BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 22A TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
bahwa dalam upaya terjaminnya pembangunan yang menggunakan Anggaran
Dana
2011
Alokasi
untuk
Khusus
pelaksanaan
Tahun program
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya dilaksanakan
di
Kabupaten
secara
Alor,
maka
perlu
berkesinambungan
demi
efektitifas pelaksanaan pekerjaan; b.
bahwa pelaksanaan kontrak atas Paket Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas
Pembantu dan Jaringannya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Alor baru terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011 dan 7 Nopember 2011, sehingga jangka waktu pelaksanaan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan dilaksanakan
Barang/Jasa dengan
mempergunakan
Tahun Jamak (Multy Years);
1
Pemerintah,
perlu kontrak
c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pekerjaan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Dengan Menggunakan Kontrak Tahun Jamak; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Tingkat
II
Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
(Lembaran 2004
Nomor
Tanggungjawab Negara 66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Republik
Daerah
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2004
Nomor
Negara 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 3
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indonesia
(Lembaran
Tahun
2007
Negara
Nomor
82,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010
tentang
Rencana 4
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Tahun
2010-2014
(Lembaran
Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
Anggaran
2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 482);
Memperhatikan
: 1. Telaahan Staf Nomor BU.094/4671.1/2011, Tanggal 22 Desember 2011 perihal Pekerjaan Rehabilitasi Pustu Ilawe yang dibiayai dari DAK Tahun 2011 pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu
dan
Jaringannya, dengan menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak. 2. Telaahan Staf Nomor BU.094/4671.2/2011, Tanggal 22 Desember 2011 perihal pelaksanaan Pekerjaan Perluasan
Gedung
Puskesmas
Kalunan,
Pembangunan rumah paramedis kopel Puskesmas Kalunan
dan
Peningkatan
status
Puskesmas
Mademang menjadi Puskesmas perwatan Mademang yang dibiayai dari DAK Tahun 2011 pada Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
dan
Jaringannya,
dengan menggunakan Sistem Kontrak Tahun Jamak. MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK.
5
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor.
5.
Tahun Anggaran adalah tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
6.
Tahun Jamak (Multy Years) dalam pengertian Kontrak adalah pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran.
7.
Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
8.
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilakan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program
Kegiatan
Tahun
Jamak
adalah
Program
Kegiatan
Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Alor, untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 11. Pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya adalah kegiatan membangun, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya di Daerah. 6
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengikatan dana yang melampaui Tahun Anggaran ini dimaksud untuk membiayai Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yakni, pekerjaan Perluasan gedung Puskesmas Kalunan, pembangunan rumah paramedis kopel Puskesmas Kalunan, peningkatan status Puskesmas Mademang
menjadi
Puskesmas
Perawatan
Madeng
dan
rehabilitasi
Puskesmas Pembantu Ilawe yang waktu pelaksanaannya melewati Tahun Anggaran. Pasal 3 Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan sesuai paket pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA Pasal 4 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program pelaksanaan program Pengadaan,
Peningkatan
Puskesmas/Puskesmas
dan
Perbaikan
Pembantu
dan
Sarana
dan
Jaringannya
Prasarana
adalah
sebesar
Rp. 1.479.170.100,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah). Pasal 5 (1) Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembiayaan : a. pekerjaan perluasan gedung Puskesmas Kalunan, dengan nilai kontrak sebesar
Rp. 305.325.000,- (Tiga Ratus Lima Juta Tiga
Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); b. pembangunan
rumah
paramedis
kopel
Puskesmas
Kalunan,
dengan nilai kontrak sebesar Rp. 242.360.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah); c. peningkatan status Puskesmas Mademang menjadi Puskesmas Perawatan
Mademang,
dengan
7
nilai
kontrak
sebesar
Rp. 502.915.000,- (Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah); dan d. rehabilitasi Puskesmas Pembantu Ilawe, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 428.570.100,- (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Rupiah); (2)
Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih rinci tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas.
BAB IV WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 6 (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, untuk paket pekerjaan sebagai berikut : a. paket pekerjaan Perluasan gedung Puskesmas Kalunan; berakhir tanggal 9 Februari 2012; b. paket pekerjaan pembangunan rumah para medis kopel Puskesmas Kalunan; berakhir tanggal 9 Februari 2012; c. paket pekerjaan peningkatan status Puskesmas Mademang menjadi Puskesmas Perawatan Madeng; berakhir tanggal 9 Februari 2012; dan d. paket pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Ilawe; berakhir tanggal 5 Maret 2012. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja (Kontrak). Pasal 7 (1) Dana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2011, dengan rincian pencairan sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2011 sebesar 60% (Enam Puluh Prosen); b. Tahun Anggaran 2012 sebesar 40% (Empat Puluh Prosen). (2) Pembayaran 60% (Enam Puluh Prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai tahapan sebagai berikut :
8
a. pembayaran 30% (Tiga Puluh Prosen) pada saat penandatanganan kontrak, sebagai uang muka; b. pembayaran 30% (Tiga Puluh Prosen) pada saat progres pekerjaan mencapai 60% (Enam Puluh Prosen); (3) Pembayaran 40% (Empat Puluh Prosen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan setelah progres pekerjaan mencapai 100% (Seratus Prosen). BAB V PENUTUP Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 27 Desember 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 27 Desember 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 405A
9
