BUPATI
BATANG
PERATURAN
BUPATI BATANG NOMOR 69 69T AHUN 2012
TENTANG STANDARISASI INDEKS BIA YA KEGIA TAN DAN HONORARIUM, ST ANDARISASI INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINT AH KABUPA TEN BA TANG TAHUN 2013 BUPATI BATANG, bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, dipandang perlu .nenetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013.
Menimbang
Mengingat
I. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ay at (6) Pcmerintah menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan mclnksanakan otonorni tllgas pcmbuntuan
Daerah berhak lain untuk
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 3.
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaan Ncgara (Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 20(J4 Nornor 5. Tambahan ] ,L'I11I1:lr:1I1NL'g:ILI ]\l'Pllhlik ]llllplll',-;i:1 NpI1H'r ,1,55):
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tcniang Pcrubuhan Kcduu Atas Undung-Undang Nomor S? TaI1l1l1 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 7, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lernbaran Negara
Republik Republik
8. Peraturan Wilayah Tingkat (Lembaran Lembaran
Indonesia Tahun 2004 Nomor Indonesia Nomor 4438);
126, Tambahan
Lembaran
Negara
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nornor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 -Nornor 20, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 temang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nornor 4855); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pernerintah sebagaimana telah diubah dcngan Pcraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah; 11, Pcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor J7 Tahun 2007 tcntang Teknis Pcngclol.mn Barang Milik Dncrnh:
I'CdOIlWIl
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor I Tahun 2007 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2010 Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2010 Nomor 8);
tentang Batang
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nornor 1I Tahun 2011 tcntang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 '(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nornor 11); 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 33); 16. Peraturan Bupati Batang Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 32); 17. Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 36);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan !~
\
PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIA TAN DAN HONORARIUM.
STANDARISASI STANDARISASI
INDEKS INDEKS
BIAYA BIA YA
BARANGIJASA
· PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.
PEMERINTAH
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang 2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang 3. Standarisasi Harga adalah pembakuan harga barang sesuai jenis spesifikas·i APBD thn 2013.
dan kualitas
dalam
Pasal2
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal3
Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa .sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh, sebagai Pedoman Penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2013.
Pasal4
Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaanlpengadaan dilaksanakan serta dapat dinegoisasi secara professional dalam rangka mewujudkan as as efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal5
(I)
Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor. ditetapkan mendasarkan pad a harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk. •....... (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan pada harga yang dikelurakan oleh penerbit. ~.. (3) Patokan harga obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Sedangkan untuk obat non generik mendasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh pabrik obat. ...
.c
Pasal6
Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, atau peraturan yang lebih tinggi dan barang-barang yang harga satuannya belum diatur dalam Peraturan Bupati, realisasinya harus mendapat izin Bupati Batang. Pasa17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.
[,-- -~ "~~-';-lT\;;)::J:~Fl' ~",~,.z:::;.'~"""'f" ",',:; I,.
'
'."
:
",",'
'
i.
>"""
Peraturan Bupati
Ill!
Ditetapkan di : Batang pada tang gal : 10 f OAgustus 2012
','
~"k
\
\
BUPATI BATANG, ttd ·~.<~;~~~~.rzc~Z'1.~X'beJ~:'{}-''::f';-~'«~·'~;",,"~·;
YOYOK RIYO SUDIBYO
Diundangkan di pada tanggal
: Batang 10 Agustus : 10
2012
SEKRETARIS UPATEN BATANG BATANG SEKRETARISDAE DAERAH KABUPATEN ttd
--:
NASIKHIN NASIKHIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 69 bg
dengan
Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BATANG
69 NOMOR 63 TAHUN 2012 TENTANG STANDARISASIINDEKS BIAVA KEGIATAN DAN HONORARIUM, STANDARISASIINDEKS BIAVA PEMElIHARAAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2013 I. HARGNBIAYA
JENIS KEGIATAN
NO.
PERINCIAN KEGIATAN ..-
A. IJamuan Makan untuk Pene,----_._--_.'.. ----~ rimaan Tamu, Penyelengga----_._ .... _-_ --.-.-.-.------~
-..
SATUAN
..- -._ - -.-.-- .. -- ..- -----.-------------.-.-
---
..
"""'
....
..
...
..
.
---_
.
- .-..•....• --_ ...- ... -- .•.... -- .----- ...---~--.-...
-"
..
--_..
---_ ..._-
..
orang orang orang
..
...
".,
__
orang orang -----orang ------
.
.. -
__ .. __.
_
..•..
.
,,'
-------------,
··..
..__h._
_--_ .._
__.
..__.. _.,.
_----
..
15,000 20,000 ----.-~~-30,000 -----~-_----_
_-------_._-
., .__
_ •.•........
_-- __ ._--
10,000 .. 1-_._-_._-----_._-_ kali jamuan --_ ..
__
_-------_._-_._ .. ~-.-..... ----- ..-.--.-- .... -.- ... -........• ..__ ._.,-_.__ ._---_.'_
------_._-
--_
._-._------_ .._---
.,
.-
...
...... ._-_._. -......
3.
----
._..----'
-.-------_. __
..
---
..
-_._--_ .._._-_. orang
-,-,,""-
--
_._
_-
__
------_._--_ .. _,-----_._----_ .... __ __ ._._--_ .... _-_ .. •. 10,000 1 kali jamuan --- _---_ ---,.30,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan ._-----_. __ ._._'._-85,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan
-------"---------
-
__
Penyelenggaraan Rapat dan Resepsi : .._--- --- ~.----. --------_ kecil .. +_ _a. -Jamuan ..-..--...... minum dan ..__makanan . b. Jamuan makan (perseorangan) : _ .. '----------, ,--_. Pagi _.__ __ ._._ ,_- -"--------~---Siang 1-·----_·-····_·_·· . .-- -.-.-.. . c. Jamuan _-----_. makan (prasmanan) ._- _._-._--.
KETERANGAN
---~-------------._--------- -_._-----_ _--_. __ ._._
--------
_ .... _------------_._---_._--
2.
(Rp)
HARGA
.--··_----·----1--··-------_···_···-1
1. Penerimaan Tamu Dalam/Luar Negeri : ------. -------_ ..._--_._ .._---a. Jamuan minum dan makanan keeil .._ .._+_ ..... ---_ _-------.. ._b. Jamuan makan (prasmanan) _.._.__.!aa~.~apaUR~~~~~~~.:..~~~ -_ __ .."----taran/Penyuluhan/Kursus c. Jamuan makan untuk tamu BupatilNegara, _._-----------_. ..---.-.-.- ..~-.-.-.. -dengan full service ...
KEGIATAN
_._-
,
---- ..-.--
,.
__
-,'
,
H.
__
•••
.
._,'".-.
_._
.•
_
_ _._._
-_ _.
--._----- .._-------.--. __ ._-,_ _--_ . 1 kali,----'jamuan termasuk buah-buahan _- •... - -._---_ _-. -- ..__ _--_ 1 kali jamuan termasuk buah-buahan .--.-.-.-.-----..-.--.---... -..-..--.-- -.--.1 kali jamuan termasuk buah-buahan ---_._---_ .. .._ ... _--_ ..__ .-.-_._--..
..
..
.
..•....
.........•
__
.
"
·-··-·--····----~·---·I-"--·---·---·-·--I-·--·-·--·-- ~.--
._.
__
••
_
..
_
..,_...........
.
... _A. '. ,__ .
1
_..
_._-_ ..
.._-.--_
.. ..•...•.•
••.••
,._-- ---.- ._----_
Penyelenggaraan Penataran/Penyuluhan/KursuS/Sosialisasi : ._-,._. _. __ .-_._- _._ _ --.- ..... ----- --- -------_._--- ------ --orang 7,500 11kali jamuan a. Jamuan mlnum dan makanan kecil makan b. Jamuan . ._, .. __ ..__ (perseorangan) _-_ __ ._--: - ---....r-..--.--·--··---·-··-.···I····-----15~Oci6 orang Pagi 1 kali jamuan termasuk buah-buahan --".. _.,_ .. ,Siang orang 20,006 1 kali jamuan termasuk buah-buahan orang 20,000 1 kali jamuan termasuk buah-buahan Malam ._
.
"'","-'._"
.. _'".,.,_
•.• __ .._.•..
••
H
''"'
,
"
..••
-.. - 1
TABElD KETENTUAN JENIS & JUMLAH RUANG BANGUNAN RUMAH NEGARA TIPE NO
KETERANGAN
URAIAN Khusus
A/2S0 m2
B/120 m2
C/70m2
E/36m2
D/SOm2
1
RuangTamu
1
1
1
2
Ruang Kerja
1
1
1
-
-
-
3
Ruang Duduk
1
1
1
-
-
-
4
Ruang Makan
1
1
1
1
1
1
5
Ruang Tidur
4
4
3
3
2
2
6
Kamar Mandi/WC
2
2
1
1
1
1
7
Dapur
1
1
1
1
1
1
8
Gudang
1
1
1
1
9
Garasi
2
1
1
10 Ruang Tidur Pembantu
2
2
1
11 Ruang Cuci
1
1
1
12 KM Pembantu
1
1
1
1
1
1
Di dalam hasil rancangan dimungkinkan adanya penggabungan beberapa fungsi dalam satu ruang, misalnya fungsi ruang duduk dan ruang makan
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
1
-
Tidak dihitung dalam
-
luas bangunan standar
"'"'--""-'j
i ,
'-.;'
<
£:'\~ .
--"-" X '/?" t ,-,0-
,
"
,,,'
", -,',
,-,
~;;-;
-.:...:;,~.:., .... ~~- ::":'.
:"'s-~_~:,
-;~.~",.~
:;'.
-f...~"
ttd -, "\/\1M-
".,',
~ ~JI;::~:':::"::_'.~.:;::
BUPATI BATANG,
,",.':'.:',.,.
"'-:::I:.'_:~=-':~j""
YOYOK RIYO SUDIBYO
