BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTRAIAN ASET HASIL KEGIATAN PROGRAM NASONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN DI KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa pendanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang dilaksanakan oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah bersifat hibah kepada masyarakat di masing-masing kecamatan sehingga status kepemilikan hasil kegiatan menjadi milik masyarakat maka untuk penertibannya, perlu dilakukan perlindungan dan pelestarian oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Perdesaan baik yang bersifat kelembagaan, sarana/ prasarana dan dana bergulir memerlukan perlindungan dan pelestarian untuk pengembangannya secara berkesinambungan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
1
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 9. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentan Komite Penanggulangan Kemiskinan; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor 525); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTRAIAN ASET HASIL KEGIATAN PROGRAM NASONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN DI KABUPATEN ALOR. 2
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PEDESAAN DI KABUPATEN ALOR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan. 8. Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kelurahan. 9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM-MP adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan. 10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Aset Desa/kelurahan adalah kekayaan desa/kelurahan yang merupakan hasil kegiatan PNPM-MP. 12. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh dan dari anggota masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap kelayakan usulan Kelompok Simpan Pinjam. 13. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional sebagai pelaksana mandat dari Musyawarah Antar Desa yang mengkoordinasikan kegiatan antar 3
14.
15.
16.
17. 18.
19.
20.
desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada masyarakat dan sumber-sumber lain. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif selanjutnya disebut UEP adalah aktifitas kelompok masyarakat pedesaan di sektor riil yang memproduksi bahan/barang, usaha di bidang penjualan atau pemasaran maupun yang berbentuk usaha lainnya. Kelompok Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah aktifitas kelompok masyarakat yang mempunyai kegiatan simpanan dan kegiatan pinjaman yang dikelola secara mandiri. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan adalah KSP yang beranggotakan khusus perempuan. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum pertemuan antar perwakilan desa dan berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga yang dibentuk oleh forum antar desa untuk melaksanakan kerjasama antar desa. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasana hasil kegiatan PNPMMP. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 Maksud perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan adalah untuk melindungi dan melestarikan seluruh aset desa/kelurahan dari perubahan status kepemilikan, pengrusakan, pemusnahan, penyalahgunaan oleh masyarakat dan/atau pihak-pihak lain, berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel. Pasal 3 Perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan bertujuan untuk: a. memberikan kepastian hukum atas status kepemilikan aset desa/ kelurahan guna menjamin penggunaan prinsip dan mekanisme partisipatif, transparan dan akuntebel; b. memberikan ketegasan bahwa masyarakat sebagai pemilik aset desa/ kelurahan; c. memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat forum MAD dan/atau BKAD untuk melakukan pengelolaan dana bergulir; d. memperkuat hasil keputusan forum MAD dan/atau BKAD yang dituangkan dalam Anggaran Dasar sebagai hasil keputusan tertinggi pelaksanaan PNPM-MP;
4
e. memperkuat status hukum forum MAD dan/atau BKAD dan UPK dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain; dan f. melestarikan aset desa/kelurahan untuk dapat dimanfaatkan secara baik demi kepentingan masyarakat. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan meliputi perlindungan dan pelestarian terhadap seluruh aset hasil kegiatan PNPM-MP, baik aset sarana prasarana maupun dana bergulir. BAB IV KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN Pasal 5 (1) Pemilik aset desa/kelurahan adalah masyarakat desa/kelurahan. (2) Perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. (3) Kelembagaan hasil kegiatan merupakan aset sosial dalam proses pembangunan secara partisipatif. Pasal 6 Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan diselenggarakan dengan prinsip keberpihakan kepada masyarakat miskin, transparansi, partisipatif, akuntabel, kemandirian, pemberdayaan, musyawarah dan keberlanjutan. BAB V PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET Pasal 7 Pelestarian aset desa/kelurahan
(1) Perlindungan dan dilakukan oleh masyarakat. (2) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk menjaga, memelihara, merawat, memperbaiki, menertibkan dan mempergunakan sesuai peruntukan. (3) Aset desa/kelurahan tidak dapat dipindahtangankan, dihapus, dimusnahkan dan disalahgunakan. Pasal 8 (1) Perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan dilakukan oleh tim pemelihara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah. (2) Perlindungan dan pengembangan aset desa/kelurahan berupa dana bergulir dilakukan oleh UPK. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan diatur lebih lanjut dalam peraturan desa/kelurahan.
5
BAB VI ORGANISASI PELAKSANA Pasal 9 (1) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan selain oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan juga oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Alor, Camat, UPK, BKAD dan pemerintah desa/kelurahan. (2) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa bertugas: a. melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait secara konsisten; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; dan c. melakukan pembinaan teknis terhadap pemerintah desa/kelurahan, UPK dan BKAD secara proporsional dan profesional dalam rangka mengembangkan kapasitas pengelolaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan. Pasal 10 Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Camat bertugas: a. melakukan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan dalam wilayah kecamatannya; b. memfasilitasi pelaksanaan forum MAD dalam rangka pengembangan kapasitas pelaksanaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; dan c. memfasilitasi kelancaran proses penyelasaian dan percepatan pengelolaan aset dana bergulir baik secara administrasi maupun teknis. Pasal 11 Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa/Lurah bertugas: a. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga di desa/kelurahan serta warga masyarakat dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; b. melakukan pembinaan dan pengendalian bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; c. membentuk produk hukum desa/kelurahan terkait mekanisme perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; d. mendorong peran serta masyarakat secara partisipatif guna berperan aktif dalam perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; e. bersama UPK dan BKAD memfasilitasi percepatan perguliran dana bergulir dalam lingkup desa/kelurahannya; f. membentuk tim pemantau pengelolaan kegiatan dana bergulir; dan g. bersama UPK dan BKAD melakukan koordinasi penerbitan sertifikat bagi sarana dan prasarana yang telah menjadi aset desa/kelurahan. 6
Pasal 12 Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), UPK bertugas: a. melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kecamatan, dan desa/kelurahan dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset khususnya aset dana bergulir; b. bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir sebagai aset masyarakat; c. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kinerja kelompok simpan pinjam dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pengembalian pinjaman dana bergulir; d. bersama BKAD memfasilitasi teknis pelaksanaan MAD di tingkat kecamatan e. bertanggungjawab terhadap administrasi dan pelaporan seluruh transaksi keuangan dana bergulir; f. melakukan penguatan kelompok peminjam baik pada aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman serta memfasilitasi pengembangan usaha kelompok peminjam; dan g. menyampaikan laporan secara berkala tentang pengelolaan aset dana bergulir kepada kepala desa, BKAD, camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Alor. Pasal 13 Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), BKAD bertugas: a. mendorong pemerintah desa/kelurahan untuk menerbitkan peraturan desa/kelurahan tentang perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; b. melakukan pengendalian, pemantauan dan pengawasan pengelolaan aset dana bergulir oleh UPK; c. bersama UPK memfasilitasi teknis pelaksanaan MAD di tingkat kecamatan; d. mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; e. mendorong terbentuknya tim pemeliharan aset di tingkat desa/kelurahan; f. bersama UPK memfasilitasi percepatan perguliran dan pengembalian pinjaman aset dana bergulir oleh kelompok peminjam; g. memfasilitasi penanganan dan penyelasaian masalah perselisihan antar desa dan masalah lain yang timbul dalam perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan; dan h. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat manajemen perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan.
7
BAB VII PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN ASET DESA/KELURAHAN BERUPA DANA BERGULIR
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7)
(8)
Pasal 14 UPK merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk mengelola dana bergulir di tingkat kecamatan. BKAD dan/atau forum MAD menetapkan ketentuan mengenai pengelolaan dana bergulir dengan mengacu pada dasar-dasar pengelolaan dana bergulir dan aturan pokok perguliran sesuai peraturan perundang-undangan. Penyimpanan aset dana bergulir oleh UPK dalam bentuk simpanan bank hanya boleh dilakukan di Bank Pemerintah. Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok pada wilayah masingmasing kecamatan. Dana bergulir tidak dapat dipinjamkan kepada aparat pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Aparat pemerintah baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan menerima insentif dan/atau dana apapun dari hasil pengelolaan dana bergulir. Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir UPK dengan persetujuan BKAD dan/atau Forum MAD dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari pihak lain yang sumber pendanaannya sah. UPK tidak boleh menerima simpanan masyarakat. BAB VIII KETENTUAN LAIN
Pasal 15 Hal-hal lain berkenaan dengan penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian aset desa/kelurahan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 12 Agustus 2015 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 12 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,
HOPNI BUKANG
BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 20
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTRAIAN ASET HASIL KEGIATAN PROGRAM NASONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PEDESAAN DI KABUPATEN ALOR I.
UMUM Bahwa dengan berakhirnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan maka aset-asetnya perlu dijaga dan dilestarikan. Asetaset tersebut dihibahkan kepada masyarakat Pemerintah Kecamatan/Desa dimana aset tersebut berada. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dari pengrusakan dan pengelolaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab maka Pemerintah Daerah mengaturnya dalam Peraturan Bupati ini sebagai wujud tanggungjawab atas kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah. Bahwa dengan adanya Peraturan Bupati ini menjadi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perlindungan dan pelestarian aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor bagi Pemerintah Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. 10
Pasal 11 Cukup Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 769
11
