BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 1

beberapa . . .

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 2

5. Sekretaris Daerah . . .

5. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor yang merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri untuk mencapai tujuan organisasi. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Alor. Aparatur adalah aparatur pemerintah daerah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP.

3

BAB III . . .

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

(1)

(2) (3)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3 Satpol PP merupakan satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama setara jabatan struktural eselon II b. Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksananya serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; dan g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi: a. penyusunan peraturaan perundang-undangan dan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; dan e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal. 4

BAB IV . . .

BAB IV HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Satpol PP mempunyai wewenang: a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya; dan e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya.

(1)

(2)

Pasal 6 Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP wajib: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat serta mengedepankan sikap persuasif; b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja; c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan e. menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya. (1) (2)

Pasal 8 Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

5

BAB V . . .

BAB V ORGANISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 9 Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat membawahi: 1. Sub Bagian Program; 2. Sub Bagian Keuangan; dan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi: 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahi: 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2. Seksi Kerjasama. e. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi: 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan 2. Seksi Teknis Fungsional. f. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi: 1. Seksi Satuan Linmas; dan 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat. g. Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris. Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 10 Bagan struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 11 (1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP. (2) Unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan; (3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara ex-offisio dijabat oleh kepala seksi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada Kecamatan.

6

(4) Kepala Satuan . . .

(4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara administrasi bertanggungjawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggungawab kepada kepala Satpol PP. Pasal 12 Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(2) (3) (4)

Pasal 13 Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah jabatan fungsional Satpol PP ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. BAB VII TATA KERJA

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14 Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VIII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 15 (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. 7

(2) Satpol PP . . .

(2) Satpol PP dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi. BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 16 Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja yaitu: a. Pegawai Negeri Sipil; b. berijazah sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setingkat; c. tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan; d. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun; e. sehat jasmani dan rohani; dan f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja. Pasal 17 Polisi Pamong Praja diberhentikan karena: a. alih tugas; b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja; c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja. Pasal 18 (1) Pejabat struktural pada Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Satpol PP. Pasal 19 Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

8

BAB X . . .

BAB X PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL Pasal 20 Pakaian Dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pasal 21 Untuk menunjang operasional Satpol PP dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB XI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(1) (2)

Pasal 22 Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja dikoordinasikan dengan instansi terkait. BAB XII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

(1) (2)

Pasal 23 Bupati melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satpol PP. Bupati menyampaikan laporan kepada gubernur secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 24 Pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Satpol PP dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembinaan teknis operasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembinaan umum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9

BAB XV . . .

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 441), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI ALOR,

AMON DJOBO Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2014 NOMOR 12 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0012/ 2014

10

PENJELASAN . . .

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I.

UMUM Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perundang-undangan di daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP juga dituntut untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggungjawab yang diemban, budaya, sosial, serta resiko keselamatan polisi pamong praja. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dibentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor perlu diganti yang diatur dalam peraturan daerah ini. Bahwa Peraturan Daerah ini dalam konteks implementasi akan menjadi dasar hukum dan landasan pijak bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Alor dalam aplikasi tugas dan fungsi masingmasing secara jelas. 11

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Pertanggungjawaban Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui, bukan berarti Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah tapi secara struktural, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berada langsung di bawah Bupati. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah adalah ikut terlibat aktif dalam pembahasan/penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah guna mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya. Huruf b Yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara adalah membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah adalah membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Huruf e Yang dimaksud dengan pelaksanaan fungsi membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal adalah membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 Cukup jelas.

12

Pasal 6 . . .

Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Jabatan fungsional yang dimaksudkan adalah jabatan fungsional tertentu (angka kredit) yang kenaikan pangkatnya setiap 2 (dua) tahun dengan mengumpulkan angka kredit yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan bila jabatan ini belum ada maka dapat dilakukan koordinasi dengan instansi pembina berkaitan dengan teknis pembentukan dan hal-hal lainnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Pertanggungjawaban teknis operasional kepada Kepala Satpol PP adalah dalam kapasitas sebagai ex officio kepala unit pelaksana Satpol PP. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan SKPD dalam menata organisasi sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam SKPD. Yang . . . 13

Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 523

14

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUAPATEN ALOR STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ALOR KEPALA SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG UMUM & PERLENGKAPAN

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BIDANG SUMBER DAYA APARATUR

SUBAG KEUANGAN & KEPEGAWAIAN

SUBAG PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI PELATIHAN DASAR

SEKSI SATUAN LINMAS

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI TEKNIS FUNGSIONAL

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA SATPOL.PP

Keterangan : : :

Garis Komando

BUPATI ALOR,

Garis Koordinasi

AMON DJOBO

15