BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL ALOR PANTAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ALOR, Menimbang : a. bahwa hutan lindung di wilayah Kabupaten Alor kondisi ekosistemnya terancam mengalami kerusakan, karena itu perlu dikelola secara optimal, tertib, adil dan berkelanjutan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah, perlu membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Alor Pantar dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Alor Pantar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1
1999 . . .
1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah; 2
Dengan . . .
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL ALOR PANTAR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Alor. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. 3. Bupati adalah Bupati Alor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. 6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Alor Pantar yang selanjutnya disebut KPHL adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan hutan lindung yang terbatas pada Kawasan Hutan Lindung Model Alor Pantar. 7. Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut Resort KPHL adalah unit-unit daerah pengelola hutan lindung yang terbatas pada tingkat tapak. 8. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 9. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 10. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 11. Urusan pemerintahan bidang kehutanan adalah fungsi pemerintah daerah berdasarkan hak dan kewajiban pada setiap susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi hutan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
3
12. Jabatan Fungsional . . .
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja KPHL. (2) KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 104.334 (seratus empat tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat) hektar dengan peta penetapan wilayah KPHL sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. (3) KPHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan KPHL tipe A. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 KPHL adalah unsur pelaksana tugas Bupati di bidang pengelolaan hutan lindung yang dipimpin oleh seorang Kepala KPHL yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 KPHL mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan lindung sesuai dengan fungsi hutannya berdasarkan ketentuan peraturan perundanganundangan. Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPHL menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan lindung, pemanfaatan hutan lindung, penggunaan kawasan hutan lindung, rehabilitasi hutan lindung dan reklamasi, perlindungan hutan lindung dan konservasi alam; b. penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan pemantauan dan penilaian pengelolaan hutan lindung di wilayahnya;
4
atas
pelaksanaan
kegiatan
d. Pembukaan . . .
d. pembukaan peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan lindung di wilayahnya; dan e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 Penjabaran tugas dan fungsi KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB IV ORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan Organisasi KPHL terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Perencanaan dan Perlindungan; d. Seksi Rehabilitasi dan Pemanfaatan; e. Resort KPHL; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sub bagian dan seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipimpin oleh seorang kepala sub bagian dan kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala KPHL. Pasal 8 (1) Resort KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Resort KPHL yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala KPHL. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Resort KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan luasan dan letak geografis kawasan hutan lindung dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KPHL yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada kepala KPHL. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5
Pasal 10 . . .
Pasal 10 Bagan struktur organisasi dan tata kerja KPHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB V TATA KERJA Pasal 11 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KPHL, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Resort KPHL dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit KPHL dengan dinas yang menangani unsur kehutanan daerah maupun antar satuan organisasi lain yang terkait. Pasal 12 (1) Kepala KPHL melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerja dan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPHL bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas masing-masing. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KPHL wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan melekat. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 13 (1) Pejabat struktural pada KPHL diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. (2) Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala KPHL. Pasal 14 (1) Pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis jabatan. 6
BAB VII . . .
BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas KPHL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Alor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Hutan Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 02, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 661) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 17 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR
HOPNI BUKANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2014 NOMOR 13
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 0013/ 2014
7
PENJELASAN . . .
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG ALOR PANTAR I.
UMUM Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai. Oleh karena itu hutan harus dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan demi kelangsungan sumberdaya hutan dan daya dukung hutan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menegaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan keberadaan hutan lindung di Kabupaten Alor yang tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik yang beragam maka dibutuhkan suatu Organisasi Perangkat Daerah. Untuk itu maka dibentuk Organisasi KPHL dengan Peraturan Daerah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lindung secara efisien, efektif dan lestari sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja KPHL dan KPHP di Daerah. Bahwa Peraturan Daerah ini dalam konteks implementasi akan menjadi dasar hukum dan landasan pijak bagi satuan organisasi KPHL Model Alor Pantar dalam aplikasi tugas dan fungsi masing-masing secara jelas.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Pertanggungjawaban Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Alor Pantar kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui, bukan berarti Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Alor Pantar merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah tetapi secara
8
Struktural . . .
struktural, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Alor Pantar berada langsung di bawah Bupati. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat 1 Jabatan fungsional yang dimaksudkan adalah jabatan fungsional tertentu (angka kredit) yang kenaikan pangkatnya setiap 2 (dua) tahun dengan mengumpulkan angka kredit yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan bila jabatan ini belum ada maka dapat dilakukan koordinasi dengan instansi pembina berkaitan dengan teknis pembentukan dan hal-hal lainnya. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan kantor dalam menata kantor sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu. Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku. Yang dimaksud dengan simplifikasi adalah penyederhanaan dalam pengelolaan sumber daya yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. 9
Pasal 17 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 524
10
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
LINDUNG MODEL ALOR PANTAR.
STRUKTUR ORGANISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG MODEL ALOR PANTAR KEPALA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PERENCANAAN DAN PERLINDUNGAN
SEKSI REHABILITASI DAN PEMANFAATAN RESORT KPHL
Keterangan : : Garis Komando : Garis Koordinasi
BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
11
