BUPATI BATANG PERATURAN BUPATIBATANG NOMOR '.I49 1(1 TAHUN 2012 • TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DANTATAKERJA DINASKELAUTANDANPERIKANAN KABUPATENBATANG BUPATIBATANG, Menimbang:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2
3. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 5234);
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nornor
5. Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupalen Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten zKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Pcraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 NOlTIOr89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan
Presiden Nomor Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan;
1 Tahun
dan
2007 ten tang Penyebarluasan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 1 Seri: E No.: 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tanun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D No. : 2 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 3 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);
3
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIANTUGAS DAN TATA KERJA DINAS KELAUTANDAN PERlKANANKABUPATENBATANG. BAB I KETENTUANUMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelau tan dan Perikanan Kabu paten Batang. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabu paten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
BAB 11 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan: I. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, membawahkan 1. Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Perikanan. d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan: 1. Seksi Usaha Perikanan Budidaya; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.
: Hasil
4
e. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan: I Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap; 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. f. Bidang Kelautan, rnembawahkan: 1. Seksi Pesisir dan Konservasi Laut; 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan
Fungsional.
BABIII TUGAS POKOK, FUNGSI, DANURAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal3 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok rnelaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; b. penyusunan rencana teknis dan pengkoordinasian di bidang kelautan dan perikanan; c. pembinaan umum dan teknis di bidang kelautan dan perikanan; d. pembinaan, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; e. pembinaan usaha, kelernbagaan dan sosial masyarakat kelautan dan perikanan; f. pengawasan, pengendalian dan perlindungan sumber daya hayati dan non hayati kelau tan dan perikanan; g. penerbitan rekomendasi perijinan dan sertifikasi di bidang kelau tan dan perikanan; h. pengawaSaJl dan pengendaliall perijinan usaha di bidang kelautan dan perikanan; i. pembinaan dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan; J. pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI), pasar ikan, balai benih ikan (BBI),dan kawasan konservasi ; k. pengawasan standar teknis kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; 1. penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan teknis kelautan dan perikanan; ill.
pelaksanaan kerjasama bidang kelautan dan perikanan;
n. pernbinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas; o. penyelenggaraan kesekretariatan yang meliputi segala kegiatan di bidang umurn, kepegawaian, keuangan dan program; p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
5
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : a. mengkoordinasikan dan menyusun rencana program dan kegiatan dibidang kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; e. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan dengan instansi atau lembaga terkait; f. mengkoordinasikan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang kelau tan dan perikanan; g. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang kelau tan dan perikanan; h. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang kelautan dan perikanan; i. mengkoordinir pengawasan, penegakan hukum dibidang kelautan dan perikanan; j. menyelenggarakan dan membina perijinan sesuai dengan kewenangannya; k. memfasilitasi akreditasi lembaga sertifikasi, rekomendasi ekspor, impor, dibidang kelautan dan perikanan; 1. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan; m. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian internal; n. menyusun program legislasi daerahjproduk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas; o. menyelenggarakan pembinaan terhadap UPTD; p. mengevaluasi program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan; q. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas- tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1 ) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program dan kegiatan, keuangan, umum, dan kepegawaian.
6
(2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. pengendalian administrasi keuangan dinas; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas. ( 3 ) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang kesekretariatan; b. mengkoordinasikan bahan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan dinas; d. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; e. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; f.
me man tau , me ngendalikan,
mengevaluasi,
dan menilai pelaksariaan
tugas bawahan; g. melaksanakan koordinasi dengan bidan.g-bidang lain di lingkungan dinas; h. menyiapkan bahanj data guna penyusunan kebijakan dinas ; 1. menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan rencana program legislasi daerah / produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas; j. mengkoordinasikan penyiapan naskah dinas perijinan dibidang kelautan dan perikanan; k. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan dinas dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja; l. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; m. menyelenggarakan kegiatan pengendalian administrasi umum kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan, dan rumah tangga din as; n. menyelenggarakanpengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dinas, administrasi keuangan , administrasi umum dan kepegawaian din as; o. mengkoordinasikan penyusunan laporan dinas; p. mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten; q. mengkoordinasikan dan menyusun rencana kerjasama bidang kelautan dan perikanan; r. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan skala kabupaten; s. menyiapkan bahanfdata pelaksanaan kebijakan pernbinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan; t. menyiapkan bahan Zdata pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan; u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7
v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perin tah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Su bbagian Program Pasal5 ( 1 ) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, menyusun, melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas :
a. membantu program; b. menyusun
sekretaris rencana
dinas
dalam melaksanakan
pada ayat
tugas
urusan
program dan kegiatan
kesekretariatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyediakan bahanjdata dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; g. mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; 1. menyusun konsep perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan skala kabu paten j. menyusun rencana jadwalj agenda pelaksanaan program dan kegiatan dinas; k. menyusun konsep rencana program legislasi daerarr/produk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan dinas; 1. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati (LKPJ-AMJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)dan laporan berkala lainnya; m. mernfasilitasi proses perizinan sesuai kewenangan dinas; n. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian dan seksi-seksi di
lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas: o. melaksanakan koordinasi penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kabupaten; p. melaksanakan penyusunan rencana kerjasama bidang kelautan dan perikanan; q. melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dinas; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
8
t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. P::lr::llJr::lf ? ---0--
Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1 ) Subbagian
Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.
( 2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas urusan keuangan; b. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyediakan bahan Zdata dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas; g. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran pendapatan dan belanja dari masing-masing bidang; h. menyusun dokumen anggaran pendapatan dan belanja dinas; 1. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan dinas; J. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. rnelaksanakan pengendalian dan evaluasi adrninistrasi keuangan dinas; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tugas .kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasa17 (1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai uraian tugas:
9
a. membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan tugas urusan umum dan kepegawaian; b. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian umum dan
kepegawaian
berdasarkaIl peraturan
perundang -undangan y~ ng
berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian; g. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraj daerah; h. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; 1. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, dan kehumasan; J. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. menyediakan bahanj data pelaksanakan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten; 1. menyediakan bahan I data pelaksanakan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas; Bagian Ketiga Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 8 ( 1) Bidang
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan diipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas :
10
a. membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan guna pengambilan kebijakan atasan; h. menyiapkan bahanjdata pelaksanaan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; 1. menyiapkan bahanj data pelaksanaan kebijakan pengolahan, pemasaran hasil perikanan; J. menyiapkan dan menganalisa bahanjdata kebijakan perijinan usaha pengolahan , pemasaran hasil perikanan; k. menyiapkan dan menganalisa baharr/data pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; 1. menyelenggarakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; m. memfasilitasi pelaksanaaan teknis standardisasi, akreditasi lembaga sertifikasi mutu hasil perikanan; n. menyelenggarakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil kelautan dan perikanan sesuai prinsip PMMT (pengendalian menejement mutu terpadu) atau HACCP (hazard analysis and critical control points); o. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pengolahan dan pemasaran; p. menyelenggarakan pengawasan PMMT (pengendalian menejement mutu terpadu) atau HACCP (hazard analysis and critical control points) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan; q. menyelenggarakan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 1'. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi pengolahan dan pernasaran hasil perikfulan; s. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; 1. menyelenggarakan sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; u. melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya pada unit pengolahan ikan; v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; w. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan un tuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11
Paragraf 1 Seksi Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 9 (1) Seksi Usaha, Pengo1ahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin o1eh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, me1aksanakan, mengevaluasi, dan me1aporkan kegiatan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. (21 Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (11, Kepala Seksi Usaha, Pengo1ahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai uraian tugas : a. membantu kepa1a bidang pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan, da1am me1aksanakan tugas urusan seksi usaha, pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi usaha, pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pe1aksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan se1uruh sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; g. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; h. menyediakan bahan /data pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; 1. menyediakan baharr/data kebijakan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; j. menyediakan baharr/data pengendalian mutu di unit pengolahan, a1at transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT(pengendalian menejement mutu terpadu) atau HACCP (hazard analusis
and critical control points);
k. melaksanakan pengawasan PMMT (pengendalian menejement mutu terpadu) atau HACCP (hazard analysis and critical control points) di unit pengolahan, a1at transportasi dan unit penyimpanan hasi1 perikanan; 1. menyediakan baharr/data kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; m. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang pengo1ahan dan pemasaran; 11. menyelenggarakan kerjasama dan koordinasi peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan tekno1ogi pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan; o. menyediakan bahan Zdata pe1aksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; p. memfasilitasi teknis standardisasi, akreditasi lembaga sertifikasi mu tu hasil perikanan; q. menyelenggarakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan; r. melaksanakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang pengo1ahan dan pemasaran hasil perikanan;
12
s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 10 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan sarana dan prasarana pengolahan clan pemasaran hasil perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan mempunyai uraian tugas: a. membantu kepala bidang pengolahan dan pernasaran hasil perikarian, dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana pengolahan dan pernasaran hasil perikanan; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; cl. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-sksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; g. menyediakan bahan Zdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; h. menyediakan baharr/data kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; i. menyelenggarakan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran nasil perikanan; j. menyelenggarakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alar transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT(pengendalian menejement mutu terpadu) atau HACCPihazard analysis and critical control points); k. melaksanakan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya pada unit
pengclahan ikan; 1. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; m. menyelenggarakan sistem informasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
13
o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Perikanan Budidaya Pasal 11 (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perikanan budidaya. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perikanan budidaya; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perikanan budidaya; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan budidaya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perikanan budidaya; b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perikanan budidaya; h. menyelenggarakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; i. membantu proses akreditasi sertifikasi perikanan budidaya; j. menyelenggarakan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan; k. menfasilitasi proses perijman usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
1. menyelenggarakan kebijakarl pengawasan alat pengangkut,
unit
penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya; m. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
14
n. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah sumber daya ikan, perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, mu tu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; o. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan . • ,,~1~ •• ~\-" ••• ~\-.,~\-., WlldYdll WdUdll
~~~ •• ~1.~+ }JCllydKll
~1.~~. ll\.dll,
p. menyelenggarakan penyediaan lahan pembudidayaan ikan sesuai potensi dan alokasi; q. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan produk perbenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut; 1'. menyelenggarakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; s. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan; t. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan bidang
perikanan budidaya dengan instansi terkait ; u. menyelenggarakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang pengembangan perikanan budidaya; v. menyelenggarakan kebijakan pembinaan tata pernanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan dan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; w. menyelenggarakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan; x. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia bidang perikanan budidaya; y. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan perikanan budidaya. z. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Usaha Perikanan Budidaya Pasal 12 (1) Seksi Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan usaha perikanan budidaya. (2/ Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1/, Kepala Seksi Usaha Perikanan Budidaya mernpunyai uraian tugas : a. membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya, dalam melaksanakan tugas urusan usaha perikanan budidaya; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi usaha perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan araban serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas;
d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun rencana program dan kegiatan seksi usaha perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
15
h. menyediakan bahan Zdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan usaha perikanan budidaya; i. menyediakan bahanj data penyusunan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan; j. menyediakan bahanjdata pelaksanaan penelitian dan pengembangan usaha di bidang perikanan budidaya; k. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; 1. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah sumber daya ikan, perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan, mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya; lTI.
melaksanaan kebijakan rnutu benihjinduk
ikan, pakan ikan, obat
ikan dan bahan bakunya; n. melaksanakan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut; o. melaksanakan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi; p. melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi bidang usaha perikanan budidaya; q. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang perikanan budidaya; 1'.
menyampaikan
saran dan pertimbangan kepada atasa..l1 sebagai
bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pe1aksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Pasal 13 (1) Seksi Sarana dan Prasarana
Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya
(2) Untuk rI1elaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala bidang perikanan budidaya dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana perikanan budidaya; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi usaha perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran
pelaksiliiaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana perikanan budidaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16
g. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; h. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan sarana dan prasarana perikanan budidaya; i. melaksanakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan; j. melaksanakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan; k. melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan sarana dan prasarana usaha pembudidayaan ikan; l. melaksanakan kebijakan ketersediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Perikanan Tangkap Pasal 14 (1) Bidang Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas untuk merencanakan mengkoordinasikan, menyelenggarakan, merigevaluasi
dan rnelaporkari
kegiatan bidang perikanan
tangkap.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang perikanan tangkap mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang perikanan tangkap. b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perikanan tangkap; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perikanan tangkap ; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas : a. mernbantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas di bidang perikanan tangkap; b. menyusun rencana program dan kegiatan bidfulg perikanan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mernberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; g. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perikanan tangkap;
17
h. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perikanan tangkap guna pengambilan kebijakan atasan; i. menyiapkan dan menganalisa baharr/data pendaftaran kapal perikanan ; J. menyiapkan dan menganalisa bahan Zdata penetapan kebijakan dan pelaksanan pungutan perikanan tangkap sesuai peraturan perundangan yang berlaku; k. menyiapkan dan menganalisa baharr/data dukung dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan, rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan; 1. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan perikanan tangkap dengan instansi terkait; m. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang perikanan tangkap; n. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan tangkap; o. menyelenggarakan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; p. menyelenggarakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan dan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; q. menyelenggarakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan; r. menfasilitasi proses perijinan usaha perikanan di bidang perikanan tangkap; s. menyelenggarakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan; t. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan tangkap; u. menyelenggarakan kerjasama pemanfaatan terpadu sumber daya ikan; v. menyelenggarakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap;
w. menyelenggarakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan; x. menyelenggarakan kebijakan usaha perikanan tangkap dan pemberdayaan nelayan; y. menyelenggarakan pengelolaan dan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TP!); z. menyelenggarakan pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pernbangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan; aa. menyelenggarakan kebijakan pembangunan kapal perikanan; bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; cc. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dd. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap Pasal 15 (1) Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi irpaiCltCln llCClh,c. dCln kelembazaan perikanan tClnaiE'c.-n lJ ..LlrL'--'b..L~l..("""".I..I.
\.A. U~i..L'-A
'-A-L..t....L..L
..Llo..'-._.l.'-_..L.l...L ~J
bL~~..L..L
vi
.1...l.:IirL
..L..L(:..t....L..i. \..-'-A....l...Lb.Llo.(.. ...•..
merencanakan dan melaporkan
18
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas : a, membantu kepala bidang perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas urusan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi usaha perikanan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun rencana program kegiatan seksi usaha dan kelembagaan perikanan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; h. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan usaha dan kelembagaan perikanan tangkap; 1. menyediakan bahan / data perizinan penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang rnenggunakan kapal perikanan; J. menyediakan baharr/data dukung pendaftaran kapal perikanan; k. menyediakan baharr/data dukung dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan; 1. menyediakan baharr/data dukung rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan; m. menyediakan baharr/data pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perikanan tangkap; n. menyediakan baharr/data dukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan; o. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di h.;,~~.~~ UIUCUl~
~~ ••;1.~~~~ jJClll\..ClllCUl
+-~~~1.~~. lCUl~l\..CljJ,
p. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI); q. melaksanakan kebijakan pungutan perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap; s. melaksanakan koordinasi dan kerjasarna pengelolaan dan pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan. t. rnelaksanakan kebijakilii sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap; u. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap; v. melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan; w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
19
Paragraf 2 Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pasal 16 (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dipimpin oleh seorang . Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan,
mengkoordinasikan, melaksakan, mengevaluasi kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
dan
melaporkan
(2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala bidang perikanan tangkap dalam melaksanakan tugas urusan sarana dan prasarana perikanan tangkap; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasarana perikanan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. menyusun rencana program dan kegiatan seksi sarana dan prasararia perikanan tangkap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan koordinasi dengan su bbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; h. menyediakan bahanfdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; 1. menyediakan bahanj data dukung pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan; J. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya; k. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan;
1. melaksanakan m. n. o. p. q. r. s. t.
kebijakful peningkatan
sarana
dan
prasarana
perikanan tangkap; melaksanakan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan; melaksanakan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan; melaksanakan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan; melaksanakan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan; melaksanakan kebijakan pembangunan kapal perikanan; rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
20
Bagian Keenam Bidang Kelau tan Pasal
17
(1) Bidang Kelautan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala dinas untuk menyiapkan bahan perencanaan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang kelautan.
(2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kelautan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan, penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang kelautan; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang kelautan; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang kelautan;
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Kelautan mempunyai uraian tugas: 2.. membantu kepala dinas dalarn melaksanakan tugas di bidang kelautan; b. menyusun rencana program dan kegiatan bidang kelautan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; g. melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; h. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang kelautan guna pengambilan kebijakan atasan; 1. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan bidang kelautan dengan instansi terkait; J. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kelautan; k. menyelenggarakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang kelautan; 1. menyelenggarakan rehabiiitasi ekosistem kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun ,terumbu karang, dan habitat ikan); m. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisrr pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; n. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat pesisir; o. menyelenggarakan kebijakan rehabilitasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan lau t; p. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain teru tama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu;
21
q. menyelenggarakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir; r. menyelenggarakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan lau t; s. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan surnberdaya pesisir dan laut; t. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut; u. menyelenggarakan penataan ruang pesisir dan laut sesuai dengan peta potensi; v. menyiapkan, menganalisa bahanjdata perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut; w. menyelenggarakan pengelolaan dan konservasi plasma nu tfah spesifik lokasi di wilayah pesisir dan lau t;
x. rnenyelenggarakan bimbingan teknis dan pelaksanaan
eksplorasi,
eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan pesisir dan laut; y. menyelenggarakan kebijakan penempatan terumbu karang buatan dan pemanfaatannya di perairan laut; z. menyiapkan dan menganalisa bahan/data penyusunan zonasi dan tata ruang pesisir dan laut; aa. menyelenggarakan koordinasi , pengelolaan kawasan konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut; bb. menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang pesisir dan laut; cc. menyelenggarakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut; dd. menyelenggarakan pengawasan pemanfaatan dan pernndungan plasma nutfah sumber daya ikan di wilayah pesisir dan laut; ee. menyelenggarakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten; ff. menyelenggarakan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan; gg. menyelenggarakan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi; hh. menyelenggarakan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten; ii. menyelenggarakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut; JJ. menyelenggarakan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kelautan; 11. menyarnpaikan saran dan pertimbaJlgan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; mm. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; nn. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Pesisir dan Konservasi Laut Pasal 18 (1) Seksi Pesisir dan Konservasi Laut dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi laut.
22
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pesisir dan Konservasi Laut mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala bidang kelautan dalam melaksanakan tugas urusan pesisir dan konservasi laut; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pesisir dan konservasi laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksiseksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; g. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan pesisir dan konservasi laut; h. menyediakan bahanjdata peiaksanaan peneiitian dan pengembangan pesisir dan konservasi laut ; i. melaksanakan rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun ,terumbu karang, dan habitat ikan) J. melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut; k. melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir; 1. melaksanakan kebijakan rehabilitasi pantai dan konservasi pesisir dan laut; m. melaksanakan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan laut; n. melaksanakan koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut; o. melaksanakan koordinasi antar kabupatenjkota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya; p. melaksanakan penataan ruang pesisir dan laut sesuai dengan peta
potensi; q. melaksanakan pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik Iokasi di wilayah pesisir dan laut; r. melaksanakan bimbingan teknis dan pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan pesisir dan lau t; s. melaksanakan kebijakan penempatan terumbu karang buatan dan pemanfaatannya di perairan laut; l. melaksanakan penyusunan zonasi dan tata ruang pesisir dan laut; u. melaksanakan perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang pesisir dan laut; v. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah sumber daya ikan di wilayah pesisir dan laut; w. melaksanakan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut; x. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah pesisir dan laut, y. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; z. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; aa. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
23
Paragraf 2 Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pasal 19 (1) Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh . seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan mempunyai uraian tugas : a. membantu kepala bidang kelautan dalam melaksanakan tugas urusan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; b. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; d. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas; e. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; f. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas dalam rangka kelancaran tugas; g. menyediakan bahan Zdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; h. melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah sumber daya ikan di wilayah laut; i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu; J. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut. le melaksanakan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas; 1. melaksanakan pengawasan jenis ikan yang dilindungi; m. melaksanakan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan bend a berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan provinsi; n. melaksanakan pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten; o. melaksanakan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut; p. melaksanakan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut; q. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama penyuluhan bidang kelautan dengan instansi terkait; r. melaksanakan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya di wilayah pesisir dan lau t; s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; t. melaporkan pela ksanaan tugas kepada atasan dasar pengambilan kebijakan; u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
24
BAB IV UNIT PELAKSANATEKNIS DINAS Pasal20 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. Pasal 22 (1) KeIompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan kerja yang ada. (4) Pernbinaan terhadap tenaga peraturan perundang-undangan
berdasarkan
sifat, jenis, dan beban
fungsional dilakukan yang berlaku.
sesuai
dengan
BABVI TATAKERJA Pasal 23 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
25
Pasal25 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yal1g berlaku. Pasal 26 ( 1) Setiap
Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan din as bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(2} Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimp inan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. (4) Hasil laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas. BABVII PEMBIAYAAN Pasal 27
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal28 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal29 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 34 Seri D Nornor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26
Pasa130 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 BUPATI BATANG ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan pada tanggal
di Batang 7 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd
Km3t:j.}~TENBATANG ,.
NASIKHIN
Disalin sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG ttd BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009
