BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
: 1. 2.
3.
4.
bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, setiap usaha pariwisata wajib memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Pemerintah Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1
5.
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Alor Tahun 2010-2030, (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 480);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan dan perijinan. 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata. 9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud 2
12.
13.
14.
15.
16.
17. 18.
19.
20.
21.
22.
kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilam dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta akomodasi. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pramuwisata perseorangan. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka mengahasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 3
23. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum. 24. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata. 25. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya 26. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. 27. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. 28. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional. 29. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik. 30. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan. 31. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata. 32. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk. 33. Usaha Sehap Pakai Air (solus per aqua) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya daerah. 34. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. 35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
4
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Pasal 3 Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata; b. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan c. melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Pasal 4 Penyelenggaraan usaha pariwisata menganut prinsip koordinasi, integrasi, transparan, efektif, efisien, berkeadilan dan akuntabel. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi: a. jenis usaha pariwisata; b. tahapan dan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata; c. masa berlaku TDUPar; d. pembekuan sementara dan pembatalan; e. hak, kewajiban dan larangan; f. peran serta masyarakat; dan g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian. BAB IV JENIS USAHA PARIWISATA Pasal 6 (1) setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya. (2) Jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. daya tarik wisata, terdiri dari: 1. pengelolaan pemandian air panas alami; 2. pengelolaan gua; 3. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala; 4. pengelolaan museum; 5. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; 5
6. pengelolaan objek ziarah; dan 7. pengelolaan wisata alam. b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata, terdiri dari: 1. angkutan jalan wisata; dan 2. angkutan sungai, kawasan bendungan, danau dan laut. d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari: 1. biro perjalanan wisata; dan 2. agen perjalanan wisata. e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari: 1. restoran; 2. rumah makan; 3. bar/rumah minum; 4. kafe; 5. jasa boga; dan 6. pusat penjualan oleh-oleh. f. penyediaan akomodasi, terdiri dari: 1. hotel meliputi; a) hotel bintang; dan b) hotel non bintang. 2. motel; 3. bumi perkemahan; 4. persinggahan karavan; 5. villa; dan 6. pondok wisata. g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari: 1. gelanggang olahraga, meliputi: a) lapangan golf; b) rumah bilyard; c) gelanggang renang; d) lapangan tenis; e) gedung olahraga; f) gelanggang bowling; g) pusat kebugaran; h) arena pacuan kuda; i) lapangan futsal, dan j) arena otomotif. 2. gelanggang seni, meliputi: a) sanggar seni; b) galeri seni; c) gedung pertunjukan seni; dan d) gedung pertemuan. 3. arena permainan; 4. hiburan malam, meliputi: a) klab malam; b) diskotik; dan c) pub. 5. panti pijat; 6. taman rekreasi; 6
(3)
(1)
(2)
7. tempat karaoke; 8. jasa impresariat/promotor; 9. salon rias; dan 10. barber shop. h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari: 1. usaha penyelenggaraan pertemuan; 2. usaha perjalanan insentif; 3. usaha konferensi; dan 4. usaha pameran. i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta, terdiri dari: 1. wisata sungai, danau dan waduk; 2. wisata kawasan bendungan; dan 3. wisata bahari. m. Spa. Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 7 Usaha Pariwisata yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbentuk badan hukum meliputi: a. usaha kawasan pariwisata; b. usaha biro perjalanan wisata; c. usaha hotel dan motel; d. usaha jasa informasi pariwisata; e. usaha jasa konsultan pariwisata; f. usaha hiburan malam; g. usaha jasa impresariat/promotor; h. usaha lapangan golf; dan i. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Usaha pariwisata yang dapat dilakukan oleh badan usaha dan/atau perseorangan, meliputi: a. bumi perkemahan; b. persinggahan karavan; c. villa; d. daya tarik wisata; e. jasa transportasi wisata; f. agen perjalanan wisata; g. usaha jasa makanan dan minuman; h. rumah bilyard; i. gelanggang renang; j. lapangan tenis; k. gelanggang bowling; l. pusat kebugaran; m. arena pacuan kuda; 7
n. o. p. q. r. s. t. u. v. w.
lapangan futsal; arena otomotif; gelanggang seni; arena permainan; panti pijet; taman rekreasi; karaoke; salon rias; barber shop; dan usaha wisata tirta. BAB V TAHAPAN PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Umum
Pasal 8 (1) Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah. (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata; b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata; c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; d. penerbitan TDUPar; dan e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata. (3) Seluruh Tahapan Pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya. Bagian Kedua Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
(1)
(2) (3)
(4)
(5)
Pasal 9 Setiap orang atau badan yang hendak menyelenggarakan usaha pariwisata wajib menyampaikan permohonan pendaftaran usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati disertai dengan persyaratan. Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa. Pengajuan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperlihatkan dokumen asli atau memperlihatkan fotokopi yang telah dilegalesir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata wajib membuat pernyataan tertulis sebagai jaminan bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah benar dan sesuai dengan fakta. Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8
Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
(1)
(2)
(3)
Pasal 10 Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan dan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan pemohon. Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib mengembalikan berkas permohonan dimaksud kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk tentang adanya kekurangan persyaratan permohonan kepada pemohon maka permohonan dianggap lengkap dan diterima untuk menyelenggarakan usahanya. Bagian Keempat Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 11 (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (2) Pencantuman usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Pasal 12 Daftar Usaha Pariwisata berisi: a. nomor pendaftaran usaha pariwisata; b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata; c. nama pengusaha; d. alamat pengusaha; e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha; f. jenis usaha pariwisata; g. lokasi usaha; h. alamat kantor pengelolaan; i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha; k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar; dan l. tanggal penerbitan TDUPar.
9
Bagian Kelima Penerbitan TDUPar Pasal 13 Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. Pasal 14 TDUPar berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata. Bagian Keenam Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata Pasal 15 (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata. (2) Pengajuan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan usaha. (3) Pengajuan persyaratan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa fotokopi dokumen dengan memperlihatkan dokumen aslinya. (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah benar dan sesuai dengan fakta. (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pemuktakhiran Daftar Usaha Pariwisata. (6) Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bahwa berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja. (7) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis mengenai kekurangan persyaratan permohonan, maka permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap dan benar. (8) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencatumkan pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap dan benar. (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimuktahirkan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan TDUPar untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencatuman pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. (10) Dengan diterbitkannya TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (9), TDUPar terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan pengusaha wajib mengembalikan TDUPar terdahulu kepada Bupati atau Pejabat yang 10
ditunjuk. (11) Tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Penggantian TDUPar Pasal 16 (1) Setiap orang atau badan dapat mengajukan permohonan penggantian TDUPar apabila TDUPar hilang atau rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang. (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan duplikat TDUPar paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. (3) Persyaratan permohonan penggantian TDUPar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI MASA BERLAKU TDUPar Pasal 17 (1) Masa berlaku TDUPar selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan. (2) Setiap TDUPar berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola, dan 1 (satu) kegiatan usaha. (3) TDUPar tidak dapat dipindahtangankan. BAB VII PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN Bagian Kesatu Pembekuan Sementara Pasal 18 (1) Bupati dapat membekukan sementara TDUPar apabila Pengusaha: a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih. (2) TDUPar tidak berlaku untuk sementara apabila Pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara. (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUPar kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
11
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pasal 19 Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUPar, apabila telah: a. bebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a; dan b. menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b. Pengajuan permohonan pengaktifan kembali TDUPar, disertai: a. rekomendasi dari instansi teknis yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha; dan b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata. Pengusaha bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali TDUPar. Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUPar belum lengkap, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis tentang adanya kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUPar diterima. Apabila Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pengaktifan kembali Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka permohonan pengaktifan kembali TDUPar dianggap lengkap dan diterima. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan pengaktifan TDUPar ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan diterima. Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menyerahkan kembali TDUPar kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencatuman pengaktifan kembali TDUPar ke dalam Daftar Usaha Pariwisata. Bagian Kedua Pembatalan
Pasal 20 (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan TDUPar apabila pengusaha: a. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; b. menghentikan usaha/kegiatannya; c. melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan 12
d. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundangundangan. (2) Pengusaha wajib mengembalikan TDUPar kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB VIII BENTUK USAHA DAN PERMODALAN Pasal 21 (1) Usaha Pariwisata dapat berbentuk Badan atau Usaha Perorangan. (2) Usaha Pariwisata dengan modal bersama antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) bentuk usaha dan tata cara perolehan TDUPar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. BAB IX PENGUSAHAAN Pasal 22 Pengusahaan Kepariwisataan meliputi penyedia barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7. BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 23 Pemilik TDUPar berhak: a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUPar yang dimiliki; b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 24 (1) Pemilik TDUPar berkewajiban: a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat; b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab; c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan; 13
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi; f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal; g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan; h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat; i. menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan tahunan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenan kepada Bupati melalui SKPD; j. memiliki sertifikat penggolongan usaha; dan k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya; l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya; m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggungjawab; n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; o. meletakan dokumen TDUPar pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum; p. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan bagi pengusaha menengah dan besar; q. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum, kolam renang; r. memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga. s. memiliki sertifikat penggolongan usaha hotel bagi usaha hotel. (2) Bagi Pemilik TDUPar Usaha Mikro dan Kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j. Bagian Ketiga Larangan Pasal 25 Pemilik TDUPar dilarang: a. menggunakan TDUPar tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang dari TDUPar tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata. BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 26 (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata. 14
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk: a. memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman penyelenggaraan usaha pariwisata; dan b. melaporkan terjadinya penyimpangan penyelenggaraan TDUPar oleh pengusaha kepada instansi yang berwenang. BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 27 (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring, evaluasi dan pendataftaran terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata. (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait. BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 28 (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama. (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3), pengusaha dikenai teguran tertulis kedua. (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 19 ayat (3), Pendaftaran Usaha Pariwisata dibekukan sementara. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin tetap usaha pariwisata yang dikeluarkan sebelumnya tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan izin berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini. (2) Izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun.
15
BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 30 Desember 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 30 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 08 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 08/2015
16
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA I.
UMUM Perkembangan kepariwisataan dewasa ini di Kabupaten Alor sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal. Pariwisata bagi Kabupaten Alor merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat, pengembangan sosial budaya dan pembentukan citra daerah. Kepariwisataan merupakan kegiatan multisektor yang berarti bahwa kepariwisataan terkait dengan perhotelan, perdagangan, transportasi, jasa dan lain-lain. Pesatnya perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui stelsel perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi obyek-obyek tertentu. Pemerintah Daerah terus-menerus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan termasuk pelayanan perizinan usaha bidang pariwisata menuju pelayanan prima, dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan memberikan kemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan pelayanan prima tersebut perlu dukungan: 1. Personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas; 2. Sarana dan prasarana yang memadai; 3. Ketersediaan Anggaran; 4. Manajemen/pengorganisasian yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan; dan 5. Regulasi sebagai dasar penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi kepariwisataan, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Alor yang mengatur perizinan usaha pariwisata, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha, bukan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah terdahulu. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip17
prinsip perizinan, yaitu dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pariwisata. Untuk usaha pariwisata mikro dan kecil tidak diwajibkan melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh TDUPar. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Termasuk tempat usaha dalam radius 50 (lima puluh) meter antara lain play station, game net dan lain-lain Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. 18
Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Huruf a Cukup Huruf b Cukup Huruf c Cukup Huruf d Cukup Huruf f Cukup Huruf g Cukup Huruf h Cukup Huruf i Cukup Huruf j Cukup Huruf k Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 19
Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cukup jelas. Huruf q Yang dimaksud dengan usaha pemandian umum adalah usaha pemandian air panas alami. Huruf r Cukup jelas. Huruf s Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 537
20
