WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR 3 TAHUN2012 TENTANG

WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR 3 TAHUN2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURANDAERAHNOMOR 11 TAHUN2011 TENTANGLEMBAGAKEMASYARAKATAN KELURAHAN DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang

a.

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka perlu membentuk petunjuk pelaksanaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 7); 12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5); 13. ,. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 9); Memperhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 ten tang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; 2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN. 2

BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surakarta; 2. Walikota adalah Walikota Surakarta; 3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud • dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah Kota Surakarta; 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk menanggani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan; 9. 'Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Surakarta dalam wilayah kerja,Kecamatan; 10. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkup Kelurahan; 11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 12. Partisipasi adalah keikutsertaan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pembangunan. 13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan. 14. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah. 15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah. 16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK. 3

17.- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial darl, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di. wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial. 19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, 'perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Maksud Petunjuk Pelaksanaan ini adalah : a. sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; b. sebagai pedoman bagi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pasal3 Tujuan Pedoman Pelaksanaan ini adalah terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. BAS III RUANG LINGKUP

Pasal4 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang : a. susunan pengurus dan keanggotaan; b.masa bakti dan pemberhentian; c. hubungan kerja; d.pembinaan pengawasan; e. pendanaan.

4

BABIV LPMK Bagian Kesatu Susunan Pengurus dan Keanggotaan Pasal5 (1) Susunan Pengurus LPMKterdi!"idari : a. 1 (satu) orang Ketua; b. 1 (satu) orang Sekretaris; c. 1 (satu) orang Bendahara; dan d. Bidang-bidang yang terdiri dari : 1) Bidang Agama; 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3) Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; 4) Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; 5) Bidang Perekonomian dan Kcperasi; 6) Bidang Kesenian dan BUdaya; 7) Bidang Keamanan dan Ketertiban; 8) Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat; 9) Bidang Informasi dan Komunikasi. (2) Jumlah pen gurus masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan melalui musyawarah antara Lurah dengan tokoh masyarakat sesuai dengan kebutuhan Kelurahan. (3) Mekanisme pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut : a. pemilihan Bakal Cwon Anggota LPMK dilaksanakan me1alui Musyawarah RT yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada RT yang bersangkutan untuk II"emilih bakal calon dari anggota RT tersebut; b. hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diajukan Ketua RT kepada Ketua RW; c. pemilihan Calon Anggota LPMK dilakukan di tingkat RW, sesuai ketentuan Pemilihan Calon Anggota LPMK. d. calon Anggota yang terpilih di seluruh RW diajukan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai anggota LPMK. (4) Jumlah Bakal Calon Anggota LPMKditingkat RT dan Calon Anggota LPMK di tingkat RW disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan. Pasal6 (1) Pengurus LPMKharus memenuhi syarat : a. merupakan anggota LPMK; b. sekurang-kurangnya berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan/atau sudah kawin; c. sehat Jasmani dan Rohani; d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; . e. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang te1ah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; 5

f. g. h.

mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik; dan pengurus LPMKdipilih dari masyarakat yang berdomisili dan ber-KTP dilingkungan Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus;

(2) Tatacara pembentukan pengurus LPMKsebagaimana dimaksud pada ayat • (1) adalah : a. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Lurah; b. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh RW yang bersangkutan. c. semua anggota LPMK mengisi semua formasi kepengurusan yang ditentukan dengan musyawarah mufakat oleh seluruh anggota LPMK; d. pengurus LPMK terpilih wajib mengundurkan diri dari kepengurusan Lembaga kemasyarakatan Kelurahan lainnya dan/atau pengurus Partai Politik yang dijabatnya. e. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Pengurus LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilantik paling lama 7 (tujuh) hari keIja sejak ditetapkan. Bagian Kedua Masa Bhakti dan Pemberhentian Pasal 7 Masa Bhakti Pengurus LPMKadalah 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku. Pasal8 Pengurus LPMKberhenti disebabkan : a. Berakhirnya masa bhakti pengurus LPMK; b. Meninggal dunia; c. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri; d. Bertempat tinggal di luar wilayah kelurahan dimana dia dipilih; e. Melanggar sumpah/janji dan melakukan perbuatan tercela pengurus LPMK; f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus LPMK.

sebagai

Pasal9 (I)

Dalam hal terdapat pengurus LPMK yang berhenti / diberhentikan dengan sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, c, d, e, dan f, dilakukan pemilihan penggantinya.

(2) Pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari anggota masyarakat kelurahan yang memenuhi persyaratan sebagai pengurus LPMKmelalui musyawarah pengurus LPMKbersangkutan yang difasilitasi oleh Lurah. 6

(3) Perubahan susunan pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasar hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bagian Ketiga Hubungan KeIja Pasal10 (1) Hubungan KeIja LPMK dengan Lurah adalah koordinatif dan konsultatif sebagai mitra keIja; (2) LPMK bersama Pemerintah;

Lurah dapat membentuk

Panitia penerima

Hibah dari

(3) LPMK dapat mengadakan keIjasama dengan lembaga di luar Kelurahan yang diputuskan dalam rapat pleno. (4) KeIjasama sebagaimana disetujui oleh Lurah.

dimaksud

pada ayat (2) harus

diketahui

dan

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengawasan Pasal11 (1) (2)

Pembinaan terhadap LPMK dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Camat, berdasarkan peratu ran perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap LPMKdilakukan Pemerintah Kota dan Camat. Pasal12

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (1) meliputi : a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LPMK; b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LPMK; d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LPMK; e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LPMK; f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LPMK;dan g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LPMK; Pasal13 Pembinaan dan meliputi : a. memfasilitasi LPMKj b. memfasilitasi c. niemfasilitasi d. memfasilitasi

Pengawasan Camat sebagaimana penyusunan

Keputusan

dimaksud dalam Pasal 11

Walikota yang berkaitan

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LPMK; penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

7

dengan

e. memfasilitasi keIjasama LPMK dengan Lembaga kemasyarakatan lainnya dan/atau pihak ketiga; f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LPMK;dan g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LPMK. Bagian Kelima Pendanaan Pasal14 Pendanaan a. swadaya b. bantuan c. bantuan d. bantuan

LPMKbersumber dan : masyarakat. dan Anggaran Pemerintah Kelurahan; dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV TPPKK Bagian Kesatu Kepengurusan Pasal15

Susunan Pengurus TP PKKadalah sebagai berikut : a. Ketua; b. PjU"aWakil Ketua; c. Sekretaris dan para wakil sekretaris; d. Bendahara dan para wakil bendahara; dan e. Kelompok KeIja (POKJA)I, II, III, dan IV. Pasal 16 (1) Ketua TP PKKKelurahan dijabat secara fungsional oleh istri Lurah. (2)Apabila Lurah tidak memiliki istri atau Lurah adalah seorang perempuan, maka Lurah sebagai Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kelurahan menyetujui istri pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua TP PKK kelurahan. (3) Ketua TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Lurah selaku ketua penyantun TP PKKKelurahan. (4) Pengurus TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, c, d, dan e , ditetapkan dan dilantik oleh Lurah atas usul Ketua TP PKK Kelurahan. Pasal 17 Ketentuan mengenai Susunan, Tatacara dan Pembentukan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dapat berubah sesuai dengan Keputusan Rapat KeIja Nasional PKK.

8

Bagian Kedua Masa Bhakti Pasal18 Masa Bhakti pen gurus TP PKK adalah 3 (tiga) tahun sepanjang tidak diatur lain oleh Rapat Kerja Nasional PKK. BABVI RW DANRT Bagian Kesatu Masa Bhakti dan Pergantian Pengurus Pasal 19 Masa bhakti pengurus RW dan RT se1arna 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku. Pasa120 Pengurus RW dan RT diganti sebelum selesai masa bhaktinyu apabila : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus RT dan RW; d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT dan RWyang bersangkutan; e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan danjatau norma-norma kehidupan masyarakat. Pasal21 (1) Penggantian pengurus RW sebagaimana dimaksud dalarn Pa3al 21 dilaksanakan melalui musyawarah pengurus RW dengan para pengurus RT yang diketahui Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikot.:.t. (2) Penggantian pengurus RT sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 21 dilaksanakan melalui musyawarah anggota yang diketahui Ketua RW dan Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Walikota dapat mendelegasikan penetapan penggantian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Lurah. Bagian Ketiga Pendanaan Pasal22 (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari : a. iuran anggota; b. bantuan pemerintah kota; c. bantuan pemerintah provinsi; d. bantuan pemerintah; e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

9

"

(2) Pengelolaan sumber dana yang diperoleh sebagimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis. BABVII KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kepengurusan dan Masa Bhakti Pasal23 (1) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua c. Sekretaris; d. Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f. Wakil Bendahara; dan g. Seksi-seksi meliputi : 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; 2. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial; 3. Seksi Kelompok Usaha bersama; 4. Seksi Kerohanian dan Pembinaan Mental; 5. Seksi Olahraga dan Seni Budaya; 6. Seksi Lingkungan Hidup; 7. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan; dan 8. Seksi-seksi lain sesuai dengan kebutuhan Ke1urahan. (2) Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun serta dap3.t dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku. Bagian Kedua Pendanaan Pasal24 Keuangan Karang Taruna dapat diperoleh dari : f. luran Warga Karang Taruna; g. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah; h. Bantuan masyarakat yang tidak mengikat; 1. Bantuan/subsidi dari Pemerinta.l1; j. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

10

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal25 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta .-;::::::'l~~ ggal If) ~ri

aO\~

~~

!-;.

,.,....., ()

Diundangkan eliSurakarta pada tan ~~ t-

~\l.INT

ARI

BE

I

~'o~",,~ c?0\'l KOTA SU~RTA

TA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN

II

J,D\'-

NOMOR

"