BUPATI
BATANG
PERATURANBUPATIBATANG 43 TAHUN2012 NOMOR 'J.:' TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIANTUGAS DANTATAKERJA SEKRETARIATDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBATANG BUPATIBATANG, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
Mengingat
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
:2
3. Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4438) :,
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraruran Pernerinrah Nomor 2 J Tahun 1988 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekalongan, Kabuparen Daerah Tingkat Il PekaJongan dan Kabupaten Daerah Tingkat n Batang (Lemharan Nef!araRevubJik Indonesia Tahun ] 988 Nomor 42, . ~ ~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381 );
o. Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi, Dan Pernerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82., Tarnbahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4737)~
7. Peraturan
Pernerinrah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89> Tarnbahan Lernbaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 474]);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penvebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor ] Tahun 2008 tentang Urusan Pernerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabuparen Batang f.Lembaran Daerah Kabu.paten Batang Tahun 2008 Nomor : 1 Seri : E No. : 1}; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang [Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 NomOT : 2 Sed: D Nomor :1). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabuparen Batang Nom or 23 Tahun 201 J ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan PenvakilanRakyat Daerah Kabuparen Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23).;
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN
BUPATI TENTANG TUGAS
POKOK,
FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasall DalamPeraturan Bupari ini yang dirnaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah , 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lernbaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyeJenggara pemerintahan daerah. 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekreraris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. 9. .Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang daJam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrarnpilan tertentu serta bersifat mandiri. 10. Ke1ompok jabatan fungsionaJ adaJah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai keJompok sesuai keahliannya. BAB II SUSUNAN ORGANISASI
Pasal Z Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari : a. Sekretaris DPRD ~ b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan : 1. Suhbagian Perencanaan Program; 2. Subbagian Rapat dan Risalah; 3. Subbagian Produk Hukum. c. Bagian Umum, membawahkan: 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; 3. Subbagian Keuangan. d. Bagian HubunganMasvarakat, membawahkan : a. Subbagian Protokol dan Pelayanari Aspirasi Masyarakat; b. Subbagian Publikasi, Dokurnentasi dan Perpustakaan: e. Kelompok .Jabatan Furigsional.
BAB Hr
TUGASPOKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Sekretaris DPRD Pasa13 [I] Sekrerariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung peJaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD melaksanakan fungsi sekretariar DPRD sebagai berikut . a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD: b. penye1enggaraan adrninistrasi keuangan DPRD; c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
(3)Untuk me1aksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Sekretaris DPRD rnernpunyai uraian tugas : a. menyusun dan rnerumuskan program kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan penmdang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. merencanakan program dan kegiatan sekrerariar DPRD; c. merumuskan konsep kebijakan Bupati dalam memberikan pelayanan kepada DPRD berdasarkan peraruran penmdang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional Sekretariat DPRD: d. merurnuskan kebijakan yang dipuruskan Pimpinan DPRD daJam bentuk produk tata naskah sesuai dengan ketentuan yang berlaku: e. rnengkoordinasikan program dan kegiaran sekretariar DPRD dengan insransi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaJuasi permasalahan agar diperolehhasil kerja yang optimal; L mengkoordinasikan penyediaan tenaga ahli untuk fraksi dan Tiro Ahli/Ke1ompok Pakar untuk alar ke1engkapan DPRD yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; g. mengarahkan kegiaran penyelenggaraan rapar-rapar. kunjungan kerja dan kegiatan DPRDlainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ranzka kelancaran -pelaksanaan tuzas: ~ ~ . h. mengendalikan pelaksanaan Iasilitasi kegiatan DPRD melalui pemantauan dan Japoran bawahan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; L menyelenggarakan pernbinaan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD sesuai dengan kewenangannya; J. menyusun bahan kebijakan program legislas! daerahfproduk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dina s; k. rnenyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan rugas-tugas selaku pengguna anggaran dan pen~~una barang sesviai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5
1. mengevaluasi program dan kegiatan Sekretariat DPRD; m, menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengarnbilan kebijakan; o. rnengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan unruk kelancaran pelaksanaan tugas .. Bagian Kedua Bagian Hukum dan Persidangan Pasa14
(1) Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang KepaJa Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalarn menyiapkan bahan kebijakan, rnenyustm, rnerencanakan, mcngkoordinasikan, menyelenggarakan, memhina dan mengendalikan kegiatan perencanaan program, rapat danrisalah serta produk hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi .a. penyiapan bahan kehijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan perencanaan program, rapat danrisalah serra produk hukum; b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan perencanaan program, rapat dan risalah serta produk bukum; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan program, rapat dan risalah serta produk bukum; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (J I dan ayar (2), KepaJa Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan menyiapkan bahan keb1jakan perencanaan program, rapat dan risalah serta produk hokum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: b. merencanakan kegiatan perencanaan program, rapat dan risalah serta produk hukum.; c. menyelenggarakan koordinaei dengan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD dan instansi terkair untuk mendapatkan rnasukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja vang optima); d. melaksanakan perencanaan program, rapat dan risalah serta produk hukum; e. menyelenggarakan kegiatan perencanaan program. rapat dan risalah serta produk hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. menyusun Laporan Akunrabiliras Kinerja Jrrstansi Pernerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKP.J) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati (LKRJ-A.MJ). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Iaporan berkala Iainnya;
6
g. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD dibidang perencanaan program, rapat dan risalah serta produk hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku; h. menyiapkan bahan-bahan rapat sidang alat-alat kelengkapan DPRD; i. rnenyiapkan Japoran rapat dan sidang alar-alar keJengkapan DPRD dan menyampaikan kepada dinasj instansi terkait; J. menyeJenggarakan segaJa urusan yang berkaitan dengan penyusunan risalah rapat dan sidang DPRD; k menyelenggarakan penycdiaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/ke]ompok pakar alat_kelengkapan DPRD yang diperlukan untuk menclukung tugas dan fungsi DPRD; L menvusun buku memory setiap 5 tahun periode masa jabatan DPRD; m. rnengarur pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. memantau dan mengevaJuasi serta rnenilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; o. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada arasan; p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oJeh atasan. Paragraf 1 Subbagian Perencanaan Program Pasal 5 [I] Subbagian Perencanaan
Program dipimpin oleh seorang KepaJa Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, rnenyediakan, mengkoordina sikan , melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan program sekretariat danJatau lembaga DPRD.
(2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (J), Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiaran subbagian perencanaan program; b. menyusun konsep program dan kegiatan sekretari ..at DPRD; c. rnenyustm konsep dokumen perencanaan sekrerariat DPRD; d. mcnyediakan bahan perumusan kebiiakan, program dan kegiatan perencanaan program berdasarkan peraturan perundang-undangan: e. menyediakan bahan perumusan Rencana ketja DPRD, memfasilita si perumusan dan penyusunan rencana kerja DPRD, menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD~ f menyediakan bahan RRJPD dan RRJMD; g. mcnyediakan bahan perumusan laporan kinerja DPRD akhir masa persidangan dan akhir tahun sidang dan menyajikan bahan evaluasi kinerja tahunan dan akhir masa jabatan anggota DPRD; h. menyediakan bahan penyusunan Laporan AkuntabiJitas Kinerja Tnstansi Pemeriritah (LAKIP),laporan keterangan tahunan pertanggungjawaban bupati, laporan penyelenggaraan pernerinrahan daerah dan laporan akhir masajabatan Bupati; J. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat DPRD untuk mendapatkan masukan, informasi serta 'urituk mengevaluasi permasalahan agar diperolehhasil kerja yang optima);
7
mernanrau dan mengevaluasi serta menilai presrasi kerja pelaksanaan tugas hawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; 1. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oJeh atasan.
J.
Paragraf 2 Subbagian Rapat dan Risalah Pasal 6 (J) SubbagjanRapat
danRisaJah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mernpunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, rnenyediakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan rap at dan risalah.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SubbagianRapar dan Risalah mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbagian rapat dan risalah; b. menyediakan bahan perurnusan kebijakan, program dan kegiatan rapat dan risalah berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. rnenyediakan bahan Zdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan rapat dan risalah; d. menyiapkan bahan dan kelengkapan adminisrrasi rapar-rapat DPRD; e. merntasilitasi penyusunan program rapat- rapat dan kegiatan DPRD; f. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Jingkungan Sekretariat DPRD untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengcvaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; g. menyiapkan rumusan laporan rapat-rapat kepanitiaan DPRD, rnengkoordinasikan dengan dinas/instansj rerkair dan rnengirirnkan laporan hasil rapat kepanitiaan kepada dinasj instansi terkait; h.rnenghimpun basil mpat/sidang kornisi dan mendistribusikan kepada dinasfinstansi terkait: 1. menvediakan bahan penyusunan laporan keterangan tahunan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Iaporan akhir rnasa jabatan Bupati: J. melaksanakan pendampingan tugas dan rapat kerja a1at ke1engkapan DPRD; k. menyusun dan mengkoordinasikan rum 11san risalah rapar-rapat paripurna dengan pimpinan DRPD; L melaksanakaninventarisa'sj Iaporan kegiatan dan rapat ' sidang-sidang DPRD mernbukukan. menyimpan dan mengarsipkannya; m. melaksanakan rekapitulasi data kegiatan DPRD dan membukukannya dalam bentuk 1aporan tahunan DPRD se1ama periode masa jabatan DPRD; n. rnenyediakan bahan penyusunan Iaporan keterangan tahunan pertanggungjawaban Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LA KJP), Iaporan penyeJenggaraan pemerinrahan daerah dan laporan akhir masa jabatan Bupati; o. mernfaailitasi pelaksanaan pelantikan ,Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah;
8
p. memfasilitasi pelaksanaan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD; q. memfasilitasi pelaksanaan orientasi dan pendalamanan tugas bagi anggota DPRD; r. menyelenggarakan penyediaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli Zkelompok pakar alat kelengkapan DPRD yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; s. rnernantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; v . melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf .1 Subbagian Produk Hukurn "-"
PasaJ 7 (1) Subbagian Produk Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang rnempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan produk hukum. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avar {l L Kepala Subbagian Produk Hukum rnempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiaran subbagian produk hukum; b. menyediakan bahan perumusan keb1jakan, program dan kegiatan produk hukurn berdasarkan peraruran perundang-undangan: c. rnenyediakan bahanJ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas unruk kegiatan produk hukum; d. menyelenggarakan koordinasij konsultasi dengan Tirn Kajian dan Penvusun Peraruran Penmdang-undangan Daerah; e. melaksanakan pencatatan dan penomoran produk-produk hukum DPRD clan Sekretariat DPRD; f. melaksanakan kerja sama anrar instansifJembaga dibidang peraruran perundang-undangan; g. menyiapkan konsep dan tata naskah produk- produk hukum DPRD dan Sekretariat DPRD: h. menyusun Rancangan Keputusan DPRD dan rancangan Keputusan Pirnpinan DPRD, serta produkhukum Sekretariat DPRD; 1. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan program legislasi daerah: J. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dilingkungan Sekretariat DPRD untuk rnendapatkan rnasukan, inforrnasi secta untuk mengevaluasi perrnasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; k. rnelaksanakan koocdinasi dan merangkum rumusan rancangan peraturan daerah inisiarif DPRD dengan dinaszinsransi rerkair; L menyediakan. merangkum dan mengkoordinasikan 'rurnussan rancangan peraruran DPRD., Keputusan DPRD, keputusan Pirnpinan DPRD dan produk hukum lainnya dengan dinaa/ instansi terkait; m. mengikuti perkembangan aturanhukum berkaitan den{!an DPRD dan mernpersiapkan serta mengkoordinasikan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaannva;
9
n. melaksanakan penelitian, pengolahan, menghimpun serta menyusun data yang berhubungan dengan tugasnya; o. memantau dan rnengevaluasi serta rnenilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; p. rnenyampaikan saran dan perrimbangan kepada atasan; q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; T. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh arasan. Bagian Kedua Bagian Umum Pasa18
(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang KepaJa Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, merencanakan, rnengkoordinasikan, menyelenggarakan, rnembina dan mengendalikan kegiatan tata usaha dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan serra keuangan. (2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat [L], Bagian Umum rnernpunvai fungsi .a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan Sekretariar DPRD; b. pengendalian administrasi keuangan Sekretariat DPRD; c. pengendalian a dministra si urnurn, kepegawaian, rurnah tangga dan perlengkapan Sekretariat DPRD; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat DPRD;
(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehagaimana dimaksud pada ayat (J) dan ayat (2), Kepala Bagian Umum rnempunyai uraian tugas .-
a. Menyusun program dan kegiatan bagian umurn; b. rnenyiapkan bahan/data guna penyusunan kebijakan Sekretariar DPRD; c. menyusun dan rnengkoordinasikan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. menyuaun program dan kegiatan berdasarkari hasil rangkuman rencana kegiaran bagian-bagian dalarn rangka penyusunan anggaran pendapat.an dan belanja Sekretariat DPRD; e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan sistem akuntansi Sekretariat DPRD; f. menyelenggarakan kegiatan pengendalian administrasi keuangan Sekretariat DPRD; g. menyeJenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas; h. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan Sekretariat DPRD; L menyusun dan mengkoordinasikan laporan Sekretariat DPRD; J. rnelaksanakan pelayanan pengeJolaan kegiatan adminsitrasi urnurn, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan rumah tangga, sesuai kerenruan peraruran pen.mdang - undangan;
k. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabiliras Kinerja Insransi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ),bahan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa Jabatan (LPJ-AMJ) dan bahan laporan berkala lainnya; L merumu skan dan melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan admienitrasi perkantoran, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; ID. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD di bidang penyeJenggaraan kesekretariatan, rumah tangga dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. menyeJenggarakan segala usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD dan Sekretariat DPRD; o. menyelenggarakanpemeliharaan clan inventarisasi aset -aset Sekretariat DPRD~ p. menyelenggarakan pernhinaan kepegawaian dan karier pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD; q. menyelenggarakan tertib administrasi dan urusan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat DPRD; r. menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan pengurusan penghasilan dan tunjangan DPRD serta gajj dan tunjangan Staf Sekretariat DPRD dan pembiayaan kegiatan DPRD clan Sekretariat DPRD; s. menyusun rencana anggaran DPRD dan Sekrerariar DPRD sebagai bahan untuk perumusan kebijakan rencana anggaran DPRD clan Sekretariat DPRD~ t. mengatur pernbagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; u. memantau dan mengevaJuasi serta rnenilai presrasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; v. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; x. melaksanakan tugas kedinasan Jain yang diberikan oleh atasan. Paragra{ 1 Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipirnpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan. menvusun. menyediakan, mengkoordinasi kan, meJaksanakan dan rnengevaluasi kegiatan tata usaha dan kepegawaian. (2) Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud nada avat (1 L Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian rnempunyai ~raian tugas :" a. Menyusun program dan kegiatan subbagian rata usaha dan kepegawaian: b. menyediakan bahan/data dalarn rangka penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD~ c. menghimpun, meneliti dan meneoreksi bahan usulan nroararn dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari maeing-masing bagi~n sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiaran dan peIaporan:
11
d. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umurn: e. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pernerintah (LAK1P) Sekretariat DPRD, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), bahan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Akhir Masa .Jabatan (LP,J-AMJ)dan bahan laporanberkala lainnya; g. melaksanakan koordinasi dengan sub bagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. rnembimbing bawahan dalam rangka kelancaran peJaksanaan tugas; 1. menyiapkan bahan .I data naskah dinas adminsitrasi umum dan kepegawaian : J. rnemproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala , diklat pegawai dan urusan kepegawaian Iainnya; k. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; L menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; m. me1aporkan hasil pelaksanaan tugas kepada arasan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 2 Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan Pasal 10 (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang rnernpunyai tugas pokok meren canakan , menyusun, menyediakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan rnengevaluasi kegiaran rumah tangga dan perlengkapan (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SubbagianRumab Tangga dan Perlengkapan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program dan kegiatan subbagian rumah tangga dan perlengkapan; b. melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan barang rnilik negara / daerah; c. melakaariakan kegiatan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan: d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah daJam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; e. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang kekayaan Sekretariat DPRD; f. menyusun rencana dan pengadaan barang keperluan rumah tangga dinas; g. menyiapkan konsep naskah dinas petunjuk teknis pengaturan pernakaian kendaraan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; h. rnelaksanakan pengaturan penggunaan kendaraan dinas bagi pirnpinan anggota DPRD; 1. menyiapkan perlengkapan rapat-rapat Sekretariat DPRD dan DPRD; J. rnemantau dan mengevaJuasi pelaksanaan kegiatan trrusan ruma h tangga dan perlengkapan; k. membimbing bawahan dalarn rangka kelancaran pelaksanaan tugas; L memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
12
m. rnenyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 3 Subbagian Keuangan Pasal 11 (1)
Subbagian Keuangan dipirnpin oleh seorang KepaJa Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan, mengkoordinasikan, rnelaksanakan, mengevaluasi dan meJaporkan kegiatan keuangan sekretariat DPRD.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagi.an Keuangan mempunyai uraian tugas: a. menyusun program dan kegiatan subbagian keuangan; b. menyediakan baharr/ data dalam rangka penyusunan rencana anggaran sekretariat DPRD; c. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing bagian dan subbagian; d. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD serta bahan rencana anggaran DPRD yang menjadi rancangan Keputusan DPRD serta bahan rencana anggaran Sekretariat DPRD; e. menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan sekretariat DPRD; f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan sistem akuntansi sekretariat DPRD; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; h. rnerencanakan dan meJaksanakan program dan kegiatan sub bagian keuangan·, L melaksanakan koordinasi dengan sub bagian Iain dilingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; J. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. memantaudan rnengevaluasi serta menilai prcstasi kerja pelaksanaan rugas bawahan;
1. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran sekretariat DPRD dan AnKfSaranDPRD; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; n. rnelaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada arasan: o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan; Bagian Ketiga Bagian Humas Pasal 12 (1)Bagian Hurnas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok meJaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyiapkan bahan kebijakan, menyusun, rnerencan akan, mengoordinasikan, menyelenggarakan , membina dan rnengendalikan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpusrakaan,
13
(2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Bagian Humas mempunyai fungsi: a. penyiapan bahan kebijakan, penyusunan rencana program dan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpustakaan; b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi rnasyarakat, publikasi, dokurnentasi dan perpustakaan; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan protokoJ dan peJayanan aspirasi rnasyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpustakaan.
(3) Untuk me1aksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairnana dirnaksud pada
ayat (l) dan ayat (2), Kepala Bagian Humas mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan menyiapkan bahan kebijakan program dan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpustakaanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. tnenyusuu program dan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi rnasyarakat, publikasi, dokurnentasi dan perpusrakaan: c. menyiapkan dan mendokumentasikan kegiatan serta menyimpan dokumen kegiatan dan hasil rapat( sidang DPRD dan menyusunnya dalam bentuk memorv: d. menye1enggarakan atur acara rapat paripurna dan keprorokolan dalarn rangka penerimaan tamu-tamu resmi DPRD~ e. menye1enggarakan kornunikasi intensif dengan berbagai pihak, rerkait dengan bidang tugas DPRD untuk keperluan sfudi; f. menyelenggarakan koordinasi dengan Bagian dilingkungan DPRD dan inatansi terkait untuk mendapatkan masukan, intormasi serta rnengevaluasi permasalahan agar diperolehhasil kerja yang optimal; g. melaksanakan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpusrakaan; h. menyelenggarakan kegiatan protokol dan pelayanan asptrast masyarakat, pu bJikasi, dokumentasi dan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 1. meJaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris DPRD di bidang protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat, publikasi, dokumentasi dan perpustakaan; J. menyiapkan bahan terkait kasus/aspirasi masyarakat yang masuk DPRD untuk disajikan kepada DPRD; k. menyelenggarakan pengumpulan data atas kasusf aspirasi rnasyarakat yang rnasuk rnelalui hearing maupun cara lain dari aspek peraturan perundangan yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan dinas /fnstansi rerkait; L mengadakan Iasilitasi pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi kegiatan pemerinrahan dan kemasyarakatan Pimpinan dan Anggota DPRD; m. rnenyiapkan bahan pustaka sesuai kebutuhan dan melaksanakan pelayanan, perneliharaan, penyimpanan bahan pustaka serta melaksanakan adrninistrasi pustaka; n. menye1enggarakan pubJikasi dan penyebarluasan informasi terkait kegiatan dan hasil rapatj sidang DPRD kepada masyarakat; o. menyelenggarakan pe1ayanan dokumen ta si hukum dan perpusrakaan hukum serta peraturan perundang-undangan kepada DPRD;
14
p. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelanearan pelaksanaan tugas; q. rnemantau dan mengcvaluasi serta rnenilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan: s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; t. meJaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh atasan. Paragraf 1 Subbagian ProtokoJ dan PeJayanan Aspirasi Masyarakat Pasa113 (1) Subbagian ProtokoJ dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan, rnengkoordinasikan, rnelaksanakan dan mengevaluasi kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masyarakat. (2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Protokol dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan subbagian protokol dan pelayanan aspirasi masyarakar; b. menyediakan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan protokol dan pelayanan aspirasi masvarakar berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. rnenvediakan bahanfdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan protokol dan pelayanan aspiraai masyarakat; d. memfasilitasi jalannya acara rapat-rapat paripurna dan rapat-rapat yang diperlukan protokoler DPRD; e. mernfasilitasi pelaksanaankoordinasi dan KonsuJtasi keziatan pemerintahan dan kemasyarakatan Pimpinan dan A.nggotaDPRD; f. rnenyediakan dan menyajikan bahan-bahan dalarn rangka pemberian sambutan-sambutan pada aeara resmi daerah oleh pimpinan DPRD; g. rnenyiapkan bahan terkait kasus/ aspirasi masyarakat yang masuk DPRD untuk disajikan kepada DPRD; h. melaksanakan pengumpuJan data atas kasusj'aspirasi masyarakat yang masuk melalui hearing maupun cara lain dari aspek peraturan perundangan yang berJaku dan rnelakukan koordinasi dengan dinasj instansi terkait; L melaksanakan koordinasi dengan KepaJa Sub Bagian di Jingkungan Sekretariat DPRD untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mcngevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; J. melaksanakan segala urusan keprotokolan berkaitan dengan penerimaan tamu-tamu kedinasan DPRD; k. melaksanakan forum koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak rnengenai kegiatan DPRD dalarn rangka mendapatkan informa si unruk keperluan studi informasi; J. rnenyediakan bahan penyusunan laporan keterangan tahunan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Iaporan akhir masa jabatan Bupati; m. m.emantau dan mengevaluasi serta menilai pre-stasi ketja pelaksanaan tugas bawahan; n , menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
15
o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Paragraf2 Subbagian Publikasi.Dokumentasi
dan Perpustakaan
Pasal ]4 (1) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan dipimpin oleh seorang KepaJa Subbagian yang rnernpunyai tugas pokok merencanakan, menyediakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan publikasi, dokumentasi dan perpustakaan .. (2) Untuk melaksanakan
tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SubbagiariPublikasi, Dokurnentasi dan Perpustakaanmempunyai uraian tugas : a. menyusun program dan kegiatan Subbagian publikasi, dokumentasi dan perpustakaan; b. menyediakan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan publikasi, dokumentasi dan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dannaskah dinas untuk kegiatan publikasi, dokumenrasi dan perpustakaan: d. menghimpun dan mendokumentasikan hasil risalah rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakvat Daerah; e. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan dan rapatf sidangsidang DPRD; L melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; g. melaksanakan kerjasama dan koordinasi Sistem .JaringarjDokurnentasi dan Informasi Hukum (SJDJ) dilingkungan pernerintah daerah: h. melaksanakan, menghimpun. pengadaan dan pelayanan perpustakaan hukum dan peraturan perundang-undangan kepada Anggota DPRD. L menyediakan bahan penyusunan laporan keterangan tahunan pertanggungjawaban Bupati, Iaporan penyeJenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akhir masa jabatan Bupati; J. melaksanakan invenrarisasi, klasifikasi dan menyusun karalogisasi bahan pustaka; k. menyediakan dan mengelola serta memelihara bahan-bahan koleksi buku perpustakaan; . J. memantau dan mengevaJuasi serta rnenilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. rnenyarnpaikan saran dan pert.imbangan kepada; n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oJeh arasan. BAB IV KELO~.1POK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15 (1) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh Seorang tenaga Iungsional senior seJaku ketua keJompok yang berada di bawah Sekretariat Dewan
16
Perwakilan Rakyat Daerah dan bertanggung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
jawab
kepada
Sekretaris
(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub keJompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsionaJ senior. (3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada, (4)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV TATAKERJA Pasal 16 Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati. Pasal17 (1) Dalarn rnelaksanakan rugasnya Sekretaris Dewan PerwakiJanRakyat Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik daJam Jingkungan tugas masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan bidang tugasnya (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berranggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 18 (1) Setiap pimpinan dalarn satuan organisasi wajib me1aksanakan tugas dan fungsinya dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing secta menyampaikan Japoran repat pada waktunya. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan orgauisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut secta bahan pengambilan keputusan. Pasal19 Dalam rnenyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fun gsional rnempunyai hubungan kerja.
17
BABVI PEMBIAYAAN Pasa120 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
tugas
Dinas dibebankan
pada
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasa121 Rincian kegiatan dan hal-hallain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang. Pasa122 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang. Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 BUPATIBATANG, ttd
YOYOKRIYOSUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 BUPATENBATANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd NASIKHIN BERITADAERAHKABUPATENBATANGTAHUN2012 NOMOR...lr?.
-- PA RAf
Lampiran
Ill:
Pcraturan
Bupati Batang
Disalin sesuai dengan aslinya,
Nomor
: 32 Tahun 2() 12
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN
Tanggal
: 15 .Iuni 2()12
ttd
NomOI"
..• 1)
tentang PEMBEBANAN
KERUGIAN
DAERAH
SEMENTARA
BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG
Mcnirnbang
}
2)
a.
h. I.
M~llgillgal
}
3)
MEMUTUSKAN Mcnctapkan
: Kcputusan
Bupati rcnrang Pembcbanan
Kerugian
Daerah Scrnentara.
PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA
Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor
KETIGA Tcmbusan I BPK,
: Keputusan
ini mulai
KCPUIU',ll1
disampaikan
berlaku
pada
tanggal
Saudara
(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (
.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.
untuk 5)
mcnagih
dan mcmiuia
ditetapkan.
.6)
Ditetapkan di . Pada tauggal .
kCpada}7
2
NIP) selaku dcngun
.
3. Yang bcrsangkutan.
(
BUPATIBATANG Nama
)
*) Corer yang tidak perlu
Pctunjuk
Pcngisian
:
I)
Diisi dengan
nomor
2)
Diisi dengan ditctapkannya
uraian singkat
3 ) Diisi dcngan
kcputusan
keputusan pcraturan
yang bcrlaku
mengenai ini.
scsuai dcngan
keiemuan yang hcrlaku
p.ida SKPD yang bcrsangkutan.
lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan
pcrundang-undangan
schagai
4)
Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.
5)
Diisi dcugan
numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.
6)
Diisi dcngan
tcmpat dan tanggal
7)
Diisi dengan
nama-nama
dasar hukum pengeluaran
NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga
keputusan
ditetapkan.
SKPD yang terkait dengan
keputusan
ini.
keputusan
yang tiugkatannya
tentang
perlunya
sarna atau lebih tinggi.
dari Bendahara, danjumlah
kerugian
Daerah yang
