BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa dalam rangka menjamin pengawasan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu agar tepat sasaran kepada konsumen pengguna, maka perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Alor;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 1
4.
5.
6.
7.
8.
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399); Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 502); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Alor. 2. Daerah adalah Kabupaten Alor. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Alor. 5. Dinas adalah SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi. 6. Kepala Dinas adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan dan energi.
2
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penyidikan. 8. Pengawasan dan Pengendalian Usaha Minyak adalah suatu tindakan untuk menjamin kepastian kegiatan usaha penyediaan, penyimpanan, pendistribusian dan/atau niaga minyak. 9. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi. 10. Distribusi Bahan Bakar Minyak adalah penyaluran dari depot penyimpanan ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Stasiun Pengisian Bahan Bakar/Stasiun Paket Solar Dealer Nelayan atau Agen Minyak Tanah/APMS dan pangkalan. 11. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan di Daerah. 12. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dari dan/atau diolah dari minyak bumi. 13. Bahan Bakar Minyak tertentu adalah BBM bersubsidi yang terdiri atas Minyak tanah (Korosene, bensin (Gasoline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil) yang dalam penyalurannya disubsidi oleh Pemerintah Daerah. 14. Depot adalah tempat penyimpanan bahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau untuk dipasarkan pada suatu wilayah tertentu. 15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum yang selanjutnya disebut SPBU adalah tempat atau sarana khusus yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak bensin dan solar, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji pada sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat, baik yang dapat menetap maupun yang berpindah lokasi. 16. Agen Minyak Tanah yang selajutnya disingkat AMT adalah penyalur minyak tanah yang kegiatannya menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada warga masyarakat melalui pangkalan. 17. Usaha Mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan/kelompok yang menggunakan Bahan Bakar minyak untuk menjalankan usahanya. 18. Solar Paket Diler Nelayan yang selanjutnya disingkat SPDN adalah, tempat dan sarana yang menyediakan dan melayani bahan bakar solar khusus untuk nelayan. 19. Agen Premium dan Minyak Solar selanjutnya disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari Depot kepada konsumen umum yang lokasinya disebrang laut. 20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker selanjutnya disingkat SPBB adalah stasiun yang berfungsi menyalurkan minyak solar dari Depot langsung kepada konsumen kapal yang yang beroperasi disungai, pantai dan perairan dangkal.
3
21. Pool konsumen diadakan untuk melayani kebutuhan BBM bagi konsumenkonsumen kecil yang tidak terjangkau oleh pelayanan SPBU dan APMS maupun prosedur pelayanan industri. 22. Rumah Tangga adalah konsumen yang menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dan penerangan dalam lingkup rumah tangga. 23. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang dalam melakukan kegiatan usaha menggunakan Minyak Tanah, Premium dan Minyak Solar yang dalam penyalurannya disubsidi oleh Pemerintah. 24. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah, nilai jual maksimum dan minimum BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah. 25. Harga Eceran Nyata yang selanjutnya disingkat HEN adalah nilai jual maksimum dan minimum BBM Tertentu yang ditetapkan oleh Camat. 26. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga. 27. Perusahan Jasa Penunjang adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang minyak dan gas bumi, yang meliputi penyediaan jasa material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, termasuk penyewaan alat- alat berat, alat pengangkutan, alat produksi dan alat kerja lainnya 28. Ijin Usaha adalah keterangan yang diberikan kepadan Badan Usaha untuk melakukan usaha tertentu dibidang Minyak dan Gas Bumi. 29. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada Badan Usaha sebagai syarat untuk mendapatkan izin. 30. Ijin Usaha Operasional adalah Ijin yang diberikan kepada setiap orang dan/atau badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan kegiatan usaha penjualan dan/atau pengangkutan BBM Tertentu di daerah oleh Bupati. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pengawasan dan pendistribusian BBM Tertentu dimaksudkan agar pelaksanannya tepat sasaran, efisien dan efektif (2) Pengawasan dan Pendistribusian BBM Tertentu bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar instansi terkait untuk pengaturan pola distribusi, penetapan HET dan realisasi distribusinya. BAB III PENGALOKASIAN BBM BERSUBSIDI Pasal 3 (1) Jumlah alokasi kebutuhan BBM Tertentu ditentukan atas dasar kebutuhan rill masyarakat setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Kebutuhan BBM Tertentu diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4
BAB IV JENIS BBM TERTENTU Pasal 4 Jenis BBM Tertentu meliputi Bensin (Premium), Minyak Solar (Gas Oil) dan Minyak Tanah (Kerosene). BAB V PENDISTRIBUSIAN Pasal 5 (1) Sistem pendistribusian Bensin (Premium) dari Depot melalui Agen ke SPBU. (2) Sistem pendistribusian Minyak Solar (Gas Oil) dari Depot melalui Agen ke SPBU dan SPDN. (3) Penditsribusian Minyak Tanah (Kerosene) dari Depot melalui agen ke Pangkalan Minyak Tanah (Kerosene). Pasal 6 (1) Agen wajib menyampaikan laporan pendistribusian secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas. (2) SPBU, SPDN dan Pangkalan wajib menyampaikan laporan penjualan secara tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas. BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI Pasal 7 (1) Bupati menetapkan HET BBM Tertentu. (2) Penetapan HET BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. pedoman harga yang ditetapkan Pemerintah; b. biaya transportasi; c. keuntungan pelaku usaha; d. daya beli masyarakat; dan e. kondisi geografis. (3) Tata cara penentuan HET BBM Tertentu berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan. (4) Agen dan Pangkalan wajib mengikuti harga jual yang telah ditetapkan oleh Bupati. Pasal 8 (1) Camat menetapkan HEN BBM Tertentu. (2) Penetapan HEN BBM Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan: a. pedoman HET yang ditetapkan oleh Bupati; b. biaya transportasi; c. keuntungan pelaku usaha; d. daya beli masyarakat; dan e. kondisi geografis. 5
(3) Pangkalan yang berdomisili jauh dari lokasi agen, menjual BBM Tertentu sesuai dengan HEN yang ditetapkan oleh Camat. Pasal 9 Pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan HET yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau HEN yang ditetapkan oleh Camat. BAB VII PENGENDALIAN Pasal 10 (1) Pengendalian distribusi BBM Tertentu dilakukan oleh Bupati melalui Dinas. (2) Pengendalian dilakukan terhadap: a. pendistribusian/penjualan BBM Tertentu yang dilakukan oleh Agen, SPBU, SPDN dan Pangkalan; b. kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah: dan c. realisasi harga sesuai dengan HET dan HEN yang telah ditetapkan. BAB VIII PERIZINAN Pasal 11 Penetapan Perizinan dalam Penyaluran BBM bersubsidi harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengwasan dan Pengendalian Usaha Minyak dan Gas Bumi. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan dan pendistribusian BBM Tertentu. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap penetapan kebijakan mengenai pengawasan dan pendistribusian BBM Tertentu. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian BBM Tertentu dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas. (2) Dalam melakukan pengawasan, Dinas dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pengendalian, pendistribusian BBM Tertentu.
6
BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 14 Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa teguran atau pencabutan izin usaha. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 11 Maret 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 11 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 06
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DI KABUPATEN ALOR I. UMUM Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur Pengawasan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Alor. Untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang meliputi kegiatan penyediaan, penyimpanan, penyaluran dan tata niaga Bakar Minyak Tertentu. Bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dimaksud maka Pemerintah Daerah mengaturnya dalam Peraturan Bupati sebagai wujud tanggungjawab atas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Bahwa Peraturan Bupati ini disamping mengatur Pengawasan dan Pendistribusiann Bahan Bakar Minyak Tertentu juga mengatur pemberian izin, rekomendasi dan persetujuan terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak Tertentu serta pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas Bahan Bakar Minyak Tertentu. Bahwa dengan adanya Peraturan Bupati ini menjadi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak Tertentu di Kabupaten Alor bagi Pemerintah Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 8
Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 755
9
