~-,~TAHUN2012 TENTANG

BUPATI BATANG PERATURAN BUPATIBATANG NOMOR L/~-,~TAHUN2012 45 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DANTATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA KABUPATENBATANG BUPATIBATANG,

Menimbang:

a.

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian dan diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang; Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang- undangan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No. 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri: D No. : 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 24);

3

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIANTUGAS DAN TATAKERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNlKASIDANINFORMATlKAKABUPATENBATANG.

BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis OperasionalfPenunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. BAS 11 SUSUNANORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahkan : 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan : 1. Seksi Angkutan Darat; 2. Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian. d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan: 1. Seksi Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Laut dan SAR; 2. Seksi Kelaik Lautan Kapal, Penjagaan dan Penyelamatan.

4

e. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas membawahkan: 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas; f. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan: 1. Seksi Telematika; 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 3. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi. g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsiona1.

Angkutan

Jalan,

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI, DANURAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasa13 (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, Pos, komunikasi dan informatika. (2)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. penyusunan perencanaan teknis operasional dan pengembangan di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika yang telah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi; d. penyelenggaraan manajemen dan rekayasa bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; e. penentuan dan penetapan lokasi pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika sesuai kebutuhan; f. penyusunan, penetapan, pengendalian dan pengawasan tarip jasa perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; g. penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor; h. pemberian perijinan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan; 1. penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan perijman di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; J. penyelenggaraan pembinaan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; k. penyusunan sistim informasi manajernen perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; 1. pelaksanaan kerjasama di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi, informatika dan SAR; m. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

5

n. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan; o. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan Perundangundangan; p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Kepala Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan dibidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; b. merencanakan program dan kegiatan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; c. merumuskan dan menjabarkan perintah Bupati di bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informartika berdasarkan wewenang yang diberikan, sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai bahan arahan operasional pelaksanaan kegiatan Dinas; d. melaksanakan pembinaan pegawai, urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas; e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan masukan, informasi serta guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; f. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika dengan instansi atau lembaga terkait; g. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; h. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas. 1. menyelenggarakan koordinasi, supervisi, sosialisasi dan fasilitasi serta pengawasan pelaksanaan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; J. merencanakan kebutuhan dan pengelolaan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; k. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas sesuai dengan kewenangannya; 1. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga dinas; m. mengevaluasi program dan kegiatan bidang perhubungan, pos, telekomunikasi dan informatika; n. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas- tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang / jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6

8agian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1 ) Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, mengoordinasikan, menyiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi keuangan, umum dan kepegawaian. (2 ) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dinas; b. pengendalian administrasi keuangan dinas; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga dinas; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; e. peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahanj data guna penyusunan kebijakan dinas ; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat dinas; d. menyusun rencana program legislasi daerah j produk hukum daerah; e. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, kepustakaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas; h. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan dinas; 1. menyusun dan mengkoordinasikan laporan dinas; J. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. meman tau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

7

Paragraf 1 Subbagian Program Pasa15 ( 1 ) Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan bahan dan atau data, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyediakan bahan dan atau data, dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan dinas; b. menyusun konsep rencana program dan kegiatan dinas; c. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program; d. menyusun konsep rencana program legislasi daerab /produk hukum daerah sesuai bidang kewenangan dinas; e. menyusun dokumen perencanaan dinas antara lain: RKPD, KUA, PPASdan PPA; f. menyusun dokumen tatalaksana dinas sesuai dengan peraturan perundang- undangan; g. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Dinas, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati (LKPJ-AMJ)Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan laporan berkala lainnya;memfasilitasi proses perizinan sesuai kewenangan dinas; h. menyusun rencana jadwal/ agenda program dan kegiatan dinas; 1. menyusun konsep dokumen perencanaan dinas; J. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; k. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1 ) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas.

8

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas : a. menyediakan bahanj data dalam rangka penyusunan rencana anggaran dinas; b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Seksi dan Subbagian; c. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; d. menyusun dokumen anggaran program dan kegiatan dinas; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi dinas; f. melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 7 (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; c. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraj daerah; d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga dinas; e. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan; f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

9

k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Bidang Perhubungan Darat Pasal 8 (1)

Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perhubungan darat.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang perhubungan darat; b. penyusunan rencana program dan pegelolaan petunjuk teknis bidang perhubungan darat; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perhubungan darat; d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan darat; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang perhubungan darat; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perhubungan darat; d. menyiapkan bahanj data kebutuhan kegiatan perhubungan darat; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan mutu bidang perhubungan darat; f. mempersiapkan dan mengelola program kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bawahan; g. memberikan tugas, araban dan petunjuk kepada bawahan dibidang perhubungan darat guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyelenggarakan hubungan kerja sama dan atau koordinasi instansi j organisasi resmi di bidang kunsultasi dengan perhubungan darat; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. memberikan tugas, arahan dan petunjuk dibidang perhubungan darat guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya;

10

m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Angkutan Darat Pasal 9 (1) Seksi Angkutan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan angkutan darat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi angkutan darat; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan angkutan darat; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan seksi angkutan darat; e. menyiapkan data inventarisasi angkutan darat; f. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang angkutan darat, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; g. menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten; h. menyusun jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan pelayanan dalam wilayah kabupaten; 1. menyusun dan menetapkan kelas jalan jaringan jalan kabupaten; J. menyiapkan proses dan pemberian izin trayek angkutan perdesaanj angkutan kota; k. menyusun dan menetapkan jarmgan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten; 1. menyusun dan menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi dalam wilayah kabupaten; m. memberikan izm operasi angkutan taksi pelayanan wilayah kabupaten; n. memberikan rekomendasi operasional angkutan sewa; o. memberikan izin usaha angkutan barang dan pariwisata; p. menyiapkan dan menetapkan besaran tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kabupaten; q. pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten; r. memantau dan mengevaluasi jaringan trayek; s. melaksanakan bimbingan dan pembinaan angkutan darat; q. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

11

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; s. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 10 (1)Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor (KBM)dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan teknik dan pengujian kendaraan bermotor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Teknik dan Pengujian Kendaraan Bermotor (KBM) mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi teknik dan pengujian kendaraan bermotor; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan teknik dan pengujian kendaraan bermotor; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan seksi teknik dan pengujian kendaraan bermotor; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang teknik dan pengujian kendaraan bermotor, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang teknik dan pengujian kendaraan bermotor; g. melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor; h. melaksanakan pemerikasan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan tidak bermotor; 1. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor selain pengujian berkala; J. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana peralatan pengujian kendaraan bermotor; k. menyiapkan proses dan peneribitan izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

12

Paragraf 3 Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian Pasal 11 (1) Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan sarana, prasarana perhubungan darat dan perkeretaapian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sarana, Prasarana Perhubungan Darat dan Perkeretaapian mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi sarana, prasarana perhubungan darat dan perkeretaapian; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan sarana, prasarana perhubungan darat dan perkeretaapian; d. melaksanakan sistim informasi manajemen dibidang sarana, prasarana perhubungan darat dan perkeretaapian; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang sarana, prasarana perhubungan darat dan perkeretaapian guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; g. menentukan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; h. memberikan izin operasi kegiatan angkutan orang dan atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten; 1. melaksanakan pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten; J. menyiapkan dan mengusulkan rencana lokasi dan saran a prasarana terminal penumpang dan / atau angkutan barang; k. melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana terminal penumpang, terminal barang (bongkar mu at barang), tempat parkir dan pangkalan; l. menetapkan lokasi terminal penumpang tipe C; m. mengesahkan rancang bangun terminal penumpang tipe C; n. melakukan pembangunan dan pengoperasian terminal penumpang tipe A, tipe B, tipe C; o. melakukan pembangunan terminal angkutan barang; p. melakukan pengoperasian terminal angkutan barang; q. menyiapkan dan mengusulkan rencana induk perkeretaapian kabupaten; r. melaksanakan penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistim perkeretaapian kabupaten; s. memberikan arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa perkeretaapian; t. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kabupaten; u. mengusahakan sarana dan prasarana kereta api umum, yang tidak dilaksanakan Badan Usaha Perkeretaapian; v. menetapkan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus jaringan jalur dalam kabupaten;

13

w. penetapan jalur kereta api khusus jalur dalam kabupaten; x. menyelenggarakan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penaggungjawabnya ; y. menetapkan jaringan pelayanan kerata api dalam satu kabupaten; z. menetapkan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kabupaten; aa. menetapkan jaringan pelayanan kereta api perkotaan berada dalam kabupaten; bb. menetapkan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten; cc. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dd. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; ee. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; ff. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut Pasal 12 (1) Bidang Perhubungan Laut dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang perhubungan laut dan SAR. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang perhubungan laut dan SAR; b. penyusunan rencana program dan pegelolaan petunjuk teknis bidang perhubungan laut SAR; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang perhubungan laut SAR; d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perhubungan laut SAR; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang perhubungan laut dan SAR; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas;

14

c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang perhubungan laut dan SAR; d. menyiapkan baharr/ data kebutuhan kegiatan perhubungan laut dan SAR; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan mutu bidang perhubungan laut SAR; f. mempersiapkan dan mengelola program kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bawahan; g. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang perhubungan laut dan SAR guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; h. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi / organisasi resmi di bidang perhubungan laut dan SAR; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Laut dan SAR Pasal 13 (1) Seksi Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Laut dan SAR dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut dan SAR. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kepelabuhan, Lalu Lintas Angkutan Laut dan SAR mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut dan SAR; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; , c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut dan SAR; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan kepelabuhan, lintas angkutan laut dan SAR; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut dan SAR,guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan teknis kepelabuhan, lalu lintas angkutan laut dan SAR; g. menetapkan penggunaan tanah lokasi pelabuhan laut; h. melaksanakan pengelolaan pelabuhan lama; 1. melaksanakan pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh kabupaten;

15

J.

k. l. m. n. o.

p. q. r. s.

t. u. v. w. x. y. z. aa. bb. cc.

dd.

ee. ff. gg. hh.

11.

melaksanakan rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional; menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; melaksanakan rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; melaksanakan penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut lokal; melaksanakan penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; melaksanakan rekomendasi penetapan DLKrjDLKP pelabuhan laut internasional hub, pelabuhan laut internasional, pelabuhan laut nasional, pelabuhan laut regional dan menetapkan DLKrjDLKP pelabuhan laut lokal; memberikan pertimbangan teknis atas penambahan dan atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut lokal; melakasanakan penerbitan izin kegiatan reklamasi dan pengerukan perairan pelabuhan laut khusus dan lokal; melaksanakan penerbitan izin kegiatan pengerukan di dalam DLKrjDLKppelabuhan laut lokal; melaksanakan penerbitan izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat; melaksanakan penetapan DUKSdi pelabuhan lokal; melaksanakan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan pelayaran lokal kabupaten; merekomendasikan penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri; melaksanakan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus lokal; menetapkan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten; menetapkan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus lokal; menetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut lokal; memberikan izin kegiatan reklamasi di dalam DLKrjDLKppelabuhan laut lokal; melaksanakan penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut lokal; melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten; melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kabupaten; menerbitkan izin usaha tally di pelabuhan; menerbitkan izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal; menerbitkan izin usaha ekspedisi (freight [oruiarder]; menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi j organisasi resrm di bidang perhubungan laut; memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;

16

menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; kk. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

JJ.

Paragraf 2 Seksi Kelaik Lautan Kapal, Penjagaan dan Penyelamatan Pasal 14 (1)

Seksi Kelaik Lautan Kapal, Penjagaan dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kelaik lautan kapal, penjagaan dan penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kelaik Lautan Kapal, Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi kelaiklautan kapal, penjagaan dan penyelamatan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan kelaiklautan kapal, penjagaan dan penyelamatan; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan kelaiklautan kapal, penjagaan dan penyelamatan; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang kelaiklautan kapal, penjagaan dan penyelamatan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kelaiklautan kapal, penjagaan dan penyelamatan; g. melaksanakan penerbitan izin berlayar operasional kapal bobotjtonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( GT >7) yang berlayar di perairan daratan (sungai dan danau); h. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal, penerbitan sertifikat keselamatan kapal, penerbitan pengawakan kapal serta pemberian surat izin berlayar bagi kapal berukuran tonase kurang dari 7 (GT<7)yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau); 1. melaksanakan pengawasan keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas kecil, pencatatan kapal dalam buku register pas kecil, pemeriksaan konstruksi kapal, pemeriksaan permesinan kapal, pemeriksaan perlengkapan kapal penerbitan sertifikat keselamatan kapal, serta penerbitan pengawakan kapal bagi kapal berukuran tonase kurang dari 7 (GT<7)yang berlayar di laut; J. memberikan izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;

17

k. melaporkan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat; 1. melaporkan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomosili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat; m. melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) laut, danau dan sungai lintas kabupaten; n. memberikan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan kegiatan salvage serta persetujuan pekerjaan bawah air (PBA)dan pengawasan kegiatannya dalam kabupaten; o. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi / organisasi resmi di bidang perhubungan laut; p. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 15 (1)

Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; b. penyusunan rencana program dan pegelolaan petunjuk teknis bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan;

18

b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; d. menyiapkan baharr/ data kebutuhan kegiatan pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan mutu bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; f. mempersiapkan dan mengelola program kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bawahan; g. mengatur dan memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengendalian operasional lalu lintas angkutan jalan, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi konsultasi dengan instansi / organisasi resmi di bidang pengendalian operasionallalu lintas angkutan jalan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Paragraf 1 Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Pasal 16 (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalu lintas; g. menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan kabupaten dan jalan desa; h. penyelenggaraan andalalin di jalan kabupaten dan jalan desa;

19

melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kabupaten; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 1.

Paragraf 2 Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Pasal 17 (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pengendalian dan pengawasan lalu lintas; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; d. melaksanakan sistim infomasi manajemen kegiatan pengendalian dan pengawasan lalu lintas; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dan tim Zsatuan tugas dibidang pengendalian dan pengawasan lalu lintas, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan pengendalian lalu lintas; g. menyiapkan proses dan penerbitan izin usaha pendirian pendidikan dan latihan mengemudi; h. menyelenggarakan, bimbingan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi; 1. melaksanakan pengendalian lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan desa; J. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan desa; k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kabupaten; l. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang operasi dan pengawasan lalu lintas; m. melaksanakan operasi dan pengawasan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan desa;

20

n. melaksanakan pemeriksanaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya; o. melaksanakan penyidikan pelanggaran : a. Peraturan Daerah Kabupaten bidang LLAJ; b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan; c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala; d. Perizinan angkutan umum. p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten dan jalan desa; q. melaksanakan pengawalarr/foreders terhadap Bupati / Wakil Bupati, pejabat kabupaten dan atau pejabat pemerintahan lainnya; r. melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas jalan; s. melakukan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan meninggal dunia darr/ atau yang menjadi isu kabupaten; t. menyiapkan proses dan penerbitan izin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas jalan kabupaten; u. melaksanakan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas jalan; v. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Komunikasi dan Informatika Pasal 18 (1) Bidang Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang komunikasi dan informatika. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang komunikasi dan informatika mempunyai fungsi : a. perumusan perencanaan dan kebijakan kebutuhan kegiatan bidang komunikasi dan informatika; b. penyusunan rencana program dan pegelolaan petunjuk teknis bidang bidang komunikasi dan informatika; c. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang komunikasi dan informatika; d. pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang komunikasi dan informatika;

21

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan bidang komunikasi dan informatika; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan dinas; c. menyiapkan bahan kebijakan dan koordinasi, petunjuk teknis serta naskah dinas bidang komunikasi dan informatika; d. menyiapkan bahanj data kebutuhan kegiatan komunikasi dan informatika; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika; f. menyiapkan bahan berkaitan dengan persyaratan rekomendasi dan atau perijinan dibidang komunikasi dan informatika; g. mengatur dan memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang komunikasi dan informatika, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; h. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi j organisasi resmi di bidang komunikasi dan informatika; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Seksi Telematika Pasal 19 (1) Seksi Telematika dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan telematika. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Telematika, mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi telematika; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan telematika; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan telematika; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang telematika, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan fasilitasi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka e_government di Pemerintah Kab. Batang g. melaksanakan fasilitasi perangkat keras (hardware) komputer di Pemerintah Kab. Batang h. melaksanakan fasilitasi perangkat lunak (software) komputer di Pemerintah Kab. Batang;

22

melaksanakan fasilitasi jaringan komunikasi antara lain internet, intranet, dan LAN(LocalArea Net Work) di Pemerintah Kab. Batang J. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang telematika antara lain: penerapan teknologi informasi atau komputerisasi dan jaringan komunikasi di Pemerintah Kab. Batang k. melaksanakan peningkatan Sumber Daya Manuasi dibidang telematika; 1. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi Zorganisasi resmi di bidang telematika; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 1.

Paragraf 2 Seksi Pos dan Telekomunikasi Pasal 20 (1) Seksi Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pos dan telekomunikasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pos dan Telekomunikasi mempunyai rincian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pos dan telekomunikasi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pos dan telekomunikasi; d. melaksanakan sistim informasi manajemen kegiatan pos dan telekomunikasi; e. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pos dan telekomunikasi, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bidang pos dan telekomunikasi; g. melaksanakan penerbitan rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal dibidang telekomunikasi; h. melaksanakan pcngawasan Zpengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pembangunan telekomunikasi perdesaan, serta penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya; 1. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; J. penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi; k. menyiapkan bahan rekomendasi dan atau perijinan dibidang pos dan telekomunikasi antara lain: 1) jasa titipan untuk kantor pusat atau kantor agen;

23

o. p. q.

r. s. t. u.

2) kantor cabang dan loket pelayanan operator; 3) penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan kabupaten; 4) penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio; 5) mendirikan bangunan menara (tower) telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi; 6) instalatur kabel rumahjgedung (IKRjG); 7) galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kabupaten; 8) instalansi penangkal petir; dan 9) instalansi genset; 10) persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio, pembangunan studio dan stasiun pemancar radio danj telekomunikasi; 11) menyiapkan bahan proses izin usaha perdagangan perangkat telekomunikasi; melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial sekala kabupatenjkota; melaksanakan peningkatan sumber daya manusia dibidang pos dan telekomunikasi; menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansij organisasi resmi di bidang pos dan telekomunikasi; memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi Pasal

21

(1) Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan Komunikasi dan Informasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informasi mempunyai uraian tugas tugas : a. menyusun rencana program kegiatan seksi pengembangan komunikasi dan informasi; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Seksi-seksi di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pengembangan komunikasi dan informasi;

24

d. e.

melaksanakan sistim pengembangan komunikasi dan informasi; memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengembangan komunikasi dan informasi, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas; f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan komunikasi dan informasi; g. melaksanakan pengumpulan data dan informasi dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kab. Batang h. mengelola website resmi Pemerintah Kab. Batang; 1. Memfasilitasi pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pemerintah Kab. Batang; J. memfasilitasi pengelolaan informasi publik berbasis TIK Pemerintah Kab. Batang; k. menyediakan bahan program diseminnasi informasi; l. melaksanakan peningkatan sumber daya marrusia dibidang pengembangan komunikasi dan informasi; m. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi Zorganisasi resmi di bidang pengembangan komunikasi dan informasi; n. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. BAB IV UNITPELAKSANATEKNISDINAS Pasal22 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 23 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas. Pasal 24 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Daerah atau Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

25

(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompok-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada. (4)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sesuai

dengan

BABVI TATAKERJA Pasal 25 Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasa127 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28 (1)

Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab mernimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pad a waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

26

(4) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas. BABVII PEMBIAYAAN Pasal 29 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang. BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal30 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. Pasal31 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati III I , maka Peraturan Bupatii Batang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 BUPATIBATANG ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tanggal 7 Agustus 2012 SEKRETARIS 0 BUPATENBATANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG ttd NASIKHIN BERITADAERAHKABUPATENBATANGTAHUN20 12 NOMOR.~.5 ...

Lampiran

Ill:

Pcraturan

Bupati Batang

Disalin sesuai dengan aslinya,

Nomor

: 32 Tahun 2() 12

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG KEPUTUSAN

Tanggal

: 15 .Iuni 2()12

ttd

NomOI"

..• 1)

tentang PEMBEBANAN

KERUGIAN

DAERAH

SEMENTARA

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum KABUPATEN PembinaBATANG Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009 BUPATIBATANG

Mcnirnbang

}

2)

a.

h. I.

M~llgillgal

}

3)

MEMUTUSKAN Mcnctapkan

: Kcputusan

Bupati rcnrang Pembcbanan

Kerugian

Daerah Scrnentara.

PERTAMA Mcmbchani pcnggantiun kcrugian Dacrah semcntara terhadap Bcndnhara Pengampu/Wuris/Kcluarga dari Bcndahara") pada.. hurul.. ... ).4) KEDUA

Mcnugaskan kepada Saudara kcp.ida Saudara agar mcnyetor

KETIGA Tcmbusan I BPK,

: Keputusan

ini mulai

KCPUIU',ll1

disampaikan

berlaku

pada

tanggal

Saudara

(nama, pangkat.jabatan, . sebesar Rp (

.... sclaku Ketua TPKD di.. kc Kas Daerah") scjumlah kcrugian dacrah tersebut.

untuk 5)

mcnagih

dan mcmiuia

ditetapkan.

.6)

Ditetapkan di . Pada tauggal .

kCpada}7

2

NIP) selaku dcngun

.

3. Yang bcrsangkutan.

(

BUPATIBATANG Nama

)

*) Corer yang tidak perlu

Pctunjuk

Pcngisian

:

I)

Diisi dengan

nomor

2)

Diisi dengan ditctapkannya

uraian singkat

3 ) Diisi dcngan

kcputusan

keputusan pcraturan

yang bcrlaku

mengenai ini.

scsuai dcngan

keiemuan yang hcrlaku

p.ida SKPD yang bcrsangkutan.

lakta dan kcadaan yang mcnjadi alasan/tujuan/kepentingan/penimhangan

pcrundang-undangan

schagai

4)

Diisi dengan numa pangkat.jabatan, tcriadi.

5)

Diisi dcugan

numa Ketua TPKD dan nama bcndahara.

6)

Diisi dcngan

tcmpat dan tanggal

7)

Diisi dengan

nama-nama

dasar hukum pengeluaran

NIP selaku Bendallala/Pengampu/Wmis/Keluarga

keputusan

ditetapkan.

SKPD yang terkait dengan

keputusan

ini.

keputusan

yang tiugkatannya

tentang

perlunya

sarna atau lebih tinggi.

dari Bendahara, danjumlah

kerugian

Daerah yang