BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna pencapaian sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu menyusun standar operasional prosedur yang digunakan dalam melakukan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor;

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 1

Keuagan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

Menetapkan

:

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI ALOR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR.

2

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. 5. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian tugas BUD. 11. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu standar yang digunakan untuk proses pelayanan penerbitan surat perintah pencairan dana. 12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagaian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah. 15. Bank umum adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran keuangan daerah. 16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 17. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 3

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dengan uang persediaan. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 4

30. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 31. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPASKPD kepada bendahara pengeluaran dan/atau pihak ketiga. 32. SPM Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil untuk SPM-UP/GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas penutupan/mengakhiri permintaan pengganti uang persediaan (SPMUP/GU) yang disebabkan oleh berakhirnya kegiatan atau berakhirnya tahun anggaran. 33. SPM Tambah Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil untuk SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas penutupan/mengakhiri Permintaan Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) yang disebabkan oleh selesainya peng-SPJ-an setiap pengajuan SPM-TU. 34. Surat Perintah Pencairan Dana Nihil yang selanjutnya disingkat SP2D Nihil adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penutupan pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM Nihil yang diterima. BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup pelaksanaan SOP adalah seluruh mekanisme dan prosedur penerbitan SP2D. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3 Maksud pelaksanaan SOP adalah sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan penerbitan SP2D. Pasal 4 Tujuan pelaksanaan SOP adalah: a. untuk mempermudah pelayanan dalam penerbitan SP2D; b. sebagai pedoman dalam mengontrol pelayanan penerbitan SP2D; dan c. sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi kerja dalam memberikan pelayanan penerbitan SP2D.

BAB IV 5

PROSEDUR PENERBITAN SP2D Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1) SP2D diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD dan diberikan kepada SKPD melalui bendahara pengeluaran setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SP2D-UP; b. SP2D-GU; c. SP2D-TU; dan d. SP2D-Ls. (3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM ke BUD. Pasal 6 (1) SP2D-UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a baru dapat diterbitkan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-UP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut: a. SPP-UP yang dilampirkan dengan: 1. surat pengantar; 2. ringkasan; dan 3. rincian. b. SPM-UP; c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangai oleh PPKSKPD; d. Surat pernyataan pengajuan SPM-UP; e. Salinan Surat Penyediaan Dana; f. Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan SKPD; dan g. Keputusan Kepala SKPD tentang Penunjukan PPK-SKPD. (2) Persyaratan SPM–UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk hardcopy. (3) Khusus persyaratan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. (4) SPM-UP hanya dapat diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD sekali dalam satu tahun yang dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan setelah ditetapkan besaran uang persediaan oleh Bupati tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Bagian Kedua Pengajuan SPM Pasal 7 (1) SP2D-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b baru dapat diterbitkan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-GU. 6

(2) SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SPM-GU; dan b. SPM-GU nihil. (3) Pengajuan SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan melampirkan: a. SPP-GU yang dilampirkan dengan: 1. surat pengantar; 2. ringkasan; dan 3. rincian. b. SPM-GU; c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK- SKPD d. SPJ belanja fungsional Bendahara Pengeluaran; e. Rekapitulasi Transaksi Harian Pajak dilampirkan Surat setoran pajak (SSP PPN dan PPh); f. Surat pernyataan pengajuan SPM-GU; g. surat pernyataan verifikasi belanja oleh PPK-SKPD; h. Salinan surat penyediaan dana; i. Laporan pertanggungjawaban dari seksi Verifikasi pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor; dan j. Buku pembantu simpanan bank. (4) Pengajuan SPM-GU nihil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan melampirkan: a. SPP-GU nihil yang dilampirkan dengan: 1. surat pengantar; 2. ringkasan; dan 3. rincian. b. SPM-GU Nihil; c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK- SKPD d. SPJ belanja fungsional Bendahara Pengeluaran; e. Rekapitulasi Transaksi Harian Pajak dilampirkan Surat setoran pajak (SSP PPN dan PPh); f. Surat pernyataan pengajuan SPM-GU nihil; g. surat pernyataan verifikasi belanja oleh PPK-SKPD; h. Salinan surat penyediaan dana; i. Laporan pertanggungjawaban dari seksi Verifikasi pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor; j. Surat tanda setoran sisa uang persediaan untuk pengajuan SPM-GU nihil; dan k. Rekening koran bank bersaldo nol per 31 Desember tahun berjalan. (5) Persyaratan SPM–GU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk hardcopy. (6) Khusus persyaratan SPM-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) huruf a dan huruf b diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

Pasal 8 (1) SP2D-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c baru dapat diterbitkan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 7

mengajukan SPM-TU. (2) SPM-TU hanya dapat diajukan apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan tidak cukup untuk dibiayai dari uang persediaan. (3) SPM-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SPM-TU; dan b. SPM-GU nihil atas Tambah Uang. (4) Besaran Tambah Uang Persediaan harus lebih besar dari nilai uang persediaan dan batasan waktu penggunaanya paling lambat 1 (satu) bulan. (5) Apabila dana Tambah Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam jangka waktu sebagamana dimaksud pada ayat (3), maka keseluruhan besaran dana yang tidak digunakan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah. (6) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk: a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. (7) Apabila besaran dana yang diajukan dalam SPM-TU lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan/atau jangka waktu pelaksanaan kegiatan melebihi 1 (satu) bulan maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan permohonan untuk mendapat persetujuan dari BUD. (8) Jumlah dana yang diminta dalam SPM-TU dipertanggungjawabkan tersendiri. Pasal 9 (1) Pengajuan SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilampirkan dengan: a. SPP-TU yang terdiri dari: 1. surat pengantar; 2. ringkasan; dan 3. rincian. b. SPM-TU; c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK SKPD d. SPJ belanja fungsional Bendahara Pengeluaran atas Ganti uang pesediaan terakhir sebelum pengajuan SPM-TU; e. Surat pernyataan pengajuan SPM-TU; f. Salinan Surat penyediaan dana; g. Surat Permohonan pemberian tambah uang persediaan dari SKPD kepada BUD; dan h. Rekening koran bank yang menunjukan saldo terakhir. (2) Pengajuan SPM-GU nihil atas tambah uang untuk penerbitan SP2D-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilampirkan dengan: a. SPP-GU nihil atas Tambah Uang yang terdiri dari: 1. surat pengantar; 2. ringkasan; dan 3. rincian. b. SPM-GU nihil atas tambah uang; 8

c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK- SKPD d. SPJ belanja fungsional Bendahara Pengeluaran atas belanja Tambah Uang; e. surat pernyataan pengajuan SPM-GU nihil atas Tambah Uang; f. rekapitulasi Transaksi Harian Pajak dilampirkan Surat Setoran Pajak (SSP PPN dan PPh); g. surat pernyataan tanggungjawab belanja; h. surat pernyataan verifikasi belanja oleh PPK-SKPD; i. salinan surat penyediaan dana; j. Surat Tanda Setoran sisa tambah uang, apabila terdapat sisa tambah uang pada Kas di Bendahara pengeluaran; dan k. Laporan pertanggungjawaban dari seksi Verifikasi pada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Kabupaten Alor. (3) Persyaratan SPM–GU nihil atas tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk hardcopy. (4) Khusus persyaratan SPM-GU nihil atas tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d dan ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Pasal 10 (1) SP2D-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d baru dapat diterbitkan apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM-Ls. (2) SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. SPM-Ls barang/jasa; b. SPM-Ls gaji dan tunjangan; c. SPM-Ls non gaji dan tunjangan; dan d. SPM-Ls Belanja PPKD. (3) SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. (4) SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pembayaran kepada pihak atas gaji atau tunjangan atau dengan sebutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan melalui bendahara pengeluaran seperti gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka wafat/tewas, dan pembayaran gaji tunjangan lainnya. (5) SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk pembayaran kepada pihak yang berhak selain gaji dan tunjangan meliputi: a. kelompok belanja tidak langsung berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, uang makan (uang lauk pauk) dan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan pertimbangan obyektif; dan b. Kelompok belanja langsung berupa honorarium dan pengeluaran belanja pegawai lainnya untuk nilai diatas Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). (6) SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk 9

pembayaran kepada pihak ketiga atas beban belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga serta pembiayaan daerah. Pasal 11 (1) Pengajuan SPM-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilampirkan dengan persyaratan sebagai berikut: a. SPP-Ls yang terdiri dari: 1. surat pengantar; dan 2. ringkasan; 3. rincian. b. SPM-Ls; c. Format Checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK SKPD; dan d. surat pernyataan pengajuan SPM-Ls. (2) Pengajuan SPM-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selain dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan juga dengan persyaratan: a. salinan SPD; b. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; c. Surat Setoran Pajak disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; d. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga; e. berita acara penyelesaian pekerjaan; f. berita acara serah terima barang dan jasa; g. berita acara pembayaran; h. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; i. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; j. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; k. berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; l. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; m. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; n. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan; o. potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan p. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi 10

kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/ pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan q. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening bank SKPD yang masih aktif. (3) Pengajuan SPM-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, selain dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan juga dengan persyaratan: a. daftar pembayaran gaji induk; b. daftar gaji susulan; c. daftar kekurangan gaji; d. daftar gaji terusan; e. uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji/uang duka wafat/tewas; f. SK CPNS; g. SK PNS; h. SK kenaikan pangkat; i. SK jabatan; j. kenaikan gaji berkala; k. surat pernyataan pelantikan; l. surat pernyataan masih menduduki jabatan; m. surat pernyataan melaksanakan tugas; n. daftar keluarga (KP4); o. fotokopi surat nikah; p. fotokopi akte kelahiran; q. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; r. daftar potongan sewa rumah dinas; s. surat keterangan masih sekolah/kuliah; t. surat pindah; u. surat kematian; v. SSP PPh Pasal 21; w. peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah. x. Surat Keputusan penerima honorarium; y. daftar pembayaran honorarium; z. Surat keputusan penerima penghasilan/tunjangan lainnya yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan aa.daftar pembayaran penghasilan/tunjangan lainnya. (4) Pengajuan SPM-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, selain dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan juga dengan persyaratan: a. Daftar perhitungan pembayaran dilengkapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran untuk pembayaran tambahan penghasilan; b. SSP PPh pasal 21 yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran; c. Surat keputusan pejabat yang berwenang; dan d. dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku. (5) Pengajuan SPM-Ls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, 11

selain dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan juga dengan persyaratan: a. salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait; b. proposal/ permohonan yang disetujui oleh Bupati; c. naskah perjanjian hibah daerah khusus belanja hibah; d. foto copy buku tabungan atau rekening giro calon penerima; e. foto copy Kartu tanda penduduk calon penerima; f. kwitansi bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah); g. surat keputusan pejabat yang berwenang; h. surat pernyataan menyerahkan SPJ setelah penggunaan dana; dan i. dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku. (6) Persyaratan SPM–Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh bendahara pengeluaran dalam bentuk hardcopy. (7) Khusus persyaratan SPM-Ls sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b diperoleh dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Bagian Ketiga Verifikasi SPM Pasal 12 (1) SPM yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran kepada BUD diterima oleh petugas, dicatat ke dalam register penerimaan SPM dan dilakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan. (2) Apabila dalam penelitian persyaratan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya kesalahan dan/atau kekurangan dokumen, maka petugas wajib mengembalikan berkas pengajuan SPM disertai surat penolakan penerbitan SP2D untuk dilakukan perbaikan dan diajukan kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran tidak mengajukan kembali berkas pengajuan SPM, maka seluruh dokumen SPM diubah tanggal sesuai tanggal pengajuan kembali. (4) Apabila penelitian persyaratan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap maka dilakukan proses penerbitan SP2D. Pasal 13 (1) Pemeriksaan dan penelitian SPM beserta persyaratannya dilakukan dengan cara: a. memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. meneliti ketersediaan dana pada DPA-SKPD dan SPD untuk memperoleh kepastian tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; c. menguji kelengkapan dokumen sebagai dasar penagihan (Kontrak/SPK, Surat Keputusan dan lain-lain); dan d. memeriksa kelengkapan dan kebenaran penulisan angka dan huruf mencakup informasi yang tercantum dalam SPM. (2) Khusus SPM-TU, pemeriksaan dan penelitian dilakukan oleh BUD/Kuasa 12

BUD dengan memperhatikan besaran tambah uang yang diajukan dan jangka waktu pelaksanaan yang dibiayai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7). (3) Apabila dalam pemeriksaan dan penelitian oleh BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan besaran dana yang diajukan lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu pelaksanaan kegiatan lebih dari 1 (satu) bulan, maka SPM-TU dikembalikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk dilampirkan dengan permohonan yang telah disetujui oleh BUD. Bagian Keempat Penerbitan SP2D Pasal 14 (1) Dokumen SPM yang telah diperiksa oleh petugas BUD dan sudah memenuhi persyaratan, diberikan nomor SP2D untuk dilakukan pengetikan SP2D. (2) SP2D yang telah diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengecekan kembali untuk mendapat kepastian kesesuaian antara SPM dan SP2D oleh Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. (3) Pengecekan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP2D dan meneliti kelengkapan SP2D yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; b. meneliti ketersediaan dana pada DPA-SKPD dan SPD untuk memperoleh kepastian tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; c. menguji kelengkapan dokumen sebagai dasar penagihan (Kontrak/SPK, Surat Keputusan dan lain-lain); dan d. memeriksa kelengkapan dan kebenaran penulisan angka dan huruf mencakup informasi yang tercantum dalam SP2D. (4) Apabila dalam pengecekan ditemukan adanya kesesuaian antara SPM dan SP2D, maka Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas membubuhkan paraf atas SP2D dimaksud. (5) Apabila dalam pengecekan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara SPM dan SP2D, maka Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas mengembalikan SP2D dimaksud kepada petugas BUD untuk dilakukan penyesuaian.

Pasal 15 (1) SP2D yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilampirkan dengan daftar penguji dan disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD untuk ditandatangani. (2) Sebelum SP2D ditandatangani BUD/Kuasa BUD, wajib meneliti dan memeriksa dokumen SP2D dengan memperhatikan: a. memeriksa kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP2D dan meneliti kelengkapan SP2D yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; 13

b. meneliti ketersediaan dana pada DPA-SKPD dan SPD untuk memperoleh kepastian tidak terlampauinya batas pagu anggaran belanja; c. menguji kelengkapan dokumen sebagai dasar penagihan (Kontrak/SPK, Surat Keputusan dan lain-lain); dan d. memeriksa kelengkapan dan kebenaran penulisan angka dan huruf mencakup informasi yang tercantum dalam SP2D. (3) SP2D yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali kepada Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas untuk dicantumkan kode khusus dan diserahkan bersama daftar rekapitulasi SP2D untuk diserahkan ke Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk dilakukan validasi. (4) Bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membubuhi tandatangan pada daftar rekapitulasi pada saat penyerahan SP2D. (5) SP2D yang telah divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan pada BUD/Kuasa BUD dan paling lama 2 (dua) hari sudah diberikan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Pasal 16 (1) Kode khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) digunakan sebagai alat kontrol penerbitan SP2D untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan SP2D. (2) Kode khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor. Pasal 17 (1) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari: a. SP2D-UP; b. SP2D-GU; c. SP2D-TU; dan d. SP2D-Ls. (2) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dibuat sebanyak 4 (empat) lembar yang terdiri dari: a. lembar pertama warna putih untuk bank; b. lembar kedua warna merah untuk arsip BUD/Kuasa BUD; c. lembar ketiga warna hijau untuk Penatausahaan dan Akuntansi; dan d. lembar keempat warna kuning untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat sebanyak: a. SP2D-Ls gaji dan tunjangan dan SP2D-Ls Non gaji dan tunjangan dibuat sebanyak 4 (empat) lembar yang terdiri dari: 1) lembar pertama warna putih untuk bank; 2) lembar kedua warna merah untuk arsip BUD/Kuasa BUD; 3) lembar ketiga warna hijau untuk Penatausahaan dan Akuntansi; dan 4) lembar keempat warna kuning untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. b. SP2D-Ls barang dan jasa dan SP2D-Ls PPKD dibuat sebanyak 5 (lima) 14

lembar yang terdiri dari: 1) lembar pertama warna putih untuk bank; 2) lembar kedua warna merah untuk arsip BUD/Kuasa BUD; 3) lembar ketiga warna biru untuk pihak ketiga dan rekanan; 4) lembar keempat warna hijau untuk Penatausahaan dan Akuntansi; dan 5) lembar kelima warna kuning untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. BAB V SP2D NON ANGGARAN Pasal 18 (1) Selain SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) BUD/Kuasa BUD dapat menerbitkan SP2D Non Anggaran. (2) Untuk menerbitkan SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor mengajukan SPM Non Anggaran dalam bentuk Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. Pasal 19 (1) SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 digunakan untuk menyetor besaran potongan iuran wajib pegawai, potongan tabungan perumahan, potongan beras, potongan PPh Pasal 21 gaji dan potongan PPN, potongan PPh Pihak ketiga/rekanan ke kas negara. (2) Pengajuan SP2D Non Anggaran ke Bank dilampirkan dengan: a. surat setoran bukan pajak; dan b. surat setoran pajak. (3) SP2D Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan diserahkan ke bank yang ditunjuk oleh Bupati dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 20 SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD dan telah dicairkan tidak dapat dibatalkan.

BAB VI TANGGUNGJAWAB PENERBITAN SP2D Pasal 21 (1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan yang mengelola keuangan daerah wajib melaksanakan SOP pelayanan penerbitan SP2D. (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SOP wajib menerapkan sistem koordinasi dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan. Pasal 22 15

Bagan alur SOP pelayanan penerbitan SP2D tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 20 Agustus 2015 BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 20 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2015 NOMOR 22

16

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI ALOR NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR I.

UMUM Bahwa Standar Operasional Prosedur merupakan amanat ketentuan Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan ruang kepada Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor untuk memberikan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Bahwa Standar Operasional Prosedur memudahkan Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini menjadi dasar dalam pelayanan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam aplikasi, tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Cukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7 Cukup Pasal 8 Cukup Pasal 9 Cukup Pasal 10 Cukup Pasal 11 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. 17

Pasal 12 Cukup Pasal 13 Cukup Pasal 14 Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal 17 Cukup Pasal 18 Cukup Pasal 19 Cukup Pasal 20 Cukup Pasal 21 Cukup Pasal 22 Cukup Pasal 23 Cukup

jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 771

18

BAGAN ALUR PROSES PENERBITAN SP2D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2015 TANGGAL 20 AGUSTUS 2015

SOP PENERBITAN SP2D UP/GU/TU SKPD

NO

1 2

KEGIATAN

Penyampaian SPM UP/GU /TU oleh Bendahara pengeluaran SKPD diterima oleh petugas penerima. Meneriman SPP/SPM UP/GU/TU dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen & verifikasi SPP/SPM (tidak lengkap dikembalikan, lengkap & benar diproses)

3

Penomoran SP2D dan pengetikan SP2D

4

Memverifikasi SP2D UP/GU /TU dan Daftar Penguji serta membubuhkan paraf pada SP2D UP/GU /TU Penandatanganan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD

5 6

Penyerahan SP2D ke Bank untuk validasi ke rek. Bendahara pengeluaran SKPD

7

Validasi SP2D dikembalikan ke BUD

8

Tindasan SP2D diserahkan ke Bendahara pengeluaran untuk pencairan.

SKPD

STAF PERBEND & PENGELOL AAN KAS

KASIE PERBEND & PENGELO LAAN KAS

BUD/ KUASA BUD

Tidak lengkap /salah

Tidak lengkap /salah

Setuju

19

BANK YANG DITUNJUK BUPATI

MUTU BAKU

KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Loket penerimaan Register penerimaan Form cehcklist dan pemeriksaan SPM UP/GU & register penolakan.

10 menit

Tanda terima

90 menit

Hasil Checklist

Buku agenda dan buku BXII dan komputer Berkas SP2D dan daftar penguji

30 menit

SP2D dan daftar penguji

10 menit

SP2D UP/GU

10 menit

SP2D dan daftar penguji yang telah diverifikasi SP2D yang telah ditanda tangani

SP2D UP/GU dan daftar penguji serta expedisi bank

60 menit

Rekening koran

30 menit

Cek dan Tindasan SP2D

10 menit

Tindasan SP2D dan daftar penguji serta expedisi bank yang sudah di ttd pihak bank Pencairan dana

SOP PENERBITAN SP2D LS BARANG DAN JASA NO

KEGIATAN

1

Penyampaian SPM Ls.Brg & Js oleh Bendahara pengeluaran SKPD diterima oleh petugas penerima.

2

Meneriman SPP/SPM dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen & verifikasi SPP/SPM (tidak lengkap dikembalikan, lengkap & benar diproses)

SKPD

STAF PERBENDA HARAAN

KASI PERBEND AHARAAN

Tidak lengkap

BUD/ KUASA BUD


MUTU BAKU KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Loket penerimaan Register penerimaan

10 menit

Tanda terima

Form cehcklist dan pemeriksaan SPP/SPM & register penolakan. Buku agenda dan buku BXII dan komputer SP2D siap ttd

90 menit

Hasil Checklist

30 menit

SP2D siap ttd

10 menit

SP2D siap ttd

3


4

Verifikasi akhir & penandatanganan SP2D (paraf oleh Kasi Perbendaharaan)

5

Penandatanganan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD

SP2D siap ttd

10 menit

SP2D Sudah ttd

6

Penyerahan SP2D ke Bank untuk validasi langsung ke rekening pihak ketiga

Sp2d Sudah ttd

60 menit

SP2D Setelah validasi

7

Setelah validasi SP2D dikembalikan ke BUD

Sp2d setelah validasi

30 menit

SP2D setelah validasi

8

SP2D tindasan 4 diserahkan ke Bendahara pengeluaran. Untuk arsip SKPD/PPKD

10 menit

20

SOP PENERBITAN SP2D LS GAJI DAN TUNJANGAN NO

KEGIATAN

1

Penyampaian SPM Ls.Gj & Tunj oleh Bendahara pengeluaran SKPD diterima oleh petugas penerima.

2


SKPD



Tidak lengkap

BUD/ KUASA BUD


MUTU BAKU KELENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT


10 menit

Tanda terima


90 menit

Hasil Checklist

30 Menit

SP2D siap Ttd

10 menit

SP2D siap ttd

3


4


5


SP2D siap ttd

10 menit

SP2D Sudah ttd

6

Penyerahan SP2D ke Bank untuk validasi

Sp2d Sudah ttd

60 menit


7



30 menit


8

SP2D tindasan 4 diserahkan ke Bendahara pengeluaran. Untuk pencairan.

10 menit

21

NO

KEGIATAN

1

Penyampaian SPM Ls.Belanja PPKD oleh Bendahara pengeluaran PPKD diterima oleh petugas penerima.

2


SOP PENERBITAN SP2D LS BELANJA PPKD SKPD



Tidak lengkap

BUD/ KUASA BUD


KELENGKAPAN

MUTU BAKU WAKTU

OUTPUT


10 menit

Tanda terima


90 menit

Hasil Checklist

30 menit

SP2D siap Ttd

10 menit

SP2D siap ttd

3


4


5


SP2D siap ttd

10 menit

SP2D Sudah ttd

6

Penyerahan SP2D ke Bank untuk validasi langsung ke rekening pihak ketiga

Sp2d Sudah ttd

60 menit


7


30 menit

8

SP2D tindasan 4 diserahkan ke Bendahara pengeluaran. Untuk arsip PPKD



10 menit

BUPATI ALOR, AMON DJOBO 22

23

BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Recommend Documents