BUPATI BATANG PERATURAN BUPATIBATANG 65 NOMOR bS-TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TAT A KERJA KECAMA TAN KABUPA TEN BAT ANG
BUPATI BATANG, Menimbang
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 26), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Batang; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nornor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ; 10. Peraturan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 Seri : E No. : 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Urusan Pemerintahan Yang Daerah Kabupaten Batang ( Tahun 2008, Nomor 1 Seri:
Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Lembaran Daerah Kabupaten. Batang E No.: 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 5 Seri : D No. : 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERA TU RAN BUP ATI TENT ANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN BATANG.
3
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalarn Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pernerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. K.ecarnatan adalah Wilayah Kerja Carnat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Batang. 6. Carnat adalah Kepala Pernerintahan Kecarnatan di Kabupaten Batang. 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang rnenunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalarn satuan organisasi yang dalarn pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrarnpilan tertentu serta bersifat rnandiri. 8. Kelornpok jabatan fungsional adalah kurnpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalarn jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai kelornpok sesuai keahliannya. BAB 11 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Kecarnatan terdiri dari : a. Carnat; b. Sekretaris Kecamatan membawahkan : 1. Subbagian Program dan Keuangan; 2. Subbagian Urnurn dan Kepegawaian. c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Urnurn; e. Seksi Pernberdayaan Masyarakat dan Desa; f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; g. Kelornpok Jabatan fungsional BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Carnat Pasa13 (1) Kecarnatan dipirnpin oleh Carnat yang rnernpunyai tugas pokok rnelaksanakan kewenangan pernerintahan yang dilirnpahkan oleh Bupati untuk rnenangani sebagian urusan otonorni daerah, yang meliputi aspek : a. penzman; b. rekornendasi; c. koordinasi; d. pernbinaan; e. pengawasan;
4
f. fasilitasi; g. penetapan; h. penyelenggaraan dan 1. kewenangan lain yang dilimpahkan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan; b. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; c. penyiapan data informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati; d. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Kelurahan atau Desa; e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dan ayat (2), Camat mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan data dan informasi mengenai keadaan kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana program dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan; c. mengkoordinasikan dan pembinaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Kelurahan atau Desa; d. mengkoordinasikan pelayanan tugas-tugas unit pelaksana teknis dinas di wilayah kecamatan; e. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; f. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan kecamatan sesuai dengan kewenangannya; g. menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga kecamatan; h. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugastugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1. mengevaluasi program dan kegiatan kecamatan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1) Sekretariat Kecamatan dip imp in oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tug as pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan untuk menyiapkan bahan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kesekretariatan meliputi program, keuangan, kepegawaian dan umum. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyiapan bahan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan; b. pengendalian administrasi keuangan kecamatan;
5
c. d. e.
pengendalian administrasi kepegawaian kecamatan; pengendalian administrasi umum dan rumah tangga kecamatan; pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan.
( 3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. merencanakan program dan kegiatan sekretariat kecamatan; c. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan subbagian dan seksi dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kecamatan; d. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi kecamatan; e. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan; f. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan kecamatan; g. menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan kecamatan; h. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Subbagian Program dan Keuangan Pasal 5 ( 1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan program, administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan. ( 2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat Cl), Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian program dan keuangan; b. menyediakan bahanldata dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan program dan anggaran kecamatan; c. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; d. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing seksi dan subbagian sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; e. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masingmasing Seksi dan Subbagian; f. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan kecamatan; g. menyusun rencana jadwal/agenda program dan kegiatan kecamatan; h. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kecamatan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; i. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi kecamatan; J. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-sksi di lingkungan kecamatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
6
1. m. n. o. p.
membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf2 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 6
(1)
Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan kearsipan kecamatan.
(1)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; b. menyediakan bahanldata dan petunjuk teknis bidang umum dan kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; e. melaksanakan penatausahaan barang milik negara/daerah; f. melaksanakan kegiatan kearsipan kecamatan; g. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan; h. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan; 1. melaksanakan koordinasi dengan subbagian dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; J. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tug as kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tug as kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan Pasal 7
(1) Seksi Tata Pemerintahan pokok merencanakan, pemerintahan.
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tug as menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan tata
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai uraian tug as : a. menyusun rencana program kegiatan seksi tata pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan seksi-seksi di lingkungan kecamatan; c. menyediakan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa; d. menyediakan bahan fasilitasi penyusunan APBDesa;
7
e. menyediakan bahan penelahaan dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan; f. menyediakan bahan pembinaan penyelenggaraan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; g. menyediakan bahan fasilitasi pendapatan daerah; h. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Pengajuan ADD! ADK, tambahan penghasilan perangkat desa; 1. menghimpun dan mempublikasikan suatu dokumen produk hukum daerah; J. menghimpun dan meneruskan produk hukum desa dari Kecamatan Ke Kabupaten; k. menghimpun data dan informasi sarana dan prasarana kependudukan; 1. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kependudukan ; m. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kependudukan ; n. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pendafiaran penduduk ; o. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya; p. melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yag ada di wilayah kerja kecamatan ; q. melaksanakan penyusunan nama- nama geografi (jalan, batas wilayah ) ; r. melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerja kecamatan ; s. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi Tata Pemerintahan ; t. melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan ; u. memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan umum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku ; v. memfasilitasi penataan desa/kelurahan ; w. memfasilitasi penyusunan peraturan desa ; x. memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa dan penyelesaian terhadap perselisihan sengketa yang terjadi di desa/kelurahan ; y. memfasilitasi dan pembinaan dan penyelesaian sengketa batas antar desa/ kelurahan ; z. memfasilitasi pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; aa. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; bb. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; cc. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dd. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Keempat Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Pasal 8 (1) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum. (2) Untuk melaksanakan tug as pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; c. menyediakan bahanldata dalam penyelenggaraan pembinaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan;
8
e. melaksanakan pembinaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; f. melaksanakan pembinaan Pedagang Kaki Lima ( PKL ), di wilayah kecamatan; g. melaksanakan pelayanan penerbitan surat keterangan kelakuan baik ; h. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya; 1. melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan daerah ; J. melaksanakan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat ; k. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 1. memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka kesatuan bangsa ; m. memfasiltasi penyelenggaraan operasi penegakan ketentraman dan ketertiban umum ; n. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. melaksanakan tug as kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Kelima Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 9 (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tug as pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Untuk melaksanakan tug as pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa; c. menyediakan bahan/data dan memfasilitasi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan pengawasan/pemantuan pekerjaan bidang pekerjaan umum; d. menyediakan bahan/data dan memfasilitasi penyusunan, perencanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, evaluasi di bidang pertanian, petemakan, perkebunan dan kehutanan kelautan dan perikanan; e. menyediakan bahan/data dan memfasilitasi pembinaan bidang industri, informasi perusahaan dan informasi pasar; f. menyediakan bahan fasilitasipemberdayaan masyarakat desa; g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan; h. melaksanakan koordinasi program peningkatan produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan ; 1. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi dan pembangunan; J. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat ; k. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya; 1. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; m. mengajukan bahan fasilitasi penanaman modal; n. memfasilitasi pembangunan di bidang prasarana desa/kelurahan dan pengembangan perekonomian desa/kelurahan ; o. memfasilitasi pembinaan usaha ekonomi desa dan masyarakat; q. memfasilitasi pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa; r. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
9
s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Keenam Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pasal 10 (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tug as pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kesejahteraan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi kesejahteraan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. menyediakan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan kesejahteraan masyarakat; c. menyediakan program pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial; d. menyediakan bahan pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga; e. menyediakan bahan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat; f. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi di lingkungan kecamatan; g. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial; h. melaksanakan penanggulangan masalah sosial ; 1. melaksanakan pelayanan perijinan sesuai dengan kewenangannya; J. melaksanakan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang untuk bantuan sosial ; k. melaksanakan pelayanan penerbitan surat keterangan tidak mampu ; 1. melaksanakan evaluasi kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; m. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, petunjuk teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan sosial sebagai pedoman dan landasan kerja ; n. menghimpun data dan informasi sarana dan prasarana kesejahteraan sosial; o. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial; p. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan ; memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ; q. memfasilitasi pembinaan danpengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat ; r. memfasilitasi penyelenggaraan sarana dan pelayanan kesehatan, keluarga berencana, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat terlarang ; s. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita ; t. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; v. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; w. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
10
BAB IV KELOMPOK JABA TAN FUNGSIONAL Pasal 11 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kecamatan. Pasal 12 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BABV TATAKERJA Pasal 13 Camat dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
Peraturan
Perundang-undangan
yang
Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 15 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil Iangkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
11
(4) Hasillaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan kecamatan. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 17 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kecamatan Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
dibebankan
pada Anggaran
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 18 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati uu, sepanjang menyangkut pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Camat. Pasal19 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Batang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasa120 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012
1 SEKRETAQIS
._--_._- .•.-_ ..I
i'AFRA~
"---:'-~::t::f-
ASISTf:'~"DMi:mm~AS! •.....2--_._--_. __
3 KErllA
t.• ~ D.~~
t --..---
;.
BUPATI BATANG
ttd
SAGIM. G;1r~ANISASI [) I_~~_s~
" ~:~:?~~_I~:.-
#-~
--~.-r
--
__
_
-~J
YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG SEKRETARIS DAE
ttd NASIKHIN BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TA HUN 2012 NOMOR 65 .
12 Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
