BUPATI BATANG PERATURANBUPATIBATANG 70 TAHUN 2012 NOMOR7-0 TENTANG PEDOMANPELAKSANAANPROGRAMJAMINAN KESEHATANMASYARAKAT (JAMKESMAS)DANJAMINAN PERSALINAN(JAMPERSAL) DI KABUPATENBATANGTAHUN 2012 BUPATI BATANG, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal); b. bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan(Jampersal) di Kabupaten Batang Tahun 2012; .
Mengingat
1. Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757
2.
»
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.
Peraturan
Menteri
903/Menkes/Per/V/2011
Kesehatan tentang
Pedoman
Nomor Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; 13.
Keputusan
Menteri
1097/Menkes/VI/2011
Kesehatan
Nomor
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas; 14.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang ( Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri 0 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
15.
Peraturan
Daerah Kabupaten
Batang Nomor
11 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuaten
Batang
Tahun
2012
(Lembaran
Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 11); MEMUTUSKAN: PERATURAN
Menetapkan
BUPATI
TENTANG
PEDOMAN
PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN
JAMINAN
01 KABUPATEN
PERSALINAN (JAMPERSAL)
BATANG TAHUN 2012. BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasall Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
Unit
Pelayanan Teknis
(UPT)
Dinas
Kesehatan
sebagai
pemberi
pelayanan kesehatan yang meliputi kegiatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilatatif.
4. laminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut lamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif,
dan rehabilitaif
bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu.
Program ini diselenggarakan secara nasional agar terjadi subsidi silang dalam
5.
6.
7.
8.
rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin. laminan Persalinan yang selanjutnya disebut lampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang rneliputl pemeriksaan kehamilan pertolongan persallnan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persallnan dan pelayanan bayi baru lahir. Bidan Praktek Mandiri yang selanjutnya disebut BPM adalah Bidan yang bekerja di Puskesmasyang menandatangi Perjanjian Kerja Sama (BPS) untuk melayani Jampersal. Dalam melayani Jampersal dlluar jam kerja, BPMtersebut memperoleh jasa pelayanan sebesar 1000/0 dari tarif. Bidan Praktek swasta yang selanjutnya disebut BPs adalah Bidan yang sudah puma tugas, dan atau Bidan yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Batang yang menandatangi Perjanjian Kerja Sama (BPS) untuk melayani Jarnpersal, Dalam melayani Jampersal BPM tersebut memperoleh jasa pelayanan sebesar 1000/0 dari tarif. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama diberikan di Puskesmas dan jaringannya. Pelayanan rawat jalan lanjutan diberikan di BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM dan Rumah Sakit.
9. Pelayanan rawat inap diberikan di Puskesmas Perawatan dan di Rumah Sa kit Pemerintah termasuk as Khusus, Rs TNI IPOLRI dan RS swasta di ruang rawat inap kelas III (tiga) yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas nama Menteri Kesehatan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit setempat yang diketahui kepala Dinas Kesehatan Provinsi meliputi berbagai aspek pengaturan. 10. Pelayanan berjenjang dan tersetruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, diawali dengan rawat jalan tingkat pertama di Puskesmasdan jaringannya apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmasdan jaringanya kecuali dalam keadaan emergency. 11. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya. 12. Managed care adalah sistem yang menyeimbangkan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan. 13. Portabilitas adalah prinsip dalam jaminan kesehatan yang memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal ataupun peserta sedang melakukan perjalanan ke tempat bukan domisilinya (khususnya pada kasus emergency). 14. Pendekatan konsep wilayah adalah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama fasilitas upaya kesehatan perorangan strata I sesuai dengan domisili peserta. 15. Pemantauan adalah pemantauan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan secara periodik, secara spesifik diarahkan kepada penilaian indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.
SAS 11 PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 2 Penyelenggaraan Jamkesmas, Jampersal mengacu pada prinsip-prinsip : (1) Pengelolaan dana amanat bersifat nirlaba dengan pemanfaatan untuk sematamata peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin. (2) Pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik dengan biaya yang efektif dan rasional, (3) Pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang berdasarkan rujukan, sehingga tidak mengenal batas wilayah. (4) Portabilitas dan ekuitas. (5) Mekanisme asuransi sosial dengan iuran peserta dibayar oleh Pemerintah. (6) Transparansi dan akuntabilitas. SAS III TATALAKSANA PELAYANAN KESEHATAN Pasal3 (1) Tatalaksana pelayanan kesehatan, kegiatan, pendanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi Program Jamkesmas berpedoman pada Peratuan Menteri Kesehatan Nomor : 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas. (2) Tatalaksana pelayanan kesehatan, kegiatan, pendanaan, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi Program Jampersal berpedoman pada dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan. SAS IV PEMANFAATAN DANA Pasal4 (1) Dana Jamkesmas dan dana Jampersal terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Negara (APSN) merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi sasaran yang membutuhkan. (2) Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah melalui Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat. (3) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya (swasta yang bekerjasama), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas .Kabupaten, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan.
(4) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (Puskesmas) sebagaimana dimaksud ayat 3, selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. RINCIAN PENGGUNAAN DANA Pasal5 Rincian penggunaan dana Jamkesmas sebagaimana tertulis dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati lnl, BAB VII PENUTUP Pasal 6 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 4 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 27 z.-7/~{' vv).~~'0 Agustus 2012
ZC
BUPATI BATANG, ttd
YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 27 "2..1A<:}'l,J'y\--."':\ Agustus 2012 'LG l <'-z.. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd
NASIKHIN
ID
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 70
t '2-
Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG TAHUNTENTANG 2012 TENTANG PEDOMAN NOMOR 70 1°-&1"PELAKSANMN PROGRAM JAMINANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012.
RINCIAN PENGGUNMN DANA PROGRAMJAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KABUPATEN BATANG TAHUN 2012. I.
PEMANFMTAN DANA : 1. A. BIAYA RAWAT INAP DI PUSKESMASRAWAT INAP a. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah)/pasien/hari. Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 % untuk jasa sarana. b. Biaya makan minum pasien rawat inap sebesar Rp. 17.500,- (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)/pasien/hari. B. BIAYA RAWAT JALAN DI PUSKESMAS Biaya rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya sebesar Rp. 5.000,(Lima Ribu Rupiah)/pasien. Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 % untuk jasa sarana. 2.
BIAYA TRANSPORT RUJUKAN PASIEN Biaya transport sekali jalan
rujukan pasien sebesar maksimal harga dasar BBM x km
dengan
besaran minimum
Rp. 50.000,-
(Lima Puluh Ribu
IV
Jahit luka (1-5 jahitan), selebihnya Rp. 3000,-/jahitan
Rp. 15.000,-
IV
Pemasangan bidai
Rp. 20.000,-
IV
Pelepasan bidai
Rp. 10.000,-
IV
Tindik daun telinga
Rp. 10.000,-
IV
Incisi
Rp. 10.000,-
IV
Pengambilan corpus alenium
Rp. 10.000,-
IV
Pelepasan jahitan
Rp.
IV
Pemasangan/pelepasan cateter/pelepasan
IV
Pemasangan infuse :
Rupiah). 3.
BIAYA TINDAKAN MEDIC RINGAN
cath
5.000,-
Rp. 10.000,-
•
Dewasa
Rp.
7.500,-
•
anak
Rp.
7.500,5.000,-
IV
Penggantian verban
Rp.
IV
Punksi (penyedotan cairan)
Rp. 15.000,·
IV
Nebulizer (asma/pemberian
obat lewat hidung)
Rp. 20.000,-
Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 % untuk jasa sarana. 4. BIAYATINDAKAN MEDICSEDANG Tindakan pengambilan benjolan (tumor) bawah kulit Rp. 75.000,Sunat / sirkumsisi pria : • oleh dokter Rp. 150.000,• oleh paramedis Rp. 100.000,Exterpasi kuku Rp. 30.000,Biopsi (pengambilan cairan kanker) Rp. 30.000,Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 % untuk jasa sarana IV
IV
IV
IV
5. BIAYATINDAKAN MEDICBERAT Tindakan Vena Sectie Tubektomi Vasektomi Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60
%
Rp. 50.000,Rp. 300.000,Rp. 200.000,untuk jasa sarana.
%
Rp. 20.000,Rp. 15.000,Rp. 25.000,Rp. 15.000,Rp. 25.000,Rp. 20.000,Rp. 45.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 50.000,Rp. 25.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,untuk jasa sarana.
%
Rp. 50.000,Rp. 200.000,Rp. 5.000,Rp. 20.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 20.000,Rp. 20.000,untuk jasa sarana.
IV
IV
IV
6. BIAYATINDAKAN PELAYANANGIGI Pembersihan karang gigi per rahang Tumpatan gigi sementara Tumpatan gigi permanen Pencabutan gigi sulung dengan topical anasthesi Pencabutan gigi sulung dengan injeksi Pencabutan gigi tetap Pencabutangigi tetap dengan komplikasi fraktur Pembedahangigi tertanam Operculectomy Alveolectomy Deepening sulcus Fistulectomy Frenectomy Gingivectomy Incisi intra / extra oral Kuretase dry socket Epulis Splinitin Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 IV
IV
IV
IV
fV
fV
fV
fV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
fV
fV
fV
7. BIAYATINDAKAN PELAYANANMATA Hordeulum Pterigium Ganti verban, cuci mata Epilasi cilia Fuloresensitest Hecting off Irigasi Corpus alennium Koreksi visus Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 IV
IV
IV
IV
IV
fV
fV
IV
IV
8. BIAYATINDAKAN PENUNJANGDIAGNOSTIK Darah rutin (Iengkap) Urine rutin (Iengkap) Bakteri Tahan Asam (BTA) Faecesrutin (Iengkap) Kultur test tahan asam Biakan non tahan asam Faal paru mantoux Haemoglobine (Hb) Haematokrit Malaria Filaria Golongan darah SGOT SPGT Faal ginjal / protein total Asam urat Gula darah Resistensitest bakteri tahan asam Resistensitest non bakteri tahan asam Kolesterol total HDL LDL Trigliserida Ureum Creatin Bilirubin Widal Trombosit Skret alat kelamin Test Kehamilan Foto thorax dewasa / anak BNO USGkandungan tidak berwama USGkandungan berwarna USGabdomen tidak berwarna USGabdomen berwarna USGmamae tidak berwarna USGmamae berwarna Dengan ketentuan: 40 % untuk jasa pelayanan, 60 N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
fV
fV
fV
N
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
N
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
fV
%
Rp. 36.000,Rp. 14.000,Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 4.500,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 6.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 15.000,Rp. 15.000,Rp. 11.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 16.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 20.000,Rp. 20.000,Rp. 5.000,Rp. 10.000,Rp. 10.000,Rp. 50.000,Rp. 50.000,Rp. 90.000,Rp. 130.000,Rp. 110.000,Rp. 160.000,Rp. 110.000,Rp. 160.000,untuk jasa sarana.
9. BIAYAVISUM ET REPERTUM Untuk visum luar diberikan biaya sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan : 50 % jasa sarana dan 50 % digunakan untuk jasa pelayanan. 10. BIAYAPEMULASARAAN JENAZAH a. Biaya pemulasaraanjenazah normal diberikan biaya perawatan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) b. Biaya pemulasaraan jenazah rusak diberikan biaya perawatan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) c. Biaya pemulasaraan jenazah gelandangan, pengemis, dan orang terlantar diberikan biaya Pemulasaraan dan Pemakaman sebesar
Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) 11. BIAYA PELAYANAN PERSAUNAN NORMAL Biaya pelayanan persalinan normal sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/persalinan. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk Jasa sarana. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 1000/0 sebagai pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. Pertolongan persalinan minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang bidan/dokter yang berkompeten. 12. BIAYA PEMERIKSAAN KEHAMlLAN (ANC) DENGAN FREKUENSI 4 KAU. Biaya pelayanan pemeriksaan kehamilan (ANC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) per ANC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa saran. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagai pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut. 13.
BIAYA PELAYANAN PASCA PERSAUNAN (PNC) DENGAN FREKUENSI MAKSIMAL 4 KAU Biaya pelayanan pasca persalinan termasuk pelayanan bayi baru lahir (PNC) dengan interval waktu sesuai standart sebesar Rp.20.000. (Dua Puluh Ribu Rupiah) per PNC. Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa sarana. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 1000/0 sebagai pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut.
14.
BIAYA PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPUKASI KEBIDANAN DAN NEONATAL Biaya pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa saran. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 1000/0 sebagai pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut.
15. BIAYA PELAYANAN PASCA KEGUGURAN, PERSAUNAN PERVAGINAM DENGAN TINDAKAN EMERGENSI DASAR 01 PUSKESMASPONED Biaya Pelayanan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned sebesar Rp. 650.000. (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Ruplah, dengan ketentuan untuk penanganan emergensi dasar 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa sarana Ditambah biaya rawat inap selama 2 (dua) hari rawat. 16.
BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP BAYI BARU LAHIR Biaya Rawat Inap bayi baru lahir (sampai usia 28 hari) di Puskesmas Perawatan sesuai tariff pelayanan rawat inap.
17. BIAYA PELAYANANTINDAKAN MANUAL PLASENTA Biaya pelayanan tindakan manual plasenta sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan milik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa sarana. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagai pendapatan fasilitas kesehatan milik swasta tersebut.
18. BIAYA PEMASANGANALAT KONTRASEPSI A. IUD DAN IMPLANT Biaya pemasangan IUD dan Implant sebesar Rp.60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan rnlhk pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa sarana. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan rnlllk swasta tersebut. B. SUNTIK Biaya KB suntik sebesar Rp.l0.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). Dengan ketentuan di fasilitas kesehatan rnilik pemerintah: 95 % untuk jasa pelayanan, 5 % untuk jasa sarana. Di fasilitas kesehatan swasta dengan ketentuan 100% sebagi pendapatan fasilitas kesehatan rnillk swasta tersebut.
11. PROSEDURPENCAIRANDANA 1. Setiap bulan Puskesmasmembuat Plan of Action (POA) Program Jamkesmas dan Jampersal yang merupakan satu kesatuan dengan POAPuskesmas.Plan of Action (POA) tersebut meliputi pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pemerintah, pelayanan persallnan. 2. Setiap bulan Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan Bidan Praktek Swasta (BPS) mengajukan klaim atas pelayanan yang telah diberikan kepada Tim PengelolaJamkesmasdan Jampersal Kabupaten. 3. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten melakukan verifikasi atas klaim mencakup: a. Kesesuaian reailsasl pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya. b. Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan pelayanan Jaminan Persalinan beserta bukti pendukungnya. c. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaimklaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat.Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Kabupaten akan melakukan verikasi kebenaran berkas-berkas klaim dari Puskesmas, Bidan Praktek Mandiri (BPM) dan Bidan Praktek Swasta (BPS).
BUPATIBATANG, ttd
YOYOKRIYO SUDIBYO
