BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIBIAYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
bahwa dalam upaya terjaminnya pembangunan yang menggunakan
Dana
Alokasi
Khusus
Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk kegiatan sarana dan prasarana pendidikan (fisik dan non fisik) di Kabupaten Alor, maka perlu dilaksanakan secara
berkesinambungan
demi
efektitifas
pelaksanaan pekerjaan; b.
bahwa pelaksanaan kontrak atas Paket Pekerjaan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Tahun
Anggaran
2011
pada
Dinas
Pendidikan Kabupaten Alor baru terjadi pada tanggal 20
Desember
2011,
sehingga
jangka
waktu
pelaksanaan pekerjaan melampaui Tahun Anggaran 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa
dilaksanakan
dengan
Pemerintah,
mempergunakan
perlu kontrak
Tahun Jamak (Multy Years); c.
bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dibiayai Dari Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Dengan Menggunakan Kontrak Tahun Jamak; 1
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah
Tingkat
II
Dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1958
Nomor
122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor
75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
(Lembaran 2004
Nomor
Tanggungjawab Negara 66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
125,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 2
tentang
Perubahan
Kedua
Atas
Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan
Republik
Daerah
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2004
Negara
Nomor
126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indonesia
(Lembaran
Tahun
2007
Negara
Nomor
82,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010
tentang
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 442); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009
tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2010
tentang
Menengah
Rencana
Daerah
Tahun
Pembangunan 2010-2014
Jangka
(Lembaran
Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 470); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah
Kabupaten
Alor
Tahun
Anggaran
2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2011 4
Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 482);
Memperhatikan
: 1. Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDSLB). 2. Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 untuk Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB). 3. Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2011 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/ SDSLB). 4. Peraturan
Menteri
Pendidikan
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Peningkatan Mutu
Pendidikan
Pertama/Sekolah
di
Menengah
Sekolah Pertama
Menengah Luar
Biasa
(SMP/SMPLB). MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIBIAYAI DARI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK TAHUN JAMAK.
5
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Alor.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupataen Alor.
3.
Bupati adalah Bupati Alor.
4.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
5.
Tahun Anggaran adalah tahun Pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam perundang-undangan yang lebih tinggi.
6.
Tahun
Jamak
(Multy
Years)
dalam
pengertian
Kontrak
adalah
pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 7.
Pengikatan Dana adalah penyediaan dana yang telah ditetapkan penggunaannya untuk membiayai program dan kegiatan tahun jamak.
8.
Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
9.
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilakan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
10. Program Kegiatan Tahun Jamak adalah Program Kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Alor, untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran. 11. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Bidang Pendidikan adalah dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, pengadaan meubiler dan pengadaan non fisik di Daerah. 6
12. Pengadaan Non Fisik adalah pengadaan buku, pengadaan alat peraga dan pengadaan Teknik Informasi Komputer. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Pengikatan dana yang melampaui Tahun Anggaran ini dimaksud untuk membiayai Program Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan yang meliputi pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan perpustakaan, pengadaan meubiler dan pengadaan non fisik yang waktu pelaksanaannya melewati Tahun Anggaran. Pasal 3 Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (fisik dan non fisik) yang dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011. BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAANNYA Pasal 4 Biaya
yang
diperlukan
untuk
Pembangunan
sarana
dan
prasarana
pendidikan sebesar Rp. 20.802.700.000,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Pasal 5 Biaya untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan non fisik. Pasal 6 (1)
Biaya untuk pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. pembangunan ruang kelas baru; b. rehabilitasi ruang kelas; c. pembangunan perpustakaan; dan d. pengadaan meubiler. 7
(2)
Rincian paket pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pagu anggaran tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)
Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih rinci tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas. Pasal 7
(1)
Biaya untuk pengadaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi : a. pengadaan buku; b. pengadaan alat peraga; dan c. pengadaan teknologi informasi komputer.
(2)
Rincian paket pekerjaan pengadaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pagu anggaran tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)
Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lebih rinci tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas. BAB IV WAKTU DAN SUMBER DANA PELAKSANAAN PEKERJAAN Pasal 8
(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2012. (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara rinci diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja (Kontrak). Pasal 9 (1) Dana pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 bersumber dari : a. DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011, sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen); dan b. APBD Tahun Anggaran 2011 (dana pendampingan), sebesar 10% (Sepuluh Persen). (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian pencairan sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2011 sebesar 30% (Tiga Puluh Persen); 8
b. Tahun Anggaran 2012 sebesar 70% (Tujuh Puluh Persen). (3) Pembayaran 30% (Tiga Puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan pada saat penandatangan kontrak. (4) Pembayaran 70% (Tujuh Puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sesuai progres pekerjaan sebagai berikut : a. pembayaran 65% (Enam Puluh Lima Persen), sebagai pembayaran tahap 2 (dua) pada saat progres pekerjaan mencapai 95% (Sembilan Puluh Lima Persen); dan b. pembayaran 5% (Lima Persen), pada saat progres pekerjaan mencapai 100% (Seratus Persen). BAB V PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 7 Desember 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 7 Desember 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
OKTOVIANUS LASIKO
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 403
9
