-WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR IO-ATAHUN 2013 TENTANG RENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH KOTASURAKARTATAHUN2014 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Membaca
Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/02832 perih Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 d Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013.
Menimbang
a.
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerint~a.r' pembangunan dan kemasyarakatan eli Kota Sur~ agar dapat dilakukan secara lebih berdayaguna d~ berhasilguna serta berkelanjutan sesuai deng Rencana Pembangunan Jangka Menengah Ko Surakarta Tahun 2010-2015, perlu adanya dokume perencanaan tahunan yang berupa Rencana Ker a Pemerintah Daerah; b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat ar kebijakan daerah satu tahun yang merup'ClK.clf1 komitmen Pemerintah Daerah untuk memberik kepastian kebijakan dalam melaksanak pembangunan daerah yang berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat ( Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Siste Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerj Pemerintab Daerah (RKPD) elitetapkan denga Peraturan Kepala Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perl menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerj Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2014;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dal Lingkung,an Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jaw Barat ...
•
-2 -
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Neg a Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub1ik Indone Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Neg a Repub1ik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repub ,ok Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sist m Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (LembarljUl Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub'k Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembarrn Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimara te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan und~gUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahfn Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahhn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub'k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tah n 2005-2025 (Lembaran Negara Repub1ik Indone ia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Neg a Repub1ik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenig Pembentukan Peraturan Perundang-Undan an (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repu ik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan
,
•
..
~ 3-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tent g Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tent Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
"
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tent Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tent; Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerint (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 6 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repub ik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tent±g Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksan~an Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembanan Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tent g Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kep da Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaoan KepaIa Daerah Kepada Dewan Perwakilan R at Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggar an Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lemb an Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No or 4693); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tent g Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerin ah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerint an Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repu lik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2007 ten ang (Lembaran Ne ara Repubik ...
•
-4-
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tent Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tent Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, d EValuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 8 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republ k Indonesia Nomor 4817); 19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tent Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluas Peraturan Perundang-undangan;
J
20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tent g Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionW Tahun 2010-2014; 21. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014; 23. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun Percepatan Pelaksanaan Prioritas Nasional Tahun 2010;
2013
tent
,g
«n'T
2010 tenta.!j1g Pembangumln
24. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
tent
g
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tah n 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencana Pembangunan Wilayah dan Pelaksanaan Musyawar Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 seri E Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jang Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 200 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tah 2009 Nomor 4); 27. Peraturan ..
•
4 a n
-5-
27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahu 2001 ten tang Visi dan Misi Kota Surakarta (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2001 Nomor 24 Seri Nomor 20); 28. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 200 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Van Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 29. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 200 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daer Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakar Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diub dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daer Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisa i Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakar a (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nom r 14); 30. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 20~10 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daer Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daer Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2); 31. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 20~0 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daer:t (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nom r 7);
32. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tah n 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Meneng Daerah Kota Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
Memperhatikan
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tah n 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerint Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tataca a Penyusunan, Pengendalian, dan Evalu si Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah, sebagaimana beberapa kali telah diub terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Neg Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Ked Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
•
Tahun ...
n
ri a 3
-6-
Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah;
Pedoman
Pengelola
3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Mente i Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bad Perencanaan Pembangunan Nasional dan Mente i Keuangan Nomor 28 tahun 2010, Nomor: 0199/ PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/201 tentang Penyelarasan Rencana Pembangun Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM ) 2010-2014; 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nom r 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minim (SPM) Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provin i dan Daerah Kabupaten/Kota; I 5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nom~r 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provin i dan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/20 18 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) BidaIW Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741 TahJn 2008 ten tang Standar Pelayanan Minimal (SP ) Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempu dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 20 tentang Standar Pelayanan Minimal Terpadu B Saksi dan/atau Korban Eksploitasi Seksual pa a Anak dan Remaja di Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempu dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 20 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korb Kekerasan; 10. Peraturan Menteri PekeIjaan Umum Nomor 4 /PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Mini al Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
11. Peraturan ..
•
-7-
11. Peraturan Menteri Pendiqikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Mini al Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informati a Nomor 22/PER/M.KOMINFO/ 12/2010 ten Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi d Informatika Di Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluar a Berencana Nasional Nomor 55/HK-OI0/B5 Tah 2010 ten tang Standar Pelayanan Minimal Bid Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kabupaten/Kota; 14. Peraturan Menteri Pertanian 65/PERMENTAN/OT.140/12/2010 tentang StandF Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan pangr Provinsi dan Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwls Nomor PM.I06/HK.501/MKP/ 2010 tentang Stand Pelayanan Minimal Bidang Kesenian; 16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigr si Nomor PER.14/MEN/IV/2011 tentang Perubahtn atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dlfll Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bid g Ketenagakerjaan; 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Stand Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Mo al Provinsi dan Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. Tahun 2011 ten tang Standar Pelayanan Mini Bidang Perhubungan; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tah 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendali Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daer Tahun 2014; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tah n 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggar Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggar 2014; 21. Peraturan ...
•
- 8-
21. Peraturan Menteri Dalam Neger'i Nomor 69 Tah n 2012 tentang Penyempumaan Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Stan Pelayanan Minimal Libgkup Kementrian ; 22. Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tah n 2013 tentang Rencana KeIja Pemerintah Daer Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 No or 25);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURANWALIKOTASURAKARTATENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTATAHlJN 2014. Pasall
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2914 merupakan penjabaran tahun ke 4 (empat) dari Rencana Pembangu an Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2010 - 2015. Pasal2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2014 I merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan KeIja Perangfat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Surakarta dalam menetapkan Rencana KeIja Satuan KeIja Perangkat Daerah (Renja SKPD)Tahun 2014. Pasal3 Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Pendahuluan a. Bab I Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Surakarta s pai b. Bab II dengan Tahun 2013 dan Capaian KineIja Penyelenggar an Pemerintahan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebij c. Bab III Keuangan Daerah d. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kota Surakarta Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daeriili e. BabV Penutup f. Bab VI
Pasal4 ...
•
..,9-
Pasal4 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Walikota ini. PasalS
201 d .
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 201 merupakan pedoman dan rujukan utama untuk penyusunan Kebijak Umum Anggaran (KUA)dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPA ) yang akan menjadi landasan untuk penyusunan APBD Kota Surakart Tahun Anggaran 2014. Pasa16 Peraturan Walikota Surakarta
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
I
Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 29 Mei 2013 WALIKOTASURAKARTA,4-~
-
C'~~
FX.HADIRUDYATMO.
Diundangkan di Surakarta Pada tanggal 31 Mei 2013 SEKRETARIS
BUD! SUHARTO
BERITA DAERAH KOTA SURAKARTATAHUN 2013 NOMOR
•
.~?
