BUPATI ALOR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR : 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN E – GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e – government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan maka berdasarkan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E–Government perlu diatur penyelenggaraan e–government di Daerah; b. bahwa penyelenggaraan e–government di daerah melalui pengintegrasian suprastruktur, infrasruktur dan sistem informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan elektronik dengan prinsip ekonomi biaya ringan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan E–Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor. Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Jl. Soekarno Hatta, Kalabahi, Alor NTT Telp (085 253 044 709)
6.
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8.
Undang–undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3593); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia; Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 436); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438); Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 468); Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 37, Tambahan Lembaraan Daerah Kabupaten Alor Nomor 437);
10.
11.
12. 13. 14
15.
16.
17.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati adalah Bupati Alor. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik yang selanjutnya disebut Dishub Kominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Alor. Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik yang selanjutnya disebut UPT PDE adalah Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Data Elektronik Dishub Kominfo. E–Government adalah sistem informasi pemerintahan yang menerapkan teknologi informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Telematika adalah Telekomunikasi, Media dan Informatika. Database adalah Bank data/pusat data berbasis komputer yang menggunakan sistem informasi dan aplikasi. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program. Hardware adalah perangkat keras berupa mesin dan peralatan yang dipergunakan dalam teknologi informasi. Software adalah perangkat lunak berupa program maupun aplikasi yang dipergunakan dalam teknologi informasi. Situs (Website) adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server. Bandwith adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan; Internet Protocol yang selanjutnya disebut IP adalah sistem pengalamatan di jaringan yang dipresentasikan dengan sederetan angka berupa kombinasi 4 deret bilangan mulai 0.0.0.1 sampai 255.255.255.255 (IP V 4) atau 6 deret bilangan hexa (IP V 6) mulai 0.0.0.0.0.0 sampai dengan FFF.FFF.FFF.FFF.FFF.FFF. Domain adalah pengkoversian dari nama ke angka (IP). Kode Sumber (Source Code) adalah kode-kode kunci pada database yang digunakan untuk pengembangan dan perubahan database. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama. Level Security adalah tingkat keamanan. Data Base Management System yang selanjutnya disebut DBMS adalah sistem pengaturan database. Komunikasi Data adalah pertukaran data berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun internet.
BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 2 E – Government diselenggarakan berdasarkan azas : a. manfaat; b. adil dan merata; c. kepastian hokum; d. keamanan, dan e. etika
Pasal 3
E–Government diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan publik, menuju penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip ekonomi biaya ringan. BAB III PENYELENGGARAAN Pasal 4 (1) Penyelenggaraan E–Government meliputi : a. pemanfaatan jaringan komunikasi; b. pemanfaatan sistem informasi (2) Penyelenggaraan E–Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Internet Satelit Provider, Kabel UTP, Komputer, server, Switch dan router. (3) Penyelenggaraan E–Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa aplikasi penunjang e–procurement, e–Office, e–commerce, website, tele dan video converence. BAB IV TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA Pasal 5
(1) Penyelenggaraan E–Government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dishub Kominfo. (2) Kepala Dinas dapat mendelegasikan teknis pelaksanaan E – Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPT PDE. Dishub Kominfo selaku pelaksana bertanggungjawab :
Pasal 6
a. berkoordinasi dengan SKPD b. menyusun Rencana Induk E–Government Daerah; c. publikasi kegiatan Pemerintahan Daerah. Pasal 7
(1) Koordinasi antar SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pemasangan sistem jaringan, pemutakhiran data dan informasi. (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. BAB V UPT PDE Bagian Kesatu Teknis Operasional Pasal 8
(1) Teknis operasional penyelenggaraan e – government dilaksanakan oleh UPT PDE. (2) Teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. registrasi; b. mengatur jaringan komunikasi data Pemerintahan Daerah; c. mengelola website; d. mengatur penggunaan internet, tele converence, video converence dan email; e. mengelola DBMS; f. mengelola laboratorium komputer. Pasal 9 Registrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a untuk memperoleh IP dan level security.
Pasal 10
(1) Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi domain dan sub domain. (2) Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat www.alorkab.go.id. (3) Sub domain sebagimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan oleh SKPD. (4) Penggunaan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 11
(1) Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur di bidang teknolgi informasi dalam rangka menunjang kualitas penyelenggaraan e-government. (2) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bimtek; b. diklat teknis; c. magang kerja Pasal 12
(1) Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari pengembangan SDM Aparatur SKPD dan pengembangan SDM Aparatur UPT PDE. (2) Pengembangan SDM aparatur SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPT PDE. (3) Pengembangan SDM aparatur UPT PDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Kementerian Kominfo dan Kementerian terkait. BAB VI KERJASAMA Pasal 13
(1) SKPD dapat melakukan kerjasama koneksi data dengan instansi vertikal dan pihak ketiga. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berkoordinasi dengan Dishub Kominfo. BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 14
(1) SKPD dilarang membuat domain yang terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). (2) SKPD dilarang mengubah dan/atau menambah jaringan yang terkoneksi. Pasal 15
(1) SKPD wajib : a. memelihara sistem jaringan terkoneksi; b. secara periodik memperbaharui data dan informasi. (2) UPT PDE wajib : a. mengolah data dan informasi dari SKPD; b. memelihara sistem jaringan secara periodik. BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 16
(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan e-government ditetapkan dalam Anggaran Pendapaatan dan Belanja Daerah. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak; b. pengelolaan e-government; c. pengembangan SDM aparatur.
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyeleggaraan e-government; b. pemberian petunjuk dan langkah–langkah operasional pengeolaan dan penyelenggaraan e-government; c. pemberian pelatihan bagi aparatur. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penertiban dan pengendalian; b. pelaporan. (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam petunjuk teknis penyelenggaraan e-government yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 4 Maret 2011 BUPATI ALOR,
SIMEON TH. PALLY Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 4 Maret 2011 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR, OKTOVIANUS LASIKO BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2011 NOMOR 385
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERMENT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
I.
UMUM Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : a. b. c. d.
II.
Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2
a. b. c.
d. e.
Yang dimaksud dengan azas manfaat adalaah bahwa penyelenggaraan e–government yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diupayakan untuk meningkatkan pelayanan publik, tranparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi. Yang dimaksud dengan azas adil dan merata adalah bahwa penyelenggaraan e–government diberlakukan dengan memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi semua SKPD. Yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah bahwa Penyelenggaraan e–government harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para penyelenggara maupun pengguna e–government. Yang dimaksud dengan azas keamanan, adalah bahwa penyelenggaraan e–government selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan. Yang dimaksud dengan azas etika adalah bahwa dalam penyeleggaraan e–government senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan dan keterbukaan.
Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Ayat (2) Yang dimaksud dengan kabel UTP (unshielded twisted pair) adalah merupakan media penghubung antar komputer dan operalatan jaringan
Pasal 5 (2) Yang dimaksud mendelegasikan teknis pelaksanaan e–government adalah dalam hal perencanaan teknis operasional. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 (2) a Yang dimaksud dengan registrasi peralataan jaringan komunikasi adalah untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 621
