~:~t:}\ BUPATIBATANG
PERATURANBUPATIBATANG
8 97T
NOMOR
TAHUN 2012
TENTANG
STANDARPELAYANANMINIMALBIDANG KESEHATAN DI KABUPATENBATANG
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIBATANG,
Menimbang
a.
bahwa
untuk
wajib
daerah
pelayanan
menjamm yang
terselenggaranya
berkaitan
dengan
dasar di bidang kesehatan
negara telah ditetapkan
urusan
Peraturan
hak
dan
kepada warga
Menteri Kesehatan
Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
tentang Standar
Pelayanan
Kesehatan
Minimal
Bidang
di
Kabupaten / Kota; b.
bahwa
untuk
melaksanakan
Minimal Bidang Kesehatan
Standar
Pelayanan
sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a di Kabupaten Batang, perlu menyusun rencana
pencapaian
Standar
Pelayanan
Minimal
Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang; c.
bahwa
>
berdasarkan
dimaksud
dalam
menetapkan Pelayanan
pertimbangan huruf
Peraturan
a
dan
Bupati
sebagaimana huruf
b,
ten tang
Minimal Bidang Kesehatan
perlu
Standar
di Kabupaten
Batang;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
9
Tahun
1965
Daerah- Tingkat 11 Batang
Negara Republik Indonesia
Tahun
tentang
(Lembaran
1965 Nomor 52,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 2757); 2.
Undang-Undang
Nomor 28 Tahun
1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
1999
Nomor
Negara Republik
75,
Indonesia
Nomor 3851); 3.
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
Pembentukan
Peraturan
2011
tentang
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846); 4.
Undang-Undang Pemerintahan Indonesia
Nomor 32 Tahun
Daerah
Tahun
2004
tentang
(Lembaran Negara Republik
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa
dengan
Undang-Undang
tentang
Perubahan
kali diubah
terakhir
Nomor 12 Tahun
Kedua
Atas
2008
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844); 5.
Undang-Undang Perimbangan dan
Nomor 33 Tahun
Keuangan Antara
Pemerintahan
Republik
Daerah
Indonesia
Tambahan
Lembaran
2004
Pemerintah (Lembaran
Tahun
2004
Negara
tentang Pusat Negara
Nomor
Republik
126,
Indonesia
Nomor 4438); 6.
Undang-Undang Kesehatan Tahun
Nomor 36 Tahun
(Lembaran
2009
Nomor
2009
tentang
Negara Republik Indonesia 144,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. ~
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor
140, Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4578); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman
Penyusunan
Pelayanan Indonesia
Minimal Tahun
dan
Penerapan
(Lembaran
2005
Negara
Nomor
150,
Standar Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan 2006
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
tentang
Pedoman
Daerah,
sebagaimana
terakhir
dengan
telah beberapa
Peraturan
Nomor 21 Tahun Atas Peraturan
Pengelolaan
Keuangan kali diubah
Menteri Dalam Negeri
2011 ten tang Perubahan
Kedua
Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan 2007
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
ten tang
Pedoman
Penyusunan
Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan
Menteri
Kesehatan
741/ MENKES/ PER/VII/ 2008 Pelayanan
Minimal
tentang
Bidang
Nomor Standar
Kesehatan
Di
Kabupaten/Kota; 13. Keputusan
Menteri
828/MENKES/SK/IX/2008 Standar
Pelayanan
Kesehatan
Nomor
tentang Petunjuk Teknis
Minimal Bidang Kesehatan
Di
Kabupaten /Kota; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun
2008
Nomor 1 Seri E Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tata
Kerja
sebagaimana
Dinas
Susunan
Daerah
Organisasi dan
Kabupaten
Batang,
telah diubah dengan Peraturan
Kabupaten
Batang Nomor 24 Tahun
Daerah
2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan
Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24); 16. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Batang
Nomor
13
Tahun 2010 ten tang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 13); 17. Peraturan
Bupati
Batang
Nomor 27 Tahun
2008
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kesehatan
Kabupaten
Kabupaten
Batang Tahun
Batang
(Berita
2008 Nomor 27
Seri D Nomor 6);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMALBIDANGKESEHATANDI KABUPATENBATANG.
BABI KE1'ENTUANUMUM Pasall
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2.
Pemerintah
Daerah adalah Bupati dan Perangkat
unsur pelaksana pemerintahan
daerah.
3.
Bupati adalah Bupati Batang.
4.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
Daerah sebagai
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBDadalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
7.
Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan
dan
mengurus
keperluan
kebutuhan
dasar
masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. 8.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten Batang.
9.
Pelayanan
Kesehatan
melaksanakan pencegahan
adalah
semua
pemeliharaan
dan
(preventif),
kegiatan
dengan
peningkatan
pengobatan
(kuratif),
(rehabilitative) dan pendidikan kesehatan
maksud
(promotif), rehabilitasi
dengan tujuan
untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 10. Tenaga kesehatan
adalah
dalam bidang kesehatan
setiap orang yang mengabdikan diri serta memiliki pengetahuan
dan atau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya baik rawat jalan maupun rawat inap. 12. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit baik rawatjalan maupun rawat inap. 13. Indikator
Kinerja adalah
tolok ukur
prestasi
kuantitatif
dan
kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian
keberhasilan
penyelenggaraan
Standar
Pelayanan
Minimal bidang kesehatan. 14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
BAB11 SPM BIDANGKESEHATAN Bagian Kesatu Maksud, Tujuan dan Fungsi Paragraf 1 Maksud Pasal2
Maksud ditetapkannya SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai pedoman daerah
di
bidang
pelayanan
kesehatan
dalam
mencapai
Standar
Pelayanan Minimal di Kabupaten Batang.
Paragraf2 Tujuan Pasal3
Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang adalah : a.
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
b.
meningkatkan pengawasan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
c.
meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.
Paragraf 3 Fungsi Pasal4
Fungsi
SPM Bidang
Kesehatan
yang
meliputi
pelayanan
terhadap
masyarakat adalah sebagai : a.
alat Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan
wajib Pemerintah
Daerah di bidang kesehatan; b.
acuan
penyediaan
tercapainya
kondisi
sarana
dan
rata-rata
prasarana minimal
untuk
yang
harus
menjamm dicapai
Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kesehatan kepada masyarakat; c.
acuan
dalam
perencanaan,
penganggaran,
pengawasan,
pengukuran kinerja daerah di bidang kesehatan. d.
pedoman penyusunan program tahunan se1ama lima tahun bidang kesehatan; Bagian Kedua Jenis Pelayanan, Indikator dan Target SPM Bidang Kesehatan Pasal5
( 1)
SPM Bidang Kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator dan target capaian kinerja;
(2)
Jenis Pelayanan, indikator dan target capaian kinerja pada SPM Bidang
Kesehatan
tercantum
sebagaimana
dalam
lampiran
dimaksud
yang
pada
merupakan
ayat
(1),
bagian
tak
terpisahkan dari peraturan bupati ini;
BABIII PENGORGANISASIAN Pasal6 (1)
Bupati
bertanggung
bidang
kesehatan
jawab sesuai
dalam
penyelenggaraan
SPM Bidang
Kesehatan
pelayanan yang
te1ah
ditetapkan. (2) Penyelenggaraan
pe1ayanan
kesehatan
sesuai
SPM
Bidang
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas. (3) Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
sesuai
SPM
Bidang
Kesehatan dilakukan 'oleh tenaga kesehatan.
BABIV PELAKSANAAN Pasal7 (1) SPM Bidang Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan
program
dan
pelayanan kesehatan di daerah.
pencapaian
target
pe1aksanaan
(2) SPM Bidang Kesehatan dilaksanakan
sesuai
sebagaimana dengan
dimaksud
pedomanj standar
pada
ayat
teknis
(1)
yang
ditetapkan. (3) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penye1enggaraan dan pelaksanaan
SPM
Bidang
Kesehatan
dengan
Satuan
Kerja
Perangkat Daerah lain. (4) Dinas melakukan
evaluasi pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
setiap tahun.
BABV PELAPORAN Pasal8 (1) Bupati menyampaikan laporan teknis tahunan
kinerja penerapan
dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. (2) Dinas berkewajiban menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja pelaksanaan
penerapan
dan pencapaian
SPM Bidang Kesehatan
kepada Bupati.
BABVI PENDANAAN Pasal9
Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerjaj target, pe1aporan,
monitoring
pembangunan
dan
evaluasi,
pembinaan
dan
pengawasan,
sub sistem informasi manajemen dibebankan pada APBD
dan sumber lain yang tidak mengikat.
BABVII PEMBINAANDANPENGAWASAN Pasal10
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas.
BAB VIII PENUTUP Pasal 11
Hal-hal yang belum diatur teknis pelaksanaannya,
dalam
Peraturan
ini, sepanjang
mengenai
akan diatur kemudian dengan Keputusan
Kepala
Dinas.
Pasal12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan
pengundangan
dalam Berita Daerah Kabupaten
Batang.
Ditetapkan di Batang Pada tanggal2.} O~f.eM Be!l. 2012 27 Desember 2012 BUPATI BATANG, ttd
YOYOKRIYO SUDIBYO
Diundangkan
di Batang
pada tanggal L 7 Desember ~ es.£-t111? &2012 ~ '2 D t cz 27 ~~'.ARIS DAERAHKABUPATEN KABUPATENBATANG, SEKRETARIS DAERAH BATANG, r
ttd NA
u ••. .L.L.L.L
NASIKHIN
31
BERITA DAERAH KABUPATENBATANGTAHUN 2012 NOMOR 97
Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
LAMPIRAN PERATURAN BUPATl BATANG NOMOR TENTANG
97 91
TAHUN 2012
'2.1fJl%r=,MfgGK.
~O
12...
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN TARGET SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 - 2017
1
Pelayanan Kesehatan Dasar
TARGET
INDIKATOR
JENIS PELAYANAN
NO
1.
Cakupan kunjungan
2.
Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani
3.
Cakupan pertolongan
4.
Cakupan pelayanan Nifas
kompetensi
ibu hamil K4
kebidanan
2014
2015
2016
2017
92%
93%
94%
95%
95%
96%
78%
79%
80%
81%
82%
83%
94%
95%
95%
95%
96%
96%
94%
95%
95%
95%
96%
96%
5.
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani
80%
81%
82%
83%
84%
85%
6.
Cakupan kunjungan bayi
95%
95%
96%
97%
98%
99%
7.
Cakupan Desa/ Kelurahan UCI
80%
90%
95%
100%
100%
100%
8.
Cakupan oelayanan anak balita
90%
91%
92%
93%
94%
95%
9.
Cakupan pemberian
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 - 24 bin
BGM dari keluarga miskin 11. Cakupan penjaringan
perawatan
kesehatan siswa SD dan setingkat
12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita
a.
Acute Flacid Paralysis ( AFP ) rate per 100.000 penduduk
b.
Penemuan kasus TBC BTA positif ( CDR / Cure)
c.
Cakupan balita dengan pneumoni
d.
Penderita DBD yang ditemukan
e.
Cakupan pelayanan
f.
Klien yang mendapatkan
yang ditemukan
< 15 tahun
dan ditangani
dan ditangani
diare yang ditangani penanganan
1. 2.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
79,81%
79,97%
80,14%
80,37%
80,60%
81%
>1/100.000
!!1/100.000
>1/100.000
~2/100.ooo
~2/100.000
>2/100.000
75%
76%
77%
78%
79%
80%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
penyakit
HIV/AIDS
14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin Pelayanan Kesehatan Rujukan
2013
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
10. Cakupan Balita Gizi buruk mendapat
2
2012
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level I yang harus
diberikan
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
71%
72%
76%
80%
82%
85%
sarkes (RS) di Kab / Kota 3
Penyelidikan
Epidemiologi
dan Penanggulangan
1.
4
Promosi kesehatan dan pemberdayaan
Cakupan desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.
< 24 jam
Cakupan Desa Siaga Aktif
masyarakat
BUPATI BATANG,
~
ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO
