BUPATI BATANG PERATURAN BUPATIBATANG NOMOR 53 59 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DANTATAKERJA BADANPENANAMANMODALDAN PERIJINAN TERPADU KABUPATENBATANG BUPATIBATANG, Menimbang:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang; Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2
3. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); ..
9. Pera turan Presiden Nomor Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan
Pelayanan Modal;
Presiden Terpadu
1 Tahun 2007 tentang dan Penyebarluasan
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Satu Pintu di Bidang Penanaman
3
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No.: 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 4 Seri : D No. : 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURANBUPATI TENTANGTUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN BATANG. BAB I KETENTUANUMUM Pasal
Dalam Peraturan
1
Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. 6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis OperasionaljPenunjang Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
4
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAB 11 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c.
Bidang Penanaman Modal, membawahkan : 1. Subbidang Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal; 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.
d. Bidang Perijinan, membawahkan : 1. Subbidang Pelayanan Perijinan; 2. Subbidang Pemrosesan dan Penetapan Perijinan. e.
Bidang Pengaduan dan Pendataan, membawahkan : 1. Subbidang Pengaduan; 2. Subbidang Pendataan, Informasi dan Dokumentasi.
f. Unit Pelaksana Teknis Badan; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIII TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal3 (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mem punyai fungsi se bagai beriku t : a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu; b. penyusunan serta pelaksanaan rencana kerja di bidang penanaman modal, perijinan terpadu;
5
c. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi dan kerjasama penanaman modal; d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal; e. pelaksanaan penyediaan informasi potensi daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal; f. pemberian pelayanan perijman dalam rangka pelaksanaan penanaman modal; g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan perijinan terpadu; h. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta pendidikan dan latihan di bidang penanaman modal dan perijinan; 1. pelaksanaan fasilitasi penanganan pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu; J. pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan; k. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan; 1. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Penanaman Modal, perijinan terpadu dan pelayanan pengaduan; b. Merencanakan program dan kegiatan bidang penanaman modal, perijinan terpadu dan pelayanan pengaduan. c. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal dan renstra sesuai program pembangunan daerah. d. menyusun usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; e. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah Zproduk hukum; f. menyusun dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi; g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; h. menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan perijinan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal; 1. menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; J. membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal k. mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang penanaman modal. 1. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati. m. mefasilitasi penangan pengaduan masyarakat dibidang penanaman modal dan perijinan terpadu. n. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi pengembangan penanaman modal.
6
o. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penanaman modal, perijinan terpadu dan pelayanan pengaduan. p. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan. q. menyelenggarakan pembinaan pegawai dilingkungan badan sesuai dengan kewenangannya r. mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. s. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; t. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan perijinan terpadu; u. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan; b. pengendalian administrasi keuangan badan; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga badan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan badan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahanj data guna penyusunan kebijakan badan; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat badan; d. menyusun rencana program legislasi daerahjproduk hukum daerah;
7
e.
menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga badan; h. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan badan; 1. menyusun dan mengkoordinasikan laporan badan; J. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)'Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati (LKPJ-AMJ) ,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)dan laporan berkala lainnya; k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengam bilan ke bijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Subbagian Program PasalS ( 1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan baharr/ data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyediakan baharr/ data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan badan; b. menyusun konsep program dan kegiatan badan; c. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program; d. menyusun konsep program legislasi daerah/produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan badan; e. menyusun jadwal/ agenda program dan kegiatan badan; f. menyusun konsep dokumen perencanaan badan ( Renja, Renstra dan RPJMD ) berdasarkan masukan dari masing-masing bidang; g. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan;
8
h. menyusun bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati (LKPJ-AMJ) ,Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)dan laporan berkala lainnya; l. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; J. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; .l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1 ) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan badan; ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. Menyusun program dan kegiatan Subbagian Keuangan; b. menyediakan bahanfdata dalam rangka penyusunan rencana anggaran badan; c. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian; d. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan badan; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; f. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; J. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 7 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
9
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; c. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraj daerah; d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan; e. melaksankan kegiatan perpustakaan, kearsipan dan kehumasan f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain di lingkungan bad an dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan sa ran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Ketiga Bidang Penanaman Modal Pasal 8 (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang penanaman modal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang penanaman modal. b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang penanaman modal; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modal; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan bidang penanaman modal; b. menyusun rencana umum dan rencana stratgis bidang penanaman modal c. menyusun dan mengkaji pedoman teknis penyelenggaraan penanamnan modal. d. menyusun pedoman, pembinaan, dan pengawasan terhadap kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal;
10
e.
menyusun bahan penetapan kebijakan di bidang penanaman modal dengan berpedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. menyusun bahan usulan materi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal; g. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal; h. menyusun materi promosi dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah; 1. menyusun bahan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal; J. mengkoordinasikan pelakasanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal k. menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; 1. melaksanakan penyusunan skala prioritas promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal. m. melaksanakan penyusunan peta investasi, profil potensi investasi dan peluang investasi. n. mengkoordinasikan dan melaksankan kerjasama dibidang penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha. o. mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi program kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA). p. melaksankan koordinasi program dan kegiatan bidang penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan antar Perangkat Daerah Kabupateri/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM)serta intansi teknis terkait. q. mengkoordinasikan pelaksanaan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal r. melaksanakan fasilitasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal. s. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. t. menyusun dan mengolah data kegiatan usaha dan realisasi proyek penanaman modal; u. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang penanaman modal; v. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; w. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal daerah; x. mengatur pembagian tugas kepada bawahan dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; y. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; aa. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
11
Paragraf 1 Subbidang Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Pasal 9
Penanaman
Modal
(1) Subbidang Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Promosi, Kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbidang promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan; c. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal; d. mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data dan informasi serta melaksankan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja sub bidang Promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal. e. mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data dan informasi serta melaksankan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis Promosi, kerjasama dan pengembangan penanaman modal. f. mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data dan informasi serta melaksankan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan skala prioritas fasilitasi promosi, kerjasama penanaman modal. g. mengumpulkan dan menyiapkan materi, sarana prasarana promosi serta melaksankan promosi potensi dan peluang investasi. h. mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi guna pelaksanaan bimbingan teknis promosi penanaman modal. 1. mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi kerjasama penanaman modal dengan perbankan, non perbankan dan dunia usaha. J. mengumpulkan data dan informasi, mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi program kemitraan penanaman modal antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar (PMDN/PMA) k. mengumpulkan data dan informasi dalam rangka pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal 1. melaksanakan koordinasi dengan BKPM-RI, PDPPM an tar PDKPM dan instansi teknis terkait. m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
12
Paragraf 2 Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal Pasal 10 (1) Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mem punyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbbidang pengawasan dan pengendalian penanaman modal; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan; c. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal; d. mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data dan informasi serta melaksankan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian rencana kerja Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. e. mengumpulkan, mengolah dan memverifikasi data dan informasi serta melaksankan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan dan pengkajian prosedur dan pedoman teknis Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal. f. mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal g. mengumpulkan serta menyiapkan data dan informasi dalam rangka fasilitasi bimbingan penyusunan Lelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)bagi PMDN dan PMA. h. mengumpulkan, menganalisis dan menyusun Leporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)secara berkala. 1. menginventarisir dan mengidentifikasi penanaman modal yang mengalami keridalay hambatan dan permasalahan serta mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalahan bersama-sarna instansi terkait. J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Keempat Bidang Perijinan Pasal 11 (1) Bidang Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perijinan dan non perijinan.
13
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perijinan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan kegiatan bidang perijinan; b. menyiapkan petunjuk teknis bidang perijinan dan non perijinan; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perijinandan non perijinan; d. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perijinan dan non perijinan; e. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perijinan dan non perijinan f. penerimaan berkas permohonan perijinan dan non perijinan g. pelaksanaan pemrosesan dan penetapan perijinan. h. pengkoordinasian lintas sektor bidang pelayanan perijinan dan non perijinan 1. pelaksanaan pelaporan hasil pemrosesan perijinan dan non perijinan. J. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan. k. pengendalian arus data masukan dan keluaran; (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perijinan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program dan kegiatan bidang perijinan dan non perijinan; b. menyiapkan bahanj data kebutuhan kegiatan perijinan dan non perijman; c. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perijinan dan non perijinan; d. menyiapkan dan menganalisa bahanj data perijinan dan non perijman; e. menyiapkan bahanj data untuk pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; f. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang perijinan dan non perijinan; g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang- bidang di lingkungan badan; h. melaksanakan koordinasi pelayanan perijman terpadu dengan instansi terkait; 1. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perijman secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian; J. melaksanakan pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijman; k. menerima dan meneliti berkas permohonan perijinan 1. mengkoordinasikan tim teknis terkait, dalam rangka pelaksanaan peninjauan lokasi perijinan. m. mengkoordinasikan penyusunan SOP dan standar pelayanan perijman n. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
14
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 1 Subbidang Pelayanan Perijinan Pasal 12 (1) Subbidang Pelayanan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan perijinan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pelayanan Perijinan mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbidang pelayanan perijinan dan non perijinan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahan / data konsep petunjuk teknis dan tata naskah din as bidang pelayanan perijinan dan non perijinan; d. menyediakan baharr/ data penyusunan prosedur dan petunjuk teknis pelayanan perijinan; e. menyiapkan dan menganalisa baharr/ data perijman dan non perijman; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan supervisi pelayanan perijinan dan non perijinan; g. melaksanakan koordinasi pelayanan perijinan dan non perijinan dengan instansi terkait; h. melaksanakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian; 1. melaksanakan pelayanan pendaftaran perijinan dan nonperijinan. J. melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dan kelengkapan persyaratan berkas permohonan ijin; k. menyusun jadwal pelaksanaan survey / peninjauan lokasi perijinan; 1. menyiapkan bahan-bahan dan naskah rancangan SOP dan Standar Pelayanan perijinan; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Subbidang Pemrosesan dan Penetapan Perijinan Pasal 13 (1) Subbidang Pemrosesan dan Penetapan Perijinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan.
15
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbidang Pemrosesan dan Penetapan Perijinan mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbidang pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyiapkan baharr/ data petunjuk teknis pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; d. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan tata naskah dinas bidang pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; e. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan kegiatan pemrosesan dan penetapan perijinan dan perijinan; f. menyiapkan baharr/ data untuk pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; g. melaksanakan pemrosesan dan penetapan perijinan dan non perijinan; h. melaksanakan penetapan dan penerbitan dokumen perijinan dan nonperijinan; 1. menerbitkan dokumen perizinan dan nonperijinan; J. memproses surat pemberian, penolakan, pembatalan dan pencabutan izin; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Bagian Kelima Bidang Pengaduan dan Pendataan Pasal 14 (1) Bidang Pengaduan dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengaduan dan pendataan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengaduan dan Pendataan mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengaduan dan pendataan; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengaduan dan pendataan; c. pengendalian, pemantauan dan palopran pelaksanaan kegiatan bidang pengaduan dan pendataan; (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengaduan dan Pendataan mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan bidang pengaduan dan pendataan; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan;
16
c. menyiapkan bahanj data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengaduan dan pendataan; d. menyiapkan bahanj data kebutuhan kegiatan pengaduan dan pendataan; e. menyelenggarakan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem informasi manajemen pelayanan perijman dan non perijinan; f. menyelenggarakan proses pemeliharaan database perijinan dan non perijman. g. melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perijman. h. melaksanakan pemutakhiran data mengenai perijinan dan non perijinan yang telah dilaksanakan. 1. memberikan informasi dan melaksanakan dokumentasi perijinan dan non perijman; J. memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media cetak dan elektronik; k. memfasilitasi informasi pelayanan pengaduan dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan 1. mengkoordinasikan penyusunan mekanisme pelayanan pengaduan. m. melaksanakan penilaian kepuasan masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). n. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengaduan dan pendataan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; p. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 1 Subbidang Pengaduan Pasal 15 (1) Subbidang Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengaduan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengaduan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program dan kegiatan subbidang pengaduan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengaduan; d. menangani pengaduan-pengaduan yang muncul sebagai akibat penyelenggaraan pelayanan perizinan;
17
e. menerima saran, kritik dan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan f. menindaklanjuti saran, kritik dan pengaduan dari masyarakat dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait. g. melaksanakan proses pengaduan dan memberikan tanggapan terhadap suatu pengaduan. h. menyusun mekanisme pelayanan pengaduan. i. melaksanakan survey kepuasan masyarakat. j. mengadministrasikan, mengolah, menyajikan dan melaporkan data pelayanan pengaduan secara berkala. k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Subbidang Pendataan, Informasi dan Dokumentasi Pasal 16 (1) Subbidang
Pendataan, Informasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pendataan, Informasi dan dokumentasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pendataan, Informasi dan Dokumentasi mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbidang pendataan, informasi dan dokumentasi; b. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pendataan, informasi dan dokumentasi; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; d. melaksanakan pemutakhiran data mengenai pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan; e. merencanakan, melaksankan dan mengevaluasi data base Sistem Informasi Manajmen. Perijinan Terpadu (SIMPADU) dan Sistem Pelayanan Informasi Perijinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) f. melaksanakan pemeliharaan database perijinan dan non perijinan; g. mendokumentasikan data perijinan dan non perijinan; h. menyebarluaskan informasi tentang penanaman modal, pelayanan perijinan terpadu dan pelayanan pengaduan. 1. mengelola kebutuhan hardware dan software sistem informasi manajemen yang tersedia. j. melaksanakan up dating data dan informasi secara berkala. k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
18
BAB IV UNIT PELAKSANATEKNIS BADAN Pasal 17 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Badan diatur dengan Peraturan Bupati.
Teknis
BAB V KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 18 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan menunjang tugas pokok Badan. Pasal
kegiatan dalam
19
(1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelornpok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-rnasing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan kerja yang ada. (4) Pembinaan terhadap tenaga peraturan perundang-undangan
berdasarkan
sifat, jenis, dan beban
fungsional dilakukan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VI TATAKERJA Pasa120 Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. '
Pasal 21 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-rnasing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-rnasing.
19
Pasal22 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masmgmasing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut. (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas.
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal24 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
pada
BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal25 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
Pasal26 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20
Pasa127 Peraturan
Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya Bupati ini dengan penempatannya
memerintahkan pengundangan Peraturan dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus
2012
BUPATI BATANG, ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus
2012
PATEN BATANG SEKRETARIS DAERAH U.A:!'""It"t;:n KABUPATEN BATANG ttd NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012
~ __. 1 SE:KHETA1~1:;
~ __~J et F J:( AH___ I -=t:~.-.I,
t--------.3 j(fP~LA :::,\61:';',
l
4~.
~....•....
Disalin sesuai dengan aslinya,
------rr-----;
(;_i~'~D-'~-=--\.S!·-_~-. -._'~-__ .. ._
. ~:...,~: l~r1tor ~~
KEPALAt BAGIAN HUKUM ...SETDA -I_'-.. KABUPATEN BATANG
LPb'\NlSX~1
-._-',·--t _ __ .1\ .
ttd
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009
NOMOR .5.9.
