BUPATI BATANG PERATURANBUPATIBATANG NOMOR b60 0 TAHUN 2012 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DANTATAKERJA BADANPELAKSANAPENYULUHANDANKETAHANANPANGAN KABUPATENBATANG BUPATIBATANG, Menimbang:
a.
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan dan Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2008 ten tang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No.: 1);
3
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008, Nomor 4 Seri : D No. : 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan
:PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BATANG. BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang. 6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
4
BAB II SUSUNANORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat membawahkan : 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi, membawahkan : 1. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 2. Subbidang Informasi, Komunikasi, Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pengembangan Kelembagaan, membawahkan : 1. Subbidang Kelembagaan Penyuluh; 2. Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha. e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, membawahkan: 1. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; 2. Subbidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluh. f. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan : 1. Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan; 2. Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan. g. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan : 1. Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan; 2. Subbidang Keamanan Pangan. h. Unit Pelaksana Teknis Badan; 1. Kelompok Jabatan Fungsional.
BAB III TUGASPOKOK,FUNGSI, DANURAIANTUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasa13 Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan dan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan dan ketahanan pangan; b. penyusunan programa penyuluhan yang sejalan dengan programa penyuluhan tingkat provinsi dan nasional; c. penyusunan dan perumusan rencana teknis penyuluhan dan ketahanan pangan;
5
d. penyusunan bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan; e. penyelenggaraan urusan dan pembinaan teknis penyuluhan dan ketahanan pangan; f. pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; g. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan dan ketahanan pangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; h. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan dan ketahanan pangan; 1. penumbuhkembangan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; J. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; k. pengelolaan satuan administrasi pangkal (SATMI NKAL) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil; 1. pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan kesekretariatan; m. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan ketahanan pangan dengan satuan kerja tekait; n. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; o. pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis Badan; p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis rencana program dan kegiatan di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; b. menyusun programa penyuluhan yang sejalan dengan programa penyuluhan tingkat provinsi dan nasional; c. menyusun dan merumuskan rencana teknis penyuluhan dan ketahanan pangan; d. menyusun bahan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan; e. menyelenggarakan urusan dan pembinaan teknis penyuluhan dan ketahanan pangan; f. melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan; g. mengumpulkan, mengolah, mengemas, dan menyebarkan materi penyuluhan dan ketahanan pangan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; h. menyelenggarakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan dan ketahanan pangan; 1. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
6
melaksanakan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; k. mengelola satuan administrasi pangkal (SATMINKAL)penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil; 1. membina, menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan kesekretariatan; m. melaksanakan koordinasi penyuluhan dan ketahanan pangan dengan satuan kerja tekait; n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyuluhan dan ketahanan pangan; o. membina kepada Unit Pelaksana Teknis Badan; p. menyusun identifikasi pangan pokok masyarakat, infrastruktur distribusi pangan; q. menyusun identifikasi dan fasilitasi stake holder yang bergerak di bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; r. menyiapkan bahan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan, keragaman konsumsi pangan dan cadangan pangan; s. melaksanakan identifikasi penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan; t. menyusun dan merumuskan bahan kebijakan program legislasi daerah; u. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan; v. menyelenggarakan penerapan standar baku mutu pangan regional; w. menyelenggarakan pengelolaan keamanan pangan; x. menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; y. menyelenggarakan pelayanan bidang penyluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); z. memberikan rekomendasi perijinan sesuai dengan kewenangannya; aa. membina pegawai di lingkungan badan sesuai dengan kewenangannya; bb. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang penyuluhan dan ketahanan pangan dengan instansi atau lembaga terkait; cc. mengevaluasi program dan kegiatan bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan; dd. melaksanakan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tugastugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ee. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; ff. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan. gg. melaksanakan pengawasan dan monitoring di lingkungan badan; hh. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; J.
7
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 (1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan; b. pengendalian administrasi keuangan badan; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga badan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan badan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahan Zdata guna penyusunan kebijakan badan; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat badan; d. menyusun rencana program legislasi daerahy produk hukum daerah; e. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga badan; h. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan badan; 1. menyusun dan mengkoordinasikan laporan badan; J. menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ),Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae.rah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
8
Paragraf 1 Subbagian Program Pasa15 ( 1) Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan bahanj data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kreteria bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. menyediakan bahanj data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan badan; c. menyusun konsep rencana program dan kegiatan badan; d. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program; e. menyusun konsep rencana program legislasi daerahjproduk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan badan; f. menyusun rencana jadwalj agenda program dan kegiatan badan; g. menyusun konsep dokumen perencanaan badan; h. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; 1. menyediakan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae.rah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; J. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; l. meman tau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasa16 ( 1 ) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan badan; (2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
9
a. menyediakan bahanfdata dalam rangka penyusunan rencana anggaran badan; b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian; c. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan badan; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; e. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; f. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Suhbagian Umum dan Kepegawaian Pasal7 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; c. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraf daerah; d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan; e. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan; f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain di lingkungan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
10
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
Bidang
Bagian Ketiga Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi Pasal 8
Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan dan program bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; d. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; e. penyelenggaraan produksi dan pelayanan serta penyebaran informasi, komunikasi dan teknologi; f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Komunikasi dan Teknologi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan bad an ; c.menyiapkan baharr/data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; d. menyiapkan baharr/ data kebutuhan kegiatan pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; e. menyelenggarakan pengawasan serta evaluasi secara periodik terhadap sistem pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; f. menyelenggarakan proses pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; g. melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi yang telah dilaksanakan. h. memberikan pelayanan informasi, komunikasi dan teknologi; i. menyiapkan materi, informasi penyuluhan dan hasil penelitian, pengkajian teknologi baru dari para peneliti / lembaga penelitian;
11
J. menyebarluaskan materi, informasi penyuluhan dan hasil penelitian,
pengkajian teknologi baru dari para penelitij lembaga penelitian kepada pelaku utama dan pelaku usaha; k. melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian; l. mengadakan pengembangan jaringan komunikasi kerja sama dengan media informasi cetak maupun elektronik dan pihak lain di bidang informasi, komunikasi, penyuluhan dan promosi produk; m. memberikan layanan informasi agribisnis harga pasar, produk pertanian, perikanan, kehutanan serta informasi kegiatan penyuluhan; n. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengaduan dan pendataan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; p. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; r. menyelenggarakan dan memfasilitasi penyelenggaraan forum informasi antar instansij lembaga dengan pelaku utama dan pelaku usaha; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi; Pasal9 (1) Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang pengkajian dan penerapan teknologi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengkajian dan penerapan teknologi; d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; e. melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi penyuluhan yang telah dilaksanakan; f. melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi;
12
g. menyebarluaskan materi, informasi penyeluhan dan hasil penelitian, pengkajian teknologi baru dari para peneliti j lembaga penelitian kepada pelaku utama dan pelaku usaha; h. melakukan kerja sama dengan lembaga penelitian, Prjlembaga swasta yang berkaitan dengan teknologi tepat guna di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; 1. mengadakan jaringan komunikasi kerja sama dengan media informasi cetak maupun elektronik dan pihak lain di bidang informasi, komunikasi, penyuluhan dan promosi produk; J. memberikan layanan informasi agribisnis harga pasar, produk pertanian, perikanan, kehutanan serta informasi kegiatan penyuluhan; k. melaksanakan uji coba, kaji terap, metode demonstrasi plot j percontohan dan atau sejenisnya terhadap komoditas, varietas dan turunannya serta teknologi baru bagi pelaku utama dan pelaku usaha; 1. melaksanakan pengkajian dan penyebaran hasil pengkajian teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Subbidang Informasi, Komunikasi, Sarana dan Prasarana. Pasal 10 (1) Subbidang Informasi, Komunikasi, Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan informasi, komunikasi, sarana dan prasarana. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang informasi, komunikasi, sarana dan prasarana mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang informasi, komunikasi, sarana dan prasarana; b. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang informasi, komunikasi, sarana dan prasarana; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; d. melaksanakan pengelolaan informasi, komunikasi, sarana dan prasarana; e. melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan informasi, komunikasi, sarana dan prasarana; f. melaksanakan dan mengembangkan jaringan informasi dengan lembaga lain untuk kepentingan penyuluhan;
13
pengelolaan perpustakaan, g. menyelenggarakan pelayanan / dokumentasi dan dukungan promosi produk pertanian, perikanan dan kehutanan; h. melaksanakan dan mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi dengan lembaga lain untuk kepentingan penyuluhan; 1. memfasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi yang dilaksanakan pelaku utama dan pelaku usaha; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keempat Bidang Pengembangan Kelembagaan Pasal 11 Bidang Pengembangan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan dan program bidang pengembangan kelembagaan; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengembangan kelembagaan; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; d. penyelenggaraan, penumbuhan dan bimbingan kelembagaan penyuluh dan kelembagan pelaku utama dan pelaku usaha; e. pelaksanaan pengkajian kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya rkan, pengolah ikan, petani hutan dan petani di lingkungan kawasan hutan; f. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan kelembagaan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan kelembagaan; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan baharr/ data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan kelembagaan;
14
d. menyiapkan bahanJdata kebutuhan kegiatan pengembangan kelembagaan; e. menyelenggarakan pengawasan serta evaluasi secara periodik kegiatan pengembangan kelembagaan; f. melakukan penataan, penumbuhan J pembinaan J bimbingan terhadap kelembagaan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; g. menyiapkan juknis, naskah J rancangan untuk kepentingan kegiatan penyuluhan; h. melakukan pendataan dan pengkajian ulang terhadap data penyuluh (PNS, swasta, swadaya), pelaku utama dan pelaku usaha yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi; 1. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengaduan dan pendataan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Subbidang Kelembagaan Penyuluh Pasal12 (1)Subbidang Kelembagaan Penyuluh dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan penyuluh. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbidang Kelembagaan Penyuluh mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang kelembagaan penyuluh; b. menyediakan bahanJ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kelembagaan penyuluh; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; d. melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap kegiatan kelembagaan penyuluh; e. melaksanakan pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengembangan kelembagaan penyuluh; f. melaksanakan penyelenggaraan pengkajian data untuk pengembangan kelembagaan penyuluh; g. melaksanakan penyusunan program dan rencana kerja bidang penyelenggaraan pengembangan kelembagaan penyuluh; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
15
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 1.
Paragraf 2 Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pasal13 (1) Subbidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang informasi, komunikasi, sarana dan prasarana mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; b. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; d. melaksanakan pendataan, pengkajian dan penataan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; e. melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; f. menyusun statistik data base kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; g. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pasal14 Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan.
16
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan dan program bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; d. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan bahanj data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; d. menyiapkan bahanj data kebutuhan kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; e. menyelenggarakan pengawasan serta evaluasi secara periodik kegiatan penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan; f. menyusun rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pertanian, perikanan dan kehutanan bagi penyuluh, pelaku utama (kelompok tani j gabungan kelompok tanij asosiasi) dan pelaku usaha; g. menyusun rumusan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan dengan instansi j lembagaj perguruan tinggi j negeri j swasta lainnya di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan; h. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraan kerjasama penyuluhan dengan instansi j lembaga j perguruan tinggi j swasta atau lainnya; 1. menyusun materi metodologi untuk penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; J. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang penyelenggaraan dan kerjasama penyuluhan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
17
Paragraf 1 Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pasal15 (1)Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; b. menyediakan bahan / data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; c. menentukan peserta / tutor / pelatih / fasilitator penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; e. melakukan pengembangan kompetensi dan kapasitas penyuluh melalui latihan rutin / training penyuluhan setiap 2 (dua) minggu sekali; f. meningkatkan profesionalisme penyuluh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pendampingan dan pembimbingan; g. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Subbidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluh Pasal16 (1) Subbidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluh, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan kemitraan dan kerjasama penyuluh. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Kemitraan dan Kerjasama Penyuluh mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang kemitraan dan kerjasama penyuluh; b. menyediakan bahan / data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang kemitraan dan kerjasama penyuluh;
18
c. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; d. memfasilitasi akses petani selaku pelaku utama dan pelaku usaha; e. memfasilitasi pengembangan modal usaha bagi pelaku utama dan pelaku usaha; f. melaksanakan peningkatan pengembangan agribisnis komoditas unggulan melalui pendampingan di masing-masing wilayah kerja; g. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Keenam Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Pasal17 Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan dan program bidang ketersediaan dan distribusi pangan; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang ketersediaan dan distribusi pangan; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan; d. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan baharr/ data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang ketersediaan dan distribusi pangan; d. menyiapkan baharr/ data kebutuhan kegiatan ketersediaan dan distribusi pangan; e. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundangundangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
19
f. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan; g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan cadangan ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat; h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi harga pangan pokok j strategis; 1. melaksanakan pembinaan dan pengembangan penganekaragaman produk pangan lokal; J. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan; k. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, melaksanakan asistensi j pembahasan rencana anggaran di bidang ketersediaan dan distribusi pangan dengan satuan kerja terkait j Tim j Panitia Anggaran; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan; m. mengelola pencegahan dan penanggulangan terjadinya masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan dan akses pangan masyarakat n. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan dan penyuluh; p. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karir bawahan; q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang ketersediaan dan distribusi pangan, dalam rangka pengambilan keputusanjkebijakan; r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan Pasal18 (1) Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan ketersediaan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang pengembangan ketersediaan pangan; b. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan ketersediaan pangan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan;
20
d. melaksanakan identifikasi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat; e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan penganekaragaman produk pangan; f. melaksanakan pencegahan dan mengendalikan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersedian pangan; g. melaksanakan identifikasi cadangan pangan pokokf strategis masyarakat; h. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemantauan cadangan f lumbung pangan pokok masyarakat; 1. melaksanakan identifikasi dan pembinaan kelompokf desa rawan pangan; J. melaksanakan identifikasi, pembinaan dan pengembangan ketersediaan pangan; k. meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kelembagaan lumbung pangan masyarakat; l. memfasilitasif menangani penyaluran pangan untuk kelompokf desa rawan pangan; m. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; n. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan; o. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi f pembahasan rencana anggaran Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan, dengan satuan kerja terkaitfTimfPanitia Anggaran; p. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna peningkatan kinerja dan pelaksanaan tugas; q. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; r. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; s. memberikan saran dan bahan pertimbangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengembangan distribusi pangan, dalam rangka pengambilan keputusan f kebijakan; t. melaporkan kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, setiap selesai melaksanakan tugas f penugasan; u. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Subbidang Pengembangan Ketersediaan Pangan, sesuai ketentuan yang berlaku; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan Pasal 19
Kcpala
Subbidang
distribusi pangan.
yang
mcmpunyai
tugas
.. .•. .. .. dan mciaksanakan
PC:kOK 1~
-"'-'--bO·!t'--'+- R nL.t.
~-i
pengcm bangan
21
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan subbidang pengembangan distribusi pangan; b. menyediakan bahanfdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan distribusi pangan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan; d. melaksanakan identifikasi, pembinaan, fasilitasi dan pengembangan distribusi pangan; e. melaksanakan identifikasi dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan; f. melaksanakan inventarisasi data distribusi pangan dan perusahaan penggilingan padi; g. melaksanakan fasilitasi dan monitoring informasi data harga pangan; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan distribusi pangan; 1. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan; J. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan distribusi pangan; 1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi f pembahasan rencana anggaran Subbidang Pengembangan Distribusi Pangan, dengan satuan kerja terkaitfTimfPanitia Anggaran; m. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas; n. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; o. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengembangan distribusi pangan, dalam rangka pengambilan keputusan f kebijakan; q. melaporkan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan, setiap selesai melaksanakan tugasfpenugasan; r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasfkegiatan Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan, sesuai ketentuan yang berlaku; s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
22
Bagian Ketujuh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Pasal20 Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam menyusun rencana, menyiapkan, melaksanakan, menyelenggarakan, mengatur, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi : a. penyusunan kebijakan dan program bidang konsumsi dan keamanan pangan; b. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang konsumsi dan keamanan pangan; c. pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan; d. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan; e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang- bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan bahanj data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang konsumsi dan keamanan pangan; d. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundangundangan di bidang konsumsi dan keamanan pangan; e. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; f. melaksanakan pembinaan dan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; g. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan penganekaragaman olahan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal; h. mengelola pencegahan dan penanggulangan terjadinya masalah pangan akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; 1. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; J. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan; k. melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris, melaksanakan asistensijpembahasan rencana anggaran di bidang konsumsi dan keamanaan pangan dengan satuan kerja terkaitjTimjPanitia Anggaran;
23
1. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan; n. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugasj'kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan, sesuai ketentuan yang berlaku; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan bidang keamanan dan konsumsi pangan, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan; q. melaporkan kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas penugasan; r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Pararaf 1 Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan Pasal21 (1) Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan konsumsi pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan subbidang pengembangan konsumsi pangan; b. menyediakan baharr/data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pengembangan konsumsi pangan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan; d. melaksanakan pembinaan, fasilitasi pengembangan penganekaragaman produk pangan berbahan baku lokal; e. melaksanakan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu dan gizi pangan masyarakat; f. melaksanakan identifikasi pangan pokok masyarakat; g. melaksanakan pembinaan peningkatan mutu konsumsi pangan masyarakat; h. melaksanakan analisis mutu dan gizi pangan masyarakat; i. melaksanakan pembinaan peningkatan pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman berbasis pangan lokal; J. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; k. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan konsumsi pangan;
24
1. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi / pembahasan rencana anggaran Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan, dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran; m. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; o. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; p. memberikan saran dan bahan pertimbangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengembangan konsumsi pangan, dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan; q. melaporkan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan, setiap selesai melaksanakan tugas / penugasan; r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas / kegiatan Subbidang Pengembangan Konsumsi Pangan, sesuai ketentuan yang berlaku;dan s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Subbidang Keamanan Pangan Pasal22 (1) Subbidang Keamanan Pangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan keamanan pangan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Keamanan Pangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan subbidang keamanan pangan; b. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang keamanan pangan; c. menyiapkan bahan pe~yusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Subbidang Keamanan Pangan; d. melaksanakan pencegahan, melaksanakan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat penurunan keamanan pangan; e. melaksanakan analisis keamanan produk pangan masyarakat; f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan sekala kecilZrumah tangga; g. melakasanakan penerapan standar baku mutu regional (BMR); h. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; 1. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka peningkatan keamanan pangan; J. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian Program melaksanakan asistensi / pembahasan rencana anggaran Subbidang Keamanan Pangan, dengan satuan kerja terkait/ Tirn/Panitia Anggaran;
25
k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; l. membina dan memotivasi bawahan dan penyuluh dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier bawahan; m. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan; n. memberikan saran dan bahan pertimbangan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang pengembangan konsumsi pangan, dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan; o. melaporkan kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan, setiap selesai melaksanakan tugas / penugasan; p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas /kcgiatan Subbidang Pengembangan Keamanan Pangan, sesuai ketentuan yang berlaku;dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB IV UNITPELAKSANA TEKNISBADAN Pasal23 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. BAB V KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan. Pasal25 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang bersangkutan. (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
26
(4) Pembinaan terhadap tenaga peraturan perundang-undangan
fungsional dilakukan yang berlaku.
sesuai
dengan
BAB VI TATA KERJA
Pasa126 Kepala Badan. dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasa128 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan peruridang- undangan yang berlaku. Pasal 29 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya. (4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas.
27
BAB VII PEMBIAYAAN Pasa130 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal 31 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan. Pasa132 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka : 1. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2008 ten tang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan; 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Batang; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa133 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. /'
•
••
---.--..---
I
Ditetapkan di Batang pada tangga17 Agustus 2012
~ 1S"kEI~"~'~A~
t 2 ASIST[~~-[)~,\i~~,s =r=r:
~~~~l:f~1~~~~'~~1
BUPATIBATANG ttd
_------_ .•...._'t ~.;; O:-N:jF.TI~ ~' .. ..• .....--.-.-.~ ~-_.
,.---.•._---- ..
-- -.-
YOYOKRIYOSUDIBYO
Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARISDAE
TEN BATANG '"
ttd NASIKHIN
BERITADAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2012 NOMOR .9~.
28 Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
