BUPATI BATANG PERATURAN BUPATIBATANG 56 NOMOR5tTAHUN
2012
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DANTATAKERJA BADANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA KABUPATENBATANG BUPATIBATANG, Menimbang :
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 ten tang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25), maka Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Batang perlu dilakukan penyesuaian; b. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batang;
Mengingat
l. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 2757 ); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ten tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Organisasi Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun Tambaban Lembaran Negara Nomor 4741);
Tahun 2007 ten tang ( Lembaran Negara 2007 Nomor 89, Republik Indonesia
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 10.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E No.: 1);
3
11.Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 4 Seri : 0 No. : 3 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 25 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 25);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:PERATURANBUPATITENTANGTUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATENBATANG. BAB 1 KETENTUANUMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Batang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Batang. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang. 5. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batang. 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batang. 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/Penunjang Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Batang. 8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
4
BAB 11 SUSUNANORGANISASI Pasal 2 Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahkan: 1. Subbagian Program; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, membawahkan: 1. Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan; 2. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. d. Bidang Pengembangan DesajKelurahan Dan Sosial Budaya Masyarakat, membawahkan: 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas DesajKelurahan Dan Kelembagaan Masyarakat; 2. Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana Dan Sosial Budaya Masyarakat. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan: 1. Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan Dan Permukiman Perdesaan; 2. Subbidang Pengembangan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna. f. Unit Pelaksana Teknis Badan; g. Kelompok Jabatan Fungsional.
BABIII TUGASPOKOK,FUNGSI, DANURAIANTUGAS Bagian Kesatu Kepala Badan Pasal3 (1) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan desa; b. penyusunan masyarakat pelaksanaan
rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat rencana teknis pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan desa; kebijakan
5
d. pelaksanaan
kebijakan
e. pelaksanaan
kebijakan pengembangan sumber daya alam, dan teknologi tepat guna; f. pelaksanaan koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; g. pembinaan dan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia; h. penyelenggaraan ketatausahaan dan rumah tangga; 1. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas : a. menyusun dan merumuskan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; b. merencanakan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; c. mengkoordinasikan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan instansi atau lembaga terkait; d. menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; e. mengendalikan dan mengarahkan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; f. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas; g. menyelenggarakan koordinasi, supervisi, sosialisasi dan fasilitasi serta pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa; h. merencanakan kebutuhan dan pengelolaan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 1. menyelenggarakan pembinaan pegawai di lingkungan badan sesuai dengan kewenangannya; J. menyusun bahan kebijakan program legislasi daerahj produk hukum daerah dan menyelenggarakan urusan ketatausahaan serta rumah tangga badan; k. mengevaluasi program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; l. menyelenggarakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas- tugas selaku pengguna anggaran dan pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; m. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
6
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4 ( 1) Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan untuk merumuskan kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, menyiapkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang kesekretariatan meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian. ( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Badan mempunyai fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan; b. pengendalian administrasi keuangan badan; c. pengendalian administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga badan; d. pengkoordinasian penyelenggaraan program dan kegiatan badan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas : a. menyiapkan bahanj data guna penyusunan kebijakan badan; b. menyusun dan mengkoordinasikan rencana program dan kegiatan badan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. merencanakan program dan kegiatan sekretariat badan; d. menyusun rencana program legislasi daerahjproduk hukum daerah; e. menyusun program dan kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang- bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan; f. menyelenggarakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; g. menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga badan; h. mengkoordinir penyelenggaraan program dan kegiatan badan; 1. menyusun dan mengkoordinasikan laporan badan; menyiapkan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi J. Pemerintah (LAKIP) Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae.rah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; k. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; l. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7
n.
melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Paragraf 1 Subbagian Program Pasal5
( 1 ) Subbagian
Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan bahan Zdata, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.
( 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Program mempuyai uraian tugas : a. menyusun pedoman, norma, standar, prosedur dan kreteria bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat; b. menyediakan bahanf data dalam rangka penyusunan rencana program dan kegiatan badan; c. menyusun konsep rencana program dan kegiatan badan; d. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Program; e. menyusun konsep rencana program legislasi daerahfproduk hukum daerah sesuai dengan bidang kewenangan badan; f. menyusun rencana jadwalf agenda program dan kegiatan badan; g. menyusun konsep dokumen perencanaan badan; h. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan program dan kegiatan dan bahan laporan kegiatan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat sebagai bahan penyusunan perencanaan program kegiatan dan pelaporan; 1. menyediakan konsep Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati (AMJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dae.rah (LPPD) dan laporan berkala lainnya; J. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; k. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas.
8
Paragraf 2 Subbagian Keuangan Pasal6 ( 1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan badan; (2)
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
a. menyediakan bahanjdata dalam rangka penyusunan rencana anggaran badan; b. menghimpun, meneliti dan mengoreksi bahan usulan rencana anggaran dari masing-masing Bidang, Subbidang dan Subbagian; c. menyusun konsep rencana dan dokumen anggaran program dan kegiatan badan; d. melaksanakan penatausahaan keuangan dan akuntansi badan; e. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan Subbagian Keuangan; f. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; 1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; J. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal7 (1)
Subbagian Umurn' dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan administrasi umum; c. melaksanakan penatausahaan barang milik negaraj daerah;
9
d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga badan; e. melaksanakan kegiatan dokumentasi, perpustakaan dan kehumasan; f. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; g. membimbing bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaksanakan koordinasi dengan Subbagian lain di lingkungan badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 1. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; J. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanakan tugas. Bagian Ketiga Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pasal 8 (1)Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan ekonomi masyarakat. (2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan ekonomi masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengembangan ekonomi masyarakat; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengembangan ekonomi masyarakat; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan ekonomi masyarakat; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang pengembangan ekonomi masyarakat mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan ekonomi masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dengan dan bidang-bidang di lingkungan dinas; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan ekonomi masyarakat; d. menyiapkan bahan / data kebutuhan kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan mutu bidang pengembangan ekonomi masyarakat; f. mempersiapkan dan mengelola program kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bawahan;
\0
g. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; h. memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan di bidang , guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya; 1. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansiyorganisasi resmi di bidang pengembangan ekonomi masyarakat; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; l. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan Pasal 9 (1)Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahan / data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas untuk kegiatan pengambangan jaringan penanggulangan kemiskinan; d. melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi keluarga miskin dan / atau keluarga prasejahtera; e. melaksanakan fasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan program pengentasan / penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, pemerintah provinsi, maupun lembaga swadaya masyarakat; f. melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat mandiri; g. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
11
J.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Paragraf 2 Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Pasal 10
(1) Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang pengembangan usaha ekonomi masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan Badan; c. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas kegiatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat; d. menyediakan bahan Zdata dalam rangka fasilitasi penyusunan profil desa/ kelurahan; e. melaksanaan pengolahan, penyusunan dan penyajian profil desa / kelurahan; f. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan; g. melaksanakan bimbingan, penyuluhan, dan pengawasan kegiatan peningkatan partisipasi pembangunan desa / keluarahan; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan partisipasi masyarakat desa / kelurahan; 1. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan sesuiai peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; p. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
Bidang Pengembangan
Bagian Keempat Desa/Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat Pasal 11
(1) Bidang Pengembangan Desa/Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan desaykelurahan dan sosial budaya masyarakat.
12
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan DesajKelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengembangan desajkelurahan dan sosial budaya masyarakat; b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengembangan desajkelurahan dan sosial budaya masyarakat; c. pengendalian, pemantauan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan desaj kelurahan dan sosial budaya masyarakat; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan DesajKelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan desaj kelurahan dan sosial budaya masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan desajkelurahan dan sosial budaya masyarakat; d. menyiapkan bahanjdata kebutuhan kegiatan pengembangan desaj kelurahan dan sosial budaya masyarakat; e. menyelenggarakan pembinaan bidang pengembangan desajkelurahan dan sosial budaya masyarakat; f. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; g. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; J. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 1 Subbidang Pengembangan Kapasitas DesajKelurahan dan Kelembagaan Masyarakat Pasal 12 (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas DesajKelurahan dan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas desajkelurahan dan kelembagaan masyarakat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengambangan Kapasitas DesajKelurahan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai uraian tugas:
13
a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang Pengembangan Kapasitas Desaj Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan tata naskah dinas bidang pengambangan kapasitas desajkelurahan dan kelembagaan masyarakat; d. melaksanakan kegiatan pendataan dan inventarisasi kelompokjlembaga masyarakat; e. melaksanakan fasilitasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan program penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat; f. melaksanakan bimbingan dan pembinaan pengembangan kepustakaan desaj kelurahan; g. melaksanakan fasilitasi peningkatan dan pemberdayaan lembaga LPMDj LPMK,; h. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelatihan penguatan kelembagaan masyarakat, serta pemberdayaan lembaga adat j budaya; 1. melaksanakan pembinaan, supervisi, dan pemberdayaan lembaga masyarakat, lembaga adatj budaya; J. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan, dan supervisi pemberdayaan lembaga masyarakat, serta lembaga adatjbudaya; k. melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat mandiri; 1. melaksanakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi, lembaga j organisasi resmi di bidang kelembagaan masyarakat; m. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Paragraf 2 Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Sosial Budaya Masyarakat Pasal 13 (1)
Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Sosial Budaya Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai uraian tugas :
14
a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana dan Sosial Budaya Masyarakat; b. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Subbagian dan Subbidang di lingkungan badan; c. menyediakan bahanj data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat; d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan, pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat perdesaan j kelurahan; e. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat perdesaan j kelurahan; f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat perdesaan j kelurahan, g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat desa j kelurahan; h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat 1. melaksanakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi, lembagaj organisasi resmi di bidang pengembangan sarana prasarana dan sosial budaya masyarakat; J. memantau dan mengevaluasi serta menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; 1. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. Bagian Kelima Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan TeknologiTepat Guna Pasal 14 (1) Bidang
Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam merencanakan, menyusun, menyiapkan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Alarn, Lingkungan dan TeknologiTepat Guna mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program dan pengelolaan petunjuk teknis bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna;
15
b. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; c. pengendalian, pemantauan dan palopran pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; (3) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; b. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat dan bidang-bidang di lingkungan badan; c. menyiapkan bahan / data petunjuk teknis dan naskah dinas bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; d. menyiapkan bahan Zdata kebutuhan kegiatan pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; e. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna; f. menyelenggarakan
pembinaan dan pengembangan bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna;
g. mengatur pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya dan memberikan arahan serta petunjuk guna kelancaran pelaksanaan tugas; h. mempersiapkan dan mengelola program kegiatan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bawahan; 1.
memberikan tugas, arahan dan petunjuk kepada bawahan dibidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna, guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, sesuai bidang tugasnya;
J. menyelenggarakan .hubungan
kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi / lembaga organisasi resmi di bidang pengembangan sumber daya alam, lingkungan dan teknologi tepat guna;
k. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
serta
menilai
prestasi
kerja
l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; m. melaporkan pelaksanaan pengambilan kebijakan;
tugas
kepada
atasan
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
sebagai dasar
dengan
perintah
16
Paragraf 1 Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan dan Permukiman Perdesaan Pasal 15 (1) Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan dan Permukiman Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Kepala Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan dan Permukiman Perdesaan mempunyai uraian tugas: a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang Fasilitasi Penataan Lingkungan dan Permukiman Perdesaan; b. melaksanakan koordinasi dengan Subbidang di lingkungan badan;
seluruh
Subbagian
dan
c. menyediakan baharr/ data konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang fasilitasi penataan lingkungan dan permukiman perdesaan; d. melaksanakan dan fasilitasi penanganan rahabilitasi lingkungan permukiman dan / atau perumahan keluarga prasejahtera; e. mengkoordinasikan dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan pedesaan; f. menyiapkan bahan / data kebutuhan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan; g. mengkoodinasikan dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan, penyehatan lingkungan, dan sarana prasarana perdesaan; h. menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan, pengawasan dan supervisi bidang konservasi dan rehabilitasi lingkungan, penyehatan lingkungan, dan sarana prasarana perdesaan; 1.
memantau, mengevaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pedayagunaan ruang kawasan perdesaan, konservasi dan rehabilitasi lingkungan, penyehatan lingkungan, sarana prasarana perdesaan;
n. menyelenggarakan hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi, lembaga / organisasi resmi di bidang penatan lingkungan dan permukiman perdesaan; o. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
serta
menilai
prestasi
p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; q. melaporkan pelaksanaan pengambilan kebijakan;
tugas
kepada
atasan
kerja sebagai
sebagai dasar
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
17
Paragraf 2 Subbidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Pasal 16 (1) Subbidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun, menyediakan dan melaksanakan kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai uraian tugas : a. menyusun rencana program kegiatan Subbidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; b. melaksanakan koordinasi dengan Subbidang di lingkungan badan;
seluruh
Subbagian
dan
c. menyediakan bahanJdata konsep petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna; d. mengkoodinasikan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan dan pemasyarakatan teknologi tepat guna; e. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan supervisi pemanfaatan, pemasyarakatan, pendayagunaan dan kerja sama pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; f. memantau, mengevaluasi, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan pemanfaatan, pemasyaraatan, pendayagunaan dan kerjasama pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; g. menyelenggarakan bimbingan, penyuluhan bidang pengembangan dan pemanfaatan lahan dan pesisir perdesaan, pemeliharaan air bersih perdesaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna; h. menyelenggarakan 'hubungan kerjasama dan atau koordinasi kunsultasi dengan instansi, lembagaJ organisasi resmi di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; 1.
memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
serta
menilai
prestasi
kerja
J. menyampaikan
saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
k. melaporkan pelaksanaan pengambilan kebijakan;
tugas
kepada
atasan
sebagai dasar
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
18
BAB IV UNITPELAKSANA TEKNISBADAN Pasal17 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan serta pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri. BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL Pasal 18 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Badan.
Pasal 19 (1) Kelompok
Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala UPTB yang bersangkutan.
(2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi ke dalam sub kelompoksub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (3)Jumlah tenaga fungsional ditentukan beban kerja yang ada.
berdasarkan
(4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
sifat, jenis, dan
sesuai
dengan
BABVI TATAKERJA Pasal 20 Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
19
Pasal22 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masingmasing dan apabila terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh bawahan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petujuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap Pimpinan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya. (3) Setiap
laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
(4) Hasil
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disampaikan kepada pimpinan satuan organisasi untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dinas.
BABVII PEMBIAYAAN Pasal 24 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Badan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
BABVIII KETENTUANPENUTUP Pasal25 Rincian kegiatan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.
20
Pasal26 Pada saat rnulai berlakunya Peraturan Bupati ini, rnaka Peraturan Bupati Batang Nomor- 44 Tahun 2J0'3 ten tang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Eadan Pember d ayaan Hasyarakat dan)eS8 Kabupaten Batang, dieabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal27 Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang rnengetahuinya rnernerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalarn Kabupaten Batang.
pengundangan Berita Daerah
Ditetapkan di Batang pada tanggal v Agustus 2J12 BUPATIBATANG ttd
YOYOKRIYO SUDIBYO Diundangkan di Batang pada tangga17 Agustus 2012 SEKRETARIS DAE KABUPATEN ATEN BATANG SEKRETARIS DAERAH BATANG /' ttd NASIKHIN
BERITA DAERAHKABUPATENBATANGTAHUN 2012
f~------------.----------. ~ .
; Disalin sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BATANG ttd BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum Pembina Tingkat I NIP 19641214 198603 1 009
NOMOR 56
.
