'~\, .~'.~ ~·Y
WALIKOTA SURAKARTA PERATURANWALIKOTASURAKARTA NOMOR
5;'
TAHUN
:0 \~
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGANWALIKOTAor BIDANG PELAYANAN DAN PERIZINAN KEPADA KEPALABADAN PENANAMANMODAL DAN PERIZINANTERPADU KOTA SURAKARTA DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA WALIKOTASURAKARTA, Menimbang
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu adanya pendelegasian kewenangan di bidang administrasi perizinan dan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta;
Mengingat ...
-2 -
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 7. Undang-Undang Nomor tentang Pelayanan Publik Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5038);
25 Tahun 2009 (Lembaran Negara 2009 Nomor 112, Negara Republik
8.Undang- ...
-3-
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1983 Seri B Nomor 2); 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah II Surakarta Nomor 11 Tahun 1991 Pemeriksaan Dan Pemotongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah II Surakarta Tahun 1991 Seri B Nomor
Tingkat tentang Hewan Tingkat 1);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Kesehatan Pemotongan Unggas (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1996 Nomor 10 Seri D Nomor 10); 15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 8 Seri B Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2003 Nomor 14 Seri B Nomor 5); 17. Peraturan ...
-4 17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri C Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang !jin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 6 Seri C Nomor 2); 19. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1); 20. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 ten tang Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2007 Nomor 3); 21. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14); 23. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 9); 24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 6);
26. Peraturan
...
-5-
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 7)j 27. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
Memperhatikan
1.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 105/MMP/Kep/2/1998 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan;
2.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 327/ MPP/ Kep/7/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/I/ 1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
3.
Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/l0/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M/PAN/2003 tentang Pedoman Administrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publikj Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tentang Pedoman Tahun 2006 Pelayanan Terpadu Satu Penyelenggaraan Pintu;
5. Peraturan
6.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 ten tang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)j 7. Peraturan Menteri ...
-6 -
7.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/MDAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata KeIja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
Menteri Kehutanan 10. Peraturan Nomor P.35/Menhut-ll/2008 tentang lzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK); 11. Peraturan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dana Tanda Daftar Industri; 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem; 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner; 16. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa PeIjaianan Wisata; 17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi; 18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan Minuman; 19. Peraturan Menteri ...
-7 19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata; 20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata; 21. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata; 22. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi; 23. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata; 24. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, PeIjalanan, Insentif, Konferensi Dan Pameran; 25. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata; 26. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata; 27. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 28. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa; 29. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perizinan Sarana Dan Tenaga Bidang Kesehatan; 30. Peraturan Walikota ...
-8 30. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-T Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 50); 31. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pemberian Ijin Usaha Perdagangan Minuman Berakohol (SIUP-MB) di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGANWALIKOTADI BIDANG PELAYANANDAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODALDAN PERIZINANTERPADUKOTASURAKARTA. BAB I KETENTUANUMUM Pasal1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Surakarta. 2. Walikota adalah Walikota Surakarta. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Surakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surakarta. 5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta. 6. Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Surakarta. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan teknis pelayanan dan I atau perizinan di lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. 9. Pendelegasian kewenangan Walikota adalah penyerahan sebagian kewenangan Walikota di bidang administrasi perizinan kepada Kepala BPMPT. 10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan oleh BPMPT. BAB II ...
-9 -
BAB II KEWENANGANYANGOIDELEGASlKAN Pasal2 Jenis penyelenggaraan pelayanan penzman perizinan yang didelegasikan terdiri dari: a. izin di bidang Kesehatan, meliputi: 1. izin klinik; 2. izin klinik kecantikan; 3. izin toko alat kesehatan; 4. izin mendirikan rumah sakit; 5. izin operasional rumah sakit; 6. izin praktek bidan; 7. izin praktek perawat; 8. izin kerja bidan; 9. izin kerja perawat/perawat gigi; 10. izin depot air minum; 11. Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PKMS);
dan
non
Surakarta
b. izin di bidang Pertanian, meliputi: 1. izin usaha jasa medik veteriner; 2. izin usaha obat hewan; 3. izin usaha industri primer hasil hutan kayu; 4. izin kios daging; 5. izin rumah pemotongan unggas; 6. izin rumah potong hewan; c. izin di bidang Pendidikan, meliputi: 1. izin penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal; 2. Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS). d. izin di bidang Penataan Ruang dan Bangunan, meliputi: 1. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); 2. penggantian biaya cetak peta; 3. Izin Mendirikan Bangunan (1MB); 4. izin penyelenggaraan reklame; 5. izin alih fungsi bangunan; 6. izin balik nama 1MB; 7. Sertifikat Laik Fungsi. e. izin di bidang perindustrian dan perdagangan, meliputi; 1. Izin Usaha Perdagangan (IUP); 2. Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (IUP MB); 3. Izin Usaha Industri (IUI); 4. Tanda Oaftar Gudang (TOG); 5. Tanda Oaftar Perusahaan (TOP); 6. Tanda Pendaftaran Waralaba (TPW); 7. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 8. lzin Usaha Taka Modern (IUTM).
f. perizinan di bidang ...
- 10 -
f. izin di bidang lingkungan, meliputi: 1. izin lingkungan; 2. Izin Gangguan Tempat Usaha (HO); 3. izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan tanah;
air
g. izin di bidang penanaman modal, meliputi: 1. izin pendaftaran penanaman modal; 2. izin prinsip penanaman modal; 3. izin usaha penanaman modal. h. izin di bidang konstruksi, meliputi: 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) i. izin di bidang kepariwisataan, meliputi: 1. pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata; 2. pendaftaran usaha penyedia akomodasi; 3. pendaftaran usahajasa makanan dan minuman; 4. pendaftaran usahajasa kawasan pariwisata; 5. pendaftaran usaha jasa transportasi wisata; 6. pendaftaran usaha daya tarik wisata; 7. pendaftaran usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi; 8. pendaftaran usaha jasa pramuwisata; 9. pendaftaran usaha jasa penyelenggara pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran; 10. pendaftaran usahajasa informasi pariwisata; 11. pendaftaran usaha wisata tirta;dan 12. pendaftaran usaha spa. J. izin di bidang perhubungan, meliputi: 1. izin trayek; 2. izin usaha agen jasa angkutan; 3. izin usaha sekolah mengemudi; 4. izin usaha bengkel umum; dan 5. izin penyelenggaraan menara telekomunikasi. BAB III RETRIBUSI Pasal3 (1) Retribusi
hanya dikenakan terhadap jenis pelayanan dan/atau perizinan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi daerah.
(2) Penetapan
besar tarif retribusi daerah tentang retribusi daerah.
berdasarkan
peraturan
BAS IV ...
- 11 -
BABIV PERTANGGUNGJAWABAN PasaI 4 (1) KepaIa BPMPT bertanggung jawab atas kewenangan pelayanan dan penzman yang didelegasikan sebagaimana dimaksud daIam PasaI 2 Peraturan Walikota ini. (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkaIa kepada WaIikota melaIui Sekretaris Daerah. BABV PENARIKANKEWENANGAN PasaI 5 Penarikan kewenangan di bidang perlZman yang didelegasikan kepada KepaIa BPMPT, dapat dilakukan oleh WaIikota baik sebagian atau se1uruhnya apabila: a. kewenangan yang didelegasikan tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah daerah merubah kebijakan; b. BPMPT dianggap tidak mampu melaksanakan kewenangan yang didelegasikan. BABVI PEMBINAAN,PENGENDALlANDAN PENGAWASAN PasaI 6 (1) Pembinaan, pengendaIian dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi perizinan dilaksanakan oleh BPMPT. (2) Pembinaan, pengendaIian dan penyelenggaraan teknis perizinan SKPD Teknis.
pengawasan dilaksanakan
atas oleh
BAB VII KETENTUANPERALIHAN PasaI 7 Pada saat berlakunya Peraturan WaIikota ini, SKPD Teknis tidak me1aksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud daIam PasaI 2.
BAB VIII ...
- 12 -
BAB VIII KETENTUANPENUTUP Pasal8 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal9 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan walikota ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BPMPT. Pasall0 Peraturan Walikota diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal AS Sefttl\'lDel" WALIKOTASURAKARTA,~
~
WIDODO~•
••••••••• Diundangkan di Surakarta pada tan 1 O'f~obtr-
.:201'-
BUor SUHARTO BERI A DAERAHKOTASURAKARTATAHUN .2.01~ NOMOR
"'T
.20'"
