BUPATI BLORA PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR BAGI USAHA MIKRO BATIK DENGAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KOMUNAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BLORA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan sumberdaya air diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. bahwa kegiatan Usaha Mikro Batik di Kabupaten Blora semakin meningkat, namun belum melakukan pengelolaan limbah cairnya dengan baik, karena ketidakmampuan membuat unit pengolah limbah cair sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sehingga berpotensi mencemari dan merusak sumberdaya air serta mengganggu kesehatan manusia; c. bahwa agar pengelolaan Limbah Cair dari Usaha Mikro Batik dapat dikendalikan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang, maka perlu adanya pengaturan tentang pengelolaan limbah cair; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Limbah Cair untuk kegiatan Usaha Mikro Batik dengan Instalasi Pengolah Air Limbah Komunal;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun Nomor 2); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 17); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR BAGI USAHA MIKRO BATIK DENGAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KOMUNAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.
Bupati adalah Bupati Blora.
4.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
5.
Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6.
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7.
Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.
8.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.
Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10. Limbah Cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair. 11. Pengelolaan Limbah Cair merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan limbah cair. 12. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan limbah cair sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan. 13. IPAL Komunal, adalah tempat pengolahan limbah cair secara terpadu dari beberapa Usaha Mikro di suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan.
14. Badan Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, telaga, waduk, dan muara. 15. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu dari satu jenis kegiatan tertentu. 16. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup / Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). 17. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. 18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS Pasal 2 Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah: a. terkendalinya pengelolaan dan pembuangan Limbah Cair Usaha Mikro Batik; b. mencegah terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup; c. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan d. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. pengelolaan Limbah Cair Usaha Mikro Batik; b. pembinaan dan pengawasan; dan c. peran serta masyarakat
Pasal 4 Pengelolaan Limbah Cair diselenggarakan dengan asas tanggungjawab Pemerintah Daerah, keterpaduan, kemanfaatan, kelestarian dan keberlanjutan, efektivitas, dan partisipatif.
BAB III PENGELOLAAN LIMBAH CAIR Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah merencanakan pengelolaan Limbah Cair bagi Usaha Mikro Batik yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan. (2) Perencanaan pengelolaan Limbah Cair bagi Usaha Mikro Batik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. (3) Target pengelolaan limbah cair dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui: a. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah cair yang ramah lingkungan berupa IPAL Komunal; dan b. pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanganan limbah cair yang ramah lingkungan. Bagian Kedua Pengolahan Limbah Cair Pasal 6 (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Batik di wilayah Daerah wajib melakukan pengolahan Limbah Cair yang dihasilkannya. (2) Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan : a. pengolahan Limbah Cair dengan menggunakan Sistem pengolahan Limbah Cair secara komunal; b. menyediakan tempat penampungan Limbah Cair sementara di lokasi kegiatan usaha batik yang bersangkutan; c. mentaati Baku Mutu Limbah Cair sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membuat neraca Limbah Cair yang dihasilkan.
Pasal 7 Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Batik di wilayah Daerah dilarang melakukan pengenceran Limbah Cair yang dihasilkannya. Pasal 8 (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Batik di wilayah Daerah wajib melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan (2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain: a. perubahan kepemilikan; b. perubahan volume kegiatan dan/ atau usaha; atau c. perubahan lokasi kegiatan. Bagian Ketiga Sistem Pengolahan Limbah Cair Pasal 9 (1) Sistem pengolahan Limbah Cair secara komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah pada IPAL Komunal yang tersedia. (2) Jaringan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mobilisasi kendaraan angkutan Limbah Cair sebagai sistem terpadu yang bermuara di IPAL Komunal. (3) Mobilisasi kendaraan angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kendaraan roda 3 (tiga) yang didesain sesuai ketentuan teknis sehingga memenuhi spesifikasi sebagai kendaraan angkut limbah cair dari lokasi kegiatan Usaha Mikro Batik ke IPAL Komunal. Bagian Keempat Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal Pasal 10 Pemerintah Daerah menyediakan IPAL Komunal bagi Usaha Mikro Batik di wilayah Daerah.
Pasal 11 (1) Operasional IPAL Komunal dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (2) Pemeliharaan tempat penampungan Limbah Cair sementara di lokasi kegiatan Usaha Mikro Batik menjadi tanggungjawab masyarakat pengguna.
(3) Operasional kendaraan pengumpul limbah cair dan IPAL komunal menjadi tanggung jawab pengguna. (4) Mekanisme pembiayaan pemeliharaan dan operasional ditentukan melalui kesepakatan bersama antara pengelola IPAL Komunal dengan pengguna.
Bagian Kelima Pengembangan Sistem Pengolahan Limbah Cair Pasal 12 (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan Limbah Cair secara komunal dan/atau individual termasuk kelengkapan pendukungnya yang lebih efektif dan efisien secara teknologi dan biaya. (2) Pengembangan sistem pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV PERAN MASYARAKAT Pasal 13 (1) Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar tentang kegiatan Usaha Mikro Batik yang menghasilkan Limbah Cair. (2) Apabila diduga terjadi pencemaran air yang diakibatkan oleh suatu kegiatan Usaha Mikro Batik, setiap orang dapat melaporkan atau mengadukan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup. (3) Format formulir laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 14 (1) SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap pelaku kegiatan Usaha Mikro Batik yang menghasilkan Limbah Cair. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kerusakan Lingkungan Hidup; b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan Limbah Cair melalui pembangunan sarana dan prasarana pengolahan Limbah Cair apabila memungkinkan; c. mendorong upaya minimalisasi Limbah Cair yang bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; d. mendorong upaya pemanfaatan Limbah Cair; e. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi; dan/atau f. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengendalian pencemaran air.
Pasal 15 (1)
SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap penangungjawab usaha dan/atau kegiatan atas: a. persyaratan yang tercantum dalam SPPL yang berkaitan dengan pembuangan Limbah Cair ke Badan Air; dan b. persyaratan teknis pengendalian pencemaran air bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam SPPL.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh PPLHD.
Pasal 16 (1)
SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pengawasan terhadap IPAL Komunal yang telah terbangun.
(2)
SKPD yang membidangi pengelolaan lingkungan hidup wajib melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan limbah cair secara berkala.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17 (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengenakan sanksi administratif terhadap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Mikro Batik yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Pasal 8. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan secara tertulis; b. pencabutan izin sementara;
c. pencabutan izin tetap; dan/atau d. penutupan /penghentian kegiatan usaha. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
dengan
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 29 Mei 2015 BUPATI BLORA, Cap ttd DJOKO NUGROHO Diundangkan di Blora pada tanggal 29 Mei 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA KEPALA DINAS KEHUTANAN, Cap ttd. SUTIKNO SLAMET BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 17 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora A. KAIDAR ALI, SH. MH. NIP. 19610103 198608 1 001
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR BAGI USAHA MIKRO BATIK DENGAN INSTALASI PENGOLAH AIR LIMBAH KOMUNAL
FORMAT FORMULIR LAPORAN ATAU PENGADUAN
FORMULIR LAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN AIR Pada hari ini…………… tanggal…..….... Bulan…......... tahun……….., pukul......... WIB, di ..............................., yang bertanda tangan di bawah ini : I. Identitas Pelapor a. Nama : b. Alamat : c. Desa/ Kelurahan d. Kecamatan : e. Kabupaten/ Kota f. Propinsi :
............................................................... ............................................................... : ............................................................... ................................................................ : ............................................................... ................................................................
II. Identitas Penerima Laporan a. Nama : ............................................................... b. Alamat Kantor : ............................................................... c. Jabatan : ................................................................ III. Perkiraan Sumber Pencemaran Air a. Sumber : ………………………………………………….... b. Jenis Kegiatan “…………………………………………………….. c. Alamat : ……………………………………………………. d. Telepon/ Fax : ……………………………………………………. e. Desa/ Kelurahan : ……………………………………………………. f. Kecamatan : ……………………………………..……….…….. g. Kabupaten/ Kota : …………………………………..………………… h. Propinsi : …………………………………………………….. IV. Media Lingkungan Yang Kena Dampak a. Air Tanah/Sumur b. Tanah/ Lahan/ Hutan c. Udara d. Sungai e. Telaga f. Tambak
( ( ( ( ( (
) ) ) ) ) )
g. Pesisir/ Muara/ Laut h. Dan lain – lain
( (
) )
V. Alat Bukti Yang Disampaikan a. ....................................................................................................................... b. ........................................................................................................................ VI. Saya Pernah Melaporkan hal ini ke Instansi a. Desa/ Kelurahan : tanggal................bulan…....................tahun.............. b. Kecamatan : tanggal................bulan…....................tahun............... c. Kabupaten / Kota : tanggal................bulan…....................tahun.............. d. Propinsi : tanggal................bulan…....................tahun.............. e. lain – lain (...........): tanggal................bulan…....................tahun...............
VII. Uraian Singkat Masalah a. Lokasi terjadinya pencemaran air:............…………………………………………... b. Sumber atau kegiatan yang diduga menjadi penyebab terjadinya pencemaran air : ......………………………………………………………………………... c. Waktu diketahuinya pencemaran air : ..................................………………….. d. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran air : …………….....………………..
Blora,……………... Penerima Laporan,
(NAMA JELAS)
Pelapor,
(NAMA JELAS)
BUPATI BLORA, Cap ttd. DJOKO NUGROHO
