WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR tB 1'A\1OT1 QOr; TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAANSENSUS BARANGDAERAH PEMERINTAHKOTASURAKARTATAHUN2013 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang
a.
bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelola barang milik daerah perlu diadakan inventarisasi sec a cermat terhadap barang-barang milikjdikuasai 01 h Pemerintah Kota Surakarta, barang milik Pemerin Provinsi Jawa Tengah dan barang milik negara y digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta;
b. bahwa untuk memperoleh data barang yang mutakhir d akurat perlu dilakukan sensus barang daerah melal i pencatatan langsung ditempat barang berada, sehin a diperoleh data barang yang lengkap meliputi jumlah, jen· , lokasi, keadaan dan data lainnya guna menyusun Bu Inventaris dan Buku Inventaris Induk; c.
Mengingat
bahwa untuk keseragaman dan kelancaran kegia sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, per u ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Tekn s Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Kota Surakarta Tah n 2013;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ten Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dal Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Bar t dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republ k Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 3 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones a Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4.Undang-Undang
.
-2-
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tel beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Und Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub·k Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tent Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat d Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub·k Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom r 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 ten Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 460 sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerint Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peratur Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran Negara Republ k Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Neg Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ten Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peratur Perundang-undangan; 11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 20 8 tentang Organisasi dan Tata KeIja Perangkat Daerah Ko Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 20 8 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peratur Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 ten g Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KeIja Perangk t Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakar Tahun 2011 Nomor 14);
12.Peraturan Daerah ...
-312. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 20 8 tentang Penge101aan Barang Mi1ik Daerah (Lembar n Daerah Tahun 2008 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 20 2 tentang Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Ko Surakarta Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Ko Surakarta Tahun 2012 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKN S PELAKSANAANSENSUS BARANG DAERAH PEMERINTA KOTASURAKARTATAHUN2013. BAB I KETENTUANUMUM Pasall Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangk t Daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintah Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Surakarta. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah y selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapa dan Be1anja Daerah Kota Surakarta. 5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibe1i a dipero1eh atas beban APBD atau berasal dari pero1eh 1ainnya yang sah. 6. Sensus Barang Daerah adalah pe1aksanaan pencata semua barang mi1ik/dikuasai Pemerintah Kota Surak untuk mendapatkan data barang yang benar dan dap t dipertanggungjawabkan serta akurat. 7. Pengelo1a Barang Mi1ik Daerah yang selanjutnya diseb t Penge101aadalah pejabat yang berwenang dan bertanggu g jawab menetapkan kebijakan dan pedoman se a me1akukan penge101aan Barang Milik Daerah. 8. Pembantu Penge101aBarang Milik Daerah yang selanjutn a disebut Pembantu Penge101a adalah pejabat y g berwenang dan bertanggungjawab mengkoordi ir penye1enggaraan penge101aan barang milik daerah yang a a pada Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan tug s pokok dan fungsi. 9. Kepala Dinas Pendapatan, Penge101aan Keuangan dan As t Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Kepala DPP Kota Surakarta ada1ah Pembantu Penge10la Barang Mil k Daerah Kota Surakarta. 10. Pengguna Barang Mi1ik Daerah yang selanjutnya diseb t Pengguna adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daer sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan Bar g Mi1ikDaerah. II.Kuasa Pengguna.
-4-
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutn a disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Unit KeIja/Kep a Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Pejabat yang ditunj k oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang mil daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebai baiknya. 12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan barang. 13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai y g diserahi tugas untuk mengurus barang dalam pros s pemakaian yang ada di setiap Satuan KeIja Perangk t Daerah/Unit KeIja. 14. Satuan KeIja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingk t SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang. 15. Unit KeIja/Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutn a disingkat UPTD adalah bagian dari SKPD selaku Kua a Pengguna Barang. 16. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan d tindakan terhadap barang daerah yang melip perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengada pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilai penggunaan, penghapusan, pemindahtangan penatausahaan, pembinaan, pengawasan d pengendalian. 17. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuh kebutuhan barang daerah dan jasa. 18. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan Pengguna/Kuasa Pengguna dalam mengelola d menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tug s pokok dan fungsi Satuan KeIja Perangkat Daerah y g bersangkutan. 19. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Mil k Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penda , pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Mil k Daerah. 21. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian y selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif d n relevan dengan menggunakan metode / teknis terten untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah. 22. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat deng DBP adalah daftar yang memuat data barang y digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. 23. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingk t dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang y g dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 24. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerin Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepenting dinas, terdiri atas kendaraan dinas, kendaraan din operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan din khusus/lapangan. BAB II ...
-5BABII SENSUS BARANGDERAH Bagian Pertama Maksud dan Tujuan Pasal2 (1) Maksud dilaksanakan sensus barang daerah sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Ko Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Pengelola Barang Milik Daerah untuk menyusun Buku Inventaris d Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang mil' Pemerintah Kota Surakarta. (2) Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan sensus bar daerah adalah untuk memperoleh: a. data kekayaan Pemerintah Kota Surakarta, sehin dapat meningkatkan tertib administrasi, te kebutuhan, tertib pelaksanaan pengadaan, te inventarisasi, tertib penggunaan, tertib pemelihara perawatan dan tertib penghapusan; dan b. data barang secara lengkap, baik mengenai spesifika status kepemilikan maupun daya guna dari seti barang yang ada di seluruh SKPD dan Unit KerjajUPT yang digunakan untuk menyusun rencana kebutuhan. Bagian Kedua Asas Pasal 3 Pelaksanaan sensus barang daerah dilaksanakan sesu dengan asas: a. keseragaman, yaitu adanya kesamaan dan keseragam dalam melaksanakan sensus barang daerah pada SKP dan Unit KerjajUPTD; b. fleksibilitas, yaitu dapat dilaksanakan terhadap seluru barang dan dapat menampung semua data barang y g diperlukan serta dapat dilaksanakan dengan mudah ole semua petugas sensus; c. efisiensi dan efektifitas, yaitu dapat menghemat bah peralatan, waktu, tenaga dan biaya yang diperlukan se dapat mencapai sasaran yang diharapkan; d. kontinuitas, yaitu data yang diperoleh merupakan das inventarisasi dan dapat dipergunakan secara berkelanju guna merencanakan kebutuhan selanjutnya untu menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan e. kepercayaan, yaitu data dan informasi hasil sensus bar oleh SKPD dan Unit KerjajUPTD telah diyakini benar d valid;
Bagian Ketiga . . .
-6Bagian Ketiga Pelaksana Pasal4 (1) Pe1aksana sensus barang daerah terdiri dari: a. Panitia Sensus Barang Daerah Pemerlntah Ko Surakarta; b. Pe1aksana Sensus Barang Daerah SKPD;dan c. Pelaksana Sensus Barang Daerah Unit KeIjajUPTD. (2) Pembentukan Panitia dan Pelaksana Sensus Bar g Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapk dengan Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah. Bagian Keempat Tahap Pelaksanaan Pasal5 (1) Tahapan pelaksanaan sensus barang daerah dilaksanak oleh masing-masing penggunajkuasa pengguna bara1Jg pada SKPD dan Unit KeIjajUPTD dengan mengisi formuy buku inventaris secara terinci sesuai dengan kondisi y sebenarnya. (2) Formulir yang wajib diisi sebagaimana dimaksud pada ay (1) terlampir dalam lampiran Peraturan Walikota ini. (3) Secara teknis pelaksanaan sensus barang daer dilakukan oleh Pengurus Barang yang berada pada SKP dan Unit KeIjajUPTD yang bersangkutan. Bagian Kelima Metode dan Prosedur Pasal6 (1) Pelaksanaan sensus barang daerah Kota Sur~ dilakukan dengan metodologi kombinasi sensus total d~ mutasi yaitu melakukan pencatatan terlebih dahU~'llh terhadap se1uruh barang inventaris sesuai kondisi yan sebenarnya dan selanjutnya dilakukan pencocokan deng data inventaris per 31 Desember 2012 sebagai da pembanding. (2) Prosedur pe1aksanaan sensus barang daerah dilakuk sebagai berikut: a. SKPDdan Unit KeIjajUPTD menyiapkan data inventari barang daerah per 31 Desember 2012 sebagai data aw untuk melakukan sensus barang daerah; b. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang SKPD d Unit KeIjajUPTD mencocokkan dan mengkoreksi da barang inventaris, selanjutnya melaksanakan sensu barang daerah; c. hasil sensus barang daerah dituangkan dalam bu inventaris SKPD dan Unit KeIjajUPTD, se1anjutny dilaporkan secara beIjenjang; dan d.Panitia Sensus ..
-7-
d. Panitia Sensus Barang Daerah mengkompilasi bu inventaris SKPD dan Unit KerjajUPTD, untuk disus n menjadi Buku Induk Inventaris Pemerintah Ko Surakarta, selanjutnya dilaporkan kepada Gubem r Provinsi Jawa Tengah. (3) Barang inventaris yang disensus adalah seluruh bar milikjdikuasai Pemerintah Kota Surakarta, termas barang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bar g milik negara yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Ko Surakarta. (4) Barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan tid termasuk obyek sensus barang daerah. (5) Seluruh barang inventaris SKPD dan Unit KerjajUPTD 01 h Pengurus Barang harns dicocokkan dan dicatat deng lengkap sesuai dengan keadaan barang pada saat itu dal bentuk: a. Kartu Inventaris Ruangan (KIR) b. Kartu Inventaris Barang (KIB),yang terdiri dari: 1. KIB A : Tanah 2. KIB B : Peralatan dan Mesin 3. KIB C : Gedung dan Bangunan 4. KIB D : Jalan, lrigasi dan Jaringan 5. KIB E : Aset Tetap Lainnya 6. KIB F : Konstruksi Dalam Pengerjaan c. Buku Inventaris. BAB III PELAKSANAAN SENSUS BARANGDAERAH Bagian Pertama Persiapan
I
Pasal 7
Dalam tahap persiapan, Dinas Pendapatan Pengelol Keuangan dan Aset Kota Surakarta, melakukan hal-hal sebag . berikut: a. membuat surat keputusan pembentukan Panitia Sens s Barang Daerah Kota Surakarta; b. menyiapkan bahan sensus barang daerah meliputi: stik r kode lokasi dan kode barang, Kartu Inventaris Ruang (KIR), Kartu Inventaris Barang (KIB),Buku Inventaris, d lain-lain; dan c. melaksanakan bimbingan teknis bagi para Petugas Pengurus Barang pada SKPD dan Unit KerjajUPTD. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal8 (1) Tahapan pelaksanaan sensus barang daerah, meliputi: a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerj terendah; b.melaksanakan ...
-8b. melaksanakan sensus barang daerah masing-masing SKPO/Unit Kerja/UPTO dengan mengisi KlB dan KlR; c. penyelesaian hasil sensus barang milik daerah deng menyampaikan Buku Inventaris oleh Unit Ke a terendah kepada atasan; I d. pembuatan Oaftar Rekapitulasi oleh Unit/Satuan Kerja; e. mengawasi dan mengevaluasi hasil sensus bar g dalam SKPOmasing-masing; f. membuat Buku Induk Inventaris Pemerintah Ko Surakarta; dan g. melaporkan hasil sensus barang daerah Pemerinur Kota Surakarta kepada Pemerintah Provinsi Ja a Tengah dan Kementerian Oalam Negeri. (2) Pengurus Barang selaku petugas sensus barang daer berdasarkan data Buku Inventaris per 31 Oesember 20 2 sebagai data pembanding melakukan kegiatan sebag berikut: a. melakukan pencacahan barang inventaris Unit Kerj , UPTO dan SKPO yang bersangkutan sesuai deng keadaan yang sebenarnya dan melaporkan hasilnya; b. menempelkan stiker kode barang dan kode loka i barang, khususnya pada peralatan dan mesin sem sebagian aset tetap lainnya (buku); c. barang yang belum tercatat dalam Buku Inventarts sebagaimana dimaksud ayat (2) dicatat dan disensus sampai dengan tanggal 1 Juni 2013, baik barang baru maupun barang lama; d. selanjutnya mencocokkan, meneliti dan mengkoreksi data barang inventaris dengan hasil pencacahan barar/g yang sebenarnya, dengan ketentuan: 1. apabila barang yang tercatat dalam Buku Inventaris sesuai dengan fisik barangnya beri tanda chek ( " ) pada nomor urut daIam Buku Inventaris; 2. apabila terdapat barang yang tidak tercatat daIam buku inventaris, maka barang tersebut harus dicatat dalam formulir Buku Inventaris baru; 3. apabila terdapat barang yang tidak sesuai an1:aJla barang dengan kenyataan, maka data bukU inventaris dikoreksi dengan cara mencoret dar yang sebenarnya dan selisih kurangnya dicatat pa, formulir Oaftar Usulan Barang untuk dihapus, pa nomor urut dalam buku inventaris diberi tanda ( - ) Contoh:
Tercatat dalam daftar inventaris sebanyak 50 bu kursi lipat seharga Rp. 3.000.000,- diperoleh pa~ bulan Oktober 2005, sedangkan kenyataan y~g ada sekarang hanya 35 buah, maka kolom jumlap barang (kolom 13) angka 50 dicoret diganti deng~ angka 35, jumlah harga (kolom 14) ang Rp. 3.000.000,- diganti dengan Rp. 2.100.000untuk 15 buah yang berkurang dilaporkan dalj' daftar usulan barang untuk dihapus. 4.setiap ...
-9 -
e.
f.
g.
h.
4. setiap coretan tersebut harus diparaf pada seti bagian kanan Buku Inventaris oleh Pengu Barang yang bersangkutan. khusus untuk kendaraan bermotor pada Bu Inventaris (kolom 15) diisi dengan Nomor Registr Kendaraan (Nomor Polisi); mengisi KIR dan KIB baru sesuai dengan data bar yang ada di masing-masing Unit KeIja, UPTD d SKPD; melaporkan dan mengusulkan penghapusan bar inventaris yang sudah rusak berat, hilang, tid berdaya guna dan secara ekonomis sudah tidak efisi n dengan menggunakan formulir daftar usulan bar g yang akan dihapus; dan dalam kegiatan sensus barang, setiap harus diberi kode sebagai berikut: 1. Nomor Kode Lokasi; 2. Nomor Kode Barang; dan 3. Nomor Register Barang.
(3) Sensus barang daerah yang dikeIjakan oleh Pengu s Barang yang bersangkutan terhadap 6 (enam) golong barang, meliputi: a. Tanah: 1. tanah Hak Pakai; dan 2. tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Surakarta. b. Peralatan dan Mesin: 1. alat-alat besar; 2. alat-alat angkutan; 3. alat-alat bengkel dan alat ukur; 4. alat-alat pertanian/peternakan; 5. alat-alat kantor dan rumah tangga; 6. alat-alat studio dan komunikasi; 7. alat-alat kedokteran; 8. alat-alat laboratorium;dan 9. alat-alat keamanan. c. Gedung dan Bangunan: 1. bangunan gedung; dan 2. bangunan monumen. d. Jalan, lrigasi dan Jaringan: 1. jalan dan jembatan; 2. bangunan air/irigasi; 3. instalasi; dan 4. jaringan. e. Aset Tetap Lainnya: 1. buku dan perpustakaan; 2. barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan 3. hewan/ternak dan tumbuhan. f. Konstruksi Dalam PengeIjaan. (4) Sekretariat Panitia Sensus Barang Kota Surakarta y g berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan d Aset Kota Surakarta menerima dan meneliti berkas-berk s yang telah diisi oleh Pengurus Barang SKPD. (5)Buku .
- 10 -
(5) Buku Inventaris yang telah ditandatangani oleh Pengu Barang dan Kepala SKPD, selanjutnya satu eksempl uotuk SKPD yang bersangkutan dan satu eksempl dikembalikan kepada Panitia Sensus Barang Daerah Ko Surakarta. (6) Jenis Formulir Sensus Barang Daerah dan petunj pengisiannya tercantum dalam Lampiran Peratur Walikota ini. Bagian Ketiga Mekanisme Pasal9 Mekanisme pelaksanaan pengumpulan data sensus bar daerah yaitu Pengurus Barang melaksanakan sensus bar daerah dengan tahapan dimulai dari satuan keIja terend secara beIjenjang sebagai berikut: a.
Satuan KeIja Sekolah Negeri (SD, SLTPdan SLTA): 1. Kepala Sekolah SD membantu Pengurus Barang UPT Dikpora Kecamatan mengisi KIR dan KIB A samp . dengan KIB F; 2. Pengurus Barang SLTPdan SLTAmengisi: a) Kartu Inventaris Barang (KIB)A sampai dengan KI F, sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masin masing dibuat rangkap 2 (dua); b) Kartu Inventaris Ruangan (KIR),berdasarkan Ie barang menurut ruangan masing-masing; c) Buku Inventaris Barang yang berada di sekol Negeri yang bersangkutan rangkap 5 (lima); Khusus untuk SD Lembar ke-5 disimpan di sekol yang bersangkutan sebagai arsip (Buku Inven s sekolah), sedangkan lembar ke-l sid 4 dikirimkah ke Kuasa Pengguna Barang (UPTD Dinas Dikpo~a Kecamatan); d) Buku Inventaris Barang yang berada di sekolah SLTP dan SLTA yang bersangkutan rangkap (empat). Lembar ke-4 disimpan di sekolah bersangkutan sebagai arsip (Buku Inven sekolah), sedangkan lembar ke-l sid 3 dikiriilIll<~ ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Ko Surakarta. e) Buku Inventaris sekolah terdiri: 1) Buku Inventaris Barang Daerah Provin i sebanyak 4 (empat) rangkap; 2) Buku Inventaris Barang Daerah Kota sebanyak (empat) rangkap; 3) Buku Inventaris Barang Milik/Kekayaan Neg sebanyak 4 (empat) rangkap (kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesu pemilikan barangnya, kalau ada di sekolah tersebu , begitu juga untuk KIBdan KIR. b.Kuasa ...
- II -
b. Kuasa Pengguna atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD. Setiap Pengurus Barang pada Kuasa Pengguna atau UPT mengisi: 1) Kartu Inventaris Barang (KIB)A sampai dengan KIB , sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masi dibuat rangkap 2 (dua); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan Ie barang menurut ruangan masing-masing; 3) Buku Inventaris Barang yang berada di Kua a Pengguna atau UPTD yang bersangkutan rangkap 4 (empat) dan setelah diisi, kemudian menggabungk dengan Buku Inventaris dari semua Satuan Kerjan menjadi Buku Inventaris Kuasa Pengguna (UPTD).D Buku Inventaris dimaksud harns dibuatk rekapitulasinya. Lembar ke-4 disimpan di Kuasa PenggunajUPT sebagai arsip, sedangkan lembar ke-l sjd 3 dikirimk ke SKPDyang bersangkutan; 4) Buku Inventaris Kuasa PenggunajUPTD terdiri: a) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 4 (empat) rangkap; b) Buku Inventaris Barang Daerah Kota sebanyak 4 (empat) rangkap; c) Buku Inventaris Barang MilikjKekayaan Neg a sebanyak 4 (empat) rangkap (kalau ada). c. Kuasa Pengguna pada Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Setiap Pengurus Barang Kuasa Pengguna pada Sekretari t Daerah mengisi: 1) Kartu Inventaris Barang (KIB)A sampai dengan KIB sesuai dengan petunjuk pengisian KIB masing-masi dibuat rangkap 2 (dua); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KIR), berdasarkan Ie barang menurut ruangan masing-masing; 3) Buku Inventaris Barang yang berada di Kua~ Pengguna Unit Sekretariat Daerah dalam rangkap 3 (tiga) barang-barang yang ada di Sekretariat Daer (Setda) dan setelah diisi, kemudian menggabungkann a dari semua Satuan KerjajSub Unit Setda. Lembar ke-3 disimpan di Unit Setda sebagai ars p (Buku Inventaris Unit Setda), sedangkan Iembar ke 1 sjd 2 dikirimkan ke PengeIoIa Barang Iewat Pemban PengeIoIa Barang; 4) Buku Inventaris UnitjSatuan Kerja Setda terdiri: a) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak 3 (tiga) rangkap; b) Buku Inventaris Barang Daerah Kota sebanyak 3 (tiga) rangkap; c) Buku Inventaris Barang MiIikjKekayaan sebanyak 3 (tiga) rangkap (kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesu pemilikan barangnya, kalau ada di SKPD terseb , begitu juga untuk KIBdan KIR.
d.Pengguna.
.
- 12 -
d. Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap Pengurus Barang pada SKPD mengisi: 1) Kartu Inventaris Barang (KlB) A sampai dengan K Inventaris Barang (KlB) F, sesuai dengan petunj pengisian KlB masing-masing dibuat rangkap 2 (dua); 2) Kartu Inventaris Ruangan (KlR), berdasarkan Ie barang menurut ruangan masing-masing; 3) Buku Inventaris Barang yang berada di SKPD bersangkutan rangkap 4 (empat); 4) Bagi SKPD yang memilki UPTD, menggabung dengan Buku Inventaris dari semua Kuasa Penggun I UPTDmenjadi Buku Inventaris SKPD Satuan KeIjanya Dari Buku Inventaris dimaksud harus dibuatk rekapitulasinya. Lembar ke-4 disimpan di SKPD sebagai arsi, sedangkan lembar ke-l sid 3 dikirimkan ke Pengel0 a Barang lewat Pembantu Pengelola Barang. 5) Buku Inventaris SKPD, terdiri: a) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak (tiga) rangkap; b) Buku Inventaris Barang Daerah rangkap; c) Buku Inventaris Barang Milik I Kekayaan sebanyak 3 (tiga) rangkap (kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesu pemilikan barangnya, kalau ada di SKPD tersebu , begitu juga untuk KlB dan KlR. e. Sekretariat Daerah Kota Surakarta. Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Kepala Bagian umur Sekretariat Daerah Kota Surakarta, bertugas: 1) Menghimpun Buku Inventaris dari setiap Kuasa Pengguna Barang Setda. 2) Buku Inventaris Barang yang berada pada unIt Sekretariat dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan setelah diisi, kemudian menggabungkan dengan Bukp Inventaris dari semua Kuasa Pengguna unit keIja menjadi Buku Inventaris Sekretariat Daerah. Dari Bu Inventaris dimaksud harus dibuatkan rekapitulasinya. Lembar ke-2 disimpan di Pengelola sebagai arsi sedangkan lembar ke-l dikirimkan ke Walikota 3) Buku Inventaris SKPD, terdiri : a) Buku Inventaris Barang Daerah Provinsi sebanyak (tiga) rangkap; b) Buku Inventaris Barang Daerah (tiga) rangkap; c) Buku Inventaris Barang Milik I Kekayaan Neg sebanyak 3 (tiga) rangkap (kalau ada). Masing-masing dicatat secara terpisah sesuai pemilik barangnya, kalau ada di SKPD tersebut, begitu ju untuk KlB dan KlR.
l
f.
Pengelola Barang Milik Daerah. 1) Menerima Buku Inventaris dari semua SKPD (termas satuan keIjanya) dalam rangkap 2 (dua), dan 2)Menerima ...
- IS·
2) Menerima Buku lnventaris dari Unit Setda (termasuk Kuasa Penggunal dalam rangkap 2 (dual. Buku-buku Inv.2ntaris tersebut dikompilasi oIeh PengeloIa Barang (dilaksanakan oIeh Pembantu Pengelola) sebagai pusat inventarisasi, maka diperoleh: a) Buku Induk Inventaris Barang Daerah Pemerintah Kota Surakarta sebanyak 2 (dua) rangkap. Rangkap ke-I elisimpan di Pemerintah Kota Surakarta dan rangkap ke-2 disampaikan ke Provinsi Jawa Tengah. b) Buku Inventaris Barang Provinsi sebanyak 2 (dual rangkap. Rangkap ke-I elisampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan rangkap ke-2 disimpan eli Pemerintah Kota Surakarta. c) Buku Induk Inventaris Barang Milik/Kekayaan Negara sebanyak 2 (dual rangkap (kaJau ada). Rangkap ke-I disampaikan ke masing-masing departemen dan rangkap ke-2 disimpan di Pemerintah Kota Surakarta. 3)
Buku Induk Inventaris Barang Pemerintah Kota Surakarta dibuat Daitar Rekapitulasi Induk untuk menggambarkan jumlah barang Pemerintah Kota Surakarta. Sedangkan Buku Inventaris Barang-barang Provinsi, Barang Milik/Kekayaan Negara elibuatkan pula Daftar Rekapitulasinya masing-masing rangkap 2 (dual, untuk memudahkan Provinsi mengumpulkan/ mengkompilasi daitar rekapitulasi terse but eli Provinsi untuk elisampaikan ke Menteri Dalam Negeri dan arsip di Provinsi. BAHIV KETENTUAN PENUTUP PasaJ 10
Hal-hal yang beIurn diatur dalam Peraturan Walikota, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur Iebih lanjut dengan Keputusan PengeloIa Barang Milik Daerah. Pasal II Peraturan Walikota eliundangkan.
ini
mulai
berIaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ml dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.
Diundangkan di Surakarta pada tanggal 17 S4rm..'o1lr
.ll0l'?>
SEKRETARIS
BUD! SUHARTO BERITA
AERAH KOTA SURAKARTA TAHUN
.;l.OI~
NOMOR
3:1.
LAMPlRAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR \8 TA HOM ~Ol~ TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SENSUS BARANG DAERAH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2013
JENIS FORMULIR SENSUS BARANG DAERAH DAN PETUNJUK PENGISIANNYA
-2-
I. Formulir Kartu Inventaria
Buang (KIB) A. Tanah KARTU INVElfTARIS BARAlfG (KIB) A TAlfAH
NO. KODE LOKASI : •••••••...•.••.••••.•.•...... No.
JeDis Barang/ Nama Baranc
Nomor Kode
Recfster
Luas
Tahun
Letalt/
(m')
Penca-
Alamat
5
daan 6
Barang 1
2
3
4
NIP.•••••.••.••••••.••••••
Sertlflkat
8
9
Penggunaan
Asal· usul
(ribuan Rp)
12
13
Keterancan
Nomor 10
11
14
..................... ,
MENGETAHUI KEPALASKPD
(
Halt
Tanuai 7
Barga
Status Tanah
.
PENGURUS BARAl'fG
,
(
)
NIP•••••...•..•........
-3-
Pend.ian KIB-A. Tanah KIB-A (Tanah) terdiri dari 14 kolom. Sebelum kolom-kolom tersebut, Tabel Kode Lokasi).
diisikan dulu pada sudut kiri atas nomor kode lokasi (lihat
Lihat Kartu lnventaris Barang (KIB)A Tanah Kolom 1
Nomor urut pencatatan.
Kolom 2
Jenis Barang/Nama Barang. Pada kolom 1 dituliskan dengan jelas jenis tanah yang merupakan barang inventaris. Contoh Tanah Perkantoran - Tanah Perkebunan, - Tanah Tegalan, - Tanah Hutan, - Tanah Taman, - dan sebagainya.
Kolom 3
Nomor Kode Barang (lihat lampiran Tabel Kode Barang).
Kolom 4
Nomor Register.
Kolom 5
LuasTanah.
Kolom 6
Tahun Pengadaan tanah.
Kolom 7
Letak/ Alamat. Pada Kolom kolom 7 tuliskan letak alamat lengkap lokasi dari tanah terse but. Contoh : Jalan Kayu Jati II Rawangun atau nama Kelurahan, kecamatan/Nama Kota dan sebagainya.
Kolom 8
Untuk kolom 8 Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Yang dimaksud dengan Hak Pakai adalah apabila tanah terse but dipergunakan langsung menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sedangkan Hak Pengelolaan adalah apabila Tanah tersebut dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi.
Kolom9
Tanggal Sertifikat. Pada kolom 9 tuliskan tanggal dikeluarkannya
Sertifikat dari tanah tersebut.
-4-
Kolom 10
Nomor Sertifikat. Pada kolom 10 tuliskan Nomor Sertifikat dari Tanah tersebut.
Kolom 11
Penggunaan. Pada kolom 11 dituliskan dengan jelas peruntukan dari tanah terse but dalam kolom 1. Misalnya : - Perkampungan - Taman - Perkebunan - Sawah - dan sebagainya.
Kolom 12
Asal Usul. Pada kolom 12 tuliskan asal usul perolehan dari barang tersebut. Misalnya: a. dibeli b. Hibah c. dan sebagainya.
Kolom 13
Harga. Pada kolom 13 dituliskan nilai pembelian dari tanah terse but atau perkiraan nilai tanah tersebut apabila berasal dari sumbangan/hibah, pembukaan hutan dan sebagainya.
Kolom 14
Keterangan. Pada kolom 14 tuliskan keterangan yang dianggap perlu dan yang berhubungan dengan tanah tersebut.
Penjelasan a. Apabila ada data tanah yang tidak jelas, dapat diisi ke dalam kolom atau lajur maka untuk tidak menghambat pencatatan (Sensus Barang Daerah), kolom atau lajur tersebut dapat dikosongkan atau di strip, kecuali 2 (dua) hal yang tidak boleh dikosongkan dan harus ditaksir atau diperkirakan, yakni: 1. Tahun Perolehan, karena tahun perolehan termasuk dalam Kode Lokasi. 2. Harga, oleh karena menyatakan/menggambarkan besarnya aset/kekayaan yang ada pada SKPD, dan menggambarkan seluruh aset/kekayaan dan masing-masing Daerah. b. Khusus mengenai harga, yang diisi/dicantumkan Harga Beli/sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam rangka Sensus barang Daerah, untuk mendapatkan data/harga yang wajar, dapat dengan harga pada saat dilaksanakan Sensus Barang Daerah, seperti: 1. Untuk tanah berdasarkan Harga Umum tanah atau NJOP setempat. 2. Untuk bangunan berdasarkan Harga standar dari Dinas PU.
-5-
II.
Formullr
Kartu Inventaris
Barang (KIB) B. Peralatan
dan Mesin KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN
NO. KODE LOKASI:
No.
Kode
Urut
Barang
1
2
••••.• Nama Barang! Jenia Barang
3
Ukuran!
Nomor
Merk!
Register
Type
CC
5
6
4
Bahan
7
Tahun
Nomor
PembeUan
Pabrik
8
9
Rangn
10
Mesin
Pollai
BPKB
11
12
13
Asal-usu1 Cars Perolehan
14
HarIa
Keterangan
15
16
MENGETAHUI PENGURUS BARANG
KEPALASKPD
(
NiP .......••..........................
)
(
NiP ..........................••...
)
-6-
Pend.ian KID-D. Me.in clanPeralatan Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada sudut kiri atas. KIB ini dipergunakan untuk mencatat : Alat-alat Besar Darat, Alat-alat Besar Apung. Alat-alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkutan Darat Tak Bermotor, Alat Angkut Apung Bermotor, Alat Angkut Apung tak Bermotor, Alat Angkut Bermotor Udara, Alat Bengkel, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, dan lain-lain sejenisnya. KIB ini terdiri dari 16 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut : Kolom 1
Nomor Urut. Pada kolom 1 tuliskan Nomor Urut dari setiap jenis barang.
Kolom 2
Nomor Kode Barang. Pada kolom 2 tuliskan Nomor Kode Barang yang bersangkutan.
Kolom 3
Nama Barangj Jenis Barang. Pada kolom 3 tuliskan jenis barang atau nama secara jelas seperti : Kendaraan, Alat Besar, Mesin Tik, Filling Cabinet dan sebagainya. Untuk barang-barang yang mempunyai nomor pabrik, cara pencatatannya harus satu persatu. Jadi satu baris untuk satu barang saja, sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai nomor pabrik seperti: Kursi, Meja dan sebagainya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya).
Kolom 4
Nomor Register. Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang yang bersangkutan. Dalam hal KIB ini dipergunakan untuk mencatat lebih dari satu barang yang sejenis , diberi nomor register mulai dari 0001 sjd nomor register terakhir dari barang dimaksud.
Kolom 5
MerkjType. Pada kolom 5 tuliskan merk dan type barang yang dimaksud. Apabila tidak ada typenya kolom ini diberi tanda strip (-). Contoh: - Mobil: merk Toyota Kijang dengan type LOX - Komputer: Merek IBM dengan type Pentium 4, dan sebagainya.
-7-
Kolom6
Ukuran/CC. Pada kolom 6 tuliskan ukuran atau cc dari barang yang bersangkutan, kalau tidak ada ukurannya tanda strip (-). Contoh: - Mobil: 2000 cc - Komputer : dengan spesifikasi besaran layar, kapasitas, dan sebagainya.
Kolom 7
Bahan. Pada kolom 7 tuliskan dari bahan apa barang yang bersangkutan dibuat. Apabila bahan yang digunakan lebih dari 1 (satu) macam, maka tuliskan bahan atau bahan yang paling banyak digunakan. Contoh : Besi (untuk filling cabinet). Besi, Plastik (untuk kursi).
Kolom 8
Tahun Pembelian. Pada kolom 8 tuliskan tahun pembelian dari barang yang bersangkutan, pembeliannya supaya tuliskan tahun penerimaan/unit pemakaiannya.
Kolom 9
Nomor Pabrik. Pada kolom 9 tuliskan nomor pabrik barang yang bersangkutan. kolom ini diberi tanda strip (-).
Kolom 10
Nomor Rangka. Pada kolom 10 tuliskan Nomor Rangka/ Chasis dari alat Angkutan yang bersangkutan kalau tidak ada nomor chasis berikan tanda strip (-). Contoh : K.357608 dan sebagainya.
Kolom 11
Nomor Mesin. Pada kolom 11 tuliskan Nomor Mesin dari Alat Angkutan yang bersangkutan, nomor ini dapat dilihat pada Alat Angkutan yang bersangkutan pada faktur /kwitansi pembeliannya, kalau tidak ada nomor mesin berikan tanda strip (-).
Kolom 12
Nomor Polisi. Pada kolom 12 tuliskan nomor polisi Alat Angkutan yang bersangkutan. Contoh: B 8165 LE dan seterusnya. Untukjenis Alat Angkutan tertentu yang tidak mempunyai Nomor Polisi, maka kolom ini diberi tanda strip (-).
Kolom 13
BPKB. Pada kolom 13 tuliskan nomor BPKB.
diberi
Apabila tidak diketahui tahun
Apabila tidak diketahui nomor pabrik maka
-8Kolom 14
Asal-usul. Pada kolom 14 tuliskan asal usul dari barang yang bersangkutan. Contoh : Pembe1ian, hadiah dan sebagainya.
Kolom 15
H a r g a.
Kolom 16
Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kuitansi pembe1ian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian. Apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan/hadiah supaya diperkirakan dengan harga yang wajar. Pencatatannya dalam ribuan rupiah. Contoh: Suatu barang harganya: • Rp 253.200,- maka pada kolom ini dituliskan 253 . • Rp 253.750,- maka pada kolom ini dituliskan 254. Keterangan. Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya bersangkutan. Contoh: Dipinjamkan dan sebagainya.
dengan barang yang
Setelah diisi seluruhnya maka pada sebe1ah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus Barang (penyesuaian) dan diketahui (kiri bawah ) oleh Kepala SKPD (penyesuaian).
-9-
III.
Formullr
Kartu Inventarla
Buang
{KlB}C. Gedung clan Bangunan KARTU INVENTARIS BARANG (KlB) C GEDUNG DAN BANGUNAN
NO. KODE LOKASI : No Urut
JoDi. llanng/ Nama Duang
No Kode
m
0
r
Reglater
2
3
4
Bertlngkat/
LUllS
Beton/
Lantal
IB KB RBI
Tldak
Tldak
5
6
7
Im"1 8
Baneunan
Buanll
1
-
KODSt:rub1 n
Kondl.1
Letak/Loka.1 Alamat 9
Dokumen Gedulll[ Tanl&al
10
LUllS Status
Nomor
Asal-
Tanah
Kode Tanah
usul
Homor
(m"l
11
12
13
14
15
........................... , MENGETAHUI KEPALASKPD
(
NIP••..•••..•••••.••.•••.••....•..•.•.•.•.•
(
Ket.
16
17
.
PENGURUS BARANG
)
Harga
)
NIP.•..•..•...•.••••••••..•••...••..
- 10 -
Pengiaian
K1B-C. Gedung dan Bangunan
Pada KIB-C Gedung dan Bangunan, terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi pada sudut kiri atas. KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap bangunan gedung dan bangunan monumen. KIB Gedung dan Bangunan ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagOOberikut: Diisi nomor urut. Kolom 1 Jenis Barang/Nama Barang. Kolom 2 Pada kolom 2 tuliskanjenis gedung/monumen. Pengisian tentang Gedung diartikan sebagOObangunan yang berdiri sendiri atau dapat pula merupakan suatu kesatuan bangunan yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya: Gedung Kantor Gubemur, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Gedung Sekolah, Puskesmas, Olah Raga, Monumen dan sebagOOnya. Diisi Nomor Kode Barang. Kolom 3 Diisi Nomor Register. Kolom4 Kondisi Bangunan. Kolom 5 Pada kolom 5 tuliskan kondisi dari pada bangunan gedung/bangunan monumen pada saat pelaksanaan Inventarisasi. Kondisi fisik bisa dalam keadaan book, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Konstruksi Bangunan. Kolom6 Pada kolom 6 tuliskan "bertingkat" apabila bangunan terse but bertingkat. Sebaliknya jika tidak bertingkat tuliskan "tidak". Pada Kolom 7 tuliskan : beton" apabila bangunan terse but seluruhnya berkonstruksi beton. Sebaliknya Kolom 7 apabila tidak berkonstruksi beton isikan "tidak". Luas Lantai ( mO). Kolom 8 Pada kolom 9 tuliskan luas dari bangunan yang tercantum dalam kolom 1, dengan bilangan bulat. Perhitungan luas lantai tersebut termasuk luas teras dan untuk gedung bertingkat dihitung dari luas lantai satu dan dijumlah dengan luas lantai bertingkat berikutnya. Letak/Lokasi. Kolom 9 Pada kolom 8 tuliskan letak/ alamat lengkap lokasi dari bangunan tersebut. Misalnya: - JI. Merdeka Selatan 8-9 - JI. Pemuda No.9 - JI. Pahlawan No. 18 dan sebagainya.
- II -
Kolom 10, 11
Dokumen Gedung. Yang dimaksud dengan dokumen gedung dapat berupa surat-surat pemilikan. Seperti : Sertiflkat atas tanah bangunan gedung, Surat Ijin Bangunan dan sebagainya. Pada kolom 10 diisikan tanggal dikeluarkannya dokumen tersebut di atas, sedangkan pada kolom 11 diisikan Nomor Dokumen.
Kolom 12, 13, 14
Tanah Bangunan. Pada kolom 12 tuliskan Iuas dari tanah bangunan dengan ukuran m2, dengan bilangan bulat. Kalau memang ada batas maka bisa digunakan sebagai dasar perhitungan luas tanah bangunan. Pada kolom 13 isikan status tanah dari tanah bangunan tersebut dapat berupa: a. Tanah milik Pemda. b. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat). d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Pada kolom 14 isikan Nomor Kode Tanah.
Kolom 15
Asal-usui. Pada kolom 15 tuliskan asal perolehan dari barang tersebut, misalnya : a. dibeli b. hibah c. dan lain-lain Dalam hal bangunan/barang yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok, misalnya bangunan Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.
Kolom 16
H a r g a.
Pada kolom 16 tuliskan harga yang sebenarnya untuk bangunan gedung/monumen tersebut. Apabila nilai gedung/monumen tersebut tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkirakan nilai gedung berdasarkan harga yang berlaku dilingkungan tersebut pada waktu pencatatan. Kolom 17
Keterangan. Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan bangunan tersebut. Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepaia SKPD.
- 12 IV. Formulir
Kartu Inventaria
Barang (KIB) D. Jalan, Irigaai dan Jaringan KARTU INVESTARIS BARANG (KIB) D JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
NO. KODE LOKASI :
No. Urut
Jem.. Barangl Nama Barang
N
mo
0
r
Konatrobl
PauJang
Lebar
(Km)
6
Register
Kode
Luu
Letakl
(ml
(m")
Lolraal
7
8
9
Dokumen TanQal
Nomor
Statua
Nomor Kode
Aaal-
Tanah
Tanah
uaul
Barga
Kondlal
Ket
IB,KB,RBI
BaraDll:
1
2
4
3
5
10
11
12
13
14
15
••••••••••••
KEPALASKPD
(
_
NIP•...•.••.••.•...•.......•••.•..••.••
,
04
16
17
•••••••••••••••••••••••••
PENGURUS BARANG
)
1••••••••••••. ••••••••••• •••••••••••••·•••••·1
NIP•••.••.•...••••••••••..•.•.•.••.•.•.••.•
J
- 13 -
Pengiaian
KIB-D. Jalan, lrigaai dan Jaringan
Pada KIB-D (Jalan, lrigasi dan Jaringanl, terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi KIB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi, dan jaringan. KIB ini terdiri dari 17 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut : Kolom 1
Diisi nomor urut.
Kolom 2
Jenis Barang. Pada kolom 2 tuliskan jenis Jalan, Irigasi dan Jaringan yang merupakan Barang Inventaris. Misalnya: Jalan, Jembatan, terowongan, Bangunan Air lrigasi, Bangunan Air Pasang,Bangunan Air Pengembangan Rawa dan Polde, Bangunan Air Pengaman Surya dan Penanggul, Bangunan Air Minum, Bangunan Air Kotor, Instalasi Air Minum, Instalasi Air Kotor, Instalasi Pengolahan Sampah, Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan, Instalasi Pembangkit Listrik, Instalasi Gardu Listrik, Jaringan Air Minum, Jaringan Listrik dan lain-lain sejenisnya.
Kolom 3
Pada kolom 3 diisi nomor kode barang.
Kolom4
Pada kolom 4 diisi nomor register (pencatatan).
Kolom 5
Konstruksi. Pada kolom 5 tuliskan konstruksi dari Jalan, lrigasi dan Jaringan. Misalnya: aspal, beton, dan lain sebagainya
Kolom6
Panjang. Pada kolom 6 tuliskan panjangnya jalan, irigasi dan jaringan.
Kolom 7
Lebar. Pada Kolom 7 tuliskan lebar dari Jalan, lrigasi dan Jaringan.
Kolom 8
Luas. Pada kolom 8 tuliskan luas dari Jalan, lrigasi dan Jaringan.
Kolom 9
Letak/Lokasi. Pada kolom 9 tuliskan letak/lokasi luas dari Jalan, lrigasi dan Jaringan.
- 14 -
Kolom 10, 11
Dokumen dari Jalan, lrigasi dan Jaringan. Yang dimaksud dengan dokumen dari Jalan, lrigasi dan Jaringan berupa surat-surat pemilikan.
Kolom 12
Status tanah. Pada kolom 12 diisikan status atas tanah, jalan, irigasi dan jaringan berupa : a. Tanah milik Pemerintah daerah b. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat) d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.
Kolom 13
Nomor kode tanah. Pada kolom 13 isikan Nomor Kode Barang (tanah).
Kolom 14
Asal-usul. Pada kolom 11 tuliskan asal perolehan dari barang tersebut, misalnya : a. dibeli b. hibah c. dan lain-lain Dalam hal jalan, irigasi dan jaringan yang dibiayai dari beberapa sumber anggaran, dicatat sebagai milik komponen pemilikan pokok, misalnya jalan, irigasi dan jaringan Pemda dibantu dari anggaran Pusat maka statusnya tetap dicatat sebagai milik Pemda.
Kolom 15
H a r g a.
Pada kolom 15 tuliskan harga yang sebenarnya untukjalan, irigasi danjaringan. Apabila nilai jalan, irigasi dan jaringan terse but tidak dapat diketahui berdasarkan dokumen yang ada, maka perkirakanlah nilai jalan, irigasi dan jaringan berdasarkan harga yang ber1aku dilingkungan terse but pada waktu pencatatan. Kolom 16
Kondisi. Baik, kurang baik dan rusak berat.
Kolom 17
Keterangan. Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan jalan, irigasi dan jaringan terse but. Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- 15 -
V.
Formulir
Kartu Inventaris
Barang (K1B) E. ABet Tetap Lainnya
KARTU INVENTARIS BARANG (K1B) E ASET TETAP LAlNNYA NO. KODE LOKASI:
•••.•• Baraug Bercorak
No. Urut
Nama Baraugl JeDia Baraug
Buku/Perpuatakaan
Nomor
Kode Baraug
Judul/
Register
Spealflkaai
Pencipta
1
3
2
4
5
KeaeDian/Kebudayaan Aaal
Pencipta
Tahun
Hewan/Ternak dan Tumbuhan
Bahan
JeDia
Ukuran
9
10
11
Jumlah
Cetak/
Aaal uaul
Pembelian
(Cara Perolehan)
Ket.
15
16
Daerah
6
7
8
12
13
•••••••••••••••••••••
MENGETAHUI KEPALASKPD
(
Barga
14
,
••••••••
u
•••••••••••••
PElfGURUS BARANG
)
NIP•....•.......•.••..••••••.••••••
(
)
NIP.......•••••.•••..•••••••...•.•••..•
- 16 -
PeW.ian
lOB-E. Aaet Tetap Lainnya
Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada sudut kiri atas. KIB ini dipergunakan untuk meneatat: Buku dan perpustakaan,
barang bereorak kebudayaan, hewan/temak
dan tumbuh-tumbuhan
dan sebagainya.
KIB ini terdiri dari 16 kolom yang eara pengisiannya adalah sebagai berikut: Kolom 1
Nomor Urut. Pada kolom 1 tuliskan Nomor Urut dari setiap jenis barang, dimulai dari Nomor Urut 1,2,3 dan seterusnya.
Kolom 2
Jenis Barang/Nama Barang. Pada kolom 2 tuliskan jenis barang atau nama seeara jelas seperti: Buku dan perpustakaan, barang bereorak kebudayaan, hewan/temak dan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Buku/barang bereorak kesenian/hewan dan tumbuhan peneatatannya dapat digabungkan dalam satu baris dengan syarat bahwa barang tersebut mempunyai karakteristik yang sama (judul, ukuran, bahan baku, tahun pembelian dan sebagainya).
Kolom 3
Nomor Kode Barang. Pada kolom 3 tuliskan Nomor Kode Barang yang bersangkutan (lihat tabel Kode Barang).
Kolom 4
Nomor Register. Pada kolom 4 tuliskan nomor register dari barang yang bersangkutan. Dalam hal KIB ini dipergunakan untuk meneatat lebih dari satu barang yang sejenis , diberi nomor register mulai dari 0001 sid nomor register terakhir dari barang dimaksud.
Kolom 5, 6
Buku dan perpustakaan Pada kolom 5 tuliskanjudul/pencipta buku. Kolom 6 diisi mengenai bahan pembuatan buku (kertas, CD dan lain sebagainya).
Kolom 7,8,9
Barang bereorak kesenian/kebudayaan. Pada Kolom 7 diisi mengenai asal daerah. Kolom 8 diisi nama pencipta. Kolom 9 diisi spesifJkasi bahan.
Kolom 10, 11
Hewan/Temak dan Tumbuhan. Pada kolom 10 diisi mengenaijenis hewan/temak atau tumbuhan. Kolom 11 diisi ukuran ( kg, em, m, dan sebagainya).
- 17 -
Kolom 12
Jumlah. Pada kolom 12 diisijumlah barang.
Kolom 13
Tahun cetak/pembelian Pada kolom 13 diisi tahun cetak dan pembelian. Apabila tidak diketahui diberi tanda strip (-).
Kolom 14
Asal-usul. Pada kolom 14 tuliskan asal usul dari barang yang bersangkutan. Contoh : Pembelian, hadiah dan sebagainya.
Kolom 15
H a r g a.
Kolom 16
Pada kolom 15 tuliskan harga barang yang bersangkutan berdasarkan faktur/kuitansi pembelian apabila barang yang bersangkutan berasal dari pembelian. Apabila barang yang bersangkutan berasal dari sumbangan/hadiah supaya diperkirakan dengan harga yang waJar. Pencatatannya dalam ribuan rupiah. Keterangan. Pada kolom 16 tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya bersangkutan. Contoh: Dipinjamkan dan sebagainya.
dengan barang yang
Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Pengurus 8arang dan diketahui (kiri bawah) oleh Kepala SKPD.
- 18 -
VI. Formulir
Kartu Inventaris
Barang (KIB) F. Konstruksi
Dalam Pengerjaan
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN Kode Lobsi No Urut
1
: .....•.•••.....•.
Jenis Barang/ Nama Barang
2
Konatrubi
Bangunan
Bangunan Bertingbt/
Luas
Tidak
Tidak
3
4
5
MENGETAHUI PENGELOLA BARANG
(·· ••••••••••••• ·• •••••••••••••••••· ••·••••.•••·1
NIP•.......••••••..•.........••..•...•......•..
Dokumen Alamat
Beton/
(P, SP, D)
Letak/Lobsi
( m'l 6
7
Tgl, BIn, Thn
Status Tanah
Tanggal
Nomor
mulai
8
9
10
NDai
11
Nomor Kode Tanah
Aaal·usul
Kontrak
Pembiayaan
(ribuan Rp)
13
12
Ket.
14
15
..................... ,
.
KEPALASKPD
(
NIP•...........•..••.••.•............••
)
- 19 -
PengiaiaD lOB-F. Konatrubi
Dalam Penceriaan
Pada KIB-F (Konstruksi dalam pengerjaan), terlebih dahulu diisikan Nomor Kode Lokasi pada sudut kiri atas serta Nomor Register dan Nomor Kode Barang pada sudut kanan atas. KlB ini dipergunakan juga untuk mencatat setiap barang dalam proses pengerjaan. KlB ini terdiri dari 14 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut: Lihat Kartu Inventaris Barang KIB-F (Konstruksi dalam pengerjaan). Kolom 1
Diisi nomor urut.
Kolom 2
Jenis Barang/Nama Barang. Pada kolom 1 diisi jenis barang dalam proses pengerjaan. Misalnya: Gedung, Bangunan, Jalan, lrigasi, Instalasi, Jaringan, dan lain sebagainya.
Kolom 3
Bangunan. Pada kolom 3 diisi fisik bangunan (permanen, semi perrnanen, darurat).
Kolom 4,5
Konstruksi Bangunan. Pada kolom 4 diisi bentuk bangunan (bertingkat atau tidak). Pada kolom 5 diisi bahan bangunan (beton atau tidak).
Kolom 6
Luas. Pada kolom 6 diisi luas dari bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.
Kolom 7
Letak/Lokasi. Pada kolom 7 diisi letak/lokasi, alamat dari bangunan
Kolom 8,9
Dokurnen. Pada kolom 8, 9 diisi tanggal dan nomor dokumen kontrak kerja (SPK, Surat Perjanjian, Kontrak dan lain sebagainya) .
Kolom 10
Tanggal, Bulan, dan Tahun mulai. Pada kolom 10 diisi tanggal, bulan dan tahun dirnulainya pekerjaan.
jalan, irigasi dan jaringan dan lain sebagainya.
- 20-
Kolom 11
Status tanah. Pada kolom 11 diisi status tanah dari tanah bangunan terse but dapat berupa: a. Tanah milik Pemerintah Daerah. b. Tanah Negara (Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara). c. Tanah Hak Ulayat (Tanah masyarakat Hukum Adat) d. Tanah Hak (Tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan.
Kolom 12
Nomor kode tanah. Pada kolom 12 diisi Nomor Kode Tanah (lihat Tabel Kode Barang).
Kolom 13
Asal-usul. Pada kolom 13 diisi asal-usul hibah dan lain sebagainya.
Kolom 14
Nilai Kontrak. Pada kolom 14 diisi nilai/harga
Kolom 15
Keterangan. Tuliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan barang dalam proses pengeIjaan.
pembiayaan dari barang tersebut, misalnya dari APBD, APBN, bantuan,
sesuai dengan kontrak.
Setelah selesai diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan dan diketahui (sebelah kiri bawah) oleh Pengelola.
tanggal pencatatan dan ditandatangani
Kepala SKPD
II
- 21 VII. Formullr
Kartu Inventaria
Ruangan (KIR) KARTU INVENTARIS RUANGAN
PROVINSI KOTA UNIT SATUAN KERJA RUANGAN No Urut
NO. KODE LOKASI••••.•.•xx)
Nama Barang/ Jenia Barang
Merk/ Model
3
2
1
No. Sert Pabrlk 4
Ukuran Bahan 5
6
Tahun Pembuatan/ pembellan 7
No. Kode Barang
Jumlah Barang/ Register
8
"'I 9
Barga Bell/ Perolehan 10
Keaclaan BaraDlf Rusak Kurang Balk Berat (RBI fKBI fBI 11 12 13
Balk
MENGETAHUI KEPALASKPD
..
( ~ ) NIP••••••..•..•••••.•••••.••••
"'I Tnllakan lDl)
jumJ.h/regl.ter dalam laJur yb. DUai sampal din No. Kode Unlt/SatuaD Kerja (Th tldak dltulla)
Keterangan Muta.l dll 14
PENGURUS BARANG
(
)
NIP•.•••••••••.••••••••.•.••••••••••
- 22Petunluk Pengiaian KlR Pada sudut kiri atas diisi nama Daerah Provinsi, Kota, Unit, Satuan KeIja dan Ruangan. Kartu Inventaris Ruangan ini terdiri dari 14 kolom, dimana setiap kolom memuat data jenis barang yang bersangkutan. Kolom 1
Diisi sesuai dengan Nomor Urut Pencatatan Barang.
Kolom 2
Diisi dengan jenis, nama barang. Contoh Meja Tulis; - AC; - Mesin Tik; - Komputer; - dan sebagainya.
Kolom 3
Diisi dengan Merk atau Model Barang. Contoh : Olivetti manual; IBM.
Kolom4
Diisi Nomor Seri pabrik yang biasanya sudah tercantum pada Barang yang bersangkutan. Mesin Tik No. 7471475 Kalau bukan buatan pabrik dikosongkan/distrip (-).
Kolom 5
Diisi ukuran, yang tentunya berlainan untuk tiap jenis barang yang berbeda. Contoh : Mesin Tik "18"
Kolom 6
Diisi bahan dari jenis barang yang bersangkutan. Contoh : Kursi kayu ditulis« Kayu" Kursi Besi ditulis« Besi «. Barang-barang tertentu yang dipandang tidak perlu disebutkan nama bahannya atau mungkin sulit menyebutkan bahannya, maka dalam kolom ini dapat dikosongkan/distrip (-).
Kolom 7
Diisi tahun pembuatan atau tahun pembelian. Apabila tidak di ketahui tahun pembuatan atau pembeliannya dapat diperkirakan.
Kolom8
Diisi nomor Kode Barang (Kode Lokasi dan Kode Barang).
Kolom9
Diisi banyak barang yang mempunyai karakteristik yang sama jenis, merk/model, ukuran, bahan tahun pembuatan.
dan
- 23 -
Kolom 10
Diisi harga pembelianjperolehanjpengadaan
barang dalam ribuan rupiah.
Kolom II, 12 dan 13
Diisi sesuai dengan keadaan barang pada waktu pencatatan.
Kolom 14
Diisi keterangan Barang yang dianggap perlu, misalnya dihapuskan.
-------
Setelah diisi seluruhnya maka pada sudut kanan bawah dibutuhkan tanggal pencatatan dan ditanda tangani oleh penanggung jawab ruangan dan diketahui Kepala UnitjSatuan Kerja.
- 24-
VIII. Formulir Buku Inventaris
(BI)
BUKU INVENTARIS SKPD KOTA PROVINSI
NO. KODE LOKASI ••••••.••
SPESIFIKASI BARANG
NOMOR
No Urut
1
Kode Barang
Register
3
2
Nama/JenJs Barang
Merltl Type
5
4
MENGETAHUI KEPALASKPD
No.Sertifibt No. Pabrilt No.Chaala No. Meain 6
JUMLAH
Aaal/Cara Bahan
7
Perolehan Barang
S
Tahun Perolehan
9
UkuraD Barangl Konstrultai (P,S,D)
10
Satuan
11
Keadaan Barang (B/KB/RB)
Barang
12
13
14
15
PENGURUS BARANG
( (
Keterangan
Harea
)
)
NIP ...•••.•.•...••••••.••.•.
NIP .......•.••••.•....••.••
( \
- 25 -
PetuuJuk Pengisian
Formulir Bub
Inventaris:
Pada sudut kiri atas diisi narna SKPD, Kota, Provinsi dan Nomor Kode Lokasi pada sudut kanan atas. Buku Inventaris terdiri dari 12 kolom yang datanya diarnbil dari KIB (A, B, C, D, E dan F) dan cara pengisiannya adalah sebagai berikut: NomorUrut. Kolom 1 Nomor urut pencatatan setiap jenis barang, kecuali dalarn hal barang tersebut sarnajenisnya, sarna harganya dan sarna lokasinya, maka kelompok barang terse but diberi sebuah nomor urut (bukan per barang). Kolom 2
Nomor Kode Barang. Nomor Kode Barang diisi dengan nomor kode barang yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing seperti tercantum dalarn Tabel Kode Barang.
barang
Kolom 3
Nomor Register. Nomor Register diisi nomor urut pencatatan dari setiap barang yang sejenis, kecuali dalarn hal barang terse but samajenisnya sarna harga dan sarna lokasinya, maka nomor register barang tersebut ditulis dengan nomor 0001 sarnpai dengan sejumlah barang sejenis tersebut. Dari nomor register ini dapat diketahui berapa banyak barang dari setiap barang yang sejenis misalnya kursi (0001) sarnpai (9999) dan sebagainya. Bilarnana ada satu jenis barang yang lebih dari 9999, maka dipergunakan huruf a untuk jumlah 10000 jadi dituIiskan AOOO,bila lebih dari 10999 ditulis BOOOdan seterusnya.
Kolom 4
Narna/Jenis Barang. Diisi narna/jenis barang yang dimaksud.
Kolom 5
Merk/Type. Diisi merek/type barang yang bersangkutan, sepanjang barang-barang tersebut mempunyai merek serta type barang maka data tersebut ditulis di dalarn kolom ini, sedangkan barang-barang yang tidak mempunyai merek dan type barang, kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (di strip).
Kolom6
Nomor Sertiflkat /Pabrik/Chasis/Mesin. Diisi bahan dari barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi, rotan, plastik dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya tidak dapat ditentukan secara pasti bahannya, maka kolom ini dikosongkan atau diisi (di strip).
Kolom 7
Bahan. Diisi bahan dari barang bersangkutan misalnya dari kayu, besi, rotan, plastik dan lain-lain. Untuk barang-barang yang bahannya tidak dapat ditentukan secara pasti bahannya, maka kolom ini dikosongkan atau tidak diisi (di strip).
- 26Kolom 8
Asal/Cara Perolehan Barang. Diisi asal/ cara perolehan barang, misalnya dari pembelian melalui proyek dan atau rutin, hibah, sumbangan dan lain-lain.
Kolom 9
Tahun pembelian/ perolehan. Diisi tahun saat barang itu dibeli atau saat diperoleh.
Kolom 10
Ukuran Barang/Konstruksi (P,SP,D). Diisi ukuranbarang/konstruksi gedung kantor, rumah dan sebagainya ditulis P, SP, D untuk bangunan-bangunan yang sifatnya Permanen atau Darurat, sedangkan jenisnya dapat ditulis tidak bertingkat, satu, dua dan selanjutnya.
Kolom 11
Satuan. Diisi satuan barang bersangkutan, misalnya sekian unit dan sebagainya.
Kolom 12
Keadaan Barang. Diisi keadaan barang bersangkutan rusak berat.
ditulis B, RR, RB untuk barang yang keadaannya baik, rusak ringan atau
Kolom 13
Jumlah Barang. Diisi jumlah/ banyaknya barang bersangkutan.
Kolom 14
H a r g a.
Diisi harga barang yang bersangkutan pada saat dibeli/ diperoleh atau bila perlu ditaksir. Bagi barang yang sarna jenisnya, sarna barangnya dan sarna lokasinya maka diisi jumlah harga barangnya, sedangkan harga satuannya ditulis pada kolom keterangan. Kolom 15
Keterangan. Diisi dengan keterangan yang dipandang perlu. Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah dibubuhkan Pengurus Barang dan diketahui oleh Kepala SKPD.
tanggal pencatatan dan ditandatangani
- 27IX. FormuUr Rekapitulasi Buku Inventarls (Rekap Basn Sensus' 8KPD KOTA PROVIlf8I
KODE LOKASl : .....• Rr:KAPITULASI BUKU 1llVERTARI8 (REKAP BASIL SEIf8USI
If0 URT
OOLOIfGAlf
I
3
KODE BlDABG BARAI'IG 3
I
01
01
3
o:a
5
6
5
GEDUifO DAif BAlfGUlfAif a. ilaDpDaD Ged=c b. ilaDpDaD Mo_D
13 14 15 16
JALAIf. IRlGASI DAB JARIIIGAIf a. Jalan daD Jembatan b. I1aqaDaD AIr Ilripal c. lDatalaal d.Jarlqan
17 18 19
ABET TETAP LAlKIIYA a. Buku Perpuatakaan b. Baraq Bercorak KeaeDlaD/KebuclayaaD c. He •••• Teruak daD TumbubaD
04
06
JUJILAB BARGA DLM R1BUAIf /RD.l 6
Kl:TERAllGAIf
TABAH
11 13
03
06
4
08 09 10
oo
4
JUJILAB BARAlfG
Pr:RALATAB DAB MESIIf a. Alat-alat Beau b. Alat-alat ADckatan c. Alat-alat BeDlbI claD Alat lJ1
o:a 03 04 05 06
3
llAMA BIDABG BARAlfG
KOIISTRUKSI DALAJI PEIIGERJAAII Total IlElfGETAHUI KEPALASKPD (
..........................................•
RIP ..•..•••......•••..........••.••.•.••••
PEIIGURlJ8 BARAlfO (
.......................................•
RIP .•..•............•.•..••..........•.
7
- 28-
PetuuJuk Pengiaian Daftar Rekapitulaai Bun
Inventaria
Pada sudut kiri atas diisikan Nama SKPD, Kota, Provinsi yang bersangkutan dan Nomor Kode Lokasi pada sudut kanan atas. Formulir Daftar Rekapitulasi ini dipergunakan untuk mencatat Rekapitulasi jurnlah Barang Hasil Sensus (Buku Inventaris). Daftar Rekapitulasi Buku Induk Inventaris ditandatangani oleh Pengelola. Formulir Daftar Rekapitulasi ini terdiri dari 7 kolom yang cara pengisiannya adalah sebagai berikut : Kolom 1 Nomor Urut. Kolom 2 Klasifikasi/Golongan. Kolom 3 Kode Bidang Barang. Kolom 4 Nama Bidang Barang. Kolom 5 Jumlah Barang. Pada kolom 5 dituliskan jumlah barang yang ada dalam bidang barang yang bersangkutan. Kolom 6 Jumlah Harga. Pada kolom 6 dituliskan jumlah harga dari bidang barang yang bersangkutan dan dibawah tuliskan jumlah total pencatatannya adalah dalam ribuan rupiah. Kolom 7 Keterangan. Pada kolom 7 dituliskan keterangan yang dianggap perlu yang ada hubungannya dengan bidang barang yang bersangkutan.
WALIKOTASURAKARTA,
FX. HADIRUDYATMO
