BUPATI ALOR
PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan air minum dan sanitasi, maka sarana penyediaan air minum dan sanitasi yang dibangun di desa/kelurahan, perlu dikelola secara terpadu dan berkelanjutan;
b.
bahwa untuk mengelola sarana penyediaan air minum dan sanitasi maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Pengaembangan Air Minum, perlu disusun pedoman umum
sebagai
dasar
hukum
pembentukan
badan
pengelolanya; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
69
Tahun
1958
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
1
3.
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
16
Tahun
2005
tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 8.
Peraturan
Pemerintah
Pembagian
Urusan
Nomor
38
Tahun
Pemerintahan
Antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun
2007
(Lembaran
Nomor
82,
Negara Tambahan
Republik
Indonesia
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan
Pemerintah
Nomor
73
Tahun
2005
tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
2
11. Peraturan
Pemerintah
Nomor
42
Tahun
2008
tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 14. Peraturan Bupati Alor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Milenium Development Goals Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 402, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 638); MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BADAN PENGELOLA
SARANA
PENYEDIAAN
AIR
MINUM
DAN
SANITASI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Alor.
5.
Perusahan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahan Daerah Air Minum Nusa Kenari Alor.
3
6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah.
8.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
istiadat
setempat
yang
diakui
dan
dihormati
dalam
system
Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 9.
Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut POKJA AMPL adalah Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten dan Kecamatan.
10. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan
atau
tanpa
proses
pengolahan
yang
memenuhi
syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum. 11. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan. 12. Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, yang selanjutnya disebut BP-SPAMS adalah Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi di desa dan kelurahan. 13. Pengendalian dan evaluasi adalah suatu proses kegiatan pemantauan, pengawasan,
evaluasi
dan
penilaian
secara
sistematik
terhadap
keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan atau program setiap tahunnya dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan dan melakukan perbaikan suatu kebijakan dan program pembangunan Air Minum dan Sanitasi. BAB II PRINSIP Pasal 2 (1) Pedoman Umum BP-SPAMS merupakan dokumen yang menjadi dasar pembentukan dan pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi. (2) Pedoman umum BP-SPAMS disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pelaksanaan dan pegendalian.
4
BAB III TUJUAN Pasal 3 Pedoman umum BP-SPAMS disusun dengan tujuan : a. memberikan arah dan strategi dalam pengembangan SPAMS di tingkat desa dan kelurahan; b. memberikan panduan dalam menyelenggarakan kelembagaan BP-SPAMS; dan c. memberikan panduan dalam penyusunan rencana kerja BP-SPAMS. BAB IV PEDOMAN UMUM BP-SPAM Pasal 4 (1) Pedoman Umum BP-SPAMS memuat tentang pola dasar, strategi dasar, strategi operasional, syarat, prinsip dan kelembagaan, pembentukan serta pengelolaan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. (2) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk sistematika sebagai berikut : BAB
I
: PENDAHULUAN
BAB
II
: POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN
BAB
III
: KELEMBAGAAN BP-SPAMS
BAB
IV
: TATA HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA BP-SPAMS
BAB
V
: PEMBANGUNAN SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BAB
VI
: PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN KESINAMBUNGAN BPSPAMS
BAB
VII
: EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB
VIII
: PENUTUP
(3) Rincian pedoman umum BP-SPAMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercntum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 5 Pedoman Umum BP-SPAMS menjadi acuan bagi : a. Pemerintah Daerah; b. SKPD terkait dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja; c. Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyusun rencana kerja;
5
d. PDAM dalam menyusun rencana kerja; e. Pokja AMPL dalam menyusun Rencana kerja; dan f. BP-SPAMS dalam menyusun rencana kerja. Pasal 6 (1) Pokja AMPL melakukan pengendalian terhadap BP-SPAMS. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. monitoring; b. evaluasi; c. pembinaan; d. pengawasan; dan e. pelaporan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.
Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 30 Nopember 2012
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 30 Nopember 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2012 NOMOR 16
6
PENJELASAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN UMUM BADAN PENGELOLA SARANA PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI I. UMUM Bahwa Kebijakan Nasional pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) merupakan kebijakan yang lahir
dari
upaya
nyata
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(Stakeholder) untuk mencapai target MDGs poin 7c yaitu menurunkan separuh, proporsi penduduk tanpa akses terhadap air minum yang aman dan berkelanjutan layak serta sanitasi dasar pada 2015. Bahwa persoalan Air Bersih dan Sanitasi merupakan isu nasional yang tidak hanya dialami oleh sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur dan Daerah perkotaan, akan tetapi juga dialami oleh daerah pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya akses masyarakat Kabupaten Alor terhadap sumber air bersih dan sanitasi yang layak. Bahwa disadari masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pola pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan parasarana AMPL, serta lemahnya dukungan dan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan belum efektifnya pembangunan AMPL-BM. Bahwa kesenjangan antara kondisi ril ketersediaan sumber, pasokan dan kualitas Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Kabupaten Alor dengan
target
RPJMD
2014
dan
MDGs
2015,
merupakan
sasaran
pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan kurun waktu 20112015. Bahwa untuk mencapai target RPJMD dan MDGs 2015, maka perlu adanya lembaga yang mengelola dan memanfaatkan
secara efektif dan
efisien sarana Air Minum dan Sanitasi yang telah dibangun disetiap Desa/Kelurahan agar sarana tersebut dapt memberikan manfaat secara baik dan berkelanjutan. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sarana penyediaan Air Minum dan Sanitasi di Pedesaan/Kelurahan, perlu disusun Pedoman Umum Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang berisikan
7
pembentukan, pengelolaan, mekanisme kerja, Pembinaan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan BP-SPAMS. Bahwa Peraturan Bupati ini akan menjadi Dasar Hukum dan Pedoman dalam pembentukan BP-SPAMS, serta pengelolaan Air Minum dan Sanitasi oleh BP-SPAMS.
II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 huruf a Cukup jelas. huruf b Yang
dimaksud
SKPD
terkait
adalah
terdiri
atas
Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Alor, Dinas Kesehatan Kab. Alor, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Alor, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Alor. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 658
8
