WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR
1~-A
TAHUN2013
TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB SOSIALDAN LINGKUNGANPERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KOTASURAKARTA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) bertujuan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya antara perusahaan dengan masyarakat sekitar;
b.
bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
c.
bahwa kegiatan Tanggung jawab Sosial Perusahaan terkait permasalahan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lingkungan perlu diatur dan disinergikan serta diintegrasikan dengan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kota Surakarta;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Kota Surakarta;
1.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita ...
-2 -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 45);
1950
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha MiIik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun .2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran ...
1
-3 -
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); Memperhatikan
1.
Kesepakatan Bersama Nomor 11/16/DKM/Slo dan Nomor 500/4.763 tanggal 26 November 2009 antara Kantor Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pengembangan Ekonomi Daerah Kota Surakarta;
2.
Perjanjian Kerjasama antara Pemimpin Bank Indonesia Solo dengan Sekretaris Daerah Kota Surakarta Nomor 11/20/DKM/Slo dan Nomor 422.5/4.764 tanggal 26 November 2009 tentang Kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)Dr KOTASURAKARTA.
BABI ...
-4 -
BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang bertindak selaku pengelola barang milik daerah. 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang selanjutnya disebut CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya masyarakat setempat. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Surakarta. 6. Sekretariat CSR yang selanjutnya Sekretariat adalah Bagian Perekonomian Setda Kota Surakarta. 7. Masyarakat adalah Masyarakat Kota Surakarta. 8. Perusahaan adalah Pelaku dunia usaha /organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. BABII TANGGUNGJAWABSOSIALDANLINGKUNGAN Pasal2 (1) Perusahaan yang menjalankan wajib melaksanakan CSR.
kegiatan usahanya
(2) CSR sebagimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
BABIII ...
-5-
BAB III RUANGLINGKUPDANBENTUK Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pasal3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tatacara pengajuan CSR kepada Perusahaan, tatacara penyerahan dan Tata Laporan realisasi CSR Perusahaan. Bagian Kedua Bentuk Pasal4 (1)
Bentuk CSR kepada Pemerintah berupa barang;
(2)
Bentuk CSR kepada kelompok masyarakat barang danjatau uang.
berupa
BABIV TATACARAPENGAJUAN Bagian Kesatu Pengajuan dari SKPD Pasa15 (1)
SKPD menginventaris kegiatan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi yang belum dibiayai oleh APBD untuk diajukan kepada Perusahaan yang menyelenggarakan CSR.
(2)
SKPD kemudian CSR.
(3)
SKPD menyampaikan proposal sebagaimana ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretariat.
menyusun
proposal permohonan pada
Pasal6 (1)
Sekretariat CSR menyiapkan surat permohonan CSR dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan yang menyelenggarakan CSR.
(2)
Sekretariat menyiapkan tindak lanjut yang berupa Naskah Dinas Kesepakatan Bersama an tara Perusahaan penyelenggara CSR dengan Walikota.
Bagian Kedua ...
- 6-
Bagian Kedua Pengajuan dari Masyarakat Pasal 7 (1)
Masyarakat untuk keperluan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi yang belum dibiayai dari Pemerintah dapat mengajukan permohonan CSR.
(2)
Permohonan CSR sebagaimana ayat (1) harus disertai proposal.
(3)
Proposal sebagaimana tersebut didalam ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui sekretariat.
tersebut
didalam
Pasal8 (1)
Sekretariat menyiapkan permohonan CSR dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perusahaan penyelenggara CSR.
(2)
Sekretariat menyiapkan tindak lanjut yang berupa Naskah Dinas Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara CSR dengan Walikota. BABV TATACARAPENYERAHAN
Bagian Kesatu Penyerahan Kepada Pemerintah Kota Pasal9 (1) Setelah Penyelenggara CSR menerima permohonan CSR dan saling menyepakati bentukjwujud dan nilai CSR yang akan diberikan kepada Pemerintah Kota, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Dinas Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara CSR dengan Walikota. (2)
Format Naskah Dinas Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara CSR dengan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. PasallO
(1)
Saat penyerahan CSR berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditanda tangani oleh Perusahaan
...
o
-7-
Perusahaan Daerah.
penyelenggara CSR dengan Sekretaris
(2) CSR berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah dan nilai barang, yang ditandatangani oleh Perusahaan penyelenggara CSR dengan Sekretaris Daerah. (3)
Sebelum penandatanganan berita acara penyerahan dan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD calon penerima CSR melakukan verifikasi terhadap CSR yang akan diserahkan.
(4)
Sekretaris Daerah membuat berita acara penyerahan barang daerah Kepada SKPD dan selanjutnya dicatat dalam Neraca SKPD maupun Neraca Daerah.
(5)
Format Berita Acara Penyerahan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(6) Format Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Bagian Kedua Penyerahan Kepada Masyarakat Pasal 11 (1)
Setelah Perusahaan penyelenggara CSR menerima terusan permohonan masyarakat dari Pemerintah, dan saling menyepakati bentuk/wujud dan nilai CSR yang akan diberikan kepada masyarakat, ditindaklanjuti dengan Naskah Dinas Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Perusahaan penyelengara CSR dengan Walikota.
(2)
Format Naskah Dinas Kesepakatan Bersama antara Perusahaan penyelenggara CSR dengan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
Pasal12
...
-8-
Pasal 12 (1) Penyerahan barang dan/atau uang dari Perusahaan penyelenggara CSR kepada masyarakat melalui Pemerintah, disertai dengan Berita Acara Penyerahan yang ditanda tangani oleh Perusahaan penyelenggara CSR dengan masyarakat penerima barang dan/atau uang yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Kota Surakarta. (2) Penyerahan barang dan/atau uang dibuat Naskah Perjanjian Hibah yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah dan nilai barang dan/atau jumlah uang ditanda tangani oleh Perusahaan penyelenggara CSR dengan masyarakat yang menerima barang dan/atau uang yang diketahui oleh Sekretaaris Daerah Kota Surakarta. (3) Sebelum penandatanganan Berita Acara Penyerahan dan Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat calon penerima CSR melakukan verifikasi terhadap CSR yang akan diserahkan. (4) Format Berita Acara Penyerahan Barang dan/atau uang sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. (5) Format Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BABVI ...
-9 -
BABVI PENUTUP Pasal 13 Peraturan
ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan ini dengan dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
memerintahkan penempatannya
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 1 Ju\i
~or~
I-
WALIKOTASURAKARTA,
~$~
1
FX. HAD! RUDYATMO~
Diundangkan pada tanggal
di Surakarta ~ J u \i
~O\3
~
SEKRETARIS
BERIT DAERAH KOTASURAKARTATAHUN ~O\~ NOMOR
~B
LAMPlRAN I PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR I~-A TAHUN ;lO\~ TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITy) DI KOTA SURAKARTA
KESEPAKATANBERSAMA ANTARA PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA
DENGAN
Nemer: Nemer TENTANG
Pada hari , Tanggal yang bertanda tangan di bawah ini:
, Bulan
, Tahun
, bertempat di Surakarta,
1. . , Selaku , yang diangkat berdasarkan Surat ............................. Nemer tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di. , selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. . , Selaku Waliketa Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nemer tanggal tentang , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Keta Surakarta yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nemer 2 Keta Surakarta Previnsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kemasyarakatan, dengan ketenluan dan syarat-syarat sebagai berikut: Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah : a. Undang-Undang Nemer 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Keta Besar Dalam Lingkungan Prepinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yegyakarta; b. Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Penubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2007 tentang Perserean Terbatas; e. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Previnsi, dan Pemerintahan Daerah KabupateniKeta; f. Peraturan Pemerintah Nemer 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; g. Peraturan Pemerintah Nemer 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Ke~asama Daerah;
h. i.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Ke~asama Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Ke~asama Antar Daerah; PASAL1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1) (2)
Maksud Kerjasama kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya untuk mendorong pengembangan pelayanan masyarakat. Sasaran kerjasama kemitraan ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat. PASAL2 RUANG L1NGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah implementasi pengembangan pelayanan kepada masyarakat terhadap segala bidang. PASAL 3 JANGKA WAKTU (1) (2)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertuJis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir. PASAL4 PELAKSANAAN
(1) Kerjasama kemitraan ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam perjanjian guna menentukan pelaksanaan secara teknis. (2) Penandatanganan Ke~asama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta dengan PIHAK KEDUA. PASAL 5 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangundangan. PASAL6 KORESPONDENSI (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan Kerjasama PARA PIHAK menetapkan alamat untuk keperluan koordinasi dan korespondensi sebagai berikut: PIHAK KESATU Alamat: Telepon:
. .
PIHAKKEDUA Kepada Pemerintah Kota Surakarta Alamat : JI.Jendral Sudirman No.2, Surakarta Telepon : (0271) 642020
(2)
Perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-Iambalnya dalam 7 (tujuh) hari ke~a. PASAL7 PENUTUP
Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pad a Hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2(dua) dan bermeterai diberikan kepada para pihak, masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
WALIKOTA SURAKARTA
L~
I
<::71r" ----/J FX.HADI
RUDYATMO
0~
LAMPlRAN II PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \~'A TAHUN ~O\~ TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KOTA SURAKARTA
BERITA ACARA NOMOR
. TENTANG
Pada hari ini bertempat di a.
b.
, Tanggal Bulan yang bertanda tangan di bawah ini:
dan Tahun
.
. Selaku yang diangkat berdasarkan Surat .................. Nomor tanggal . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. . , Selaku Sekretaris Daerah Kota Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... ... ... ... tentang ........................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang berkedudukan di JI. Jend. Sudirman No. 2 Kota Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU. barang/aset yang diserahkan berupa: NO
NAMA BARANG
SATUAN
NILAI BARANG (Rp)
1.
... ... ......... .. ..
................
..................
2 ..
............ .......
.. ..............
. .................
Berita Acara ini dibuat dengan dipergunakan sebagaimana mestinya.
sesungguhnya
dalam rangkap 2(dua) untuk
Dibuatdi PIHAK KEDUA SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Selaku Pengelola Barang Daerah
Pangkat/Gol NIP.
PIHAK KESATU
Jabatan
WALIKOTA SURAKARTA!
Cvj;;.~
FX. HAD! RUDYATM~ ~
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dipergunakan sebagaimana mestinya.
dalam rangkap 2(dua) untuk
Dibuat di PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Selaku Pengelola Barang Daerah
PangkaUGol NIP.
Jabatan
WALIKOTA SURAKARTA
~~
FX. HAD! RUDYATMO
LAMPlRAN III PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \~·ATAHUN :lO\~ TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOS~L DAN UNGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) or KOTA SURAKARTA
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN
NOMOR: NOMOR: TENTANG Pada hari ini , Tanggal , Bulan Tahun , bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . , Selaku , yang diangkat berdasarkan Sural .................. Nemer tanggal dalam hal ini bertindak untuk atas nama yang berkedudukan di , selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. . , Selaku Sekrelaris Daerah Keta Surakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nemer tentang .................. , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Keta Surakarta yang berkedudukan di jalan JI. Jend. Sudirman Ne.2 Keta Surakarta yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjulnya disebulnya PARA PIHAK secara bersama-sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut: Pasal1 Dasar Perjanjian Ke~asama Dasar hukum perjanjian ini adalah: a. Undang-Undang Nemer 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Keta Besar Dalam Lingkungan Prepinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yegyakarta; b. Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nemer 10 Tahun 1998 lentang Perubahan Atas Undang-Undang Nemer 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanan telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nemer 40 Tahun 2007 tentang Persereaan Terbatas;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; g. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; h. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tantang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; k. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan . Nomor dan Nomor tanggal tentang Pengembangan Kemasyarakatan. Pasal2 Tujuan Pemberian Hibah Pemberian Hibah dari kepada Pemerintah Kota Surakarta berupa untuk mendukung pelayanan publik. Pasal3 Besarnya Bantuan Hibah Daerah Besarnya bantuan Hibah berupa
senilai
.
Pasal4 Hak Dan Kewajiban (1)
PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa ............ senilai Rp ( ) kepada PIHAK KEDUA;
(2)
PIHAK berupa
KEDUA berhak senilai
menerima (.
penyerahan
);
dari
PIHAK
KESATU
Pasal5 Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dokumen Naskah Pe~anjian Hibah Daerah terdiri dari dokumen - dokumen sebagai berikut: a. Kesepakatan Bersama; b. Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah; c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
Pasal6 Ketentuan Penutup
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Hibah ini oleh PARA PIHAK maka seluruh hak kewajiban kepemilikan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA Selaku Pengelola Barang Daerah
PangkatlGolongan NIP
.
WALIKOTA SURAKARTA!
~~
FX. HADI RUDYATMO~ ~
LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOM OR TAHUN 20\~ TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SO SIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KOTA SURAKARTA
':l'A
KESEPAKATANBERSAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DENGAN Nomor Nomor TENTANG
Pada hari , Tanggal , Bulan bertempat di Surakarta. yang bertanda tangan di bawah ini:
Tahun
,
1. .. , Selaku Walikota Surakarta yang diangkat berdasarkan .................................dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No 2 Surakarta. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. .. , Selaku yang diangkat berdasarkan Surat .................. Nomor . tanggal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Jalan . selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kemasyarakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah : a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; f. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; g. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Ke~asama Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah. PASAL1 MAKSUD DAN TUJUAN (1) (2) (3)
Maksud Ke~asama kemitraan ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dalam upaya untuk mendorong pengembangan pelayanan masyarakat. Sasaran ke~asama kemitraan ini adalah pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Bantuan dari PIHAK KESATU diserahkan kepada masyarakat dengan diketahui oleh Pemerintah Kota Surakarta. PASAL2 RUANG L1NGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah implementasi pengembangan pelayanan kepada masyarakat terhadap segala bidang. PASAL3 JANGKA WAKTU (1) (2)
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini. Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir. PASAL4 PELAKSANAAN
(1) Kerjasama kemitraan ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan dituangkan dalam perjanjian guna menentukan pelaksanaan secara teknis. (2) Penandatanganan Ke~asama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh untuk dan atas nama dengan PIHAK KEDUA. PASAL5 PEMBIAYAAN Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1
PASAL6 KORESPONDENSI (1)
Untuk kelancaran pelaksanaan Kerjasama PARA PIHAK menetapkan untuk keperluan koordinasi dan korespondensi sebagai berikut:
alamat
PIHAK KESATU Alamat : Telepon: (0271)
. .
PIHAK KEDUA Alamat: Telepon : (0271) (2)
. .
Perubahan alamat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-Iambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja.
PASAL 7 PENUTUP Surat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pad a Hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat rangkap 2(dua) dan bermeterai diberikan kepada para pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA,
PIHAK KESATU,
WALIKOTASURAKARTA!
c:---.J#~ i FX.HADI RUDYATMO~
LAMPlRANV PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \~ -A TAHUN ~O\3 TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITy) DI KOTA SURAKARTA
BERITA ACARA NOMOR
. TENTANG
Pada hari ini , Tanggal , Bulan Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:
, Tahun
, bertempat di
a.
.. , Selaku , hal ini bertindak untuk dan atas nama ............................ , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
dalam yang berkedudukan di
b.
.. , Selaku , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat. yang berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, barangl aset/ uang yang diserahkan berupa:
NO 1. 2. ,
NAMA BARANGI KEGIATAN
SATUAN
NILAI BARANG (RP)
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
MENGETAHUI SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
WALIKOTA SURAKARTA!
c:#~
FX.HADI RUDYATM01 ~
LAMPlRAN VI PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \~ -A TAHUN ~O\~ TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORA TE SOCIAL RESPONSIBILITY) DI KOTA SURAKARTA
PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA
DENGAN
NOMOR: NOMOR: TENTANG
Pada hari ini , Tanggal , Bulan bertempat di Surakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. . , Selaku disebut sebagai PIHAK KESATU. 2 , Selaku Surat Nomor bertindak untuk atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
, Tahun
, di
,
yang selanjutnya , yang diangkat berdasarkan tanggal dalam hal ini , yang berkedudukan ,
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA bersama-sama mengadakan perikatan perjanjian sebagai berikut:
PIHAK
secara
Pasal1 Dasar Perjanjian Kerjasama Dasar hukum perjanjian ini adalah: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta; b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
e. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Previnsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Keta; f. Peraturan Pemerintah Nemer 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan; g. Peraturan Pemerintah Nemer 50 Tahun 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 23 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah; Pasal2 Tujuan Pemberian Hibah Pemberian Hibah dari.................. mendukung pelayanan masyarakat
kepada.................
berupa..............
untuk
Pasal3 Besarnya Bantuan Hibah Daerah Besarnya bantuan hibah berupa
senilai
.
Pasal4 Hak Dan Kewajiban PIHAK KESATU: (1) PIHAK KESATU berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa ........senilai Rp (. ) kepada PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KEDUA berhak menerima penyerahan dari PIHAK KESATU berupa ............ Senilai Rp ( ) Pasal5 Hasil Kegiatan Dekumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Dekumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah terdiri dari dekumen-dekumen sebagai berikut 1. Kesepakatan bersama; 2. Berita Acara Penyerahan Hibah Daerah; 3. Naskah Pe~anjian Hibah Daerah. Pasal6 Ketentuan Penutup (1)
(2)
Dengan ditandatanganinya Perjanjian Hibah ini eleh PARA PIHAK maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal - pasal Perjanjian Hibah ini dan seluruh ketentuan di dalam dekumen - dekumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
(3)
Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK. PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU
WALIKOTA SURAKARTA!
c::~:$R~ FX. HAD! RUDYATMO~~
