BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR,

BUPATI ALOR

PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR, Menimbang

: a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan termasuk ibu bersalin dan bayi baru lahir sehingga perlu adanya percepatan penanganan; b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur kebijakan jaminan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa angka kematian ibu dan anak di daerah cenderung meningkat setiap tahun, sehingga untuk menurunkannya perlu revolusi kesehatan ibu dan anak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak;

Mengingat

: 1. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

1

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2

13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonrsia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 828/MENKES/SK/IX/ 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438);

3

24. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 439); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor. 6. Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Revolusi KIA adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan cara-cara yang luar biasa. 7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 8. Ibu adalah perempuan hamil dan melahirkan sampai masa nifas berakhir (42 (empat puluh dua) hari setelah persalinan. 9. Kematian ibu adalah kematian seorang perempuan yang disebabkan secara langsung kerena proses kehamilan, persalinan sampai masa nifas berakhir. 10. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut Neonatal adalah bayi yang berumur antara 0-28 hari. 11. Bayi adalah anak umur 0-11 bulan 29 hari. 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, dan ibu dan anaknya. 13. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai. 14. Fasilitas kesehatan yang memadai adalah fasilitas yang memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan, Bangunan, Peralatan, obat dan bahan, Sistem dan peraturan serta anggaran.

4

15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan kesehatan dasar terhadap Ibu dan Bayi dalam keadaan gawat darurat. 16. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan secara purna waktu 24 (dua puluh empat) jam. 17. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensy Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah pelayanan kesehatan secara komprehensif terhadap Ibu dan Bayi dalam keadaan darurat di Rumah Sakit yang meliputi melakukan transfusi darah, bedah caesar untuk Ibu dan perawatan bayi secara intensif. 18. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Ibu dan bayi yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. 19. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi baru lahir. 20. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 21. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. 22. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskemas adalah semua pusat kesehatan masyarakat yang ada di daerah. 23. Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling yang selanjutnya disebut Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan pelayanan kesehatan termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan. 24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu Keluarga Berencana, kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan Diare. 25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis dan/atau para medis sesuai dengan kompetensi. 26. Dokter Umum adalah Dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran. 27. Dokter Spesialis Obsetri dan Gynecology yang selanjutnya disebut Dokter Spesialis Obgzyn adalah Dokter umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang ilmu Kesehatan Ibu dan Reproduksi. 28. Bidan adalah perempuan yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 29. Tempat Praktek Bidan adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan kebidanan bagi ibu hamil, nifas, bayi, balita dan keluarga berencana secara rawat jalan.

5

30. Praktek bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada ibu dan bayi sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. 31. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis atau bidan yang menjalankan praktek swata setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditentukan. 32. Kader adalah anggota masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kesehatan dan bertugas sebagai mitra kerja kesehatan. 33. Dukun adalah perempuan yang dipercayai oleh masyarakat untuk mendampingi Bidan sebagai mitra kerja dalam menolong ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir. BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Revolusi KIA diselenggarakan berdasarkan asas : a. perikemanusian; b. keseimbangan; c. manfaat; d. perlindungan; e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban; f. keadilan; dan g. non diskriminatif. Pasal 3 Revolusi KIA diselenggarakan dengan maksud memberikan kepastian jaminan dan perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi.

Pasal 4 Revolusi KIA diselenggarakan dengan tujuan : a. mewujudkan percepatan pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir termasuk kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi yang didukung dengan penyediaan fasilitas, tenaga, peralatan dan obat yang memadai, terjangkau, bermutu dan aman sehingga angka kematian ibu dan bayi dapat ditekan; dan b. mengubah perilaku masyarakat terhadap pola pencarian pengobatan dan pertolongan persalinan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Pengaturan Revolusi KIA dalam Peraturan Bupati ini meliputi pelayanan kesehatan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir termasuk kasus gawat darurat ibu dan bayi melalui upaya penanganan secara sungguh-sungguh dengan cara-cara luar biasa yang didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai.

6

BAB IV REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK Bagian Kesatu Umum Pasal 6 (1) Revolusi KIA dilaksanakan melalui optimalisasi pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan yang memadai. (2) Pemenuhan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Pasal 7 (1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a. pelayanan pemeriksaan kehamilan; b. pertolongan persalinan normal maupun komplikasi; c. pelayanan pemeriksaan ibu nifas; d. pelayanan gawat darurat; dan e. pelayanan rujukan. (2) Pelayanan kesehatan bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi : a. pelayanan perawatan bayi normal; b. pelayanan bayi sakit; c. pelayanan penanganan bayi dengan komplikasi; d. penanganan gawat darurat; dan e. pelayanan rujukan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 8 Untuk melaksanakan Revolusi KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperlukan : a. penyelenggara kesehatan; dan b. fasilitas kesehatan yang memadai. Pasal 9 Penyelenggara Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah : a. pemerintah; b. pemerintah daerah; dan c. masyarakat. Pasal 10 Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi : a. tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih; b. sarana fisik kesehatan; c. peralatan kesehatan; d. sistem pelayanan kesehatan; dan e. pembiayaan.

7

Paragraf 1 Tenaga Kesehatan Pasal 11 (1) Tenaga kesehatan yang lengkap dan terlatih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a memiliki kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, meliputi : a. dokter kebidanan dan kandungan; b. dokter spesialis anak; c. dokter ahli anastesia; d. dokter umum; e. bidan; f. perawat; dan g. apoteker. (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjang oleh : a. tenaga farmasi; b. tenaga gizi; c. tenaga sanitarian; d. tenaga analis kesehatan; e. tenaga administrasi; dan f. tenaga penunjang lainnya. (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur penempatannya oleh Pemerintah Daerah. Paragraf 2 Sarana Fisik Kesehatan Pasal 12 (1) Sarana fisik kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi : a. Puskesmas rawat jalan; b. Puskesmas rawat inap; c. klinik bersalin swasta; dan d. rumah sakit. (2) Puskesmas dan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilengkapi dengan rumah tunggu. Paragraf 3 Peralatan Kesehatan Pasal 13 Peralatan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan meliputi : a. alat PONED dan PONEK; b. alat resusitasi; c. boks incubator; d. peralatan PPGDON; e. peralatan ICU dan NICU;

8

f. peralatan transfusi darah; g. peralatan laboratorium; dan h. obat dan cairan infus. Paragraf 4 Sistem Pelayanan Kesehatan Pasal 14 Sistem pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diselenggarakan sesuai standar pelayanan pada setiap tingkatan sarana pelayanan kesehatan. Paragraf 5 Pembiyaan Pasal 15 (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dibebankan pada APBD. (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; c. lembaga donor; dan d. sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat. BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA PIHAK SWASTA Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 16 Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara kesehatan wajib : a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada ibu dan bayi; b. memberi subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi bagi keluarga miskin; c. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; d. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan; e. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan; f. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat terpencil; g. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak; h. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;

9

i. j.

menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; dan menyediakan sarana fisik kesehatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Paragraf 2 Pihak Swasta

Pasal 17 (1) Pihak Swasta sebagai penyelenggara kesehatan berhak mendapat kontra prestasi atas pelayanan kesehatan yang diberikan. (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak swasta sebagai penyelenggara kesehatan wajib : a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan kepada ibu dan bayi; b. mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; c. meningkatkan kualitas dan pemeliharaan fasilitas kesehatan; d. memberikan informasi yang lengkap dan jelas kepada penerima pelayanan tentang pelayanan/tindakan yang akan dilakukan; e. membangun sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak; f. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah; g. menjamin keamanan dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; dan h. menyediakan sarana fisik kesehatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Paragraf 3 Tenaga Kesehatan Pasal 18 (1) Tenaga kesehatan berhak : a. mendapat keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan bayi; b. mendapat imbalan atas jasa yang diberikan; dan c. mendapat insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi, tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang sangat terpencil sesuai peraturan yang berlaku. (2) Untuk mendapatkan hak sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan prima sesuai standar pelayanan.

10

Paragraf 4 Ibu dan Bayi Pasal 19 (1) Ibu dan bayi sebagai penerima layanan kesehatan berhak : a. mendapat informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai; b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan; c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan; dan d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan. (2) Untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ibu dan bayi wajib : a. mematuhi semua nasehat tenaga kesehatan yang melayani; b. membantu kelancaran pelayanan kesehatan ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan yang memadai untuk melahirkan; c. mematuhi standar pelayanan kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan d. membayar jasa pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 20 Masyarakat berperan serta dalam : a. menginformasikan dan mendorong keluarga kesehatan yang memadai; dan b. turut menjaga fasilitas kesehatan yang ada.

untuk

memanfaatkan

fasilitas

Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban dan peran serta masyarakat akan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Revolusi KIA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Revolusi KIA. (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilakukan oleh Kepala Dinas. (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. pemberian pedoman; b. pemberian petunjuk dan langkah operasional; dan c. pemberian pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Pembinaan dan Pengawasan Revolusi KIA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11

Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 13 Juni 2011 BUPATI ALOR,

SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Alor pada tanggal 13 Juni 2011 PLT. SEKRETARIS DAERAH,

OCTOVIANUS LASIKO BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 395

12

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG REVOLUSI KESEHATAN IBU DAN ANAK I. UMUM Bahwa jaminan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak, merupakan salah satu bagian dari urusan wajib yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga perlu ada kebijakan daerah yang diformulasikan untuk diimplementasikan. Bahwa seiring dengan kewenangan yang diberikan, perhatian Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi baru lahir terus ditingkatkan penanganannya, namun kondisi faktual menunjukan bahwa frekwensi angka kematian anak terus meningkat jika dibandingkan dengan frekwensi angka kematian ibu. Data menunjukkan bahwa angka kematian anak dalam Tahun 2008 tercatat 14/1000 KH, dan meningkat menjadi 17/1000 KH dalam Tahun 2010. Sedangkan angka kematian ibu, dalam Tahun 2008 tercatat 750/100.000 KH dan terus ditekan sehingga turun menjadi 488/100.000 KH dalam Tahun 2010. Bahwa dalam konteks yang demikian, perlu ada komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan terhadap ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan caracara yang luar biasa sebagai sebuah kebijakan daerah. Cara-cara yang luar biasa tersebut kemudian diberi nama REVOLUSI KIA. REVOLUSI KIA adalah salah satu bentuk upaya percepatan penurunan kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir dengan cara-cara yang luar biasa melalui persalinan pada fasilitas kesehatan yang memadai. Peraturan Bupati merupakan sebuah kebijakan yang memberikan legitimasi hukum tentang Revolusi KIA untuk diimplementasikan.

13

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan adalah bahwa pelaksanaan Revolusi KIA harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demi keselamatan ibu dan bayi. Huruf b Yang dimaksud dengan asas keseimbangan adalah bahwa Revolusi KIA harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara material dan spritual. Huruf c Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa Revolusi KIA harus memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan bagi setiap masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan asas perlindungan adalah bahwa Revolusi KIA harus dapat memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaksana layanan dan penerima layanan. Huruf e Yang dimaksud dengan asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban adalah bahwa Revolusi KIA harus memberi penghormatan akan hak dan kewajiban sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. Huruf g Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan Revolusi KIA harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata dengan fasilitas yang memadai dan pembiayaan yang terjangkau. Huruf h Yang dimaksud dengan asas non diskriminatif adalah bahwa pelaksanaan Revolusi KIA tidak membedakan terhadap golongan, suku, agama, ras dan keadaan politik. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.

14

Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup

jelas. Jelas jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 631

15