BUPATI ALOR
PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa mengingat Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah belum berstatus Badan Layanan Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/MENKES/SK/VI/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka perlu diatur kebijakan Daerah tentang penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Alor;
Mengingat
: 1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
1
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
2
14.
15.
16.
17.
18.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 686/MENKES/SK/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 439);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi.
3
7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Asuransi Jaminan Masyarakat Miskin yang selajutnya disebut JAMKESMAS adalah asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin di Daerah. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang berdasarkan kriteria Pemerintah ditetapkan sebagai masyarakat miskin. Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna mememberikan perlindungan atas resiko ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah bukti yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat beserta jaringan kerjanya yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi JAMKESMAS. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan Tempat Tidur yang selanjutnya disebut Puskesmas TT adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien rawat darurat baik beruuupa tindakan operasi terbatas maupun asuransi keperawatan semata-mata dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan pada PKK tingkat pertama untuk keperluan observasi, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas dengan tempat tidur, untuk keperluan perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana perserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling sedikit 1 (satu) hari. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik dan dilaksanakan pada PPK tingkat pertama, atau PPK lain yang ditunjuk untuk keperluan observasi diagnosis pengobatan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan. Rawat Inap Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis pengobatan rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada PPK tingkat lanjutan dimana peserta dirawat inap diruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari rawat. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Hari Rawat adalah lamanya peserta dirawat, yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar/meninggal yang apabila ditanggal masuk dihitung maka tanggal, keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya. Apabila tanggal masuk dan tanggal keluar/meninggal adalah sama maka dihitung satu hari rawat jalan.
4
21. Pelayanan Kesehatan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat pemeriksaan penunjang diagnosis dan pelayanan penunjang lainnya. 22. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi. 23. Jasa pelayanan adalah jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan yang meliputi tenaga medis, para medis dan non medis atas jasa yang diberikan pada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya. 24. Bahan medis habis pakai adalah bahan atau zat yang hanya dipakai dan habis. BAB II TUJUAN Pasal 2 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin bertujuan mengatur pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat berdasarkan Peraturan Perundangundangan sebagai mekanisme daerah demi kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam rangka memotivasi kinerja pelayanan tenaga medis, para medis dan non medis pada Puskesmas dan RSUD. BAB III PELAYANAN KESEHATAN Pasal 3 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin meliputi : a. rawat jalan tingkat pertama; b. rawat jalan tingkat lanjutan; c. rawat inap tingkat pertama; d. rawat inap tingkat lanjutan; e. pemeriksaan lanjutan; dan f. pemeriksaan penunjang. BAB IV PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama Paragraf 1 Tarif
(1)
Pasal 4 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk rawat jalan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
5
(2) (3)
a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
Pasal 5 Pembagian jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diatur sebagai berikut : a. 25% (dua puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah; b. 50% (lima puluh persen) untuk bahan medis habis pakai; dan c. 25% (dua puluh lima persen) untuk operasional Puskesmas. Pasal 6 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), digunakan untuk jasa medis (Remunerasi) pada Puskesmas. Bagian Kedua Rawat Inap Tingkat Pertama
(1)
(2) (3)
Pasal 7 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk pelayanan rawat inap tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
Pasal 8 Pembagian jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur sebagai berikut : a. 30% (tiga puluh persen) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah; dan b. 70% (tujuh puluh persen) untuk operasional Puskemas. Pasal 9 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) digunakan untuk jasa medis (Remunerasi) pada Puskesmas.
6
Bagian Ketiga Tindakan Medik
(1)
(2) (3)
Pasal 10 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk pelayanan tindakan medik meliputi : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
Pasal 11 Pembagian jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diatur sebagai berikut : a. 25% (dua puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah; dan b. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk bahan medis habis pakai. Pasal 12 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) digunakan untuk jasa medis (Remunerasi) pada Puskesmas. Bagian Keempat Pemeriksaan Penunjang
(1)
(2) (3)
Pasal 13 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk pelayanan pemeriksaan penunjang sebagaimana dalam Pasal 3 huruf f meliputi : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
Pasal 14 Pembagian jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur sebagai berikut : a. 25% (dua puluh lima persen) disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan daerah; b. 75% (tujuh puluh lima persen) untuk operasional pemeriksaan penunjang. Pasal 15 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) digunakan untuk jasa medis (Remunerasi) pada Puskesmas.
7
BAB V PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
(1)
(2) (3)
Pasal 16 Penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin untuk pelayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi : a. jasa sarana; dan b. jasa pelayanan. Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
Pasal 17 Pembagian jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disetor ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. Pasal 18 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), digunakan untuk jasa medis (Remunerasi). BAB VI PENGGUNAAN JASA MEDIS Pasal 19 Pembagian jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) yang digunakan untuk jasa medis (Remunerasi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18 diatur secara proporsional dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII DASAR PENGENAAN TARIF
(1)
(2)
Pasal 20 Tarif pelayanan Jamkesmas pada Puskesmas berpedoman pada Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas. Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD berpedoman pada INA – DRG. BAB VIII MEKANISME PENCAIRAN DANA
(1) (2)
Pasal 21 Pengelola Jamkesmas bertanggungjawab dalam pencairan dana Jamkesmas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas/Direktur.
8
(3)
(1)
(2)
(3)
Dalam hal pencairan dana Jamkesmas harus diketahui oleh Kepala Dinas/ Direktur. Pasal 22 Pengelola setelah melakukan pencairan dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) wajib disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. Bukti setoran disampaikan kepada Kepala Dinas/Direktur untuk diatur penggunaan jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dengan mengikuti ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 19. Khusus untuk Puskesmas, Kepala Puskesmas bertanggungjawab dalam memproses pembagiannya setelah berkonsultasi dengan Kepala Dinas. BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Alor Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perincian Penggunaan Biaya Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan dan Pelayanan Obat pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Alor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 28 April 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY
Diundangkan di Alor pada tanggal 28 April 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH,
OCTOVIANUS LASIKO BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 392
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI KABUPATEN ALOR I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Pemerintah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS). Bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor, maka Pemerintah Kabupaten Alor perlu menyusun kebijakan di Bidang Kesehatan untuk diimplementasikan khususnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengatur pengelolaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat. Bahwa untuk itu, Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dengan muatan materinya meliputi penggunaan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada pelayanan rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat pertama, rawat inap tingkat lanjutan, pemeriksaan lanjutan dan pemeriksaan penunjang pada Puskesmas dan jaringannya serta Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas.
10
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan operasional Puskesmas adalah untuk belanja Alat Tulis Kantor, penggandaan, penjilidan, dll. Pasal 6 Yang dimaksud dengan jasa medis (Remunerasi) adalah pembagian jasa yang diperuntukan bagi : a. Tenaga Kesehatan yang meliputi : Dokkter, Bidan, Perawat dan Apoteker. b. Tenaga Kesehatan Penunjang yang meliputi : tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga analisis keshatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan operasional Puskesmas adalah untuk belanja makan minum pasien pada Puskemas, perlengkapan dapur, dll. Pasal 9 Yang dimaksud dengan jasa medis (Remunerasi) adalah pembagian jasa yang diperuntukan bagi : a. Tenaga Kesehatan yang meliputi : Dokkter, Bidan, Perawat dan Apoteker. b. Tenaga Kesehatan Penunjang yang meliputi : tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga analisis keshatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup Jelas Pasal 12 Yang dimaksud dengan jasa medis (Remunerasi) adalah pembagian jasa yang diperuntukan bagi : a. Tenaga Kesehatan yang meliputi : Dokkter, Bidan, Perawat dan Apoteker. b. Tenaga Kesehatan Penunjang yang meliputi : tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga analisis keshatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.
11
Pasal 15 Yang dimaksud dengan jasa medis (Remunerasi) adalah pembagian jasa yang diperuntukan bagi : a. Tenaga Kesehatan yang meliputi : Dokkter, Bidan, Perawat dan Apoteker. b. Tenaga Kesehatan Penunjang yang meliputi : tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga analisis keshatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Yang dimaksud dengan jasa medis (Remunerasi) adalah pembagian jasa yang diperuntukan bagi : a. Tenaga Kesehatan yang meliputi : Dokkter, Bidan, Perawat dan Apoteker. b. Tenaga Kesehatan Penunjang yang meliputi : tenaga farmasi, tenaga gizi, tenaga sanitarian, tenaga analisis keshatan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 628
12
