SKPD .

dan teragregasi

pelanggaran

Bidang Layanan dan Dukungan memiliki tugas :

b) Dalam hal SKPD tidak memiliki Admin Agency, difasilitasi

4)

User ID dan

blacklist.

a) SKPD menunjuk Admin Agency untuk menerbitkan

memasukkan

ata~

PA/KPA/PPK dan ULP / Pejabat Pengadaan yang berkaitan

17.

/

menyetujui

pengguna SPSE, serta dapat menonaktifkan

persyaratan dan ketentuan penggunaan

3) Admin Agency

ULP

berhak

Password Pengguna SPSE apabila ditemukan

dokumen elektronik.

akses

dan Verifikasi

-~

pengadaan

dan

pengumuman

pengadaan

dalam

rencana portal

pengadaan nasional. b.

Melaksanakan

koordinasi

dan konsultasi dalam rangka penyelesaian

lagi diperlukan verifikasi di LPSE Kabupaten Batang. permasalahan

proses

pengadaan

barang

/

jasa

secara

Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting)

terkait

elektronik.

5) LP S E LPSE menerima,

teknis

menyimpan,

dan menerbitkan

kode akses

terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan 27

c.

dengan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik.

Hal

Menjadi

Semula tentang penunjukan

/ pengangkatan

PPK, ULP, kepanitiaan

d.

untuk paket pelelangan .

i

layanan yang diberikan oleh I

LPSE.

19. b. Tahapan Pelaksanaan

Menerima masukan untuk peningkatan

Pelelangan secara elektronik

!

I

Jenis Pemilihan Penyedia Barang / Jasa terdiri dari : a.

Pemilihan

Penyedia

Barang/

Jasa

I !

Lainnya

dilakukan

dengan I

1) Pembuatan Paket Pendaftaran ; Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana. 2) Pemberian Penjelasan ; b.

3) Pemasukan Kualifikasi ;

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung.

4) Pemasukan Dokumen Penawaran ; c.

5) Pembukaan Penawaran dan Evaluasi ;

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.

6) Sanggahan;

20. 7) Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa ; 8) Penandatanganan

I

Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik

I

a.

I

PA/KPA

I

Kontrak .

-

PA/KPA

wajib

mengumumkan

Barang/

Jasa secara terbuka

Rencana

Umum

Pengadaan

I I

c. Pemilihan ulang dan evaluasi ulang 1) Dalam

hal ULP memutuskan

ulang atau evaluasi

ulang,

website untuk melakukan

maka ULP harus

tentang

pelelangan

ulang

otomatis

PA/KPA menyampaikan jasa

akan

hal

operasional,

aplikasi

SPSE

ULP memutuskan

mengalami melanjutkan

kegagalan

-

atau mengulang

dokumen pemilihan, dan jadwal

Pemerintah

(LPSE)

b. 28

yang

melalui

dilelangkan

LPSE untuk

kepada

Ketua

seluruh

paket

LPSE Kabupaten

Isian

Fasilitasi Pengadaan Daftar

Pelaksanaan

Barang/ Jasa tersebut Kegiatan

Barang/ Jasa, fotocopy Surat Keputusan Kepanitiaan.

data lelang,

yang baru .

permohonan fasilitasi pengadaan barang/

elektronik

Surat Permohonan melampirkan

dengan memasukkan

Resmi

Batang.

teknis

lelang. 4) Lelang ulang dilaksanakan

secara

pekerjaan

terkirim kepada peserta lelang yang telah mendaftar . 3) Dalam

Pengadaan

Kabupaten Batang.

memasukkan -

secara

Portal

luas melalui

pelelangan

alasan penyebab pelelangan harus diulang . 2) Informasi

dan

kepada masyarakat

PPK

Pengadaan

Hal

I

Semula

I

5) Evaluasi jadwal

ulang pada

melaksanakan

dilaksanakan tahapan

Menjadi dengan

evaluasi

membuat

dan

perubahan

seterusnya

1)

serta

PPK

menyerahkan

Surat

Keputusan

tentang

----

kepanitiaan

pengadaan barang / jasa .kepada LPSE untuk mendapatkan kode

proses evaluasi selayaknya evaluasi awal .

akses (user Id dan password). 2)

PPK

menyerahkan

spesiflkasi

teknis,

surat

yang

berisikan

HPS, dan rancangan

paket

umum

pekerjaan,

kontrak

kepada

ULP. 3)

PPK

menerbitkan

Surat

Penunjukan

Penyedia

(SPPBJ) melalui aplikasi SPE yang selanjutnya pemenang

lelang setelah

ditetapkannya

Baranq/Jasa

dikirimkan kepada

pemenang

lelang dan

melaksanakan

pemilihan

berakhirnya masa sanggah. c.

ULP 1)

ULP

menerima,

menyimpan,

dan

berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK 2)

ULP

menyerahkan

Surat

Keputusan

tentang

kepanitiaan

pengadaan barang / jasa kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (user id dan password). 3)

ULP membuat

dokumen

pengadaan

dalam

bentuk

dokumen

elektronik (soft copy). d.

Admin Agency 1)

SKPD menunjuk

Admin Agency untuk menerbitkan

ULP / Panitia,

membuat

kepanitiaan,

kode akses

dan memasukkan

data

Dalam hal SKPD tidak memiliki Admin Agency, difasilitasi

oleh

paket pekerjaan SKPD. 2) 29

I

Hal

I

I

Semula

I 1-

I

e.

II I

LPSE menerima, nama-nama penunjukan

menyimpan,

yang /

dan menerbitkan

tercantum

dalam

pengangkatan

surat

kode akses terhadap keputusan

PPK, ULP, kepanitiaan

tentang

untuk

paket

pemilihan. 21.

Tahapan Pelaksanaan Pelelangan Secara Elektronik a.

Pembuatan Paket Pekerjaan 1)

ULP membuat informasi

paket

dalam

aplikasi

SPSE, lengkap

paket dan sistem pengadaan,

berdasarkan

dengan informasi

yang diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP. 2)

ULP memasukkan diterbitkan

nomor

oleh

surat dan file atau softcopy

PPK yang

menjadi

dasar

pembuatan

yang paket

pengadaan. 3)

ULP

membuat

jadwal

dimana penentuan tahap

pelaksanaan

hari dan jam pada jadwal

Pengumuman,

Pemasukan dokumen

Pengambilan penawaran

dan menghiraukan jam kerja. 30

pemilihan

pemilihan

dokumen

menggunakan

pengadaan,

lelang,

untuk dan

hari kalender,

Hal

Menjadi

Semula 4)

File dokumen

penawaran

pengadaan diunggah

(upload)

pada

aplikasi

SPSE

aplikasi SPSE. 5)

Paket

pemilihan

yang

akan

dilakukan

dalam

merupakan paket pemilihan baru / awal. 6)

Untuk penyedia barangjjasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium lelang

atau

dilakukan

bentuk oleh

kerjasama

pimpinan

lain,

maka

(Ieadfirm)

pendaftaran

konsorsium

atau

bentuk kerjasama lain. b.

Pemberian Penjelasan 1)

Proses

pemberian

penjelasan

(aanwijzing

dilakukan

secara

online tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE. 2)

ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah

waktu

tahap

penjelasan

untuk

menjawab

pertanyaan terakhir. 3)

ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal.

4)

Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, mempunyai

waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab

ULP masih pertanyaan-

pertanyaan yang mungkin belum terjawab. 5)

Untuk menjawab

pertanyaan

beberapa menit sebelum tahapan

penjelasan berakhir (10 menit terakhir), waktu penjelasan. 31

ULP dapat menambah

Hal

Semula

Menjadi 6)

Dengan terjawabnya masa

penambahan

diperkenankan 7)

Jika

perlu

penyedia

dan

tidak

proses penjelasan

lapangan/lokasi Pelaksanaan

yang dijawab

pada

baranq/jasa

tidak

dimungkinkan

lapangan ke dalam dokumen

melaksanakan

8)

waktu,

terakhir

untuk memberikan pertanyaan kembali.

dianggap

informasi

pertanyaan

memberikan

pemilihan,

lanjutan

ULP dapat

dengan

peninjauan

pekerjaan. penjelasan

lanjutan

dilakukan

oleh

seseorang

selain ULP, misal ULP menunjuk seorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) yang telah ditetapkan oleh

PPK, dan

pelaksanaan

penjelasan

lanjutan

dibuktikan

dengan berita acara penjelasan lanjutan. 9)

ULP tidak perlu membuat

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan

(BAPP). 10)

Perubahan

(addendum)

dapat

dilakukan

secara

berulang

dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir. 11)

Berita Acara Penjelasan Lanjutan

(BAPL) menjadi

bagian dari

addendum, jika tidak ada addendum maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). 12)

Peserta yang tidak mengikuti digugurkan.

c. 32

Pemasukan Kualifikasi

penjelasan pekerjaan tidak dapat

Hal

Menjadi

Semula 1)

Data kualifikasi

disampaikan

melalui formulir

elektronik

isian

kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. 2)

ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa softcopy

lampiran

dokumen

I .

untuk mengupload

yang dipersyaratkan

dalam data

isian kualifikasi. 3)

Penyedia

barang/jasa

dilarang

memasukkan

kualifikasi pada fasilitas pengunggahan

softcopy

data

lain yang tersedia pada

aplikasi SPSE termasuk APENDO. 4)

Jika formulir

elektronik

isian kualifikasi

yang

tersedia

pada

aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut diupload pada fasilitas pengunggahan 5)

Pada

prakualifikasi,

komunikasi penyedia 6)

lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. ULP

yang tersedia

dapat

memanfaatkan

fasilitas

pad a aplikasi SPSE untuk

meminta

baranq/jasa melengkapi formulir kualifikasinya.

Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut : 1)

Perusahaan yang bersangkutan dalam pengawasan

dan manajemennya

pengadilan, tidak bangkrut,

tidak

dan tidak

sedang dihentikan kegiatan usahanya. 2)

Salah satu dan atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam.

3) 33

Data kualifikasi

yang diisikan benar, dan jika dikemudian

i

Hal

Semula

Menjadi hari ditemui bahwa data/dokurnen

yang disampaikan tidak I

benar dan ada pemalsuan, maka penandatangan dan badan usaha yang diwakili

bersedia dikenai sanksi administratif,

sanksi pencantuman

dalam Daftar Hitam, gugatan secara

perdata, dan atau pelaporan

secara pidana kepada pihak

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. d.

Pemasukan Dokumen Penawaran 1)

Dokumen

penawaran

disampaikan

dengan

bentuk

file, yang

diunggah melalui aplikasi SPSE. 2)

Penyampaian

penawaran

secara satu file, yaitu penyampaian

dokumen penawaran administrasi,

teknis, dan harga dalam satu I

file

penawaran,

dimana

evaluasi

dilakukan

setelah

file I

administrasi, teknis, dan harga terbuka. 3)

Penyampaian dokumen

penawaran

penawaran

dan penawaran evaluasi

secara dua file, yaitu

administrasi

dan teknis dalam satu file,

harga dalam file penawaran

administrasi

dan

penyampaian

teknis

lainnya, dimana

dilakukan

sebelum

file

penawaran dibuka. 4)

Surat penawaran penawaran

dan atau surat

lain bagian dari dokumen

dalam proses pengadaan

barang/jasa

pemerintah

secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia baranq/jasa tidak perlu mengunggah 34

Hal

Semula

Menjadi (upload) hasil pemindaian dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh : surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (tax clearence). 5)

Surat

penawaran

pimpinan/direktur

ditandatangani

secara

elektronik

oleh

perusahaan atau penerima kuasa dari direktur

utama yang nama penerima

kuasanya tercantum

dalam akta

pendirian atau perubahannya,

atau kepala cabang perusahaan

yang

pusat

diangkat

dokumen

oleh

otentik

kerjasama

kantor

atau

adalah

pejabat

berhak

yang

dibuktikan

yang

menurut

mewakili

dengan perjanjian

perusahaan

yang

bekerjasama. 6)

Pada tahap mengirimkan

penyampaian file

penawaran,

penawarannya

melakukan enkripsi/penyandian 7)

Penyedia baranq/jasa

penyedia

dengan

barang/jasa

terlebih

dahulu

dengan menggunakan APENDO.

dapat melakukan

upload file penawaran

secara berulang untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. 8)

Pengguna

wajib

mengetahui

dan

melaksanakan

ketentuan

penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO. 9)

APENDO dikembangkan khusus diperuntukkan

10) 35

ULP bila dianggap

oleh

Lembaga

Sandi

Negara yang

bagi aplikasi SPSE. perlu dapat

melakukan

perubahan jadwal

Hal

Menjadi

Semula tahap

pemasukan

menginputkan e.

penawaran,

dengan

ketentuan

wajib

alasan yang sebenarnya.

Pembukaan Dokumen Penawaran dan Evaluasi 1)

Pada

tahap

(download)

pembukaan

dan melakukan

penawaran, dekripsi

ULP

mengunduh

file penawaran

tersebut

dengan menggunakan APENDO. 2)

Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik

dimasukkan

pada

fasilltas yang tersedia pada aplikasi SPSE. 3)

ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah.

4)

Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (file dengan ekstensi terenkripsi

* .rhs)

ULP wajib

menyampaikan

file

penawaran

yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada

LPSE dan bila dianggap

perlu LPSE dapat menyampaikan

file

penawaran tersebut kepada LKPP. 5)

Terhadap

file penawaran

terenkripsi

yang tidak dapat dibuka

(dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran 36

Hal

Menjadi

Semula kepada ULP. 6)

Dengan adanya

proses

penyampaian

informasi

sebagaimana

angka 4) diatas, ULP dapat melakukan pemunduran jadwal. 7)

Proses evaluasi dilakukan

(administrasi

secara

manual

dan teknis,

(offline)

diluar

harga,

kualifikasi)

aplikasi SPSE, dan

selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan kedalam aplikasi SPSE. 8)

ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran.

9)

Ketidakabsahan terhadap

atau

softcopy

kemungkinan

surat jaminan

penolakan

klaim jaminan

yang ditunjukkan

oleh ULP

dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi. 10)

Pembuktian

kualifikasi

dengan

meminta

dokumen

penawaran

asli dilaksanakan terhadap calon pemenang. 11)

37

Aplikasi SPSE secara otomatis (termasuk

melalui

meminta

untuk

email)

akan mengirim

kepada

menyelesaikan

pemenang proses

pemberitahuan pemilihan

selanjutnya

dan yang

Hal

Semula

Menjadi pelaksanaannya diluar SPSE. 12)

Penggunaan

aplikasi

APENDO

aleh

bukan

pihak

yang

sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.

f.

Sanggahan 1)

Peserta

pemilihan

hanya

dapat

mengirimkan

1 (satu)

kali

sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE. 2)

Aplikasi SPSE digunakan ULP untuk menjawab sanggahan yang diajukan

:

peserta pemilihan

yang dikirimkan

pada batas akhir

waktu tanggap sanggah.

i 3)

Dalam

hal

memberikan

terdapat

sanggah

pemberitahuan

banding, infarmasi

peserta sanggahan

pemilihan banding

kepada ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE. 4)

Kealpaan atau kelalaian

pemberian

pemberitahuan

infarmasi

sanggahan banding diatas aleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud

38

butir

3

tidak

menggugurkan

proses

sanggahan

Hal

Menjadi

Semula banding.

g.

Surat Penunjukan Penyedia Barang j Jasa PPK membuat dengan

Surat

menggunakan

Penunjukan fasilitas

Penyedia

BarangjJasa

dan berdasarkan

format

(SPPBJ) penulisan

yang tersedia dalam aplikasi SPSE. h.

Penandatanganan 1)

Disertai

Kontrak

dengan

melakukan

asli dokumen

penandatanganan

penawaran, kontrak

pemenang

dengan

PPK

lelang yang

dilakukan diluar SPSE. 2)

PPK memasukkan

informasi

mengenai

kontrak dalam aplikasi

SPSE. 3)

PPK dapat

mengunggah

softcopy

kontrak

atau

ringkasan

kontrak dalam aplikasi SPSE. 22.

Pemilihan ulang dan evaluasi ulang a.

Dalam hal ULP memutuskan evaluasi

39

ulang,

maka

ULP

untuk melakukan pelelangan ulang atau harus

memasukkan

alasan

penyebab

Hal

Semula

Menjadi pelelangan harus diulang. b.

Informasi

tentang

pelelangan

ulang secara otomatis

akan terkirim

kepada peserta lelang yang telah mendaftar. c.

Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP memutuskan melanjutkan

d.

Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang, dokumen pemilihan, dan jadwal

e.

atau mengulang lelang.

yang baru.

Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya

dan melaksanakan proses evaluasi

selayaknya evaluasi awal.

I

23.

Surat Jaminan Penawaran a. Surat Jaminan dapat disampaikan

berupa softcopy dan dimasukkan

pada dokumen penawaran. b. ULP dapat meminta penyedia baranq/jasa untuk menyampaikan surat jaminan

asli dari bank, perusahaan

penjaminan

atau asuransi, dan

contoh produk kepada LPSE atau tempat lain yang ditentukan ULP yang dinyatakan dalam dokumen pemilihan.

40

oleh

Hal

Menjadi

Semula c.

Dalam hal penyedia baran/jasa hanya mengirimkan

softcopy jaminan

penawaran

penawaran

dan

tidak

mengirimkan

jaminan

asli

sebagaimana dimaksud huruf b, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat

digugurkan

konfirmasi

kepada

dalam penerbit

tahap

evaluasi

jaminan

administrasi

menyatakan

jika

hasil

bahwa jaminan

tersebut dapat dicairkan. 24.

Perubahan Jadwal ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan yang disampaikan kepada LPSE melalui Berita Acara / Surat Permohonan Perubahan Jadwal.

25.

Daftar Hitam (black list) LPSE dapat menonaktifkan

kode akses pengguna SPSE apabila ditemukan

pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE.

26.

Audit a.

Auditor

menyerahkan

surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan

hak akses memasuki aplikasi SPSE.

41

Hal

Semula

Menjadi

I

I

b.

LPSE menerima, nama-nama

menyimpan

yang tercantum

dan menerbitkan

kode akses terhadap

dalam surat tugas dari instansi yang

memiliki tugas pokok dan fungsi audit. c.

Proses audit pada pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.

d.

Auditor hanya dapat mengakses sistem informasi data, mengunduh, dan membuka file, baik yang disampaikan oleh ULP maupun peserta pemilihan

paket pekerjaan

yang menjadi

objek audit sebagaimana

tercantum dalam surat tugas. e.

Auditor dapat menemui ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka audit proses pemilihan tertentu.

27.

Lain - lain a.

ULP dapat

membatalkanjmenggagalkan

dalam hal sedang berlangsungnya kejadian tertentu dilaksanakan

kahar / forje majour).

42

sempurna

pemilihan

apabila

proses pemilihan karena peristiwa,

yang mengakibatkan

dengan

proses

(terjadi

proses pemilihan tidak dapat gangguan

teknis,

keadaan

Hal

Semula

Menjadi b.

Seluruh proses yang terkait dengan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik pada ULP dilakukan oleh Pokja ULP.

c.

Terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE, ULP wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

BUPATI BATANG, ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

KOORDINASI

1.

P~AF

SEKRETARIS DAERAH

2. ASISTEN ADMINISTRASI

r>.

,-

~

7:

KABAG. HUKUM

5. KABID.ANGGARAN

)

~

3. KEPALA DPPKAD 4.

~

& BAK

~

43

Hal

Semula

Menjadi b.

Seluruh proses yang terkait dengan pemilihan penyedia barang / jasa secara elektronik pada ULP dilakukan oleh Pokja ULP.

c.

Terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE, ULP wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO

KOORDINASI

1.

P~AF

SEKRETARIS DAERAH

2. ASISTEN ADMINISTRASI

)

~

r>. 're;.

3. KEPALA DPPKAD

-;t:

4. KABAG. HUKUM 5. KABID.ANGGARAN

'"

)

~

& BAK

~

43

BUPATIBATANG PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR7 TAHUN TENTANG

Recommend Documents